Presiden Jokowi meminta agar pengelolaan dana haji lebih inovatif. Badan Pengelola Keuangan Haji diminta tidak hanya fokus untuk menambal biaya haji calon jemaah. Presiden Jokowi dalam pengarahan kepada peserta Rapat Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2023 dan Milad Ke-6 BPKH, Selasa (12/12) di Istana Negara, Jakarta, mengingatkan juga agar pengelolaan keuangan haji tetap mengutamakan kehati-hatian, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, Presiden Jokowi juga berharap BPKH tidak hanya memusatkan perhatian untuk mengisi kekurangan biaya haji jemaah yang berangkat. ”Tidak hanya fokus untuk menambal biaya haji jemaah, tapi juga memberikan nilai manfaat lebih besar untuk jemaah yang menunggu antrean,” ujarnya.

BPKH juga diharapkan memperbesar kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah. Sebab, potensi ekonomi syariah, baik keuangan syariah maupun produk halal Indonesia, masih besar.  Arahan Presiden Jokowi ini sejalan dengan harapan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Yaqut menyebutkan, pada 2010, nilai manfaat hanya menyumbang 12,91 % dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau setara Rp 4,5 juta. Namun, angka tersebut terus naik hingga mencapai puncaknya pada 2022 dengan 59,21 % atau Rp 57,9 juta. Artinya, pada 2022, jemaah hanya terbebani pembayaran 40,79 % atau Rp 39,9 juta dari total biaya yang harus dibayarkan untuk berangkat haji, yakni Rp 97,8 juta. Apabila hal ini diteruskan dalam  beberapa tahun mendatang, jemaah akan mengalami kenaikan pembayaran biaya haji yang akan meningkat tajam. Ini akibat nilai manfaat sudah tidak dapat lagi menopang BPIH. (Yoga)

Peradaban kemenyan hidup berabad-abad di Tanah Batak. Dalam jalan sunyi menjaga hutan, masyarakat adat menghasilkan triliunan rupiah. Semerbak kemenyan menyebar ke seluruh dunia. Kaum bapak dan pria dewasa Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, pergi ke hutan kemenyan sejak Senin (13/12). Bahkan, ada yang sudah hampir dua pekan belum pulang. November merupakan awal musim panen kemenyan di kawasan itu. Menjelang sore, Tulus Fransiskus Sinambela (24) pulang membawa bakul berisi kemenyan yang baru dipanen. ”Baru dua malam saya sudah pulang karena sudah dapat hasil kemenyan,” katanya. Tulus adalah generasi muda masyarakat adat yang konsisten melanjutkan peradaban kemenyan (marhaminjon). Mereka mewarisinya dari leluhur yang hidup dalam wilayah dan hukum masyarakat adat yang membentuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat adat. Hampir semua aspek kehidupan mereka dipengaruhi kemenyan.

Kemenyan membawa kemakmuran bagi petaninya. Dengan harga kemenyan kualitas 1 Rp 300.000 per kg, petani bisa mendapatkan Rp 45 juta saat musim panen, yang digunakan untuk membayar uang sekolah dan uang kuliah anak petani yang umumnya bersekolah di kota. Peneliti BRIN di Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk Aswandi mengatakan, peradaban kemenyan berjalan berabad-abad di hutan adat kawasan Danau Toba. Perdagangan kemenyan dan kapur barus di Pelabuhan Barus, pantai barat Sumut, bahkan sudah tercatat lebih dari 1.000 tahun lalu. Menurut data Dinas Peternakan dan Perkebunan Sumut, produksi kemenyan pada 2021 mencapai 8.845 ton dengan luas 23.172 hektar. Produksinya pernah mencapai 11.000 ton. Dengan harga Rp 300.000 di tingkat petani, nilai ekonomi yang beredar di petani Rp 2,65 triliun. Kemenyan dikenal sebagai benzoin di perdagangan dunia. Benzoin digunakan untuk bahan obat, pengawet makanan, kosmetik, dan parfum. Harga 1 liter minyak benzoin mencapai Rp 5 juta. Biaya produksi 1 liter minyak benzoin hanya Rp 400.000. ”Produksinya bisa dibuat di tingkat petani dengan skala UMKM. Dengan hilirisasi ini, nilai tambah yang didapat bisa berkali lipat,” kata Aswandi. (Yoga)

JAKARTA,ID-Ketiga calon presiden (capres) yang akan terlibat dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang sepakat perlu dilakukannya pemiskinan koruptor melalui pengesahan RUU tentang Perampasan Aset menjadi undang-undang. Langkah ini dinilai menjadi salah cara ampuh  untuk memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air yang masih tetap marak meski telah banyak koruptor yang dipenjarakan, termasuk pejabat tinggi hingga level menteri. Hal tersebut mengemuka dalam dalam debat perdana pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang digelar oleh KPU di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat kali ini mengangkat tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. Selanjutnya masih akan digelar empat debat lagi, baik capres maupun cawapres, dengan tema yang berbeda-beda. (Yetede)

Seluruh calon presiden berkomitmen apabila terpilih menjadi presiden 2024 akan memperkuat penegakan hukum terutama upaya pemberantasan korupsi. Komitmen itu disampaikan capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU RI Jakarta, Selasa (12/12) malam. Debat yang dipandu moderator jurnalis TVRI Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya itu mengangkat enam sub tema yakni pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Capres Anies Baswedan menyatakan bakal menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadirnya rasa keadilan, kebermanfaatan, dan memperhatikan kepastian bagi semua. “Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasan baik di puncak dan seluruh jajaran, tetapi yang terjadi banyak aturan ditekuk oleh pemegang kekasaan. Apakah ini harus diteruskan? Tidak. Ini harus diubah,” katanya. Sementara itu, capres Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pendiri bangsa mendirikan sebuah republik didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Namun, tidak munafik bahwa dalam perjalanannya mengalami banyak kekurangan. Menurut Prabowo, kondisi saat ini harus disyukuri bahwa di tengah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian di mana terjadi perang, kerusuhan, Indonesia masih aman. Prabowo mengajak kepada masyarakat bahwa kekurangan harus disikapi secara arif, dewasa, dan tidak munafik dengan segala macam kekurangan. Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa penegakan hukum sangat penting terutama dalam pemberantasan korupsi. Tren vonis pengadilan yang relatif rendah serta minimnya pengembalian aset, menurut Ganjar, perlu upaya pemiskinan koruptor dan perampasan aset melalui Undang-Undang Perampasan Aset. Sementara itu, pejabat yang korupsi perlu dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan agar memberikan efek jera. Namun, di sisi lain, perlu contoh seorang pemimpin harus hidup sederhana untuk mengajarkan integritas. Selain penegakan hukum, dalam debat tersebut sedikit memanas ketika pembahasan isu penguatan demokrasi terutama pembenahan tata kelola partai politik yang kepercayaan publiknya rendah. Capres Anies Baswedan menilai bahwa rakyat tidak percaya demokrasi. Menurutnya, ketika bicara parpol, kebebasan berbicara, oposisi, proses pemilu dan pilpres netral transparan jujur adil menjadi persoalan. "Persoalan demorasi lebih luas. Parpol saat ini baru mengembalikan kepercayaan, di sini peran negara. Masalah mendasar parpol membutuhkan biaya, selama ini tidak diperhatikan. Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar, tranparansi," ujarnya. Pernyataan Anies tersebut dinilai berlebihan oleh capres Prabowo. Menurut Prabowo, Anies mengeluh terkait demokrasi tetapi berhasil terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta menghadapi pemerintah yang berkuasa.Suasana juga memanas ketika Ganjar Pranowo menanyakan kepada Prabowo terkait hilangnya 13 orang terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan sejumlah rekomendasi telah diberikan pada 2009. 

Ganjar menanyakan kepada Prabowo jika menjadi presiden apakah membentuk pengadilan HAM dan apakah akan menunjukkan makam kepada keluarga korban. Menurut Prabowo, kasus tersebut ditangani oleh Mahfud Md yang kini menjadi cawapre Ganjar Pranowo. "2009 itu sekian tahun lalu dan masalah ini ditangani wapres Anda. Jadi apa lagi mau ditanya kepada saya, saya sudah menjawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau saya naik ditanya lagi soal itu," jelas Prabowo. Adapun, terkait dengan fenomena konstitusi kehakiman yang diintervensi turut menjadi isu yang menjadi prioritas para calon jika menjadi terpilih menjadi presiden. Prabowo setuju bahwa kehakiman harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Dia berkomitmen bahwa semua hakim dan pekerja di dipengadilan untuk diperbaiki kualitas hidupnya agar tidak diintervensi dan tidak bisa disogok. Sementara itu, Anies berpendapat bahwa ketika menjadi presiden maka akan ditegaskan bahwa di lingkar yudisial tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani dari aspek hukum memiliki tantangan dalam hal meningkatkan disiplin implementasi regulasi di lapangan karena saat ini Indonesia memiliki gap besar antara kebijakan di atas kertas dengan penerapan di lapangan yang menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kemudian tantangan lainnya yakni peningkatan transparansi dan disiplin dalam penerapan good regulatory-making practices yang memadai, sistematis, dan berkelanjutan dalam proses pembuatan dan review kebijakan/regulasi. “Regulasi usaha masih menyulitkan baik karena high cost ataupun tidak efisien. Ujung-ujungnya menyebabkan kebingungan, dan uncertainty iklim usaha tetap tinggi bagi pelaku usaha,” jelasnya. Dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), Shinta mengatakan perihal itu erat kaitannya dengan kepercayaan pengusaha terhadap sistem hukum Indonesia dan praktik ESG yang makin dituntut implementasinya. Terutama untuk memperoleh investasi asing dengan nilai yang lebih tinggi atau untuk memenangkan peran/partisipasi yang lebih besar dalam rantai pasok global. Dari aspek pemerintahan, sejumlah hal seperti tantangan reformasi birokrasi yang belum selesai khususnya dari segi efisiensi birokrasi, kualitas layanan birokrasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat sipil negara (ASN) ataupun pelaksana kebijakan di lapangan.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. mengumumkan aliansi strategis dengan pemilik TikTok, ByteDance Senin (11/12). Namun, lantai bursa merespons negatif atas aksi korporasi tersebut, saham emiten berkode GOTO ditutup merosot tajam. Beberapa kesepakatan dalam aliansi tersebut cukup menarik. Dalam kontrak yang diteken 10 Desember 2023 itu, salah satu klausulnya menyebutkan bahwa Tokopedia akan melakukan pembelian aset berupa kontrak bisnis dan hak eksklusif untuk memiliki dan mengoperasikan TikTok Shop di Indonesia dari TikTok. Kontrak bisnis dan hak eksklusif ini memiliki nilai transaksi sebesar US$340 juta atau setara Rp5,33 triliun. Target pembelian aset tersebut dituntaskan pada kuartal I/2024. Akan tetapi, bergantung pada pemenuhan persyaratan pendahuluan yang diatur dalam perjanjian. GOTO dan TikTok juga melakukan perjanjian pengambilalihan saham. TikTok akan mengucurkan dana segar sebesar US$840 juta atau setara Rp13,18 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan Tokopedia. Apabila aksi korporasi itu tuntas, TikTok akan menjadi pengendali baru Tokopedia, yakni 75,01%. Adapun, kepemilikan GOTO di Tokopedia merosot menjadi 24,99% dari posisi saat ini 99,99%. Kemarin, saham GOTO ditutup ambrol 20,37% atau sebanyak 22 poin setelah aliansi strategis tersebut. Saham GOTO diperdagangkan pada rentang Rp82—Rp110 pada perdagangan Senin (11/12). Padahal, pada pembukaan perdagangan, saham GOTO sempat menguat ke level Rp109 per saham. Namun, penguatan itu tak berjalan lama sebelum akhirnya saham GOTO terkena aksi jual investor. Berbagai manuver informasi disampaikan untuk menetralisir aksi jual pasar. Akan tetapi, langkah tersebut tidak mempan. Faktanya, GOTO telah melepas kendali kepemilikan di Tokopedia. Manajemen pun ‘pasrah’ bahwa kelak laporan keuangan pun tidak terkonsolidasi. Kontribusi GTV Tokopedia berada di nomor dua setelah layanan GoTo Finansial. Layanan yang dikenal dengan nama Gopay itu berkontribusi sebesar Rp276,51 triliun per September 2023, menyusut 5,6% secara YoY. Terkecil adalah segmen bisnis on demand services (ODS), yaitu Gojek, yang mencatatkan GTV Rp40,38 triliun, per September 2023 tercatat menyusut 8,47%.

Semakin banyak anak muda terbuka dan sadar akan potensi hutan adatnya. Kaum milenial perlu  terus merawat kelestarian hutan agar kelak dapat mewariskannya ke generasi berikutnya. Di usia yang masih kepala dua, Tulus Sinambela lega mendapatkan pengakuan atas hutan adat mereka. Seumur hidup ia menyaksikan orangtuanya berjuang merebut kembali hutan adat itu dari perusahaan monokultur. Tulus (24) bersama 76 pemuda lain dari Kabupaten Tapanuli Utara, Samosir, Toba, dan Humbang Hasundutan, Sumut, bergabung membentuk organisasi pemuda petani Naposo Pature Bona (NPB). ”Cikal bakalnya karena masih banyak ancaman dari perusahaan, juga dari pemerintah. Kalau enggak dilindungi sama anak muda, ya, hutannya selesai juga,” ungkap anggota Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta itu, Rabu (15/11). Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta di Humbang Hasundutan dua tahun lalu mendapatkan legalitas seluas 4.399 hektar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mereka bersama lima kelompok masyarakat adat di Sumut bisa mengelola 7.224 hektar.

Lewat organisasi dampingan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), mereka mempelajari potensi hutan. Salah satunya dengan mengurus tanaman kemenyan warisan. Pohon kemenyan merupakan andalan ekonomi keluarganya meski mereka menggarap tanaman kebun lainnya untuk kebutuhan harian. Sejak konflik lahan dengan perusahaan, pohon mereka berkurang, produktivitasnya menurun. Lima tahun menjadi petani, Tulus merasakan penurunan hasil getah bernilai ekspor itu karena faktor iklim. ”Di luar masa panen raya, kami juga rutin ke hutan untuk ambil tahir (sisa getah panen). Tetapi, sehari di hutan paling dapat 2 kg, bahkan satu bakul saja enggak penuh. Padahal, dulu bisa dapat dua-tiga kalinya,” kata Tulus. Harga tahir kemenyan sekitar Rp 100.000 per kg, lebih murah dari getah panen Rp 300.000 per kg. Mereka mulai mencari cara meningkatkan nilai tambah daripada menjualnya langsung. Salah satunya dengan berlatih membuat minyak wangi dari getah kemenyan. Ia juga ingin lebih banyak pemuda yang lebih terbuka dan paham dengan potensi wilayah adat mereka. ”Makanya, NPB itu dibentuk bukan cuma untuk mengelola dan melindungi wilayah adat dan hutannya, tetapi juga mengembangkannya,” ujarnya. (Yoga)

Agus (54) memilah sampah plastik dari cacahan sampah kayu yang digerakkan oleh sabuk pemindah  (conveyor belt) di tempat penyaringan sampah Sungai Ciliwung di TB Simatupang, Jaksel, Senin (11/12). Sampah harus dipilah karena akan diolah menjadi pupuk kompos dan bahan bakar alternatif. Sampah yang dicacah bersumber dari hulu Sungai Ciliwung yang berasal dari Depok dan Bogor. Dalam sehari, ada 8 ton sampah yang terangkut, 70 % di antaranya merupakan sampah organik berupa kayu dan bambu. Ada 40 petugas lain yang turut memilah sampah. Selain sampah plastik, ada beberapa jenis sampah yang tidak boleh ikut dicacah, antara lain sampah besi, baja, paku, dan batang kayu yang terlalu besar.

”Proses pemilahan harus dilakukan seketat mungkin agar sampah yang dikelola bisa berfungsi dengan baik,” kata Agus yang juga koordinator tim pemilah. Pemilahan menjadi bagian penting karena hasilnya dijadikan pupuk kompos dan bahan bakar alternatif (refuse derived fuel/RDF). Hasil pupuk kompos disalurkan ke warga sekitar tempat penyaringan, kelurahan hingga ke kecamatan yang ada di Jakarta, diantaranya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pondok Kopi, Jaktim. Pupuk digunakan untuk menanam tanaman di RPTRA ini. Dari pupuk itu tumbuh berbagai tanaman, seperti cabai, terung, anggur, pepaya, dan sejumlah tanaman sayur lain. ”Hasil panen dijual ke masyarakat dengan harga lebih murah dari harga pasar,” kata Kasi Bidang Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pondok Kopi Asti Sitorus.  (Yoga)