Pembiayaan kuliah di perguruan tinggi negeri yang berkeadilan membuka ruang mahasiswa untuk membayar uang kuliah sesuai dengan kemampuan. Dengan demikian, mereka yang berlebih secara ekonomi bisa bergotong royong menyubsidi silang mahasiswa yang tidak mampu. Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Nizam, di Jakarta, Senin (18/12) mengatakan, penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak murah. Subsidi pemerintah baru memenuhi 28 % dari pemenuhan standar minimum. Meski demikian, biaya pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif murah dibandingkan negara lain. ”Jadi, gotong royong pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Prinsipnya yang mampu membayar sesuai kemampuan supaya bisa ada subsidi silang untuk membantu mahasiswa yang terbatas kemampuan finansial- nya,” kata Nizam.

Oleh karena itu, selain seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB), jalur mandiri di perguruan tinggi tetap dibuka sesuai aturan yang ditetapkan. Menurut Nizam, selama ini, terutama di media massa, laporan terkait biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) kurang terekspose. ”Yang diungkapkan hanya UKT (uang kuliah tunggal) tertinggi, padahal kenyataannya yang membayar dengan biaya tersebut hanya 2-5 % mahasiswa, sisanya membayar jauh di bawah UKT tertinggi,” ujar Nizam. Pembayaran biaya kuliah di tiap jalur masuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan kelompok UKT dari yang terendah sampai tertinggi. Di jalur mandiri, selain UKT yang dibayar setiap semester, ada juga iuran pengembangan institusi (IPI) atau uang kuliah awal. Biaya ini sering dikenal dengan istilah uang pangkal yang dibayar saat mahasiswa diterima. Adapun di jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) dan seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT), mahasiswa baru hanya dikenai UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi. (Yoga)

Penyandang disabilitas dengan segala keterbatasannya jatuh bangun berwirausaha mandiri. Mereka berdaya dan bermanfaat bagi keluarga dan sesama disabilitas. Paini (52), perempuan disabilitas asal Wonogiri, Jateng, memiliki jari-jari tangan dan kaki yang pendek sejak lahir. Berbekal ijazah SMA, pada 1992 dia memutuskan merantau ke Bekasi, Jabar, untuk mencari lapangan kerja yang lebih baik. Kenyataannya berbeda. Dari enam perusahaan yang ia kirimi surat lamaran kerja, tak satu pun yang memanggil. ”Saya perempuan, bertubuh pendek, disabilitas, dan memakai hijab. Diskriminasi tersebut dialamatkan ke saya sehingga saya susah diterima kerja. Saya kelelahan, hampir menyerah, hingga di pabrik boneka milik Korea Selatan, saya nekat menyodorkan diri meski tiga hari pertama tidak dibayar dulu,” ujarnya, Minggu (17/12) di Jakarta. Dalam tiga hari itu, Paini belajar menjahit dengan mesin jahit modern yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Salah seorang supervisor yang, menurut dia, baik hati mau mengajari, sampai dia akhirnya bisa menjahit semua bagian boneka. Perusahaan akhirnya mau mempekerjakan dan menggajinya. Ia bekerja selama dua tahun di situ hingga menikah.

Upah sebagai buruh pabrik pas-pasan meskipun ia mengambil lembur sampai pulang malam. Suaminya yang bekerja sebagai kernet metromini juga mendapat upah pas-pasan. ”Saya juga mulai mengalami masalah penglihatan. Tahun 2000-an, akhirnya saya memutuskan tidak bekerja di pabrik. Uang pesangon digunakan sebagai modal membuat usaha onde-onde ketawa,” kata Paini. Awalnya Paini menitipkan onde-onde ketawa ke satu warung hingga berkembang jadi 200 warung. Dari hanya onde-onde ketawa, usahanya berkembang jadi aneka camilan kering. Semua pendapatan dari usaha itu dipakai untuk mendirikan dan mengoperasikan Rumah Singgah Disabilitas Mandiri Bekasi, untuk menampung dan membina kelompok disabilitas yang mengalami diskriminasi di masyarakat agar berdaya. Di situ, Paini mengajari penyandang disabilitas lain memasak dan menjahit. Sejumlah lembaga, seperti Badan Amil Zakat Nasional, pernah membantu memberi pelatihan wirausaha. Saat ini sudah ada ratusan penyandang disabilitas yang keluar dari rumah singgah yang sederhana itu dan berwirausaha sendiri. (Yoga)

Sederet kantor cabang bank luar negeri melakukan aksi korporasi berupa pengalihan portofolio bisnis konsumer karena dinilai tidak lagi mampu bersaing dengan bank nasional di Tanah Air. Meredupnya bisnis konsumer bank asing tersebut salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan lini bisnis konsumen bank asing yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terus terkontraksi. Aksi korporasi beberapa kantor cabang bank luar negeri (KCBLN) tersebut dilakukan oleh Citibank Indonesia (Citi) dan Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) terkait pengalihan portofolio bisnis consumer banking, masing-masing kepada Bank PT UOB Indonesia (UOBI) dan PT Bank Danamon Tbk. Selain itu, ada pula penjualan kepemilikan Commonwealth Bank of Australia (CBA) di Indonesia atau PT Bank Commonwealth (PTBC) kepada PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC).

Pengamat perbankan dan dosen Binus University, Doddy Aroefianto, mengatakan, terdapat dua penyebab yang mendorong aksi korporasi KCBLN tersebut, yakni perubahan strategi global bank terkait dan akibat persaingan yang semakin ketat dengan bank lainnya. Kedua alasan tersebut tidak lepas dari berkembangnya produk perbankan yang ditawarkan, baik oleh bank umum nasional maupun bank asing lainnya. ”Ada indikasi bank-bank asing itu kalah bersaing. Mereka sudah berada di Indonesia selama puluhan tahun sehingga strategi yang diambil hanya untuk kantor cabangnya saja, sepertiCiti yang berpusat di AS dan Standard Chartered di Inggris. Mereka memilih untuk mengurangi produk retail banking dan lebih berfokus pada institusional atau commercial banking,” katanya, Senin (18/12). Bank-bank asing yang membuka kantor cabang di Indonesia, pernah mengalami masa kejayaan pada produk consumer banking hingga tahun 2010. Setelah itu, pertumbuhan bank-bank asing tersebut tampak meredup seiring bertumbuhnya bank-bank umum nasional. (Yoga)

Muhaemin (40) bukan petani biasa. Ketua Koperasi Tani Mulus di Kabupaten Indramayu, Jabar, ini memproduksi beras premium, mengembangkan usaha ternak kambing, serta membangun kios pupuk. Tidak hanya meraih prestasi, ia juga membantu petani. Spanduk panjang bertuliskan ”Kios Pertanian Tani Mulus” terpajang pada sebuah bangunan di Desa Mundakjaya, Kecamatan Cikedung, Rabu  (4/10). Di kios berlantai keramik itu, berbagai jenis pupuk menumpuk. Aneka merek pestisida juga tertata rapi. Beginilah potret toko milik Koperasi Tani Mulus yang berdiri pada 2019. Kios ini tidak hanya menjadi pusat pencarian sarana pertanian bagi petani setempat, tetapi juga jawaban atas masalah klasik: kesulitan petani membeli pupuk. Sebab, toko ini menerapkan sistem ”yarnen” atau pembayaran saat panen tanpa bunga. Jadi, petani yang membeli pupuk bisa melunasinya setelah mendapatkan uang hasil panen. Selama ini, petani kesulitan dana karena belum panen. Tempo pembayaran di kios pun lebih longgar.

”Ada yang belum bayar berbulan-bulan, padahal sudah panen,” ucap Muhaemin tersenyum. Nota-nota pinjaman pupuk dan pestisida itu tergantung di dekat meja kasir. Ia juga mencatat utang para petani di tablet yang terhubung dengan internet nirkabel. Dalam aplikasi pencatatan utang, pinjaman petani di musim tanam gadu atau kedua mencapai Rp 101.158.500. ”Musim rending (tanam pertama) awal tahun ini utangnya Rp 217 juta. Ini lebih banyak karena jarak musim gadu ke rendeng lama,” ujarnya. Lebih dari 200 anggota koperasi yang tinggal di Cikedung bisa mengakses skema itu. Menurut Muhaemin, sistem itu tidak membuat kiosnya bangkrut. ”Kami ingin petani fokus menanam. Masalah pupuk silakan ngomong. Jangan sampai hasilnya tidak bagus,” ujarnya. Baginya, tujuan utama kios itu bukan untuk mengejar profit, melainkan membantu petani. Tak disangka, ia justru mendapatkan tawaran kolaborasi oleh mitra kerja untuk membangun dua kios di Subang, yang juga sentra pertanian di Jabar, dengan sistem pembayaran cash dan carry (bayar langsung). Hasilnya, lumayan. Subang dipilih karena masa tanam yang berbeda dengan Indramayu. (Yoga)

Badai pandemi Covid-19 sempat melemahkan denyut bisnis properti sepanjang 2020-2021. Jejak-jejak pelemahan pun masih  tersisa pada 2022. Pelemahan terjadi sebagai buntut perhatian publik terhadap masalah kesehatan ketimbang urusan lain. Terutama pada 2020. Linglungnya seluruh pemerintah dunia menghadapi pandemi Covid-19 praktis berimbas ke seluruh sendi kehidupan di permukaan bumi. Terhentinya aktivitas ekonomi dan impor, terhentinya perjalanan bisnis maupun wisata mewarnai sepanjang 2020. Dunia usaha yang mati suri itu berujung kepada penurunan daya beli kebanyakan masyarakat di Indonesia. Otomatis niat orang membeli rumah maupun produk properti lainnya ikut berhenti juga. Sektor properti, termasuk rumah tapak komersial dan rumah subsidi tak bisa lepas dari suramnya perekonomian akibat badai pandemi Covid-19. Saat pandemi Covid-19 mereda, roda usaha perlahan bergulir.  Denyut pertumbuhan sektor properti tahun ini dapat dirasakan dari pendapatan 80 emiten properti yang melantai  di Bursa Efek Indonesia  yang bertumbuh 4,38% per akhir September 2023. Mengutip laporan keuangan masing-masing emiten itu, per akhir September 2022 pendapatan tercatat masih Rp 66,56 triliun, namun kini menjadi Rp69,48 triliun (Yetede)

Emiten saham farmasi, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), akan menghadapi sejumlah tekanan pada tahun depan. Kendati kasus Covid-19 kembali naik belakangan ini, peralihan dari pandemi menuju endemi tahun ini cukup signifikan mengurangi minat pasar terhadap produk-produk kesehatan. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta mengatakan, pandemi Covid-19 telah mendorong peningkatan permintaan obat-obatan terutama obat anti Covid-19. Di sisi lain, permintaan vaksin dan <i>booster </i> Covid-19 juga terangkat selama periode tersebut. Namun, setelah kondisi berubah menjadi endemi, masyarakat cenderung tidak bergantung lagi terhadap produk kesehatan terkait pencegahan wabah Covid-19. Analis Ciptadana Sekuritas Nicko Yosafat mengatakan, KLBF mencatatkan penurunan kinerja hingga ke bawah ekspektasi pasar. Angka yang lebih rendah dari perkiraan ini berkaitan dengan kenaikan biaya dan operational expenditure (opex). Akibatnya, laba bersih KLBF turun 18,2% secara tahunan year on year (yoy) menjadi Rp 2,1 triliun di periode Januari-September 2023. Laba bersih KLBF tidak dapat mengikuti pendapatan yang masih naik 6,5% yoy menjadi Rp 22,6 triliun atau setara dengan 74,5% dari proyeksi pendapatan tahun 2023. Namun demikian, Nicko melihat peluang kenaikan penjualan segmen obat resep KLBF, sejalan dengan diperolehnya izin edar Efesa, obat bioteknologi pertama di dunia untuk pasien anemia dengan penyakit ginjal kronis (CKD). Ini adalah peluang global karena CKD mendera lebih dari 10% populasi dunia pada tahun 2016. Analis BRI Danareksa Sekuritas Natalia Sutanto menilai kinerja KLBF di tahun depan akan bergantung pada pertumbuhan organik di segmen obat resep dengan produk onkologi atau biosimilar baru. Penjualan produk ini secara bertahap akan berkontribusi lebih tinggi terhadap KLBF. Natalia pun merekomendasikan hold KLBF dengan target harga Rp 1.600 per saham seiring dengan prospek bisnis KLBF yang masih menantang.

Seperti halnya akhir tahun-tahun sebelumnya, kalangan analis makin mencermati dan terus membahas peluang terjadinya aksi window dressing emiten yang menjadi modal dasar bagi indeks harga saham gabungan untuk memperkuat tren perbaikan pada 2024.Bukan tanpa sebab. Harapan perbaikan prospek indeks tersebut sejalan dengan berkurangnya kekhawatiran terjadinya kenaikan suku bunga global di tengah tekanan geopolitik yang belum mereda. Begitu pula dengan tekanan yang berasal dari kenaikan harga minyak dunia yang berangsur menurun seiring dengan bertambahnya pasok dan stabilnya permintaan.Secara umum, aksi window dressing merupakan hal lazim dilakukan korporasi untuk mempercantik diri dengan cara memoles laporan keuangan agar terlihat lebih baik sebelum dipublikasikan. Adapun, tujuan window dressing ini bertujuan untuk memberikan headlightatas hasil bisnis yang lebih menjanjikan.Strategi window dressing tersebut merupakan tindak lanjut dari fenomena Santa Claus Rally atau Reli Sinterklas yang menggambarkan kondisi peningkatan nilai pasar saham selama pekan terakhir bulan Desember. Bahkan tanda-tanda penguatan itu bisa saja terjadi jauh sebelum itu seperti halnya yang terjadi pada laju IHSG saat ini. Beberapa analis melihat Santa Claus Rally sebagai preview kinerja pasar selama setahun penuh pada berikutnya. Optimisme bullish menunjukkan kepercayaan investor serta ekspektasi yang kuat atas prospek pasar. Meskipun asumsi ini masih harus dibuktikan kebenarannya, peluang indeks untuk berkinerja lebih baik sangat beralasan apalagi The Fed telah mengisyaratkan untuk memangkas suku bunga sebanyak tiga kali di tahun depan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan pada November 2023 mencapai 2,86% atau berada dalam kisaran 3% ± 1%. Level inflasi yang relatif rendah ini menunjukkan harga komoditas pangan dalam negeri yang masih stabil dan dalam kendali.Realisasi inflasi yang stabil ini merupakan bekal kuat bagi Tanah Air untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tingkat inflasi terkendali menjadi salah satu faktor penting bagi laju ekspansi konsumsi yang menjadi salah satu penggerak produk domestik bruto.Selain itu, Purchasing Managers Index manufaktur yang berada dalam level ekspansif, belanja masyarakat yang meningkat serta indeks penjualan riil yang tumbuh. Bullish IHSG yang dimaksud jika AS dipastikan tidak mengalami resesi, harga komoditas turun lebih dalam, perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5% serta presiden terpilih sesuai dengan keinginan pelaku pasar.Alhasil, potensi window dressing atau Santa Claus Rallymembuka kesempatan bagi para investor kembali berburu saham-saham unggulan. Sejumlah analis memperkirakan saham-saham blue chips dengan valuasi terdiskon menarik untuk dicermati.

Kementerian ESDM langsung tancap gas melakukan survei terhadap potensi mineral yang ada di laut, setelah Peraturan Pemerintah No. 80/2023 yang membuka peluang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya lepas pantai terbit.Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL) Kementerian ESDM memburu potensi logam tanah jarang di perairan Indonesia, karena banyak diburu untuk dijadikan bahan baku produk kendaraan listrik maupun elektronik lainnya.“Kami sudah memperoleh data, tetapi survei yang kami lakukan masih mencakup 10% dari total seluruh wilayah Indonesia. Artinya, pekerjaan rumahnya masih banyak,” kata Kepala BBSPGL Hadi Wijaya, dikutip Senin (18/12).Dalam survei tersebut, lembaga itu melakukan pemetaan terhadap 1.820 sampel dari 12 komoditas di 30 lokasi perairan Indonesia. Sampel itu juga diambil dari sedimen dasar laut hingga kedalaman lebih dari 500 meter. Secara terpisah, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli mengakui, laut memiliki potensi mineral yang sekarang juga menjadi fokus negara lain.Hanya saja, penambangan bawah laut dalam merupakan hal yang baru di Indonesia. Padahal, beberapa negara telah mengembangkan teknologi untuk melakukan eksploitasi mineral di dasar laut dalam.

Penyelenggara, pengawas pemilu, dan penegak hukum diminta  serius menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai transaksi  mencurigakan di rekening bendahara-bendahara partai politik yang mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Aparat diingatkan tidak hanya terpaku pada UU Pemilu, tetapi juga menggunakan instrumen hukum lain untuk menindak pelanggaran. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, di Jakarta, Minggu (17/12) mengatakan, pihaknya menerima surat berisi laporan transaksi mencurigakan dari PPATK. Bawaslu masih mendalami data transaksi yang diberikan PPATK. Hasil analisis Bawaslu akan segera disampaikan kepada publik pekan ini. ”Jika nanti hasil kajian internal kami menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, tentu akan  diproses di Sentra Gakkumdu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Namun, saat ini prosesnya masih dalam kajian internal Bawaslu,” ujarnya.

Pada Kamis (14/12), PPATK mengungkap temuan peningkatan transaksi mencurigakan terkait dana kampanye Pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, indikasi transaksi mencurigakan muncul dari kejanggalan aktivitas rekening khusus dana kampanye (RKDK). Arus transaksi di RKDK seharusnya naik karena uang yang tersimpan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Namun, saat ini, transaksi melalui RKDK cenderung tak bergerak. Pergerakan uang justru diduga terjadi pada rekening lain. Sebelum masuk masa kampanye, peserta pemilu wajib membuat RKDK. Rekening itu digunakan hanya untuk menampung kebutuhan dana kampanye yang harus dipisahkan dari rekening keuangan parpol atau rekening keuangan pribadi peserta pemilu. Transaksi keuangan selama masa kampanye harus disampaikan dalam laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Ivan mengatakan, pemberian informasi mengenai transaksi mencurigakan di rekening bendahara parpol kepada KPU dan Bawaslu dilakukan dalam rangka menjaga proses pemilu yang sesuai aturan. PPATK berharap tak ada tindak pidana pencucian uang atau masuknya uang-uang ilegal yang berasal dari tindak pidana untuk membiayai kontestasi, apalagi jual-beli suara. (Yoga)