Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )LAYANAN KESEHATAN, Sakit Susah, Mati Juga Susah
Saat semua pemeriksaan selesai dilakukan dan dokter
menyatakan Maira (10) harus kembali lagi malam hari untuk bersiap operasi, matanya
berbinar. ”Senang,” ucapnya malu-malu ketika ditanya bagaimana perasaannya
akhirnya besok bisa dioperasi untuk mengangkat beberapa benjolan di tangan
Maira. Operasi bakal menjadi yang pertama di Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II
sejak pelayanan kesehatan pertama kali dibuka hari itu, Kamis (7/12/2023).
Rumah sakit apung ini setara dengan rumah sakit darat tipe C. Pelayanan di RS
Apung Nusa Waluya II, akan dibuka 45 hari untuk masyarakat sekitar Distrik
Seget, Sorong, Papua Barat Daya, secara gratis. Beroperasinya RS apung di
Sorong itu hasil kerja sama Yayasan Dokter Peduli (doctor Share) dan PT
Pertamina International Shipping (PIS). Yordan Sawarata (34), ayah Maira,
menyampaikan, sebagai nelayan, penghasilan Yordan hanya cukup untuk kebutuhan
keluarga sehari-hari. Sekalipun semua anggota keluarganya sudah terdaftar
sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang
ditanggung pemerintah, biaya yang besar masih harus dikeluarkan untuk mengakses
rumah sakit terdekat di Kota Sorong, 2-4 jam jalur darat. Jika hujan, akses
darat biasanya terputus. Satu-satunya akses hanya dengan kapal melalui jalur
laut.
Sulitnya akses kesehatan bagi masyarakat di Distrik Seget
juga dialami Siti Nafisah Wainsaf (64). Cucu Siti meninggal karena terlambat
ditolong. Awalnya, cucu Siti yang ber- usia 1 tahun 3 bulan itu demam dan
sempat dirawat di puskesmas terdekat. Namun, kondisinya tidak membaik. Setelah
satu minggu demam tinggi, cucunya semakin buruk dan disertai kejang. Berbagai
cara dilakukan untuk membawa cucunya ke rumah sakit di Kota Sorong. Namun,
setelah sampai di rumah sakit, cucunya tidak tertolong dan meninggal. Kesulitan
yang dialami keluarga Siti berlanjut saat harus membawa kembali jenazah sang
cucu dari rumah sakit. Biaya untuk menyewa ambulans sangat mahal. Managing
Director Yayasan Dokter Peduli Tutuk Utomo Nuradhy mengatakan, kehadiran rumah
sakit apung adalah jawaban buat mengatasi keterbatasan akses kesehatan di
wilayah kepulauan Indonesia. Menurut dia, biaya operasional rumah sakit apung dinilai
lebih efisien jika dibandingkan dengan harus membangun rumah sakit tapak untuk
menjangkau masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan. (Yoga)
Gibran: IKN Sebagai Awal Pembangunan Indonesia yang Merata
Bansos Makin Besar Tanda Populasi Miskin Masih Ada
Program perlindungan sosial (perlinsos) menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menjaga daya beli masyarakat. Tak heran, setiap tahun, anggaran perlinsos hampir selalu naik.
Pada era Jokowi, total anggaran perlinsos yang dikucurkan mencapai Rp 3.669,43 triliun sejak tahun 2015 hingga 2024 mendatang. Anggaran perlinsos era Jokowi adalah anggaran perlinsos yang melalui belanja pemerintah pusat juga transfer ke daerah.
Dari anggaran itu, Jokowi menurunkan angka kemiskinan dari 2015 sebesar 11,13% menjadi 9,36% di 2023. Tahun depan, pemerintah optimistis kemiskinan kembali turun ke angka 6%-7%.
Sebagai perbandingan, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), duit bantuan sosial (bansos) sejak 2004 hingga 2014 mencapai Rp 606 triliun yang berasal dari belanja pemerintah pusat.
Dari anggaran itu, era SBY menurunkan kemiskinan dari 16,66% pada 2004 menjadi 10,96% di 2014. Sementara rerata inflasi pada periode itu 7,48% dengan rerata pertumbuhan ekonomi 5,7%.
Sedangkan perlinsos era Jokowi dinilai efektif menekan inflasi. Rerata inflasi selama Jokowi menjabat sebagai Presiden mencapai 3,08%.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, program perlinsos era Jokowi lebih efektif lantaran program yang disalurkan lebih banyak. Hal ini sejalan pendapatan negara yang lebih besar saat era Jokowi dibanding SBY.
MENATA BISNIS BIOMASA
Masa depan pemanfaatan bahan bakar biomassa sebagai campuran batu bara untuk pembangkit tenaga uap, memiliki prospek cerah setelah ada payung hukum anyar yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aturan itu memberi jaminan dari sisi jenis, sumber, dan patokan harga bahan bakar biomassa yang kompetitif dan bervariasi guna mendukung uoaya pemerintah mengurangi penggunaan bahan bakar berbasis fosil ke sumber energi yang ramah lingkungan. Hanya saja, konsistensi penyediaan bahan bakar biomassa jadi tantangan. Banyaknya PLTU yang mengimplemntasikan cofiring ke depan, bakal mendongkrak kebutuhan bahan bakar biomassa.
Fragmentasi Dagang Global
Era perdagangan bebas kini tampaknya sudah tinggal cerita. Ketergantungan ekonomi memudar dan perdagangan dunia cenderung makin tertutup. Kerja sama antarnegara cenderung makin terfragmentasi dalam kelompok kecil berdasar persamaan ideologi dan kepentingan ekonomi. Banyak negara lebih memikirkan kepentingan internalnya sendiri dan berebut untuk mengamankan rantai pasokan strategis. Perdagangan bebas tidak lagi populer. Banyak negara kini lebih memilih melakukan distorsi perdagangan.Keunggulan liberalisasi perdagangan seperti digagas Adam Smith tidak lagi dirasakan manfaatnya. Untuk kelangsungan usaha dan memastikan keuntungan yang bisa dipetik, banyak negara akhirnya lebih memilih mengembangkan aliansi hanya kepada kelompoknya sendiri. Sistem perdagangan global kini berkembang makin renik dan terfragmentasi. Keputusan investor tidak lagi berdasarkan upah murah di sebuah negara, tetapi lebih pada kesamaan geopolitik. Inilah yang menyebabkan kondisi perekonomian global cenderung meredup.Meningkatnya restriksi dagang dan proteksionisme yang berkembang di berbagai negara menyebabkan perdagangan global tahun ini diperkirakan hanya tumbuh 0,8%. Angka ini lebih rendah daripada proyeksi pertumbuhan perdagangan dunia sebelum yang optimis mencapai 1,7%.
Akibat fragmentasi perdagangan global, kemungkinan untuk mengembangan perdagangan bebas menjadi terhambat. Pintu-pintu perdagangan antarnegara kini tidak lagi terbuka.Pertama, fragmentasi perdagangan global niscaya akan menyebabkan peta aliansi perdagangan antarnegara niscaya berubah total.
Kedua, fragmentasi perdagangan global akan menyebabkan terjadinya inefisiensi karena kenaikan harga dari produk-produk yang dihasilkan berbagai negara.
Munculnya peraturan-peraturan baru yang menghambat ekspor produk dari sebuah negara ke negara lain, bisa atas nama kelestarian lingkungan, melawan ancaman deforestasi dan lain sebagainya. Apa pun bentuknya penerapan kebijakan perdagangan global yang terfragmentasi menyebabkan peluang Indonesia untuk mengembangkan perdagangan ke level dunia menjadi lebih sulit.
Menurut data, bulan Januari—Oktober 2023, total ekspor nonmigas Indonesia hanya senilai US$201,25 miliar atau turun 12,74% dibandingkan periode sama 2022. Komoditas penyumbang penurunan ekspor tersebut adalah bahan bakar mineral, terutama batu bara, serta lemak dan minyak hewani/nabati, terutama minyak sawit. Walau pun masih termasuk surplus, yakni pada Januari—Oktober 2023 sebesar US$47,02 miliar. Tetapi, surplus tersebut sebetulnya turun cukup signifikan dibandingkan surplus neraca perdagangan nonmigas pada Januari—Oktober 2023 yang mencapai US$66,41 miliar.Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, secara keseluruhan, ekspor Indonesia pada Juni 2023 turun 5,08% dibanding Mei 2023, menjadi sebesar US$20,61 miliar.
PEMANFAATAN BAHAN BAKAR BIOMASSA : AMBISI MENJAGA TARGET TRANSISI ENERGI
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merilis ketentuan anyar dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. “Kendala salah satunya masalah keberlanjutan ketersediaan bahan baku. Kalau manusianya tidak mau mengelola dengan baik, potensi 13 juta ton per tahun akan hilang,” kata Direktur Bio Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edi Wibowo kepada Bisnis, Kamis (14/12). Edi merespons kelangsungan pasokan bahan bakar biomassa (B3M) ke depan sebagai sumber campuran atau substitusi bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pencampuran biomassa dengan batu bara untuk bahan bakar PLTU tengah dikembangkan pemerintah. Tujuannya guna mengurangi secara bertahap pemanfaatan batu bara sebagai bagian dari komitmen Indonesia menuju transisi energi bersih dengan mengurangi bahan bakar fosil. Apalagi, Pemerintah Indonesia sedang bekerja keras dalam mencapai nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) sebelum 2060. Beberapa poin yang diatur dalam Permen ESDM itu menyangkut harga patokan bahan bakar biomassa, penyediaan, dan jumlah kebutuhan biomassa sebagai substitusi batu bara di PLTU. Berdasarkan data PT PLN (Persero) hingga November 2023, terdapat 43 PLTU di Indonesia yang telah mengimplementasikan pencampuran bahan bakar biomassa dengan batu bara. Substitusi batu bara dengan rasio tertentu dengan bahan bakar biomassa seperti serbuk kayu, cangkang sawit, dll. dikenal dengan istilah cofiring. Permen ESDM mengatur sembilan jenis B3M yang dapat dipakai sebagai bahan campuran yakni pelet biomassa, serbuk kayu, serpihan kayu, cangkang sawit, sekam padi, tempurung kelapa, limbah kehutanan, limbah pertanian, dan bahan organik lainnya. Selain itu, penggantian batu bara dengan biomassa memakan belanja modal yang tak terlalu besar karena tidak perlu ada perubahan drastis dari sisi kegiatan operasional PLTU. Takaran pemanfaatan B3M disesuaikan dengan tingkat teknologi yang digunakan di setiap PLTU. Dari sisi pengaturan harga B3M, kata Edi terdapat dua hal. Pertama, harga patokan tertinggi dan kedua, harga kesepakatan. Harga patokan tertinggi berlaku untuk PLN sebagai pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk pembangkitan tenaga listrik yang bekerja sama dengan PLN. Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) Milton Pakpahan menuturkan hadirnya Permen ESDM No. 12/2023 merupakan tonggak sejarah bagi varian produk B3M yang secara resmi dan sah diakui keberadaannya dalam konteks penyediaan bahan bakar atau energi primer untuk PLTU. Target yang dipatok oleh Kementerian ESDM dalam pemenuhan B3M sebatas untuk memenuhi kebutuhan cofiring PLTU milik PLN. “Belum memasukkan perkiraan kebutuhan atau demand dari PLTU non-PLN, yang tentunya akan melaksanakan program cofiring pula pada saat yang bersamaan sehingga kebutuhan produk B3M ini diperkirakan akan meningkat jauh lebih besar daripada angka yang ditargetkan,” katanya. Dia menuturkan kebutuhan B3M hingga 2025 hingga 10,2 juta ton yang jumlahnya baru mencapai 10% dari B3M yang digunakan sebagai bahan campuran. Adapun sisanya sebanyak 90% masih menggunakan batu bar. Dengan adanya beberapa PLTU non-PLN yang mulai menerapkan program cofiring secara bersamaan, mendorong kebutuhan B3M sampai 100 juta ton per tahun pada 2030. Di sela-sela pelaksanaan Conference of Parties (COP) ke-28 di Dubai, Pemerintah Indonesia memperkenalkan program pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan untuk rantai pasok biomassa. Menurut Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, peluncuran program tersebut sejalan dengan roadmap transisi energi.
Merambati Kemewahan Bus Tidur
Operator bus tidur atau ”sleeper bus” kian gencar merambah
hingga daerah-daerah yang tadinya tak diperhitungkan. Mereka jeli membidik penumpang
yang tak terjamah pesawat dan kereta api. Sejumlah penumpang bergegas menuju
bus bertingkat di Lebak Bulus, Jaksel, Rabu (22/11). Memasuki kabinnya saja,
servis prima setara pesawat sudah merebak dengan pramugari yang menyambut
mereka. Kelas paling mentereng menempati bagian depan lantai dasar dengan enam
kamarnya, dilengkapi bantal dan selimut ditempat penumpang atau kamar, yang dilengkapi
televisi kecil dan lampu biru redup di langit-langitnya. Bus Kencana, demikian
jenamanya, bertolak pukul 16.00 WIB. Baterai
ponsel, kamera, dan laptop yang nyaris habis tak perlu pula dirisaukan karena
tersedia stop kontak. Tak perlu risau jika hendak buang air dengan mendatangi toilet.Tiket
seharga Rp 380.000 sudah termasuk penganan dan minuman diselingi singgah di
restoran untuk makan malam. Sekitar pukul 02.00 WIB, bus tiba ditujuan akhir,
Jepara, Jateng.
Nely Soraya (32) rutin menumpang Kencana dari Jepara menuju
Bogor, Jabar, mengunjungi mertuanya dua bulan sekali. Selain suami, ia mengajak
anak-anak agar bisa bersua dengan kakeknya. ”Lebih enak, sih. Enggak capek
karena praktis. Ditinggal tidur terus sampai,” ucapnya sambil tertawa. Tri
Atmajaningsih (56) juga memilih bus tidur agar lebih privasi dan nyaman. Ibu
rumah tangga itu berangkat dari Karanganyar, Jateng, ke Bekasi, Jabar. ”Sudah
lima tahun saya naik Rosalia Indah karena busnya double decker (bertingkat) yang
bagus,” ujarnya. Mofat (32), yang naik dari Jakarta menuju Blitar, menganggap
kepraktisan dan kenyamanan sebagai hal yang paling ia suka. ”Aku lagi tugas
keBlitar, tetapi pilih sleeper ke Tulungagung karena kru mengantar pakai mobil
sampai tujuan di Blitar. Harga tiket Rp 600.000 sepadan, ya,” tuturnya.
Kelahiran bus tidur yang termasuk awal di Indonesia diwujudkan
Perusahaan Otobus (PO) Sinar Jaya. Dirut PO Sinar Jaya Teddy Kurniawan Rusli
meluncurkan bus tidur pada 2019, terinspirasi bus di Vietnam, sekaligus mengakomodasi
kebutuhan warga menengah atas. Namun, ada pula bus tidur yang diluncurkan demi
membangkitkan rasa bangga terhadap daerahnya. Ini dilakukan oleh pengusaha
Wahyu Wardhani yang orangtuanya dari Ponorogo, Jatim. Tahun lalu, dia
meluncurkan bus premium sleeper dan emperior suite yang punya ruang keluarga di
dek bawah. Ia menggandeng dua karibnya, Rino Fauzan dan Zhakky Muttaqin yang menjadi
CEO PT Trans Tungga Jaya, induk PO Narendra, untuk menyediakan bus dengan
layanan premium guna menaikkan harkat warga Ponorogo. ”Di Ponorogo tak ada stasiun
dan bandara. Jika naik kereta harus ke Madiun. Naik pesawat ke Solo. Butuh
kendaraan lagi,” katanya. Antropolog Undip Budi Puspo, memaknai bus tidur bukan
lagi sekadar sarana transportasi, melainkan aktualisasi. ”Terutama, bagi
penggandrung medsos (media sosial). Bisa selfie (swafoto), fotonya dipasang di
grup,” ujarnya. (Yoga)
Biaya Hidup Tinggi Menggerus Kebahagiaan Keluarga di Perkotaan
Kota sebagai mesin inovasi dan pusat kemakmuran sejak lama
diidentikkan dengan peluang meraih kesejahteraan dan menjanjikan beragam pekerjaan
dengan standar gaji tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Di kota pula tersedia
fasilitas pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler yang kaya ragam bagi
anak-anak. Keluarga-keluarga urban mendapat manfaat dari beragam institusi
multibudaya yang menghidupkan kota. Sayangnya di pusat kemakmuran itu faktanya
kesejahteraan tak bisa diraih oleh semua warga. Hal ini berkorelasi dengan
tidak meratanya akses ke pekerjaan berupah layak. Kondisi tersebut berdampak pada
rendahnya kemampuan memenuhi biaya hidup sehari-hari. Beban hidup makin berat ketika
ditambah isu internal, seperti ada masalah dalam keluarga. Problem eksternal,
seperti fasilitas layanan publik perkotaan yang belum mejangkau semua, turut
memperkeruh masalah. Fasilitas ini bermacam-macam, mulai dari akses transportasi
umum murah dan luas hingga perlindungan dan bantuan penanganan kekerasan dalam
rumah tangga yang mudah dijangkau setiap orang.
The University of Chicago dalam majalah daring bertema ”Social
Inequalities and Urban Family Life” (2017) mengulas tentang anak dan keluarga yang
hidup jauh di bawah standar sejahtera di perkotaan. Mereka terbelenggu
kemiskinan, kelaparan, dan malnutrisi serta tinggal di rumah kumuh tidak sehat.
Mirisnya lagi, mereka rentan menjadi korban atau pelaku kejahatan serta
kekurangan sumber daya untuk mengakses pendidikan. Dengan beragam persoalan itu,
sebagian keluarga dapat bertahan dan menemukan cara untuk berkembang secarapositif.
Akan tetapi, sering kali mereka terbentur masalah bertubi dan berakhir tragis, termasuk
hilang nyawa. Dalam dua pekan terakhir, misalnya, sedikitnya terjadi tiga kasus
pembunuhan dan bunuh diri yang menimpa keluarga urban di Indonesia. Meskipun
tidak menjadi penyebab tunggal, kasus-kasus itu terkait dengan isu
kesejahteraan. Uang tak ada, konflik antarpasangan makin membara dan berujung
keputusan di luar nalar. Sadis. Tinggal di kota memang tidak mudah, apalagi
murah. Beragamnya peluang pekerjaan diimbangi dengan biaya hidup tinggi. Survei
Biaya Hidup (SBH) 2022 dari BPS yang dirilis 12 Desember 2023 menunjukkan biaya
hidup rumah tangga di Jakarta Rp 14,9 juta per bulan. Di Surabaya, Jatim, Rp
13,4 juta per bulan. Biaya hidup tinggi bisa menggerus kesejahteraan keluarga
di perkotaan. Namun, kehangatan relasi antar-anggota keluarga mampu menahannya,
bahkan menjadi modal kuat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. (Yoga)
Ikhtiar Besar NTB Menurunkan Angka Tengkes
Dua bulan terakhir, Misnah (27), warga Jeranjang, Desa Taman
Ayu, Lombok Barat, NTB, lebih tenang. Sebelumnya, ia khawatir kondisi anak keduanya,
Muhammad Saputra (3,5). Sejak Juni 2023, buah hatinya itu masuk sasaran tengkes.
”Pertumbuhan anak saya lambat. Saat masuk sasaran, tinggi Saputra 88,2 cm,” kata
Misnah, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. ”Selama tiga bulan, dari
posyandu saya dikasih (bantuan) telur, susu, dan bis- kuit. Itu saya berikan ke
anak. Juga tetap kasih sayuran setiap hari dan buah juga setiap minggu. Dia
suka sekali buah naga, tetapi kadang juga makan jeruk dan semangka,”
tuturMisnah di Posyandu Keluarga Dusun Jeranjang, Kamis (14/12) pagi. Ia juga
tidak mau absen ke posyandu, bahkan rela tidak ke sawah demi bisa ke posyandu.
Upaya Misnah membuahkan hasil. Sejak Oktober lalu, Saputra lepas dari sasaran
tengkes. Tinggi badan Saputra mencapai 90,5 cm dan bulan Desember tinggi badannya
sudah 94,5 cm, kata Misnah yang sehari dapat upah Rp 35.000-Rp 70.000. Sementara
suaminya bekerja lepas di PLTU Jeranjang.
Menurut petugas gizi desa Puskesmas Gerung, Diana, peran
orangtua, khususnya terkait pola makan, sangat penting dalam penanganan
tengkes. Di samping itu, kata Diana, penyuluhan dan konseling saat kunjungan ke
rumah sasaran tengkes juga penting. Strategi itu efektif. Menurut Kepala Desa
Taman Ayu Tajudin, jumlah sasaran tengkes di Taman Ayu menurun. Pada 2022
tercatat ada 104 sasaran yang kemudian turun menjadi 80 pada pertengahan 2022. ”Dua
bulan lalu (Oktober) 42 orang. Turun cukup besar. Tentu ini karena kerja sama
semua sektor. Tidak hanya puskesmas dan kader, juga orangtua. Termasuk swasta,
seperti PLTU Jeranjang,” kata Tajudin. Keberhasilan Desa Taman Ayu karena kerja
sama pemangku kepentingan adalah salah satu gambaran dari ikhtiar besar percepatan
penurunan angka tengkes di NTB. (Yoga)
Jorjoran Memanjakan Penumpang
Perusahaan otobus makin jorjoran memanjakan penumpang kelas
atas dengan berbagai fasilitas mewah. Mereka berani menginvestasikan uang
miliaran rupiah untuk satu bus demi ”citra mewah” perusahaan. Perlombaan
antar-perusahaan otobus (PO) dalam memberikan fasilitas mewah makin seru
belakangan ini demi merebut konsumen kelas menengah atas yang kerap wira-wiri
antarkota dan antarprovinsi dengan naik bus premium. Wahyu Wardhani(42), pemilik
PO Narendra Trans Tungga Putra, pendatang baru di bisnis bus premium antarkota
antarprovinsi, tak segan merogoh kocek Rp 5 miliar untuk mewujudkan bus kelas emperor
suite, model termewah di kalangan bus premium saat ini, yang menghabiskan lebih
dari separuh dek bagian bawah bus untuk menempatkan tiga kursi yang bisa
disetel untuk tidur dengan penyangga kaki. Ada juga sofa, meja berisi berbagai
makanan kecil, lemari es berisi aneka minuman, serta televisi berukuran besar
untuk nonton film di Netflix atau berkaraoke. Kabin berkarpet tebal untuk tiga
orang dewasa dan satu anak itu bertarif Rp 1.550.000.
Ruang untuk keluarga yang mewah itu merupakan keingian Wahyu
dan CEO PO Narendra Zhakky Muttaqin untuk memberi kenyamanan bagi penumpang
beserta keluarga, kerabat, atau kawan. ”Desain itu dibuat untuk memberikan
kenyamanan bagi pelanggan di sepanjang perjalanan. Mereka tak hanya bisa tidur
di perjalanan, tapi juga bisa ngobrol sambil makan-minum, nonton film, atau berkaraoke.
Ruangan itu kedap suara sehingga pengemudi tak akan mendengar aktivitas di dalam,”
tutur Zhakky. Selain itu, PO Narendra punya empat bus lain dengan kelas di
bawahnya. Bus-bus tersebut berharga Rp 3 miliar-Rp 4,5 miliar per
unit.Fasilitasnya juga cukup mewah. Salah satunya adalah kursi kelas king yang harganya
Rp 8 juta-Rp Rp 9 juta per unit. Kru juga ”dipoles” agar citranya mewah.
Seluruh kru mendapat sebuah koper berisi setelan baju seragam safari, kemeja
dan celana panjang seragam dengan nama masing-masing, celana jins dan kemeja
putih, sepatu, kaus kaki, sampo, pasta gigi, sabun mandi, sampai deodoran.
Mirip fasilitas yang biasa diberikan kepada pramugara pesawat terbang.
Ia mengakui, sebagai pendatang baru, dirinya bersama Wahyu,
yang pemilik perusahaan, selalu ingin membuat terobosan gila yang lain.
Terobosan itu ternyata menarik perhatian khalayak sehingga jadwal bus emperor
suite sudah penuh sampai awal Januari 2024. ”Sebenarnya, secara bisnis kami
rugi dengan menjual harga tiket kelas king Rp 400.000, Rp 410.000 untuk
sleeper, dan Rp 1,55 juta di emperor suite. Tetapi, ternyata ide gila kami membuat
nama PO Narendra meroket,” kata Zhakky. Ia menganggap kerugian itu adalah
ongkos pemasaran usaha yang memang harus dibayar manajemen Narendra. Ia dan
pemilik sepakat memperkuat fondasi bisnis bus dengan rute Jakarta-Ponorogo dan
sebaliknya sebelum mengembangkan sayap usaha dan berhadapan dengan PO besar seperti
PO Harapan Jaya, PO Rosalia Indah, PO Gunung Harta, dan PO Sinar Jaya. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









