Biaya hidup di Indonesia kian tinggi. Upah, gaji, atau penghasilan seakan tak mengejar lagi. Kondisi ini akan menempatkan kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia pada fase ekonomi cukup atau sak madya. Saat ini kecemasan masyarakat Indonesia, terutama yang berpenghasilan menengah dan rendah, tengah bergeser dari pandemi Covid-19 ke biaya hidup. Biaya hidup di Indonesia semakin tinggi seiring kenaikan harga komoditas pangan dan nonpangan. Dalam empat tahun terakhir (2018-2022), biaya hidup per bulan di 10 kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia naik di kisaran Rp 1 juta-Rp 1,5 juta. Sepuluh kota itu adalah DKI Jakarta, Bekasi, Surabaya, Depok, Makassar, Tangerang, Bogor, Kendari, Batam, dan Balikpapan. Di Jakarta, hasil survei biaya hidup (SBH) 2022 menunjukkan, nilai konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga per bulan di ibu kota Indonesia itu Rp 14,88 juta, naik Rp 1,43 juta dibandingkan SBH 2018 di Rp 13,45 juta per bulan.

BPS menghitung besaran biaya hidup berdasarkan pengeluaran konsumsi komoditas makanan dan nonmakanan setiap rumah tangga dengan anggota 2-6 orang. Lima komoditas barang/jasa di Jakarta yang bobot nilai konsumsinya terbesar adalah tarif listrik (6,58 %), kontrak rumah (5,56 %), bensin (4,86 %), sewa rumah (4,34 %), dan nasi dengan lauk (2,67 %). Jika biaya hidup itu ditakar dengan upah minimum dan rata-rata upah/gaji pekerja formal di Jakarta saja, jelas besar pasak daripada tiang. Apalagi jika ditimbang dengan penghasilan pekerja di sektor informal. Pada 2022, upah minimum dan rata-rata per bulan upah/gaji pekerja formal di DKI Jakarta masing-masing Rp 4,57 juta dan Rp 5,91 juta. Kondisi tersebut membuat masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah, memasuki fase ekonomi cukup atau sak madya. Cukup atau dalam bahasa Jawa sak madya berarti tidak rakus atau berlebihan. Dalam konteks ekonomi, pengeluaran perorangan atau rumah tangga harus secukupnya sesuai kebutuhan. Dalam fase ini, masyarakat akan semakin mengencangkan ikat pinggang dan menentukan prioritas dalam berbelanja. (Yoga)

Bibit jagung berumur kurang dari dua minggu tersebar di hamparan bukit kering nan gersang pada ketinggian 1.000 meter lebih di atas permukaan laut. Lahan yang sebelumnya ditanami eukaliptus itu dibabat Masyarakat Adat Simenak Henak. Ketua Kelompok Masyarakat Adat Simenak Henak, Mangapul Samosir (68), memandang sisi perbukitan lain yang masih menjadi lahan masyarakat adatnya. Sejumlah bidang perkebunan eukaliptus milik PT Toba Pulp Lestari (TPL) masih berdiri tegak. Kondisi ini terjadi kendati lahan seluas 236 hektar di Kabupaten Toba, Sumut, itu dua tahun terakhir beralih ke masyarakat adat lewat SK Indikatif Hutan Adat. Presiden Jokowi menyerahkan langsung SK tersebut di Kabupaten Humbang Hasundutan pada 3 Februari 2022. ”Namun, kami belum bisa menikmati sepenuhnya hutan adat yang telah diberikan langsung oleh Presiden,” ujar warga Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, tersebut, Kamis (16/11).

Selain karena masih adanya kebun eukaliptus yang akan dipanen perusahaan, legalitas hutan adat mereka juga terganjal SK bupati terkait penetapan masyarakat adat yang belum keluar. Kebijakan itu kunci untuk finalisasi penetapan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selama puluhan tahun sejak 1992, hutan itu dikelola PT TPL. Awalnya, TPL menguasai areal konsesi seluas 269.060 hektar di Sumut. Sejak 2020, luasan konsesi tercatat 167.912 hektar di 11 kabupaten/kota di Sumut, termasuk Kabupaten Toba. Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan, hingga saat ini belum mengeluarkan surat keputusan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Hal itu yang membuat Masyarakat Adat Janji Maria dan Simenak Henak tidak mendapat SK Hutan Adat definitif dari KLHK, tetapi hanya indikatif. Karena belum terbentuk sistem pemerintahan hukum adat. Hutan adat itu juga tidak dihuni dan diusahakan turun-temurun.

Direktur KSPPM Delima Silalahi menilai pengakuan hutan adat oleh negara setidaknya memberikan ketetapan hukum kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan di wilayah adatnya. ”Mungkin secara ekonomi belum bisa kita lihat (manfaatnya), tapi penerima SK Hutan Adat ini sudah merasa lebih nyaman untuk mengelola hutan mereka,” ujarnya. Delima mengatakan, masyarakat adat perlu secara partisipatif menentukan fungsi hutan mereka, terlebih karena sebagian memiliki lahan kritis bekas konsesi. Pengelolaan lahan kritis itu selain tak mudah, juga berbiaya tidak murah, untuk membersihkan 1 hektar lahan bekas kebun eukaliptus dibutuhkan dana sekitar Rp 15 juta untuk menyewa alat berat. Tantangan itu juga harus dijamin pemerintah. Apalagi, hal ini diamanatkan Pasal 67 Ayat 1 UU no 41 Tahun 1999 tentang Masyarakat Hukum Adat, di mana masyarakat adat yang diakui berhak mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (Yoga)

Berbagai proyeksi menyebutkan bahwa perekonomian global belum akan pulih sepenuhnya pada 2024, termasuk di Indonesia. Berdasarkan survei BPS, biaya hidup di kota-kota di Indonesia naik dalam empat tahun terakhir, termasuk di 10 kota yang kenaikannya berkisar Rp 1 juta-Rp 1,5 juta per bulan. Lantas, bagaimana warga menyikapi biaya hidup tinggi dan Strategi apa yang dilakukan demi mengencangkan ikat pinggang. Fita Pertiwi (36), ibu rumah tangga di Cilegon, Jabar menuturkan, tidak ada pos belanja yang dihilangkan karena hampir semua kebutuhan diperlukan. Harus lebih selektif dengan mencatat dan memprioritaskan kebutuhan yang diperlukan dan seberapa banyak yang harus disesuaikan. Tabungan berkurang, karena yang semula dialokasikan untuk tabungan, sekarang digunakan untuk menambah biaya sehari-hari. Untuk menambah penghasilan, saya jadikan hobi saya (menjahit) untuk mendapat penghasilan tambahan

Mitha Abdillah (32), karyawati di Sidoarjo, Jatim, mulai membatasi hal-hal yang tidak mendesak dan di luar kebutuhan pokok. Naiknya biaya hidup jelas membuatnya harus mengurangi pos belanja untuk kebutuhan sandang, seperti pakaian, tas, atau sepatu. Barang-barang itu akan dibeli jika memang dalam keadaan mendesak. Beruntung hobinya membuat kue kering yang bisa dijual dapat menghasilkan uang, selain mengandalkan penghasilan dari kantor. Marpendinata (35), karyawan di Tarakan, Kaltara mengatakan, belanja kebutuhan pokok tidak dikurangi, tetapi terdapat penyesuaian pada belanja kebutuhan sekunder dan tersier, sesuai dengan skala prioritas. Rencana untuk mencari penghasilan tambahan belum ada karena selain penghasilan bulanan masih mencukupi, waktu luang yang dimiliki juga terkuras habis pada pekerjaan utama. Namun, jangka panjang, keinginan mencari penghasilan tambahan memang ada, tetapi memiliki tujuan yang berbeda, yaitu untuk mencapai target kemandirian finansial. (Yoga)

Saat semua pemeriksaan selesai dilakukan dan dokter menyatakan Maira (10) harus kembali lagi malam hari untuk bersiap operasi, matanya berbinar. ”Senang,” ucapnya malu-malu ketika ditanya bagaimana perasaannya akhirnya besok bisa dioperasi untuk mengangkat beberapa benjolan di tangan Maira. Operasi bakal menjadi yang pertama di Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II sejak pelayanan kesehatan pertama kali dibuka hari itu, Kamis (7/12/2023). Rumah sakit apung ini setara dengan rumah sakit darat tipe C. Pelayanan di RS Apung Nusa Waluya II, akan dibuka 45 hari untuk masyarakat sekitar Distrik Seget, Sorong, Papua Barat Daya, secara gratis. Beroperasinya RS apung di Sorong itu hasil kerja sama Yayasan Dokter Peduli (doctor Share) dan PT Pertamina International Shipping (PIS). Yordan Sawarata (34), ayah Maira, menyampaikan, sebagai nelayan, penghasilan Yordan hanya cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Sekalipun semua anggota keluarganya sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung pemerintah, biaya yang besar masih harus dikeluarkan untuk mengakses rumah sakit terdekat di Kota Sorong, 2-4 jam jalur darat. Jika hujan, akses darat biasanya terputus. Satu-satunya akses hanya dengan kapal melalui jalur laut.

Sulitnya akses kesehatan bagi masyarakat di Distrik Seget juga dialami Siti Nafisah Wainsaf (64). Cucu Siti meninggal karena terlambat ditolong. Awalnya, cucu Siti yang ber- usia 1 tahun 3 bulan itu demam dan sempat dirawat di puskesmas terdekat. Namun, kondisinya tidak membaik. Setelah satu minggu demam tinggi, cucunya semakin buruk dan disertai kejang. Berbagai cara dilakukan untuk membawa cucunya ke rumah sakit di Kota Sorong. Namun, setelah sampai di rumah sakit, cucunya tidak tertolong dan meninggal. Kesulitan yang dialami keluarga Siti berlanjut saat harus membawa kembali jenazah sang cucu dari rumah sakit. Biaya untuk menyewa ambulans sangat mahal. Managing Director Yayasan Dokter Peduli Tutuk Utomo Nuradhy mengatakan, kehadiran rumah sakit apung adalah jawaban buat mengatasi keterbatasan akses kesehatan di wilayah kepulauan Indonesia. Menurut dia, biaya operasional rumah sakit apung dinilai lebih efisien jika dibandingkan dengan harus membangun rumah sakit tapak untuk menjangkau masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan. (Yoga)

JAKARTA,ID-Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabumi Raka  mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)  merupakan awal pembangunan  yang merata di Indonesia. Gibran menekankan pentingnya pembangunan wilayah memiliki kekuatan infrastruktur yang sama. "Jika IKN benar-benar diberdayakan, ini akan secara otomatis memperluas dampaknya ke wilayah Indonesia Timur dan lainnya," kata Gibran. Dia menjelaskan, sejauh ini investasi di Pulau Jawa sebesar 53% itu yang membuat kawasan tersebut menjadi pusat pembangkit saat ini. Kondisi itu menurut Gibran, membuat daerah di Pulau jawa mengalami ketertinggian dari segi perekonomian, kualitas sumber daya manusia hingga pembangunan infrastruktur. "Jadi isu-isu seputar neo-orba hanya muncul menjelang pemilu, dan kami sangat mendukung pembangunan  yang berfokus pada seluruh Indonesia," jelas dia. (Yetede)

Program perlindungan sosial (perlinsos) menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menjaga daya beli masyarakat. Tak heran, setiap tahun, anggaran perlinsos hampir selalu naik. Pada era Jokowi, total anggaran perlinsos yang dikucurkan mencapai Rp 3.669,43 triliun sejak tahun 2015 hingga 2024 mendatang. Anggaran perlinsos era Jokowi adalah anggaran perlinsos yang melalui belanja pemerintah pusat juga transfer ke daerah. Dari anggaran itu, Jokowi menurunkan angka kemiskinan dari 2015 sebesar 11,13% menjadi 9,36% di 2023. Tahun depan, pemerintah optimistis kemiskinan kembali turun ke angka 6%-7%. Sebagai perbandingan, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), duit bantuan sosial (bansos) sejak 2004 hingga 2014 mencapai Rp 606 triliun yang berasal dari belanja pemerintah pusat. Dari anggaran itu, era SBY menurunkan kemiskinan dari 16,66% pada 2004 menjadi 10,96% di 2014. Sementara rerata inflasi pada periode itu 7,48% dengan rerata pertumbuhan ekonomi 5,7%. Sedangkan perlinsos era Jokowi dinilai efektif menekan inflasi. Rerata inflasi selama Jokowi menjabat sebagai Presiden mencapai 3,08%. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, program perlinsos era Jokowi lebih efektif lantaran program yang disalurkan lebih banyak. Hal ini sejalan pendapatan negara yang lebih besar saat era Jokowi dibanding SBY.

Masa depan pemanfaatan bahan bakar biomassa sebagai campuran batu bara untuk pembangkit tenaga uap, memiliki prospek cerah setelah ada payung hukum anyar yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aturan itu memberi jaminan dari sisi jenis, sumber, dan patokan harga bahan bakar biomassa yang kompetitif dan bervariasi guna mendukung uoaya pemerintah mengurangi penggunaan bahan bakar berbasis fosil ke sumber energi yang ramah lingkungan. Hanya saja, konsistensi penyediaan bahan bakar biomassa jadi tantangan. Banyaknya PLTU yang mengimplemntasikan cofiring ke depan, bakal mendongkrak kebutuhan bahan bakar biomassa.

Era perdagangan bebas kini tampaknya sudah tinggal cerita. Ketergantungan ekonomi memudar dan perdagangan dunia cenderung makin tertutup. Kerja sama antarnegara cenderung makin terfragmentasi dalam kelompok kecil berdasar persamaan ideologi dan kepentingan ekonomi. Banyak negara lebih memikirkan kepentingan internalnya sendiri dan berebut untuk mengamankan rantai pasokan strategis. Perdagangan bebas tidak lagi populer. Banyak negara kini lebih memilih melakukan distorsi perdagangan.Keunggulan liberalisasi perdagangan seperti digagas Adam Smith tidak lagi dirasakan manfaatnya. Untuk kelangsungan usaha dan memastikan keuntungan yang bisa dipetik, banyak negara akhirnya lebih memilih mengembangkan aliansi hanya kepada kelompoknya sendiri. Sistem perdagangan global kini berkembang makin renik dan terfragmentasi. Keputusan investor tidak lagi berdasarkan upah murah di sebuah negara, tetapi lebih pada kesamaan geopolitik. Inilah yang menyebabkan kondisi perekonomian global cenderung meredup.Meningkatnya restriksi dagang dan proteksionisme yang berkembang di berbagai negara menyebabkan perdagangan global tahun ini diperkirakan hanya tumbuh 0,8%. Angka ini lebih rendah daripada proyeksi pertumbuhan perdagangan dunia sebelum yang optimis mencapai 1,7%. Akibat fragmentasi perdagangan global, kemungkinan untuk mengembangan perdagangan bebas menjadi terhambat. Pintu-pintu perdagangan antarnegara kini tidak lagi terbuka.Pertama, fragmentasi perdagangan global niscaya akan menyebabkan peta aliansi perdagangan antarnegara niscaya berubah total. Kedua, fragmentasi perdagangan global akan menyebabkan terjadinya inefisiensi karena kenaikan harga dari produk-produk yang dihasilkan berbagai negara. Munculnya peraturan-peraturan baru yang menghambat ekspor produk dari sebuah negara ke negara lain, bisa atas nama kelestarian lingkungan, melawan ancaman deforestasi dan lain sebagainya. Apa pun bentuknya penerapan kebijakan perdagangan global yang terfragmentasi menyebabkan peluang Indonesia untuk mengembangkan perdagangan ke level dunia menjadi lebih sulit. Menurut data, bulan Januari—Oktober 2023, total ekspor nonmigas Indonesia hanya senilai US$201,25 miliar atau turun 12,74% dibandingkan periode sama 2022. Komoditas penyumbang penurunan ekspor tersebut adalah bahan bakar mineral, terutama batu bara, serta lemak dan minyak hewani/nabati, terutama minyak sawit. Walau pun masih termasuk surplus, yakni pada Januari—Oktober 2023 sebesar US$47,02 miliar. Tetapi, surplus tersebut sebetulnya turun cukup signifikan dibandingkan surplus neraca perdagangan nonmigas pada Januari—Oktober 2023 yang mencapai US$66,41 miliar.Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, secara keseluruhan, ekspor Indonesia pada Juni 2023 turun 5,08% dibanding Mei 2023, menjadi sebesar US$20,61 miliar.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merilis ketentuan anyar dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. “Kendala salah satunya masalah keberlanjutan ketersediaan bahan baku. Kalau manusianya tidak mau mengelola dengan baik, potensi 13 juta ton per tahun akan hilang,” kata Direktur Bio Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edi Wibowo kepada Bisnis, Kamis (14/12). Edi merespons kelangsungan pasokan bahan bakar biomassa (B3M) ke depan sebagai sumber campuran atau substitusi bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pencampuran biomassa dengan batu bara untuk bahan bakar PLTU tengah dikembangkan pemerintah. Tujuannya guna mengurangi secara bertahap pemanfaatan batu bara sebagai bagian dari komitmen Indonesia menuju transisi energi bersih dengan mengurangi bahan bakar fosil. Apalagi, Pemerintah Indonesia sedang bekerja keras dalam mencapai nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) sebelum 2060. Beberapa poin yang diatur dalam Permen ESDM itu menyangkut harga patokan bahan bakar biomassa, penyediaan, dan jumlah kebutuhan biomassa sebagai substitusi batu bara di PLTU. Berdasarkan data PT PLN (Persero) hingga November 2023, terdapat 43 PLTU di Indonesia yang telah mengimplementasikan pencampuran bahan bakar biomassa dengan batu bara. Substitusi batu bara dengan rasio tertentu dengan bahan bakar biomassa seperti serbuk kayu, cangkang sawit, dll. dikenal dengan istilah cofiring. Permen ESDM mengatur sembilan jenis B3M yang dapat dipakai sebagai bahan campuran yakni pelet biomassa, serbuk kayu, serpihan kayu, cangkang sawit, sekam padi, tempurung kelapa, limbah kehutanan, limbah pertanian, dan bahan organik lainnya. Selain itu, penggantian batu bara dengan biomassa memakan belanja modal yang tak terlalu besar karena tidak perlu ada perubahan drastis dari sisi kegiatan operasional PLTU. Takaran pemanfaatan B3M disesuaikan dengan tingkat teknologi yang digunakan di setiap PLTU. Dari sisi pengaturan harga B3M, kata Edi terdapat dua hal. Pertama, harga patokan tertinggi dan kedua, harga kesepakatan. Harga patokan tertinggi berlaku untuk PLN sebagai pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk pembangkitan tenaga listrik yang bekerja sama dengan PLN. Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) Milton Pakpahan menuturkan hadirnya Permen ESDM No. 12/2023 merupakan tonggak sejarah bagi varian produk B3M yang secara resmi dan sah diakui keberadaannya dalam konteks penyediaan bahan bakar atau energi primer untuk PLTU. Target yang dipatok oleh Kementerian ESDM dalam pemenuhan B3M sebatas untuk memenuhi kebutuhan cofiring PLTU milik PLN. “Belum memasukkan perkiraan kebutuhan atau demand dari PLTU non-PLN, yang tentunya akan melaksanakan program cofiring pula pada saat yang bersamaan sehingga kebutuhan produk B3M ini diperkirakan akan meningkat jauh lebih besar daripada angka yang ditargetkan,” katanya. Dia menuturkan kebutuhan B3M hingga 2025 hingga 10,2 juta ton yang jumlahnya baru mencapai 10% dari B3M yang digunakan sebagai bahan campuran. Adapun sisanya sebanyak 90% masih menggunakan batu bar. Dengan adanya beberapa PLTU non-PLN yang mulai menerapkan program cofiring secara bersamaan, mendorong kebutuhan B3M sampai 100 juta ton per tahun pada 2030. Di sela-sela pelaksanaan Conference of Parties (COP) ke-28 di Dubai, Pemerintah Indonesia memperkenalkan program pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan untuk rantai pasok biomassa. Menurut Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, peluncuran program tersebut sejalan dengan roadmap transisi energi.

Operator bus tidur atau ”sleeper bus” kian gencar merambah hingga daerah-daerah yang tadinya tak diperhitungkan. Mereka jeli membidik penumpang yang tak terjamah pesawat dan kereta api. Sejumlah penumpang bergegas menuju bus bertingkat di Lebak Bulus, Jaksel, Rabu (22/11). Memasuki kabinnya saja, servis prima setara pesawat sudah merebak dengan pramugari yang menyambut mereka. Kelas paling mentereng menempati bagian depan lantai dasar dengan enam kamarnya, dilengkapi bantal dan selimut ditempat penumpang atau kamar, yang dilengkapi televisi kecil dan lampu biru redup di langit-langitnya. Bus Kencana, demikian jenamanya, bertolak pukul 16.00 WIB.  Baterai ponsel, kamera, dan laptop yang nyaris habis tak perlu pula dirisaukan karena tersedia stop kontak. Tak perlu risau jika hendak buang air dengan mendatangi toilet.Tiket seharga Rp 380.000 sudah termasuk penganan dan minuman diselingi singgah di restoran untuk makan malam. Sekitar pukul 02.00 WIB, bus tiba ditujuan akhir, Jepara, Jateng.

Nely Soraya (32) rutin menumpang Kencana dari Jepara menuju Bogor, Jabar, mengunjungi mertuanya dua bulan sekali. Selain suami, ia mengajak anak-anak agar bisa bersua dengan kakeknya. ”Lebih enak, sih. Enggak capek karena praktis. Ditinggal tidur terus sampai,” ucapnya sambil tertawa. Tri Atmajaningsih (56) juga memilih bus tidur agar lebih privasi dan nyaman. Ibu rumah tangga itu berangkat dari Karanganyar, Jateng, ke Bekasi, Jabar. ”Sudah lima tahun saya naik Rosalia Indah karena busnya double decker (bertingkat) yang bagus,” ujarnya. Mofat (32), yang naik dari Jakarta menuju Blitar, menganggap kepraktisan dan kenyamanan sebagai hal yang paling ia suka. ”Aku lagi tugas keBlitar, tetapi pilih sleeper ke Tulungagung karena kru mengantar pakai mobil sampai tujuan di Blitar. Harga tiket Rp 600.000 sepadan, ya,” tuturnya.

Kelahiran bus tidur yang termasuk awal di Indonesia diwujudkan Perusahaan Otobus (PO) Sinar Jaya. Dirut PO Sinar Jaya Teddy Kurniawan Rusli meluncurkan bus tidur pada 2019, terinspirasi bus di Vietnam, sekaligus mengakomodasi kebutuhan warga menengah atas. Namun, ada pula bus tidur yang diluncurkan demi membangkitkan rasa bangga terhadap daerahnya. Ini dilakukan oleh pengusaha Wahyu Wardhani yang orangtuanya dari Ponorogo, Jatim. Tahun lalu, dia meluncurkan bus premium sleeper dan emperior suite yang punya ruang keluarga di dek bawah. Ia menggandeng dua karibnya, Rino Fauzan dan Zhakky Muttaqin yang menjadi CEO PT Trans Tungga Jaya, induk PO Narendra, untuk menyediakan bus dengan layanan premium guna menaikkan harkat warga Ponorogo. ”Di Ponorogo tak ada stasiun dan bandara. Jika naik kereta harus ke Madiun. Naik pesawat ke Solo. Butuh kendaraan lagi,” katanya. Antropolog Undip Budi Puspo, memaknai bus tidur bukan lagi sekadar sarana transportasi, melainkan aktualisasi. ”Terutama, bagi penggandrung medsos (media sosial). Bisa selfie (swafoto), fotonya dipasang di grup,” ujarnya. (Yoga)