Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Dua Bulan IPO, BREN Langsung Puncaki Market Cap
Martinus Hukom: Narkotik Membunuh Lebih Dahsyat dari Teroris
Lima bendungan PSN Siap Diresmikan Awal 2024
INVESTASI, Masalah Perizinan Perlu Pembenahan
Presiden Jokowi menilai, hal yang perlu diurus saat ini
bukanlah pemasaran potensi investasi Indonesia ke luar negeri. Hal yang perlu
diurus adalah persoalan investasi di dalam negeri, misalnya soal pembebasan lahan
dan perizinan. ”Jadi, urusan investasi di kita bukan urusan memasarkannya,
ndak. Tapi, urusan di dalam negeri, (seperti) urusan pembebasan lahan, urusan
perizinan yang harus diikuti, dan harus selesai. Di situ kuncinya,” kata
Presiden seusai peresmian Pembukaan UMKM Expo (rt) Brilianpreneur 2023 di Jakarta
Convention Center, Jakarta, Kamis (7/12). Presiden pun menyebutkan, merupakan
kesia-siaan ketika memasarkan ke sejumlah negara, tetapi persoalan terkait investasi
di dalam negeritidak terselesaikan. ”Enggak usah kita ngomong me-marketing-i di
negara-negara, muter ke negara-negara lain, tetapi di dalam negerinya kita
enggak bisa menyelesaikan. Percuma,” ujarnya.
Saat memberikan sambutan pada peresmian Pembukaan Rapat
Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini,
Jakarta, Presiden Jokowi menuturkan, merujuk IMD World Competitiveness Ranking
di 2023, Indonesia melompat dari peringkat ke-44 ke peringkat ke-34. ”Saya kira
kita harus mengejar lagi agar peringkat kita semakin baik. Kalau dibandingkan,
misalnya, dengan Filipina itu di angka 52, kita masih menang. Tetapi, kalau
dibandingkan dengan Thailand, kita kalah karena Thailand di angka 30. Ini yang
harus dikejar. Kalau dibandingkan dengan Singapura,jauh lagi, Singapura di
ranking ke-4,” ucap Presiden. Kepala Negara meminta semua pihak bekerja keras
untuk memperbaiki peringkat daya saing investasi. (Yoga)
Biaya Politik Membengkak
Sejumlah calon anggota legislatif memprediksi anggaran yang
harus dikeluarkan untuk bertarung pada pemilu
2024 lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya. Ketatnya persaingan dan antisipasi
kecurangan menjadi sejumlah faktor yang berpengaruh. Meski biaya tinggi tidak bisa
dihindari di tengah sistem pemilu proporsional terbuka, hal tersebut perlu
ditekan dengan menggerus watak transaksional dalam kontestasi. Besarnya
anggaran yang dibutuhkan saat mengikuti pemilihan anggota legislatif salah satunya
diakui Habiburokhman, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum
Gerindra itu mengeluarkan dana kampanye hingga Rp 2 miliar saat berkontestasi
di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta I pada Pemilu 2019. Dari total dana
tersebut, sebagian untuk membeli alat peraga. Di luar kebutuhan kampanye, caleg
harus menyiapkan anggaran untuk perekrutan saksi yang akan ditugaskan mengawal
suara di hari-H pemungutan suara.
”Biaya paling besar yang keluar itu untuk mengawal suara,
membiayai operasional saksi di kecamatan. Itu bisa mencapai Rp 1 miliar totalnya
karena pengeluarannya sampai Rp 30 juta per hari,” kata Habiburokhman, saat
dihubungi, Kamis (7/12). Biaya besar untuk saksi ini tak bisa ditangguhkan.
Peran para saksi krusial di tengah potensi kecurangan pemilu. Tidak hanya pada
Pemilu 2019, tetapi juga pada Pemilu 2024.”Menurut saya, lebih tinggi biaya
pemilu 2024. Harga nasi pada 2019 dengan 2024, kan, beda. Harga kaus juga,”
tambahnya. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, sejumlah caleg lain umumnya
mengeluarkan dana dalam rentang Rp 20 miliar-Rp 25 miliar. ”Tetapi, kan, biaya
setiap orang itu berbeda-beda ya. Sangat mungkin juga ada yang jauh lebih kecil
dari saya,” ungkap Habiburokhman. Ia menilai tingginya anggaran yang dibutuhkan
tak bisa dihindari di tengah sistem pemilu proporsional terbuka. Selain para
caleg perlu berkontestasi secara individual, tidak ada larangan berkampanye
secara mandiri dengan pembiayaan sendiri. (Yoga)
Segmen Perkantoran dan Apartemen Siap Bangkit di 2024
Tren Anak Muda Mencari Rumah Mewah
Tren anak muda sukses dan kaya membeli rumah mewah sebagai
hunian keluarga yang nyaman bertumbuh sejalan peningkatan pendapatan. Pangsa pasar
baru ini begitu gurih sehingga menjadi incaran pengembang papan atas dengan
menyediakan rumah mewah berharga di atas Rp 10 miliar. Seiring perkembangan
ekonomi yang positif setelah wabah Covid-19, para pengembang juga menangkap
peluang ini dengan membangun rumah berukuran besar dan mewah yang menyasar
segmen menengah atas. Platform Rumah123 & 99.co mencatat pencarian rumah di
kanal properti itu didominasi kalangan generasi milenial (48,02 %), diikuti
kalangan generasi Z (23,52 persen). Generasi Z memiliki rentang tahun kelahiran
1996-2010 atau saat ini berusia 13-27 tahun, sedangkan generasi milenial
memiliki rentang kelahiran tahun 1981-1995 atau berusia 28-42 tahun.
Berdasarkan jumlah pencarian, 9-11 % pencari hunian dari kalangan generasi
milenial dan generasi Z meminati rumah seluas lebih dari 300 meter persegi. Berdasarkan
preferensi harga, minat generasi Z terhadap rumah dengan harga di atas Rp 5
miliar memiliki proporsi yang terbatas, yakni 1,9 % dan generasi milenial 2,2 %.
Direktur Strategic Consulting Cushman and Wakefield
Indonesia Arief Rahardjo memproyeksikan, pertumbuhan rumah menengah dan menengah
atas masih sangat tinggi.”Dengan kondisi ekonomi yang sudah membaik dan ekonomi
semakin positif buat Indonesia serta suku bunga yang masih kompetitif,
diharapkan pasar menengah atas masih berlanjut dengan baik,” katanya dalam
paparan ”Analisa Pasar Properti: Refleksi 2023 dan Proyeksi 2024”, Kamis (7/12).
Salah satu pengembang yang menyasar kelompok anak muda sukses dan kaya tersebut
adalah PT Alam Sutera Realty Tbk (Alam Sutera) dengan meluncurkan kluster hunian
rumah tapak mewah di Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, yaitu The Gramercy,
dengan tiga tipe rumah dengan unit terkecil seluas 312 meter persegi seharga Rp
16,6 miliar. Dari 109 rumah yang ditawarkan Alam Sutera, saat ini 22 unit sudah
masuk pembayaran dan dipastikan terus bertambah sampai akhir tahun 2023. Para
pembelinya, menurut Sales and Marketing Division Head The Gramercy Alam Sutera
Michael Lim, berusia antara 30 tahun dan 40 tahun yang memiliki bisnis sendiri.
”Secara mengejutkan, mereka merupakan pebisnis muda yang, di antaranya, bergerak
di bidang komputer, gim, art work, pertanian untuk obat herbal, dan suku cadang
teknologi informasi yang khusus. Ada juga yang berbisnis daur ulang plastik,”
ujarnya di Tangerang, Senin (4/12). (Yoga)
Dasarkan Kebijakan Pangan pada Sains
Presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024 nanti diharapkan memberikan ruang dan dukungan penuh kepada komunitas sains untuk mengembangkan riset dan inovasi. Hal itu terutama dalam mendukung kedaulatan pangan untuk transformasi sistem pangan Indonesia demi menekan angka tengkes (stunting) dan menyelamatkan kualitas bonus demografi. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Daniel Murdiyarso menilai, pemerintahan selama lima tahun terakhir tidak terlalu sensitif akan pentingnya penelitian sebagai dasar pembuatan kebijakan. Selain itu, dukungan dana untuk penelitian juga belum menjadi prioritas pemerintah.
”Lima tahun ke belakang ini komunitas sains merasa tidak mendapat tempat, bukan karena suaranya tidak didengar saja, melainkan untuk menghasilkan sains yang baik pun pemerintah tidak berinvestasi yang cukup. Jadi, bujet penelitian kita itu sangat rendah, 0,7 % dari bujet APBN,” kata Daniel dalam diskusi yang digelar AIPI di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (7/12). Guru Besar IPB University ini berharap, pemerintah selanjutnya bisa memberikan perhatian lebih pada sains. Ia mengatakan, pemanfaatan penelitian berbasis sains yang terukur akan membuat kebijakan yang dibuat pemerintah berbuah baik bagi masyarakat. (Yoga)
Catatan Pembaharuan Taksonomi Hijau
WHO Dorong Cukai Minuman Tidak Sehat Naik
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









