Muhaemin (40) bukan petani biasa. Ketua Koperasi Tani Mulus di Kabupaten Indramayu, Jabar, ini memproduksi beras premium, mengembangkan usaha ternak kambing, serta membangun kios pupuk. Tidak hanya meraih prestasi, ia juga membantu petani. Spanduk panjang bertuliskan ”Kios Pertanian Tani Mulus” terpajang pada sebuah bangunan di Desa Mundakjaya, Kecamatan Cikedung, Rabu  (4/10). Di kios berlantai keramik itu, berbagai jenis pupuk menumpuk. Aneka merek pestisida juga tertata rapi. Beginilah potret toko milik Koperasi Tani Mulus yang berdiri pada 2019. Kios ini tidak hanya menjadi pusat pencarian sarana pertanian bagi petani setempat, tetapi juga jawaban atas masalah klasik: kesulitan petani membeli pupuk. Sebab, toko ini menerapkan sistem ”yarnen” atau pembayaran saat panen tanpa bunga. Jadi, petani yang membeli pupuk bisa melunasinya setelah mendapatkan uang hasil panen. Selama ini, petani kesulitan dana karena belum panen. Tempo pembayaran di kios pun lebih longgar.

”Ada yang belum bayar berbulan-bulan, padahal sudah panen,” ucap Muhaemin tersenyum. Nota-nota pinjaman pupuk dan pestisida itu tergantung di dekat meja kasir. Ia juga mencatat utang para petani di tablet yang terhubung dengan internet nirkabel. Dalam aplikasi pencatatan utang, pinjaman petani di musim tanam gadu atau kedua mencapai Rp 101.158.500. ”Musim rending (tanam pertama) awal tahun ini utangnya Rp 217 juta. Ini lebih banyak karena jarak musim gadu ke rendeng lama,” ujarnya. Lebih dari 200 anggota koperasi yang tinggal di Cikedung bisa mengakses skema itu. Menurut Muhaemin, sistem itu tidak membuat kiosnya bangkrut. ”Kami ingin petani fokus menanam. Masalah pupuk silakan ngomong. Jangan sampai hasilnya tidak bagus,” ujarnya. Baginya, tujuan utama kios itu bukan untuk mengejar profit, melainkan membantu petani. Tak disangka, ia justru mendapatkan tawaran kolaborasi oleh mitra kerja untuk membangun dua kios di Subang, yang juga sentra pertanian di Jabar, dengan sistem pembayaran cash dan carry (bayar langsung). Hasilnya, lumayan. Subang dipilih karena masa tanam yang berbeda dengan Indramayu. (Yoga)

Badai pandemi Covid-19 sempat melemahkan denyut bisnis properti sepanjang 2020-2021. Jejak-jejak pelemahan pun masih  tersisa pada 2022. Pelemahan terjadi sebagai buntut perhatian publik terhadap masalah kesehatan ketimbang urusan lain. Terutama pada 2020. Linglungnya seluruh pemerintah dunia menghadapi pandemi Covid-19 praktis berimbas ke seluruh sendi kehidupan di permukaan bumi. Terhentinya aktivitas ekonomi dan impor, terhentinya perjalanan bisnis maupun wisata mewarnai sepanjang 2020. Dunia usaha yang mati suri itu berujung kepada penurunan daya beli kebanyakan masyarakat di Indonesia. Otomatis niat orang membeli rumah maupun produk properti lainnya ikut berhenti juga. Sektor properti, termasuk rumah tapak komersial dan rumah subsidi tak bisa lepas dari suramnya perekonomian akibat badai pandemi Covid-19. Saat pandemi Covid-19 mereda, roda usaha perlahan bergulir.  Denyut pertumbuhan sektor properti tahun ini dapat dirasakan dari pendapatan 80 emiten properti yang melantai  di Bursa Efek Indonesia  yang bertumbuh 4,38% per akhir September 2023. Mengutip laporan keuangan masing-masing emiten itu, per akhir September 2022 pendapatan tercatat masih Rp 66,56 triliun, namun kini menjadi Rp69,48 triliun (Yetede)

Emiten saham farmasi, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), akan menghadapi sejumlah tekanan pada tahun depan. Kendati kasus Covid-19 kembali naik belakangan ini, peralihan dari pandemi menuju endemi tahun ini cukup signifikan mengurangi minat pasar terhadap produk-produk kesehatan. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta mengatakan, pandemi Covid-19 telah mendorong peningkatan permintaan obat-obatan terutama obat anti Covid-19. Di sisi lain, permintaan vaksin dan <i>booster </i> Covid-19 juga terangkat selama periode tersebut. Namun, setelah kondisi berubah menjadi endemi, masyarakat cenderung tidak bergantung lagi terhadap produk kesehatan terkait pencegahan wabah Covid-19. Analis Ciptadana Sekuritas Nicko Yosafat mengatakan, KLBF mencatatkan penurunan kinerja hingga ke bawah ekspektasi pasar. Angka yang lebih rendah dari perkiraan ini berkaitan dengan kenaikan biaya dan operational expenditure (opex). Akibatnya, laba bersih KLBF turun 18,2% secara tahunan year on year (yoy) menjadi Rp 2,1 triliun di periode Januari-September 2023. Laba bersih KLBF tidak dapat mengikuti pendapatan yang masih naik 6,5% yoy menjadi Rp 22,6 triliun atau setara dengan 74,5% dari proyeksi pendapatan tahun 2023. Namun demikian, Nicko melihat peluang kenaikan penjualan segmen obat resep KLBF, sejalan dengan diperolehnya izin edar Efesa, obat bioteknologi pertama di dunia untuk pasien anemia dengan penyakit ginjal kronis (CKD). Ini adalah peluang global karena CKD mendera lebih dari 10% populasi dunia pada tahun 2016. Analis BRI Danareksa Sekuritas Natalia Sutanto menilai kinerja KLBF di tahun depan akan bergantung pada pertumbuhan organik di segmen obat resep dengan produk onkologi atau biosimilar baru. Penjualan produk ini secara bertahap akan berkontribusi lebih tinggi terhadap KLBF. Natalia pun merekomendasikan hold KLBF dengan target harga Rp 1.600 per saham seiring dengan prospek bisnis KLBF yang masih menantang.

Seperti halnya akhir tahun-tahun sebelumnya, kalangan analis makin mencermati dan terus membahas peluang terjadinya aksi window dressing emiten yang menjadi modal dasar bagi indeks harga saham gabungan untuk memperkuat tren perbaikan pada 2024.Bukan tanpa sebab. Harapan perbaikan prospek indeks tersebut sejalan dengan berkurangnya kekhawatiran terjadinya kenaikan suku bunga global di tengah tekanan geopolitik yang belum mereda. Begitu pula dengan tekanan yang berasal dari kenaikan harga minyak dunia yang berangsur menurun seiring dengan bertambahnya pasok dan stabilnya permintaan.Secara umum, aksi window dressing merupakan hal lazim dilakukan korporasi untuk mempercantik diri dengan cara memoles laporan keuangan agar terlihat lebih baik sebelum dipublikasikan. Adapun, tujuan window dressing ini bertujuan untuk memberikan headlightatas hasil bisnis yang lebih menjanjikan.Strategi window dressing tersebut merupakan tindak lanjut dari fenomena Santa Claus Rally atau Reli Sinterklas yang menggambarkan kondisi peningkatan nilai pasar saham selama pekan terakhir bulan Desember. Bahkan tanda-tanda penguatan itu bisa saja terjadi jauh sebelum itu seperti halnya yang terjadi pada laju IHSG saat ini. Beberapa analis melihat Santa Claus Rally sebagai preview kinerja pasar selama setahun penuh pada berikutnya. Optimisme bullish menunjukkan kepercayaan investor serta ekspektasi yang kuat atas prospek pasar. Meskipun asumsi ini masih harus dibuktikan kebenarannya, peluang indeks untuk berkinerja lebih baik sangat beralasan apalagi The Fed telah mengisyaratkan untuk memangkas suku bunga sebanyak tiga kali di tahun depan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan pada November 2023 mencapai 2,86% atau berada dalam kisaran 3% ± 1%. Level inflasi yang relatif rendah ini menunjukkan harga komoditas pangan dalam negeri yang masih stabil dan dalam kendali.Realisasi inflasi yang stabil ini merupakan bekal kuat bagi Tanah Air untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tingkat inflasi terkendali menjadi salah satu faktor penting bagi laju ekspansi konsumsi yang menjadi salah satu penggerak produk domestik bruto.Selain itu, Purchasing Managers Index manufaktur yang berada dalam level ekspansif, belanja masyarakat yang meningkat serta indeks penjualan riil yang tumbuh. Bullish IHSG yang dimaksud jika AS dipastikan tidak mengalami resesi, harga komoditas turun lebih dalam, perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5% serta presiden terpilih sesuai dengan keinginan pelaku pasar.Alhasil, potensi window dressing atau Santa Claus Rallymembuka kesempatan bagi para investor kembali berburu saham-saham unggulan. Sejumlah analis memperkirakan saham-saham blue chips dengan valuasi terdiskon menarik untuk dicermati.

Kementerian ESDM langsung tancap gas melakukan survei terhadap potensi mineral yang ada di laut, setelah Peraturan Pemerintah No. 80/2023 yang membuka peluang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya lepas pantai terbit.Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL) Kementerian ESDM memburu potensi logam tanah jarang di perairan Indonesia, karena banyak diburu untuk dijadikan bahan baku produk kendaraan listrik maupun elektronik lainnya.“Kami sudah memperoleh data, tetapi survei yang kami lakukan masih mencakup 10% dari total seluruh wilayah Indonesia. Artinya, pekerjaan rumahnya masih banyak,” kata Kepala BBSPGL Hadi Wijaya, dikutip Senin (18/12).Dalam survei tersebut, lembaga itu melakukan pemetaan terhadap 1.820 sampel dari 12 komoditas di 30 lokasi perairan Indonesia. Sampel itu juga diambil dari sedimen dasar laut hingga kedalaman lebih dari 500 meter. Secara terpisah, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli mengakui, laut memiliki potensi mineral yang sekarang juga menjadi fokus negara lain.Hanya saja, penambangan bawah laut dalam merupakan hal yang baru di Indonesia. Padahal, beberapa negara telah mengembangkan teknologi untuk melakukan eksploitasi mineral di dasar laut dalam.

Penyelenggara, pengawas pemilu, dan penegak hukum diminta  serius menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai transaksi  mencurigakan di rekening bendahara-bendahara partai politik yang mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Aparat diingatkan tidak hanya terpaku pada UU Pemilu, tetapi juga menggunakan instrumen hukum lain untuk menindak pelanggaran. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, di Jakarta, Minggu (17/12) mengatakan, pihaknya menerima surat berisi laporan transaksi mencurigakan dari PPATK. Bawaslu masih mendalami data transaksi yang diberikan PPATK. Hasil analisis Bawaslu akan segera disampaikan kepada publik pekan ini. ”Jika nanti hasil kajian internal kami menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, tentu akan  diproses di Sentra Gakkumdu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Namun, saat ini prosesnya masih dalam kajian internal Bawaslu,” ujarnya.

Pada Kamis (14/12), PPATK mengungkap temuan peningkatan transaksi mencurigakan terkait dana kampanye Pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, indikasi transaksi mencurigakan muncul dari kejanggalan aktivitas rekening khusus dana kampanye (RKDK). Arus transaksi di RKDK seharusnya naik karena uang yang tersimpan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Namun, saat ini, transaksi melalui RKDK cenderung tak bergerak. Pergerakan uang justru diduga terjadi pada rekening lain. Sebelum masuk masa kampanye, peserta pemilu wajib membuat RKDK. Rekening itu digunakan hanya untuk menampung kebutuhan dana kampanye yang harus dipisahkan dari rekening keuangan parpol atau rekening keuangan pribadi peserta pemilu. Transaksi keuangan selama masa kampanye harus disampaikan dalam laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Ivan mengatakan, pemberian informasi mengenai transaksi mencurigakan di rekening bendahara parpol kepada KPU dan Bawaslu dilakukan dalam rangka menjaga proses pemilu yang sesuai aturan. PPATK berharap tak ada tindak pidana pencucian uang atau masuknya uang-uang ilegal yang berasal dari tindak pidana untuk membiayai kontestasi, apalagi jual-beli suara. (Yoga)

Biaya hidup di Indonesia kian tinggi. Upah, gaji, atau penghasilan seakan tak mengejar lagi. Kondisi ini akan menempatkan kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia pada fase ekonomi cukup atau sak madya. Saat ini kecemasan masyarakat Indonesia, terutama yang berpenghasilan menengah dan rendah, tengah bergeser dari pandemi Covid-19 ke biaya hidup. Biaya hidup di Indonesia semakin tinggi seiring kenaikan harga komoditas pangan dan nonpangan. Dalam empat tahun terakhir (2018-2022), biaya hidup per bulan di 10 kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia naik di kisaran Rp 1 juta-Rp 1,5 juta. Sepuluh kota itu adalah DKI Jakarta, Bekasi, Surabaya, Depok, Makassar, Tangerang, Bogor, Kendari, Batam, dan Balikpapan. Di Jakarta, hasil survei biaya hidup (SBH) 2022 menunjukkan, nilai konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga per bulan di ibu kota Indonesia itu Rp 14,88 juta, naik Rp 1,43 juta dibandingkan SBH 2018 di Rp 13,45 juta per bulan.

BPS menghitung besaran biaya hidup berdasarkan pengeluaran konsumsi komoditas makanan dan nonmakanan setiap rumah tangga dengan anggota 2-6 orang. Lima komoditas barang/jasa di Jakarta yang bobot nilai konsumsinya terbesar adalah tarif listrik (6,58 %), kontrak rumah (5,56 %), bensin (4,86 %), sewa rumah (4,34 %), dan nasi dengan lauk (2,67 %). Jika biaya hidup itu ditakar dengan upah minimum dan rata-rata upah/gaji pekerja formal di Jakarta saja, jelas besar pasak daripada tiang. Apalagi jika ditimbang dengan penghasilan pekerja di sektor informal. Pada 2022, upah minimum dan rata-rata per bulan upah/gaji pekerja formal di DKI Jakarta masing-masing Rp 4,57 juta dan Rp 5,91 juta. Kondisi tersebut membuat masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah, memasuki fase ekonomi cukup atau sak madya. Cukup atau dalam bahasa Jawa sak madya berarti tidak rakus atau berlebihan. Dalam konteks ekonomi, pengeluaran perorangan atau rumah tangga harus secukupnya sesuai kebutuhan. Dalam fase ini, masyarakat akan semakin mengencangkan ikat pinggang dan menentukan prioritas dalam berbelanja. (Yoga)

Bibit jagung berumur kurang dari dua minggu tersebar di hamparan bukit kering nan gersang pada ketinggian 1.000 meter lebih di atas permukaan laut. Lahan yang sebelumnya ditanami eukaliptus itu dibabat Masyarakat Adat Simenak Henak. Ketua Kelompok Masyarakat Adat Simenak Henak, Mangapul Samosir (68), memandang sisi perbukitan lain yang masih menjadi lahan masyarakat adatnya. Sejumlah bidang perkebunan eukaliptus milik PT Toba Pulp Lestari (TPL) masih berdiri tegak. Kondisi ini terjadi kendati lahan seluas 236 hektar di Kabupaten Toba, Sumut, itu dua tahun terakhir beralih ke masyarakat adat lewat SK Indikatif Hutan Adat. Presiden Jokowi menyerahkan langsung SK tersebut di Kabupaten Humbang Hasundutan pada 3 Februari 2022. ”Namun, kami belum bisa menikmati sepenuhnya hutan adat yang telah diberikan langsung oleh Presiden,” ujar warga Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, tersebut, Kamis (16/11).

Selain karena masih adanya kebun eukaliptus yang akan dipanen perusahaan, legalitas hutan adat mereka juga terganjal SK bupati terkait penetapan masyarakat adat yang belum keluar. Kebijakan itu kunci untuk finalisasi penetapan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selama puluhan tahun sejak 1992, hutan itu dikelola PT TPL. Awalnya, TPL menguasai areal konsesi seluas 269.060 hektar di Sumut. Sejak 2020, luasan konsesi tercatat 167.912 hektar di 11 kabupaten/kota di Sumut, termasuk Kabupaten Toba. Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan, hingga saat ini belum mengeluarkan surat keputusan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Hal itu yang membuat Masyarakat Adat Janji Maria dan Simenak Henak tidak mendapat SK Hutan Adat definitif dari KLHK, tetapi hanya indikatif. Karena belum terbentuk sistem pemerintahan hukum adat. Hutan adat itu juga tidak dihuni dan diusahakan turun-temurun.

Direktur KSPPM Delima Silalahi menilai pengakuan hutan adat oleh negara setidaknya memberikan ketetapan hukum kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan di wilayah adatnya. ”Mungkin secara ekonomi belum bisa kita lihat (manfaatnya), tapi penerima SK Hutan Adat ini sudah merasa lebih nyaman untuk mengelola hutan mereka,” ujarnya. Delima mengatakan, masyarakat adat perlu secara partisipatif menentukan fungsi hutan mereka, terlebih karena sebagian memiliki lahan kritis bekas konsesi. Pengelolaan lahan kritis itu selain tak mudah, juga berbiaya tidak murah, untuk membersihkan 1 hektar lahan bekas kebun eukaliptus dibutuhkan dana sekitar Rp 15 juta untuk menyewa alat berat. Tantangan itu juga harus dijamin pemerintah. Apalagi, hal ini diamanatkan Pasal 67 Ayat 1 UU no 41 Tahun 1999 tentang Masyarakat Hukum Adat, di mana masyarakat adat yang diakui berhak mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (Yoga)

Berbagai proyeksi menyebutkan bahwa perekonomian global belum akan pulih sepenuhnya pada 2024, termasuk di Indonesia. Berdasarkan survei BPS, biaya hidup di kota-kota di Indonesia naik dalam empat tahun terakhir, termasuk di 10 kota yang kenaikannya berkisar Rp 1 juta-Rp 1,5 juta per bulan. Lantas, bagaimana warga menyikapi biaya hidup tinggi dan Strategi apa yang dilakukan demi mengencangkan ikat pinggang. Fita Pertiwi (36), ibu rumah tangga di Cilegon, Jabar menuturkan, tidak ada pos belanja yang dihilangkan karena hampir semua kebutuhan diperlukan. Harus lebih selektif dengan mencatat dan memprioritaskan kebutuhan yang diperlukan dan seberapa banyak yang harus disesuaikan. Tabungan berkurang, karena yang semula dialokasikan untuk tabungan, sekarang digunakan untuk menambah biaya sehari-hari. Untuk menambah penghasilan, saya jadikan hobi saya (menjahit) untuk mendapat penghasilan tambahan

Mitha Abdillah (32), karyawati di Sidoarjo, Jatim, mulai membatasi hal-hal yang tidak mendesak dan di luar kebutuhan pokok. Naiknya biaya hidup jelas membuatnya harus mengurangi pos belanja untuk kebutuhan sandang, seperti pakaian, tas, atau sepatu. Barang-barang itu akan dibeli jika memang dalam keadaan mendesak. Beruntung hobinya membuat kue kering yang bisa dijual dapat menghasilkan uang, selain mengandalkan penghasilan dari kantor. Marpendinata (35), karyawan di Tarakan, Kaltara mengatakan, belanja kebutuhan pokok tidak dikurangi, tetapi terdapat penyesuaian pada belanja kebutuhan sekunder dan tersier, sesuai dengan skala prioritas. Rencana untuk mencari penghasilan tambahan belum ada karena selain penghasilan bulanan masih mencukupi, waktu luang yang dimiliki juga terkuras habis pada pekerjaan utama. Namun, jangka panjang, keinginan mencari penghasilan tambahan memang ada, tetapi memiliki tujuan yang berbeda, yaitu untuk mencapai target kemandirian finansial. (Yoga)