Dalam tiga tahun terakhir, ketersediaan lapangan kerja layak di Indonesia terus menurun. Ditengah kenaikan biaya hidup yang tinggi, turunnya porsi pekerjaan dengan upah layak bisa menggerus kesejahteraan masyarakat, menghambat pertumbuhan kelas menengah, dan menghambat cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Mengutip data Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2023, prevalensi pekerjaan layak dengan standar kelas menengah di Indonesia turun signifikan pada periode 2019-2022, dari 14 % menjadi 9 % dari total lapangan kerja. Bank Dunia mendefinisikan pekerjaan layak atau pekerjaan kelas menengah (middle class jobs) sebagai pekerjaan yang memiliki upah layak untuk  membiayai hidup dengan standar kelas menengah, disertai perlindungan atau jaminan sosial yang memadai, serta kepastian kerja.

Laporan itu sejalan dengan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS bahwa porsi pekerjaan yang terhitung layak bagi kelas menengah di sektor formal turun 3,39 % dalam waktu empat tahun terakhir dari periode Agustus 2019-2023. Di sisi lain, sektor formal pun bukanjaminan kerja layak. Data BPS per Agustus 2023 menunjukkan, pekerja di sektor yang serapan tenaga kerjanya tinggi (sektor perdagangan dan pertanian) masih digaji di bawah rata-rata upah nasional. Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab, Rabu (13/12) mengatakan, meski ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5 % dan pengangguran menurun, lapangan kerja yang tercipta belum cukup berkualitas untuk menopang pertumbuhan kelas menengah. (Yoga)

Soal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, Bank Dunia rupanya tak seoptimistis Pemerintah RI. Teranyar, Bank Dunia meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di angka 4,9%.Angka itu masih berada di bawah target pemerintah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni, sebesar 5,2%.Menurut Bank Dunia, risiko eksternal akan lebih menantang, utamanya pada kinerja perdagangan serta tekanan pembiayaan global. Hal itu tak lepas kondisi higher for longer suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve.Belajar dari pengalaman, rezim suku bunga tinggi The Fed, lazimnya akan menekan pasar keuangan negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.Alhasil, beragam langkah antisipasi semestinya diterapkan dari sekarang, agar ekonomi tak kalang kabut diterjang berbagai tekanan. Tentu saja, insentif tersebut diharapkan dapat memompa kinerja dunia usaha, yang pada gilirannya bakal ikut mendongkrak ekonomi nasional.Oktober lalu, pemerintah mengumumkan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) ke sektor properti.Kebijakan itu berlaku untuk pembelian rumah komersial di bawah Rp2 miliar, di mana PPN DTP 100% sampai Juni 2024. Adapun, mulai Juni sampai Desember 2024, PPN DTP tetap diterapkan, tetapi hanya 50%. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta. Insentif yang bertebaran memang amat mungkin mendongkrak geliat sektor usaha yang menerimanya. Hal itu nyata terjadi manakala pemerintah mengobral insentif fiskal untuk sejumlah sektor industri guna memacu aktivitas bisnis pascapandemi Covid-19.Contohnya saat insentif diberikan ke sektor properti pada 2021 dan 2022. Kala itu penjualan properti melejit dan turut menyokong pemulihan sektor ini. Kendati demikian, insentif tak bisa menjadi satu-satunya cara untuk mendongkrak kinerja dunia usaha. Terlebih pemberian insentif juga lazim dibarengi dengan penurunan penerimaan negara dari setoran pajak.Bahkan, sebagian penerima keringanan PBB tersebut, selama ini dikenakan pajak penghasilan final, yang berarti penerimaan negara sukar bertambah berlipat-lipat.

JAKARTA,ID-Menjaga stabilitas harga beras domestik menjadi prioritas pemerintah pada 2024, salah satunya melalui instrumen penyaluran bantuan pangan beras  (BPB) hingga Juni. Stabilitas harga beras tersebut tidak hanya  penting untuk menyikapi peluang lonjakan harga akibat panen raya padi yang mundur 1-2  bulan dari biasanya Maret-April, tapi demi juga meminimalkan munculnya potensi gejolak sosial pada periode pemilu tahun depan. Beras merupakan komoditas pangan utama dan strategis. Berdasarkan data susenas Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, sebanyak 98,52% penduduk Indonesia pada 2022 menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Di sisi lain, merujuk Survei Pertanian Antarsensus 2018, mayoritas usaha rumah tangga pertanian di Tanah Air berada di sektor pertanian padi. Artinya, beras bagi Indonesia mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial, fluktuasi harga pada beras akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan masyarakat. (Yetede)

Maraknya judi daring di Indonesia diduga kuat terkait dengan industri perjudian di Kamboja yang memang legal di negara tersebut. Industri perjudian di Kamboja terindikasi melibatkan warga negara Indonesia atau WNI, baik sebagai pekerja maupun pemodal. Situs-situs judi beroperasi dari Kamboja mengincar pasar di Indonesia dengan tarif minimum deposit di bawah Rp 100.000. Tim Investigasi Kompas melacak pengoperasian situs-situs judi daring berbahasa Indonesia ke tiga lokasi di Kota Sihanoukville, Kamboja, awal Desember 2023. Ibu kota Provinsi Sihanoukville ini menjadi salah satu tujuan pekerja migran Indonesia. WNI di tempat itu sebagian besar bekerja pada sektor jasa, di antaranya di kawasan Kompong Dewa Resort, Holiday Palace, dan Trimulia Casino. Merujuk situs  Kemendag Pemerintah Kerajaan Kamboja, Senin (4/12) Kompong Dewa (tertulis ”Kampong Dewa”) tercatat sebagai perusahaan properti. Kompong Dewa juga bagian dari lini bisnis sebuah grup perusahaan di Indonesia, seperti tercantum dalam situsnya, https://www.jhlgroup.co.id/db/kompong-dewa-cambodia, yang diakses pada Sabtu (9/12).

Kompas menemukan adanya aktivitas operasional judi daring Kompong Dewa pada Senin hingga Rabu (4-6/12). Dari Gedung Sadewa di Kompong Dewa, tim melihat orang-orang hilir mudik masuk dan keluar gedung seharian. Sebagian  besar mengenakan pakaian kasual, seperti kaus dan celana pendek. Ketika malam, dari dinding kaca gedung lantai tiga,tim melihat 30 orang bekerja di depan computer. Asep, bu- kan nama sebenarnya, pegawai yang turun dari lantai atas, membenarkan aktivitas di gedung adalah pengoperasian judi daring meskipun tidak menyebutkan nama situs judi yang dioperasikannya. ”Iya (situs judi). Macam-macam yang kerja, ada telemarketing, saya di customer service,” ujarnya di KD Bar & Cafe, Rabu (6/12) dini hari. Sekitar pukul 02.30, sedikitnya lima orang berbahasa Indonesia minum di KD Bar & Café, mengenakan kaus dan jaket bertuliskan LXGROUP, yaitu sebuah situs judi.

Dubes RI untuk Kerajaan Kamboja Santo Darmosumarto mengakui ada investasi WNI di bisnis perjudian. Namun, investor WNI harus bermitra dengan warga Kamboja. Sebab, orang asing tak bisa memiliki properti. Bisnis judi milik WNI terpusat di Kota Sihanoukville, seperti di Holiday Palace dan Kompong Dewa Resort. ”Peraturannya, baik (judi) darat maupun online haram untuk orang Kamboja. Jadi, mereka menyediakan ini untuk (orang) asing, baik pekerja maupun pelanggan. Investor juga sama, baik Indonesia maupun Tiongkok,” katanya, Selasa (28/11). Catatan Kedubes RI Phnom Penh, perusahaan yang mempekerjakan WNI di Kamboja ada 250 perusahaan. Sebagian besar terkait industri perjudian, baik sebagai bisnis utama maupun pendukung. Merespons ini, Polri berusaha menindak berbagai bentuk promosi judi daring di Indonesia. ”Selain penegakan hukum, kami juga melakukan pendekatan lunak dengan memberikan literasi, pendidikan ke masyarakat terkait bahaya judi online,” kata Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso, Selasa (21/11). (Yoga)

Hasil survei berkala Kompas periode Desember 2023 secara umum menunjukkan, pada tahun keempat pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin terjadi sedikit penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Salah satu bidang yang menyumbang penurunan kepuasan adalah ekonomi. Kepuasan di bidang ini pada periode Desember 2023 turun 0,7 % menjadi 60,8 %, dipengaruhi kondisi perekonomian yang sedikit lesu dan berimbas pada hidup sehari-hari. Sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan hal itu. Pertumbuhan ekonomi, yang sebelumnya stabil di level 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut sejak pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, pada triwulan III tahun 2023 turun menjadi 4,94 %. Nilai tukar rupiah terhadap USD mengalami pelemahan, mendekati Rp 16.000 per USD, sejak akhir tahun lalu dan sekarang bertahan di angka Rp 15.600. Kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat sejak 2022 berlanjut hingga sekarang. Hal itu terjadi meski pemerintah berhasil menekan inflasi menjadi kurang dari 3 % (2,86 % secara tahunan) pada November 2023. Pada awal tahun, angkanya masih di kisaran 5 %. Tingkat suku bunga acuan yang memengaruhi dunia usaha terpaksa dinaikkan BI pada Oktober menjadi 6 %.

Ketidakpuasan terhadap kinerja bidang ekonomi diungkapkan lebih besar oleh responden di kota (42 %). Ketidakpuasan meningkat seiring semakin tingginya pendidikan responden. Pada responden lulusan SD, ketidakpuasan 35 %. Pada responden lulusan sekolah menengah, ketidakpuasan 41,6 %, pada responden berpendidikan tinggi, ketidakpuasan 51,1 5. Dalam kondisi ekonomi lesu yang menyebabkan penurunan kepuasan terhadap kinerja ekonomi, publik mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Survei Kompas periode ini menunjukkan kepuasan responden terhadap kinerja bidang kesejahteraan sosial naik cukup besar, yakni 3,7 % menjadi 80,1 %. Angka kepuasan bidang ini tertinggi selama pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi. Kepuasan terhadap kinerja kesejahteraan sosial terbanyak diutarakan responden di perdesaan (82,8 %), terutama dari kelompok masyarakat kelas menengah hingga bawah. Semakin tinggi status sosial, kian berkurang tingkat kepuasan responden terhadap kinerja kesejahteraan sosial. Pada kelompok masyarakat kelas bawah, kepuasan terhadap bidang kesejahteraan mencapai 79,8 %. Pada kelas menengah-bawah, 83,5 %. Di kalangan kelas menengah-atas, tingkat kepuasan berkurang menjadi 76,8 %. Angkanya mengecil lagi pada kelompok masyarakat kelas atas, yaitu 63,8 %. (Yoga)

Konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga per bulan di Indonesia naik Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Hal itu tecermin dari 10 kota dengan biaya hidup tertinggi. Dalam periode perbandingan survei biaya hidup (SBH) 2018 dengan SBH 2022, konsumsi rumah tangga Indonesia juga mulai bergeser dan semakin beragam. Fenomena itu terindikasi dari perubahan sebagian barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal itu mengemuka dalam acara Sosialisasi Hasil SBH 2022 yang digelar BPS secara hibrida di Jakarta, Selasa (12/12). Survei dilakukan pada 240.000 rumah tangga dan 847 komoditas di 150 kabupaten/kota. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, berdasarkan  hasil SBH 2022,terdapat 10 kota dengan biaya hidup rumah tangga per bulan tertinggi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Bekasi, Surabaya, Depok, Makassar, Tangerang, Bogor, Kendari, Batam, dan Balikpapan. ”Kota dengan biaya hidup rumah tangga paling tinggi adalah DKI Jakarta. Biaya hidup di ibu kota Indonesia itu naik Rp 1,43 juta per bulan menjadi Rp 14,88 juta per bulan pada SBH 2022 dari Rp 13,45 juta per bulan pada SBH 2018,” katanya.

Berdasarkan SBH 2022, empat komoditas barang/jasa di DKI Jakarta dengan bobot nilai konsumsi terbesar adalah tarif listrik (6,58 %), kontrak rumah (5,56 %), bensin (4,86 %), dan sewa rumah (4,34 %). Survei juga menggambarkan perubahan jumlah dan jenis komoditas barang/jasa dalam empattahun terkakhir. Jumlah komoditas barang/jasa dalam SBH 2022 bertambah menjadi 847 komoditas dari 835 komoditas pada SBH 2018. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho menekankan perlunya mencermati pergerakan pola konsumsi masyarakat dari barang ke jasa. Hal ini penting mengingat perubahan demografi Indonesia ke depan lebih banyak didominasi oleh generasi muda. Ia menjelaskan, pola konsumsi generasi muda cenderung ke jasa ketimbang barang. Mereka juga memiliki sumber pendanaan yang berbeda karena sudah terbiasa dengan gawai sehingga bisa mengakses pembiayaan-pembiayan digital seperti teknologi finansial dan urun dana. (Yoga)

Presiden Jokowi meminta agar pengelolaan dana haji lebih inovatif. Badan Pengelola Keuangan Haji diminta tidak hanya fokus untuk menambal biaya haji calon jemaah. Presiden Jokowi dalam pengarahan kepada peserta Rapat Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2023 dan Milad Ke-6 BPKH, Selasa (12/12) di Istana Negara, Jakarta, mengingatkan juga agar pengelolaan keuangan haji tetap mengutamakan kehati-hatian, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, Presiden Jokowi juga berharap BPKH tidak hanya memusatkan perhatian untuk mengisi kekurangan biaya haji jemaah yang berangkat. ”Tidak hanya fokus untuk menambal biaya haji jemaah, tapi juga memberikan nilai manfaat lebih besar untuk jemaah yang menunggu antrean,” ujarnya.

BPKH juga diharapkan memperbesar kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah. Sebab, potensi ekonomi syariah, baik keuangan syariah maupun produk halal Indonesia, masih besar.  Arahan Presiden Jokowi ini sejalan dengan harapan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Yaqut menyebutkan, pada 2010, nilai manfaat hanya menyumbang 12,91 % dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau setara Rp 4,5 juta. Namun, angka tersebut terus naik hingga mencapai puncaknya pada 2022 dengan 59,21 % atau Rp 57,9 juta. Artinya, pada 2022, jemaah hanya terbebani pembayaran 40,79 % atau Rp 39,9 juta dari total biaya yang harus dibayarkan untuk berangkat haji, yakni Rp 97,8 juta. Apabila hal ini diteruskan dalam  beberapa tahun mendatang, jemaah akan mengalami kenaikan pembayaran biaya haji yang akan meningkat tajam. Ini akibat nilai manfaat sudah tidak dapat lagi menopang BPIH. (Yoga)