Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan enam orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka suap proyek infrastruktur. Sebagai bukti awal, uang Rp 2,2 miliar. Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba diduga menentukan kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan di Malut dan besaran setoran dari para kontraktor. Ia juga diduga menginstruksikan bawahannya memanipulasi kemajuan pengerjaan proyek agar anggaran segera dicairkan. Selain itu, KPK mendalami dugaan Abdul menerima uang terkait penentuan jabatan di Pemprov Malut. Abdul ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK, Senin (18/12). Pada jumpa pers di Jakarta, Rabu (20/12), KPK mengumumkan status Abdul sebagai tersangka. Enam orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kadis Perumahan dan Permukiman Malut Adnan Hasanudin, Kadis PUPR Malut Daud Ismail, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Malut Ridwan Arsan, ajudan Gubernur Malut Ramadhan Ibrahim, serta dua orang dari pihak swasta, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.

Dari ketujuh tersangka, hanya Kristian yang belum ditahan. Namun, KPK akan segera memanggilnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Malut menjadi salah satu provinsi di Indonesia timur yang mendapat prioritas untuk mempercepat proses pengadaan dan pembangunan infrastruktur. Dalam prosesnya, Abdul diduga ikut serta menentukan kontraktor yang akan dimenangkan. Besaran nilai berbagai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Malut mencapai pagu anggaran lebih dari Rp 500 miliar. Proyek meliputi, antara lain, pembangunan jalan dan jembatan Matuting-Rangaranga serta pembangunan jalan dan jembatan Saketa-Dehepodo. Dari proyek itu, Abdul menentukan besaran setoran para kontraktor. ”AGK (Abdul) sepakat dan memintaAH (Adnan), DI (Daud), dan RA (Ridwan) memanipulasi kemajuan pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 % agar anggaran segera dicairkan,” kata Alexander. (Yoga)

Pascapandemi banyak negara berusaha untuk membenahi ekonominya. Pariwisata menjadi cara paling cepat untuk membangun kembali ekonomi. Pemerintah Indonesia berencana memberikan bebas visa kepada warga negara di 20 negara yang berpotensi mendorong wisata berkualitas, terutama wisatawan dari negara dengan pendapat per kapita yang tinggi. Meski pengusaha mendukung wacana ini, sejumlah pihak mengingatkan rencana ini jangan sampai menciptakan masalah baru. Pemerintah tengah mengkaji regulasi bebas visa bagi 20 negara yang dianggap berkontribusi menyumbang pariwisata berkualitas di Republik Indonesia (RI). Pariwisata berkualitas yang dimaksud adalah wisatawan asing yang tinggal lebih lama dan membelanjakan uang lebih banyak. Pariwisata jenis ini akan berdampak bagi ekonomi di daerah tujuan wisata (Kompas.id, 19/12). Kebijakan yang bersifat selektif ini sangat baik bagi penerimaan negara dan juga para pelaku wisata. Pemasukan devisa dalam jumlah besar diharapkan karena yang datang wisatawan berkualitas.

Di sisi lain, pelaku usaha wisata lebih merasa nyaman dengan kehadiran mereka. Beberapa kasus belakangan, yang diakibatkan perilaku wisatawan asing yang tidak tertib, membuat para pelaku bisnis wisata trauma. Apabila kelak wisatawan yang datang benar-benar berkualitas, mereka bisa melayani dengan perasaan aman. Akan tetapi, Indonesia juga bersaing dengan negara lain. Mereka juga memperbaiki layanan bagi para wisatawan, baik dari urusan imigrasi maupun layanan wisata, contohnya, Jepang sudah lama membuka diri dengan mempermudah layanan imigrasi untuk sejumlah negara dan mereka juga membangun pariwisata halal karena mengincar pasar negara-negara berpenduduk Muslim, karena pasar ini sangat besar. Di Eropa, penerbangan dan juga tempat-tempat wisata dipenuhi pengunjung sejak beberapa bulan lalu. Karena itu, rencana pemberian bebas visa harus ditindaklanjuti dengan layanan pariwisata yang prima, mulai dari penerimaan di bandara yang kadang dikeluhkan hingga penginapan dan juga layanan lainnya. Tanpa persiapan yang memadai, kita sangat boleh jadi bakal kalah dalam mendapatkan wisatawan asing. (Yoga)

Dalam debat calon wakil presiden, Jumat (22/12) dengan tema besar seputar ekonomi, sebagian besar masyarakat paling ingin mengetahui gagasan ketiga cawapres terkait ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan ekonomi digital. Terkait dengan hal itu, ketiga cawapres menyatakan siap menyampaikan ide sekaligus mendalami gagasan kandidat lain di depan publik. Persiapan juga dilakukan untuk mendalami tema debat. Debat pada 22 Desember adalah debat kedua dari lima kali debat capres-cawapres yang terdiri atas tiga kali debat antar capres dan dua kali debat antar cawapres. Debat kedua ini merupakan debat antar cawapres dengan tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, serta perdagangan. Selain itu, ada pula tema pengelolaan APBN / APBD, infrastruktur, serta perkotaan.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 18-20 Desember2023 dengan melibatkan 509 responden di 34 provinsi menunjukkan, 58,9 % responden menantikan gagasan cawapres terkait ekonomi kerakyatan, kemudian diikuti infrastruktur (9.5 %) dan ekonomi digital (7,4 %). Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, Rabu (20/12), menyatakan telah mempersiapkan Gibran untuk memperdebatkan semua tema yang telah ditentukan penyelenggara. Sejumlah isu terkait juga disebut sudah dipahami Gibran mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha yang kini juga menjabat Wali Kota Surakarta, Jateng.

Asisten Pelatih Timnas AMIN (Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), Jazilul Fawaid, menuturkan, dalam debat, Muhaimin juga akan lebih banyak bicara mengenai kebijakan negara di bidang ekonomi. Kendati tema debat meliputi sejumlah isu, itu semua dinilai berpangkal pada kebijakan nasional yang diputuskan pemerintah nantinya. Salah satu materi yang bakal disampaikan Muhaimin, kata Jazilul, ialah penyaluran dana desa, bagian dari program Anies-Muhaimin jika memenangi Pilpres 2024. Mahfud MD mengatakan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga telah mempersiapkan materi debat bidang ekonomi. Mereka menyiapkan dokumen untuk dipelajarinya. Menurut Mahfud, dirinya juga mendapat masukan dari sejumlah ahli di bidang tersebut. (Yoga)

Meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini turut mendorong harga saham emiten di sektor kesehatan. Sepekan terakhir, Indeks Sektor Kesehatan menanjak sebesar 1,72%. Sejak November 2023, kasus Covid-19 memang kembali meningkat di kawasan ASEAN, tak terkecuali di Indonesia. Rata-rata kasus harian Indonesia terkini naik sekitar 30 hingga 40 kasus. Salah satu penyebabnya adalah munculnya sub-varian baru. Saham PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menjadi saham yang harganya naik paling tinggi dalam sepekan terakhir, yakni sebesar 67,84% ke harga Rp 1.670 per saham. Saham farmasi lain, PT Indofarma Tbk (INAF) juga mengakumulasi kenaikan 35,71% seminggu ini. Sedangkan saham distributor alat kesehatan seperti jarum suntik, PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) telah melambung hingga 62,62% ke Rp 870 per saham. Tak hanya saham-saham emiten farmasi yang menanjak, saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (MEDS) yang merupakan produsen masker, juga dilanda aksi beli. Per Rabu (20/12) saham MEDS naik 33,96% dari hari sebelumnya ke Rp 71 per saham dan menjadi top gainers di bursa. Dalam sepekan, saham MEDS, sudah naik 42%. Edi Chandren, Investment Analyst Lead Stockbit Sekuritas menyoroti kenaikan saham KAEF yang cukup tinggi. "Kami menilai kenaikan harga saham yang signifikan ini sebagai overexcitement para pelaku pasar," katanya dalam laporan kemarin. Direktur Utama Kiwoom Sekuritas Indonesia Chang-kun Shin mengatakan, kenaikan harga saham emiten kesehatan ini kemungkinan cuma bersifat sementara. Sehingga, harga saham sektor ini juga bisa kembali turun lagi jika angka Covid-19 melandai. Apalagi kondisi saat ini berbeda dengan kasus Covid-19 pertama kali di tahun 2019. Sekarang, tingkat kekebalan dari vaksinasi sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Meski demikian, Shin tetap melihat kekebalan vaksinasi yang telah dilakukan dari pemerintah belum dapat menahan varian Covid-19 yang baru. Dari sejumlah saham emiten kesehatan, Shin lebih menyukai PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), kendati kenaikan harga sahamnya tak setinggi emiten lainnya. KLBF lebih menarik karena masih berhasil mencetak laba bersih. Sedangkan saham KAEF dan IRRA potensi penguatannya akan lebih terbatas. "Karena harga sahamnya sudah naik signifikan," kata Shin, Rabu (20/12).

Nuansa positif terus menyertai kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam beberapa waktu terakhir. Tren bullish ini diharapkan terus bergulir konsisten sampai dengan akhir perdagangan di pengujung tahun ini. Dalam perdagangan kemarin, Rabu (20/12), IHSG kembali ditutup menguat 0,44% ke level 7.219,67. Jika diakumulasi sepanjang periode bulan berjalan, indeks komposit sudah naik sebanyak 1,97%. Bahkan, secara year-to-date/YtD, pertumbuhannya telah mencapai 5,39%. Penguatan pasar saham di Indonesia sejalan dengan kinerja bursa di Asia yang kompak menghijau kemarin. Nikkei 225 Jepang mencatatkan kenaikan terbesar setelah melonjak 1,8%, diikuti oleh Indeks Hang Seng Hong Kong yang juga melesat 1,1% ditopang penguatan saham-saham energi dan teknologi. Di Amerika Serikat, bursa saham di Wall Street New York turut menghijau. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,68% atau 251,90 poin ke level 37.557,92, begitu pula dengan indeks S&P 500 yang menguat 0,59% atau 27,81 poin ke 4.768,37, dan Nasdaq menanjak 0,66% atau 98,03 poin ke level 15.003,22. Jika penurunan suku bunga The Fed ke depan betul terjadi, ini akan menjadi angin segar yang berhembus ke pasar modal di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Penurunan suku bunga akan diikuti dengan penurunan US Treasury Yield dan indeks dolar Amerika Serikat. Kuncinya tentu saja bergantung dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait dengan kebijakan suku bunga yang diumumkan hari ini (21/12). Adapun, konsensus ekonom yang dihimpun oleh Bloomberg memperkirakan bahwa Bank Indonesia akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 6%. Setelah The Fed mempertahankan suku bunganya pada pertemuan pekan lalu, potensi Bank Indonesia untuk ikut mempertahankan suku bunga acuan tentu sangatlah besar. Terlebih, pergerakan nilai tukar rupiah belakangan masih cukup rentan dipengaruhi volatilitas pasar keuangan global. Kami meyakini bahwa Bank Indonesia baru akan melakukan pelonggaran suku bunga acuan pada paruh kedua tahun depan, mengikuti proyeksi penurunan suku bunga The Fed. Ini akan menjadi kesempatan bagi investor untuk mulai menyerbu instrumen pasar modal yang berisiko tinggi seperti saham. Bagi pemodal domestik, momentum tahun depan seharusnya sudah mulai direspons dari sekarang. Valuasi IHSG hari ini cenderung masih sangat murah. Rasio harga saham dengan laba bersih per saham (price earning ratio/PER) di pasar saat ini rata-rata tercatat hanya 12,8 kali.

“Investor didorong untuk bekerja sama, berpartner dengan pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha daerah, seberapa besarpun sahamnya yang penting pengusaha nasional ada” Arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Peresmian Pembukaan Rakornas Investasi 2023 tersebut dirasa sangat relevan dengan apa yang terjadi pada lanskap ekonomi digital baru-baru ini. Di mana raksasa digital Tiktok berinvestasi ke raksasa e-commerce lokal, Tokopedia. Tak berlebihan memang, ketika pemerintahan di sebuah negara berusaha keras untuk mengembangkan dan membesarkan “local champion” sebagai motor pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja dan tentu saja kebanggaan bangsa. Komitmen kuat pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri sangat bisa dirasakan dengan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk penghiliran di berbagai sektor. Termasuk di antaranya melindungi UMKM dalam negeri. Adapun di sektor UMKM, visi besar pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi dan UMKM diwujudkan dalam tiga komitmen besar, yakni melindungi UMKM dalam negeri, melindungi konsumen dalam negeri, dan melindungi e-commerce dalam negeri. Kehadiran Tiktok Shop yang menjadi perhatian publik beberapa bulan lalu direspons dengan sangat cepat dan tepat oleh pemerintah. Permendag Nomor 31 berhasil menata Tiktok Shop & para pemain e-commerce lainnya untuk mempromosikan produk lokal, membuka kesempatan pada pelaku usaha kecil dan menghentikan praktik predatory pricing. Mengutip data dari berbagai sumber, saat ini Shopee memegang sekitar 40% market share, dan secara agresif terus meningkatkan pengeluaran untuk mengembangkan pangsa pasarnya. Shopee merupakan e-commerce asing yang 100% sahamnya dimiliki Sea Ltd. Sedangkan Sea adalah perusahaan publik yang tercatat di NYSE di mana salah satu pemegang saham terbesarnya adalah Tencent, China.   

Lalu bagaimana dengan Tokopedia? Sebagai local champion kebanggaan bangsa, Tokopedia harus fokus pada growth yang menguntungkan di saat persaingan pasar yang sangat menantang dengan keterbatasan modal jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Di sisi lain, Tiktok shop merupakan pendatang baru dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Sang induk perusahaan menghasilkan pendapatan lebih dari US$ 85 miliar serta EBITDA pada FY22 senilai US$25 miliar. Ditambah cadangan cash pada kuartal II/ 2023 senilai US$51 miliar, menjadi pesaing yang sangat berat bagi Shopee, perusahaan yang sepenuhnya dimiliki asing yang telah bertahun-tahun meraup cuan dari pasar Indonesia. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, memahami betul proses bersatunya Tiktok Shop-Tokopedia memerlukan integrasi sistem teknologi yang tidaklah mudah. Belum lagi, upaya keduanya untuk tetap patuh pada aturan yang berlaku di Indonesia memerlukan waktu penyesuaian. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memberikan masa percobaan selama 3—4 bulan untuk penggabungan TikTok Shop dengan Tokopedia. Siapa (B)Untung?. Berpartner dengan perusahaan lokal, menjadi pilihan Tiktok shop untuk kembali mengembangkan bisnis UMKM dalam negeri dan memberikan kemudahan kepada para konsumen di Indonesia. Pemilihan Tokopedia sebagai local partner juga tepat setelah sebelumnya tiktok menjalin komunikasi dengan sejumlah pemain e-commerce dalam negeri. Selain itu, untuk masuk ke industri e-commerce yang sudah perang promo atau diskon seperti sekarang, hampir mustahil bisa meningkatkan pangsa pasar atau market share. Maka, Tiktok Shop bergabung ke Tokopedia merupakan solusi lebih murah dan realistis. TikTok punya keunggulan dalam live sales-nya. Sementara Tokopedia memiliki market share yang besar, bisa digabungkan expertise masing-masing platform. Ini win win solution.

Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo bagi daerah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara pada 2024. Peningkatan pagu itu dipandang perlu disesuaikan dengan kebutuhan di daerah penunjang ibu kota baru tersebut sehingga mampu memberikan dampak optimal bagi perekonomian daerah. Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) Balikpapan mengungkapkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebanyak Rp32,03 triliun pada tahun depan. Angka ini, naik 39,62% dari Rp22,94 triliun pada tahun ini.Kepala KPPN Balikpapan Fitra Riadian mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan ini adalah adanya rencana pembangunan ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara.Dia menjelaskan bahwa dari total anggaran sebanyak Rp32,03 triliun itu, belanja pemerintah pusat sebanyak Rp25,75 triliun yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp22,95 triliun, belanja pegawai sebesar Rp1,49 triliun, dan belanja barang sebesar Rp1,28 triliun.Menurutnya, belanja pemerintah pusat ini akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pemilikan kepala daerah (pilkada).Sementara itu, imbuhynya, sebanyak Rp6,28 triliun merupakan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang dibagikan kepada tiga pemerintah kabupaten/kota di lingkup wilayah KPPN Balikpapan. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim M. Syaibani menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada kepala daerah bupati/wali kota dan pimpinan unit satuan kerja kementerian/lembaga di Provinsi Kaltim, pada pekan lalu.Adapun, lewat penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD 2024 itu terungkap bahwa lokasi belanja negara untuk Provinsi Kaltim sebesar Rp83,59 triliun, yang terdiri dari belanja DIPA sebesar Rp44,8 triliun dan dana TKD sebesar Rp39 triliun. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan bahwa dana alokasi transfer 2024 yang mengalami peningkatan signifikan ini harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di Benua Etam. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kaltim M. Syaibani menjelaskan bahwa alokasi belanja negara 2024 yang disalurkan ke Provinsi Kaltim dalam bentuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp44,59 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp39 triliun. Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi mengatakan bahwa anggaran 2024 harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah sebagai penunjang IKN. “Anggaran 2024 harus berasal dari aspirasi bottom up, bukan hanya perpindahan dana dari pusat ke daerah,” ujarnya. Pasalnya, digitalisasi DIPA jangan digunakan sebagai instrumen satu-satunya untuk menjamin kualitas penyerapan anggaran.“Digitalisasi DIPA tidak cukup untuk menjamin kualitas penyerapan dana. Perlu ada regulasi yang jelas dan transparan, serta kepala daerah yang mampu mengelola dana secara akuntabel. Yang paling penting adalah tidak ada tumpang tindih anggaran, sehingga dapat menghindari proyek-proyek fiktif,” jelasnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sendiri mengeklaim bahwa penyerapan belanja daerah hingga akhir November 2023 telah mencapai 72% dari pagu yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjda Daerah (APBD) Kaltim 2023.Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan capaian wilayah ini yang berada di atas rata-rata nasional saat itu yang hanya 62%.

JAKARTA,ID-Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang tengah dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kebanjiraan minat para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Hal itu tercermin dari banyaknya surat pernyataan minat (letter of intent/Lol) untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN yang disampaikan kepada pemerintah. Tercatat, Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) sudah menerima sebanyak 305 Lol. Dari jumlah tersebut  tercatat ada 172 investor domestik dan sisanya yakni 133 invetor asing, disusul Jepang sebanyak 25 investor, kemudian Malaysia dan Cina masing-masing 19 investor, Korea Selatan 9 investor, Amerika Serikat 7 investor, serta Finlandia dan Spanyol masing-masing 3 investor, Uni Emirat Arab, Thailand dan Jerman masing-masing 2 investor, sisnya lainnya. Dari sisi nilai investasi, pemerintah menargetkan  pada akhir tahun ini, akan ada investasi sebesar Rp 10 triliun. (Yetede)

JAKARTA,ID-Masalah perkotaan menjadi salah satu tema dari enam klaster tema yang akan dibahas dalam debat pasangan calon Presiden (cawapres) pada Jumat (22/12/2023) yang merupakan debat calon wakil presiden dan cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lima klaster tema lainnya adalah ekonomi (kerakyatan dan digital); keuangan, pajak, dan tata kelola APBN/APBN;investasi;perdagangan, dan infrastruktur. Debat kali akan menampilkan cawapres Abdul Muhaimin Iskandar yang merupakan pasangan dari capres Anies Rasyid Baswedan, cawapres Gibran Rakabuming Raka  yang merupakan pasangan dari capres Prabowo Subianto, dan cawapres Mahfud MD yang merupakan cawapres dari Ganjar Pranowo. Pengawal tata kelola dari Universitas Trisakti Nirwowno Joya mengatakan, menghadapi tantangan yang makin kompleks kedepan, dibutuhkan calon pemimpin (capres-cawapres) yang memiliki visi pengembangan kota yang berkelanjutan atau ramah lingkungan.  (Yetede)

Penangkapan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba sebagai salah satu pihak yang diduga terlibat korupsi jual beli jabatan di pemerintahan Maluku Utara menunjukkan praktik itu masih menjadi momok di pemerintahan daerah. Praktik jual beli jabatan diperkirakan kian rentan terjadi dengan dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN selaku lembaga pengawas manajemen ASN dalam UU ASN yang baru. Abdul Gani merupakan satu dari 18 orang dari kalangan pejabat Pemprov Maluku Utara dan swasta yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Senin (18/12). Mereka ditangkap di beberapa lokasi di Jakarta dan Ternate, Maluku Utara. Dari OTT, sejumlah barang bukti disita.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (19/12), mengonfirmasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah orang, termasuk Abdul Gani, terkait jual beli jabatan di Pemprov Malut. Meski demikian, hingga Selasa malam, KPK belum menetapkan tersangka dari penangkapan itu. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, sejauh ini 18 orang yang ditangkap masih diperiksa KPK. Sejumlah barang bukti yang disita juga masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap. ”Perkembangan selengkapnya akan disampaikan pada Rabu (20/12),” kata Ali. Penangkapan Abdul Gani, menambah jumlah kepala daerah yang terjerat kasus jual beli jabatan menjadi lima orang dalam kurun waktu Oktober 2021-Desember 2023. Sebelumnya ada Bupati Probolinggo Puput Tantriana, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, dan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. (Yoga)