Sebuah penelitian mengungkap 3 keresahan finansial yang dialami banyak karyawan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masa depan, bagaimana bertahan hidup dengan kondisi saat ini, dan bagaimana memenuhi kebutuhan pengeluaran biaya kesehatan di masa nanti. Hal ini berdampak pada peningkatan level stres keuangan seseorang. Menurut data dari PwC 2023 Employee Wellness Survey, seorang karyawan yang mengalami kondisi stres dan keresahan finansial mengalami gejala ; kesulitan tidur, gangguan kesehatan mental, gangguan rasa percaya diri, kesehatan fisik menurun terutama masalah pencernaan, dan memburuknya hubungan keluarga. Dengan menyadari pentingnya mencapai kesejahteraan finansial terutama bagi karyawan, maka usaha untuk meningkatkan literasi keuangan perlu dilakukan. Kesejahteraan finansial atau financial wellness adalah keadaan sejahtera di mana seseorang memiliki pola pikir positif tentang kehidupan finansialnya. Hierarki Kebutuhan Maslow digunakan sebagai perencana keuangan, yang menyatakan bahwa setiap kebutuhan yang berada di bagian bawah piramida harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan apa pun yang berada di bagian atas piramida. Pada tingkat paling dasar, seseorang menukar waktu, keterampilan, pengalaman, energi, dan kreativitas dengan uang, kemudian menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kepentingan.

Ada empat tingkatan kesejahteraan finansial. Pertama, financial survival, yaitu bagaimana seseorang memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan minimum, misalnya biaya hidup dasar, makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Kondisi ini umum dialami pekerja dengan upah minimum ataupun pekerja yang baru memasuki angkatan kerja. Kedua, financial security, yaitu kondisi saat seorang karyawan tidak perlu lagi khawatir untuk menutup biaya hidup dasar bulanan mau pun tahunan. Karyawan memiliki simpanan uang untuk keadaan darurat dan mulai dapat menabung untuk membuat tujuan keuangan masa depan. Ketiga, financial flexibility, yaitu kondisi yang memungkinkan seorang karyawan berbuat lebih banyak dengan uang yang ia miliki. Mereka memiliki banyak opsi untuk pilihan belanja, perjalanan, atau hiburan, dan memiliki uang ekstra untuk dinikmati bahkan setelah menabung untuk masa depannya. Keempat, financial freedom, yaitu kondisi saat seorang karyawan memiliki level kesejahteraan finansial tertinggi, dimana karyawan memiliki cukup tabungan, investasi, dan uang tunai untuk menjalani kehidupan lebih dari layak. Sumber daya keuangan juga cukup untuk melakukan apa yang diinginkan dengan keluarga, karier, dan masa depan. Kesejahteraan finansial merupakan sebuah perjalanan dan harus selalu dijaga. Masa produktif hanya sekali, oleh sebab itu penting dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan hidup  sejahtera dan bermanfaat serta bahagia. (Yoga)

Sibukdin (60) mengendarai kendaraan berkelir hitam menuju sebuah pelabuhan. Di bagian tengah dan belakang mobilnya terisi penuh oleh kardus mi instan, galon, hingga kotak berisi aneka kue. Sibukdin bercerita, mobil dibeli dengan uang ganti rugi kebun miliknya. Beberapa hektar lahannya digunakan untuk proyek pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni Intake Sepaku, untuk menyuplai air bersih ke ibu kota baru. ”Ganti rugi lahan dapat Rp 500 juta. Saya belikan mobil ini dan sisanya untuk modal usaha,” kata Sibukdin, Selasa (5/12) siang itu. Rumah Sibukdin berada di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, berjarak 13 km dari Titik Nol IKN. Sibukdin membeli mobil karena ia butuh mobil untuk mobilitas keluarga. Tiga anaknya bekerja dan berkuliah di luar kampung, lantaran tak ada transportasi publik di Sepaku, ia biasanya menyewa mobil untuk mengunjungi anaknya, Rp 1,5 juta untuk sewa mobil, bensin, dan cuci mobil.

Sebagai Ketua Adat Suku Balik di Kelurahan Sepaku, ia kerap diundang rapat, sosialisasi, ataupun menghadiri pertemuan mengenai IKN, yang kadang dilaksanakan di Balikpapan, Samarinda, atau di Penajam Paser Utara. Uang transpor dari pengundang kerap habis untuk sewa mobil. Sibukdin dan ratusan warga Balik lainnya kini hidup seperti masyarakat lain, yang tak punya hutan adat yang diakui pemerintah. Untuk itu, Sibukdin bersiasat agar hidupnya terus berjalan, ia menggunakan mobilnya untuk berjualan di salah satu pelabuhan bongkar muat material IKN, di antara hutan mangrove yang jauh dari permukiman. Konsumennya sopir truk, operator ekskavator, atau anak buah kapal. Sebagai satu-satunya pedagang di sana, Sibukdin memenuhi hampir seluruh kebutuhan mereka, mulai dari rokok, makan siang, camilan, hingga minuman dingin.

Cara lain menghadapi proyek pembangunan IKN ditempuh Thomas Tasib, karib disapa Thomy. Lelaki 47 tahun warga asal NTT, sejak tahun 1990-an di Sepaku. Lahan dan rumahnya masuk dalam Kawasan Inti Pusat Pe-merintahan IKN. Luas kebun Thomy yang terdampak 2.600 meter persegi. Adapun lahan rumah yang terdampak 9.700 meter persegi. Ia bersikukuh ada yang salah dengan penilaian ganti rugi lahan dan rumahnya. Untuk itu, ia menempuh jalur hukum ke pengadilan. ”Tadinya tanah saya dinilai Rp 400.000 per meter. Setelah proses di pengadilan jadi Rp 600.000 per meter. Itu pun masih jauh dari harga pasaran sini,” tutur Thomy. Harga pasaran lahan di Sepaku memang melonjak tinggi setelah adanya IKN. Saat ini, rata-rata lahan di tepi jalan ditawarkan Rp 1 juta per meter. Melihat itu, tentu Thomy tak bisa membeli lahan baru yang luasnya sama dengan lahannya terdahulu. ”Saya sekarang urus sisa kebun sawit saja. Bayangan saya itu keluarga aman, damai, dan tempat tinggal kami berkembang. Bayangan kami ingin selamanya di sini (Sepaku),” ujarnya. Kisah Thomy dan Sibukdin adalah bagaimana dua contoh warga di sekitar proyek IKN menjalani hidup. (Yoga)

Judi daring merebak di Indonesia karena penggunaan rekening bank yang marak diperjual belikan. Kompas menemukan praktik jual beli rekening untuk menampung uang judi dan dipakai sebagai rekening samaran sindikat judi daring. Kaki tangan sindikat membeli berbagai rekening bank beridentitas asli untuk menampung uang deposit pejudi dan dicantumkan di situs-situs judi. Rekening-rekening samaran itulah yang menjadi tulang punggung judi daring di Indonesia. Senin malam (30/10) Agus merogoh buku tabungan BCA dan kartu ATM, dari sakunya lalu segera menyorongkannya. Agus menjual rekening itu seharga Rp 500.000, termasuk buku tabungan dan kartu ATM berikut PIN. Saat dicek di ATM, rekening masih aktif. Malam itu, Agus juga menyebut beberapa rekening berbagai bank di Indonesia lain yang dijual. Agus menyediakan rekening bank untuk berbagai keperluan, khususnya judi daring. Sindikat judi daring memanfaatkan berbagai rekening yang dibeli dari warga sebagai penampung awal uang deposit dari pemain judi. Rekening-rekening itulah yang dicantumkan di situs judi. Uang deposit (depo) adalah setoran saldo sejumlah uang yang ditransfer ke rekening di situs judi sebelum seseorang bermain judi. Besarnya bervariasi, mulai Rp 5.000 hingga jutaan rupiah. Setelah pemain mentransfer sejumlah uang ke rekening deposit, nominalnya tercatat di akun pemain di situs judi.

Rekening deposit yang menjadi penampung awal uang deposit tersebut diistilahkan sebagai rekening level ”bandar angkringan”. Dari situ uang yang terkumpul kemudian disetorkan ke bandar-bandar di level berikutnya. Rekening-rekening penampung uang deposit di level ”bandar angkringan” itu juga terpantau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sepanjang 2023, PPATK mendeteksi ada 12.079 rekening penampungan deposit judi daring. Ribuan rekening itu dihimpun dari warga melalui praktik jual beli. Laporan dari penyelenggara dompet digital ke PPATK menyebutkan, 7.577 dompet digital dipakai sebagai penampung deposit judi daring. Analisis PPATK, pada periode tahun 2022-2023 saja, total uang deposit yang diraup situs-situs judi warga Indonesia Rp 34,5 triliun. Jumlah itu berasal dari 3.295.310 orang Indonesia yang berpartisipasi da- lam permainan judi daring dalam periode waktu yang sama. Saat ini PPATK telah menghentikan sementara transaksi atas 1.322 pihak yang terdiri atas 3.236 rekening, dengan total nilai saldo yang dihentikan transaksinya tersebut mencapai Rp 138 miliar. Menurut Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, pihak yang menyampaikan surat keberatan atas pemblokiran tersebut kepada PPATK tidak lebih dari 1 %. Hal itu mengindikasikan pemblokiran PPATK tepat sasaran, yakni rekening terkait aktivitas ilegal judi daring. (Yoga)

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih berkutat dengan persoalan data yang belum akurat. Akibatnya, penyaluran bantuan sosial atau bansos tidak optimal lantaran masih ada kelompok masyarakat miskin yang belum menerima program bansos secara lengkap. Sepanjang 2022, program bansos terdiri dari bantuan reguler dan bantuan stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bantuan reguler terdiri dari program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan langsung tunai daerah (BLTD), dan bansos daerah. Adapun bantuan stimulus PEN terdiri dari bantuan sosial tunai (BST), bantuan pangan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan bantuan pro-duktif usaha mikro (BPUM). Dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, hanya 0,37 % rumah tangga di desil 1 yang menerima lima sampai delapan program tersebut. Sisanya hanya menerima satu sampai empat program saja. Desil 1 adalah 10 % keluarga yang termasuk dalam kondisi ekonomi terlemah.

”Kalau dimonitor ke lapangan, sangat sedikit yang mendapatkan lima sampai delapan program,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi, Kamis (14/12) di Jakarta. Penyaluran program perlindungan sosial ini, menurut Suprayoga, masih menghadapi masalah data. Saat ini, data kemiskinan ekstrem masih menggunakan beberapa data, yakni data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos, data pengendalian kemiskinan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), serta data registrasi sosial ekonomi (regsosek) dari Bappenas. Karena itu, TNP2K menyebut tantangan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2024 masih berkutat dengan data, baik penyempurnaan basis data, perbaikan kelompok yang belum termasuk dalam daftar penerima (exclusion error), perbaikan data kelompok yang termasuk dalam daftar, tetapi semestinya tidak berhak (inclusion error), serta perbaikan kelembagaan pelaksana program dan penetapan sasaran. (Yoga)

Disadari, walau pengem­bang­annya telah dilakukan sejak dari tahun 90-an, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah na­sional belum secepat yang diharapkan. Indonesia sebagai negara terbesar penduduk muslimnya, yakni sekitar 89%, tidak lantas menjadikannya sebagai kiblat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Sebenarnya, preferensi masyarakat kita saat ini bisa menjadi modal dasar akselerasi ekonomi syariah. Berdasarkan riset, terdapat 46% masyarakat yang memiliki preferensi syariah dilatarbelakangi faktor spiritual dan fungsional, serta 20% yang memilih syariah hanya karena faktor fungsional atau benefit. Oleh karenanya, pemangku kebijakan termasuk didalamnya Bank Indonesia (BI) serta lintas kementerian/lembaga terkait melakukan pendekatan baru dinamakan money follow the trade. Istilah ini merujuk pada paradigma di mana upaya percepatan ekonomi keuangan syariah di Indonesia erat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan sektor usaha halal (baik barang dan jasa) atau dikenal sebagai halal value chain (HVC). Pertumbuhan ekonomi syariah global dalam wadah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang berisikan 57 negara di mana beberapa anggotanya bukan mayoritas muslim, diprediksi sebesar 3,6% pada 2023 (sedikit lebih baik dibanding ekonomi global yang sekitar 3%) dan diprediksi akan membaik sebesar 4,2% pada 2024. Namun, angka ini sejatinya terkontraksi dibanding 2022 sebesar 5,5%. Ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi turut memberikan andil atas kontraksi pertumbuhan ekonomi syariah global. Dari dalam negeri atau domestik, seiring pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi syariah dalam bentuk sektor HVC terus berlanjut dengan pariwisata ramah muslim dan sektor pangan halal (pertanian dan makanan) menjadi pendorongnya. Ke depan, perkembangan HVC harus menjadi perhatian bersama, mengingat pangsa sektor prioritas HVC menopang 25% lebih dari ekonomi nasional. Diproyeksikan, sektor HVC akan tetap tumbuh sebesar 4,5%—5,3% selama 2023. Adapun, sederet jurus percepatan industri halal. Pertama, penguatan melalui grand design arah produk halal dalam bentuk Masterplan Produk Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023—2029. MPIHI yang mengusung tagline “Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan” menjadi referensi bersama untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal terkemuka di dunia. Jurus kedua, digitalisasi. Seperti halnya industri konvensional, industri halal juga harus riding the wave menggunakan digitalisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir membentuk ekosistem digital. Jurus ketiga, literasi. Keurgensian literasi ekonomi syariah dan industrifikasi halal menjadi salah satu strategi utama MPIHI. 

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence tak bisa dihindari. Rencana pemerintah melakukan pengaturan, perlu dilakukan secara cermat. Regulasi terkait dengan artificial intelligence (AI) harus tetap memberi ruang bagi inovasi, selain melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi penyalahgunaan yang muncul. Masyarakat Telematika Indonesia mengusulkan pengaturan kecerdasan buatan menggunakan pendekatan regulatory sandbox yakni pendekatan penyusunan regulasi dengan cara menguji produk atau model bisnis digital di lingkungan terbatas di bawah pengawasan regulator. Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan bahwa pendekatan regulatory sandbox lebih cocok karena teknologi AI manfaatnya masih lebih besar daripada risikonya. Menurutnya, kehadiran AI khususnya di bidang telekomunikasi berdampak pada peningkatan efisiensi dan akurasi pekerjaan, mengurangi biaya operasional dan pelatihan. Menurutnya, sekarang pun sebagian kerja operasional telah tergantikan oleh sistem berbasis AI. Akan tetapi, Sigit menilai sudah waktunya pemerintah meregulasi kecerdasan buatan. Berkaca sejumlah negara yang sudah meregulasi AI, mereka cenderung memitigasi potensi buruk AI sambil menjaga peluang inovasinya. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan pemerintah akn mengatur kecerdasan buatan di Indonesia secara bertahap. Nezar menyebutkan surat edaran yang sedang dalam tahap finalisasi hanyalah soft regulation dalam bentuk ethical guidelines. Namun, dia menyatakan nantinya akan ada yang bersifat regulasi.

Adapun regulasi AI tersebut, kata Nezar, akan dibuat dengan memperhatikan dinamika, perkembangan, ataupun percepatan yang terjadi di dunia AI global. “Kita terus memonitor dan kita juga coba mengidentifikasi risiko-risiko yang akan muncul dari tahap saat ini yang berkembang di Indonesia,” ujar Nezar. Dalam kesempatan lain, Ketua Pusat Studi Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef menyebut sejumlah pekerjaan di sektor teknologi sudah tergantikan dengan kecerdasan buatan, mulai dari customer service, engineer atau technical support analyst, dan pemasang submarine cable. Selain itu, sistem analisa yang dimiliki AI kerap kali menjadi salah satu penghasil keputusan yang mempengaruhi masa depan perusahaan. Namun, Ian mengatakan teknologi tersebut masih berpotensi menyebabkan banyak dampak buruk. Mulai dari analisa profil yang disalahgunakan hingga chatbot yang bisa membuat kabar bohong. Sebaliknya, pemerhati teknologi Khoirul Anwar mengatakan perlu ada sekitar 2 kali-3 kali pembuatan surat edaran baik soal etika ataupun aspek lainnya, sebelum akhirnya regulasi dibuat. “Memang secara umum sulit membuat aturan untuk teknologi yang masih berkembang. Karena bisa terlanjur dibuat tapi tidak pas,” ujar Khoirul. Setiap surat edaran diluncurkan, dia menyatakan akan diiringi pula dengan kajian terhadap penemuan AI terbaru, respons industri terkait, ataupun pengguna AI. Khoirul juga mengungkapkan tugas pemerintah masih panjang soal AI. Menurutnya, fungsi pemerintah tidak akan berhenti saat nantinya regulasi AI sudah selesai, tetapi juga monitoring penerapan regulasi.

Calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di sejumlah daerah untuk menyampaikan program, di antaranya tambang ilegal dan pupuk. Sementara itu, capres Prabowo Subianto tidak berkampanye, tetapi melalui tim kampanyenya menyinggung lumbung pangan Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Provinsi Jambi, kemarin. Salah satu topik yang disampaikannya adalah bahwa pertambangan ilegal merupakan sebuah kesalahan yang harus diberantas. Dia berjanji ketika menjadi presiden nantinya berjanji akan menindak tegas praktik pertambangan ilegal telah merugikan negara karena menekan pemasukan kas negara. “Semua yang ilegal harus kena sanksi, harus kena hukuman dan tidak boleh dibiarkan. Kalau Anda melakukan sesuatu yang ilegal dan dibiarkan, maka itu menular dan yang paling rugi siapa kalau ada yang ilegal? Masyarakat dan negara,” jelasnya. Menurut Anies, persoalan pertambangan ilegal menjadi komitmennya untuk diberantas karena program itu sudah direncanakan dan harus dikerjakan. Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tidak kurang dari 2.741 titik yang menjadi lokasi pertambangan tanpa izin atau Peti yang terdiri atas 96 lokasi Peti batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatra Selatan. Kemudian, sekitar 2.645 aktivitas Peti mineral tersebar hampir di seluruh provinsi yang melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja. Diperkirakan 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Jakarta, Banten, dan Bekasi. Saat berkampanye di Bekasi, dia menyatakan komitmennya untuk memperbaiki data petani di Indonesia sebagai salah satu upaya mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk subsidi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar menanggapi keluhan salah satu petani dalam acara pertemuan dengan buruh tani dan nelayan di Taman Marakas, Bekasi, Jawa Barat, kemarin. “Bahasa Ganjar-Mahfud itu ‘sat set’, cepat, ‘tas tes’. Agar apa? Agar ini segera dibereskan sehingga tadi disampaikan Ibu dan Bapak semuanya, namanya bantuan dari negara harus sampai kepada yang berhak,” ujarnya. Ganjar mengatakan kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga terjadi di wilayah lainnya seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi, sampai Kalimantan. Dalam perkembangan lain, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak melakukan kampanye lantaran bertugas sebagai Menteri Pertahanan RI salah satu agendanya meresmikan turnamen sepak bola Nusantara Open U-17 di gelanggang sepak bola Akademi Garudayaksa, Bekasi. Namun, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Muhammad Sirod menyatakan bahwa Prabowo dipastikan meneruskan program pembangunan food estate atau lumbung pangan guna memperkuat ketahanan pangan.

Bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah, judi bisa menjadi pertaruhan hidup yang menghancurkan segalanya. Rungkad, tumbang, hancur lebur, dan habis-habisan. Situasi ini memungkinkan karena uang deposit bertarif murah mampu meraup pasar pejudi kalangan bawah. Seorang pejudi menceritakan kisahnya di tepi Teluk Jakarta, Sabtu (11/11). Sambil mengisap rokok, Oni (28) mengingat lagi momen krusial yang membuat hidupnya rusak akibat judi online (judol). Ia mulai berjudi sejak 2021. Ketika itu, ia memasukkan uang deposit ke situs judi slot Rp 50.000, lantas memutarnya di gim mahjong. Ia kalah. Penasaran, dia deposit lagi Rp 100.000 dan meledak! Total kemenangannya malam itu Rp 15 juta. Sejak itu, dia bermain judi slot setiap hari. ”Momen itu yang enggak bisa gue lupa dan bikin gue hancur seperti sekarang,” ujarnya. Kian nekat, ia memasukkan uang ke situs judi sebesar Rp 10 juta. Saat uang gajinya tak cukup meladeni hasrat judinya, Oni mencari dana dari pinjaman online (pinjol). Ia pun memasuki tahap ekstrem dan berbahaya, yakni terikat oleh duet maut judol dan pinjol.

Dengan pola ini, utang pinjol bukannya berkurang, malah menjadi-jadi. Oni mulai kusut. Klimaks terjadi pada September 2021 ketika ayahnya meninggal. Sehari setelah peristiwa itu, ia minta ibu dan adiknya mengabaikan apabila ada yang menelepon dan menagih utang. Ibunya juga meminjamkan uang Rp 17 juta untuk menutup utang pinjol Oni. ”Kalau utang ditotal, ada Rp 120 juta. Tapi ini agregat, ya. Kan, gue abis bayar langsung minjam lagi. Gue pinjam buat main judi. Kalau menang, langsung bayar. Kalau kalah, pinjam di pinjol lain lagi,” tuturnya. Lalu, Oni menjual sepeda motornya, juga koleksi compact disc (CD) dan kaus band metal favoritnya yang sudah dikumpulkan sejak SMP. ”Sampai di rumah, gue nangis,” kenangnya, setelah menjual 150 CD dan 40 kaus senilai Rp 10 jutaan. Hasil dari penjualan barang itu masih belum cukup untuk melunasi utangnya. Keadaan diperparah karena dia masih main judi slot. ”Slot ini gila. Bahkan, gue memandangnya lebih parah dari narkoba,” katanya. (Yoga)