Nafsu besar Menteri BUMN Erick Thohir untuk meningkatkan setoran dividen perusahaan pelat merah ke kas negara bikin Menteri Keuangan Sri Mulyani senang bukan kepalang. Sampai dengan kuartal ketiga tahun ini saja, realisasinya sudah mencapai 144% dari target yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pencapaian itu bahkan membuat Presiden Joko Widodo mesti mengatrol target setoran laba BUMN menjadi Rp81,5 triliun atau melesat 166% dari yang semula hanya ditargetkan senilai Rp49,1 triliun. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023 yang mengatur perubahan atas Perpres Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Revisi target itu rasanya cukup realistis. Dalam konferensi pers akhir pekan lalu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa setoran dividen BUMN telah mencapai Rp74,1 triliun, naik hampir 75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kontributor utama peningkatan dividen ke negara berasal dari sektor perbankan, selain BUMN nonbank seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang juga membukukan profit cukup baik pada tahun ini. Seperti diketahui, tiga bank pelat merah penghuni kelompok modal inti lebih dari Rp70 triliun atau KBMI 4, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) kompak mengguyur dividen jumbo. Yang menarik, peningkatan nilai setoran laba ke negara turut mengerek besaran dividend payout ratio bank-bank pelat merah. BBRI, BMRI, dan BBNI mengalokasikan dana dividen dari laba bersih dengan rasio yang relatif besar. BBRI bahkan mengonversi 85% profitnya menjadi dividen. Sebagai tulang punggung dividen BUMN, BBRI, BMRI, dan BBNI bisa jadi akan ‘dipaksa’ untuk mempertahankan besaran dividend payout ratio, bahkan kalau bisa lebih tinggi lagi tahun depan. Pasalnya, pemerintah kian ambisius meningkatkan penerimaan negara dari dividen BUMN. Pemerintah bersama Panja A Badan Anggaran DPR telah sepakat menaikkan target setoran dividen BUMN pada 2024 menjadi Rp85,8 triliun, atau bertambah Rp5 triliun dari angka sebelumnya yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2024 yakni Rp80,8 triliun. Terlebih lagi, kesiapan itu tentu penuh tantangan di tengah sentimen ekonomi global, termasuk gejolak yang mendera beberapa bank di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Jika tidak siap, bukan tidak mungkin proses recovery dari program restrukturisasi justru tak berjalan mulus. Yang tak kalah penting, kita berharap bank-bank pelat merah juga cukup siap memacu investasi dalam mendukung transformasi dan inovasi digital. Ini sangat vital dan menjadi kepentingan besar demi memastikan peningkatan akses perbankan ke masyarakat, serta terjadi efisiensi yang mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian.

Dunia tengah menghadapi tenggat waktu yang ketat dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Banyak negara masih berjuang dengan konflik global yang sedang berlangsung dan berusaha pulih dari dampak pandemi yang baru saja berakhir.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang pertama kali diperkenalkan pada 2015 ini adalah untuk mengajak masyarakat global fokus pada isu-isu krusial kemanusiaan. Di dalamnya termasuk mengurangi kemiskinan, mengakhiri kelaparan, meningkatkan kualitas kesehatan, menyediakan pendidikan berkualitas, meningkatkan kesetaraan gender, melindungi lingkungan, serta memastikan akses air dan energi yang berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan sosial yang adil.Di laporan terbaru Boston Consulting Group (BCG) yang berjudul The Sustainable Development Goals Matter More Than Ever, kami menemukan sejumlah kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh negara-negara berpenghasilan rendah. Di bidang kesehatan, negara-negara ini mencatat peningkatan kualitas tiga kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi. Dalam menghadapi beragam isu dan keterbatasan alokasi anggaran, pejabat publik dan pembuat kebijakan dapat mempelajari strategi dan metode efektif dari negara-negara yang telah mencapai kemajuan signifikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Fakta menariknya adalah kemajuan SDG sering kali paling mencolok di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Yang penting diperhatikan adalah bagaimana negara-negara ini memaksimalkan sumber daya yang ada, termasuk melalui kolaborasi dengan negara-negara maju dalam upaya pencapaian SDG.Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan contoh bagaimana komitmen pemerintah dapat menghasilkan momentum positif. Terlihat kemajuan signifikan dalam akses terhadap energi terjangkau dan ramah lingkungan, serta upaya bertahap dalam mencapai tujuan-tujuan SDG lainnya. Indonesia telah menjalankan mobilisasi masyarakat dalam mengakses energi bersih dan terjangkau, dengan penetapan komitmen untuk mencapai netralitas karbon pada 2060. Komitmen ini diperkuat selama masa kepresidenan G20 melalui Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership).Pemerintah Indonesia juga telah mengalokasikan investasi yang signifikan dalam program peningkatan akses energi ramah lingkungan. Salah satu inisiatif penting adalah Rencana Bisnis Pasokan Listrik (Electricity Supply Business Plan), yang merupakan proyek 10 tahun untuk mengembangkan pembangkit listrik guna memperluas suplai energi ramah lingkungan. Elemen penting lainnya adalah penegakan hukum, dengan mekanisme monitoring dan pelaporan kemajuan di bidang energi ramah lingkungan, untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen lingkungan dan keselamatan.

Bagi orang Lamalera, tradisi berburu paus, lumba-lumba, dan pari manta bukan urusan sejengkal perut semata. Tradisi ratusan tahun di selatan Pulau Lembata, NTT, itu menjadi landasan hidup yang mewujud dalam beragam ekspresi budaya. Alunan syair lie yang dinyanyikan Kristoforus Plea Hariona (66) di Desa Lamalera A, Kecamatan Wulandoni, Lembata, Senin (20/11) malam memecah keheningan, sang lamafa atau juru tikam ikan paus tersebut melantunkan syair berbahasa Lamalera dalam festival budaya ”Tani Tenane Fule Penete”. Lie merupakan nyanyian selama proses melaut yang dipercaya bisa mendatangkan pertolongan. Syairnya beragam, beberapa di antaranya ditujukan untuk meminta angin saat berlayar dan kemudahan mendapatkan ikan.

”Sayangnya, banyak generasi muda mulai lupa. Padahal, ini budaya dari nenek moyang yang harus terus dilestarikan,” ujarnya. Orang Lamalera memburu paus, lumba-lumba, dan pari manta tidak sekadar untuk kebutuhan keluarga. Setelah ikan-ikan besar itu ditangkap, dagingnya dibagikan kepada warga setempat, termasuk fakir miskin, janda, dan orang sakit. Dalam festival budaya itu, warga Lamamanu membawakan tutu koda meminta hujan untuk memulai musim tanam. Sebab, kemarau masih melanda meskipun sudah di pengujung tahun. Selain tradisi lisan dan tarian, tradisi berburu paus di Lamalera juga mewujud dalam obyek kebudayaan lainnya, yaitu pengetahuan tradisional menenun yang disebut tani tenane. Gambar peledang, paus, dan pari manta menjadi motif umum tenun Lamalera.

Setiap Sabtu pagi, ibu-ibu dari Lamalera naik bus menuju Pasar Barter Wulandoni yang berjarak 9 km. Di sana mereka bertemu orang-orang dari gunung untuk menukarkan hasil laut dengan komoditas pertanian, seperti jagung, singkong, keladi, dan sayur-mayur. Tiga tahun terakhir, Alexander menjadi daya desa di Lamalera A. Ia bertugas menggerakkan warga mengoptimalkan potensi desa untuk mendukung program pemajuan kebudayaan desa dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. “Tradisi berburu paus ibarat akar bagi budaya Lamalera yang mewariskan nilai-nilai luhur, seperti gotong royong, kerja keras, dan peduli terhadap sesama. ”Jadi, ini bukan cuma urusan perut. Kalau tradisi berburu paus yang sudah berjalan ratusan tahun dilarang, budaya-budaya Lamalera pun akan hilang,” katanya. (Yoga)

Pemerintah baru saja menetapkan kenaikan biaya ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. Langkah ini perlu diikuti dengan peningkatan layanan bagi jemaah. Penetapan tersebut diambil dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin (27/11). Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi per anggota jemaah Rp 93,4 juta. Dari jumlah itu, 60 % biaya (Rp 56 juta) dibebankan langsung kepada calon anggota Jemaah, 40 % sisanya (Rp 37,3 juta) ditanggung dana nilai manfaat dari setoran awal.Dengan perhitungan itu, setiap calon jemaah haji yang mendapat giliran berangkat tahun 2024 perlu melunasi sisa biaya haji Rp 31 juta per orang. Sebelumnya, mereka telah memberikan setoran awal sebesar Rp 25 juta saat awal pendaftaran reguler (Kompas, 28/11). Dibandingkan BPIH tahun 2023 sebesar Rp 90,5 juta, BPIH 2024 naik Rp 2,9 juta.

Pada 2023, biaya yang ditanggung jemaah Rp 49,8 juta, sementara tahun 2024 menjadi Rp 56 juta. Selisihnya, Rp 6,2 juta. Kenaikan biaya haji dapat dipahami mengingat berbagai komponen penyelenggaraan ibadah itu memang tinggi. Salah satunya, biaya layanan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang ditangani oleh konsorsium perusahaan di Arab Saudi. Pertimbangan lain, adanya kenaikan kurs dollar dan riyal terhadap rupiah yang berdampak pada harga akomodasi dan konsumsi. Berapa pun kenaikan biaya haji, tentu menambah beban bagi jemaah. Seiring kenaikan biaya, Kemenag dituntut untuk meningkatkan layanan bagi jemaah haji sejak di Tanah Air, selama perjalanan dan beribadah di Tanah Suci, hingga pulang. Semua kebutuhan jemaah hendaknya dipenuhi, mencakup transportasi (pesawat dan darat), pemondokan, konsumsi, pendampingan ibadah, dan kesehatan. (Yoga)

Kontestasi perpolitikan Indonesia membahana di tengah ketidakpastian ekonomi yang terindikasi dari sikap wait and see investor hingga perlambatan pasar modal. Masyarakat berharap presiden selanjutnya akan membawa perbaikan. Kemenkeu memproyeksikan, rangkaian aktivitas pemilu dapat memberikan kontribusi masing-masing 0,2 % dan 0,25 % terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan 2024. Adapun anggaran pemilu yang telah digelontorkan mencapai Rp 11,5 triliun untuk tahun 2023 dan Rp 15,9 triliun untuk 2024. Sementara itu, di tengah ketidakpastian global dan kemelut geopolitik, ekonomi ikut bergejolak. Situasi tersebut terindikasi dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Pasar Modal Indonesia yang fluktuatif lebih dari dua bulan terakhir. IHSG sempat merosot meninggalkan level 7.000 sejak pertengahan September 2023. Hal tersebut diikuti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Setelah sempat menyentuh puncak terlemah di sekitar Rp 16.000 pada awal November, kurs rupiah saat ini terus menguat di posisi terakhir sekitar Rp 15.500, Jumat (24/11).

 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (FEB UI) Teguh Dartanto menjelaskan, pemilu sendiri bisa berdampak negatif pada kinerja perekonomian dari indikator IHSG. Berdasarkan studi yang ia lakukan dengan rekannya di 2014, IHSG akan alami penurunan sejak sebulan sebelum hari pemilu hingga momen perhitungan cepat. Bersamaan dengan itu, ada juga pola konsumsi, uang beredar, dan investasi yang berubah karena aktivitas kampanye, mobilisasi masa, pencetakan dan distribusi surat suara, serta kegiatan pencoblosan. Konsumsi dan uang beredar akan naik di triwulan sebelum dan pada periode terjadinya Pemilu. Sementara itu, seperti investasi di pasar modal, investasi secara makro juga akan mengalami penurunan di triwulan terjadinya pemilu karena investor menunggu hasil dari pemilu. Namun, pemulihan investasi akan berjalan lebih lambat karena baru mengalami kenaikan setahun setelah pemilu. ”Proyeksi saya terkait dampak Pemilu 2024 akan mengikuti pola yang mirip-mirip dengan studi tersebut. Namun, dampaknya akan lebih panjang karena di 2024 berlangsung pemilu serentak, baik legislatif maupun presiden dalam dua putaran, serta pilkada,” tuturnya, Minggu (26/11). (Yoga)

JAKARTA,ID-Stunting menjadi masalah kesehatan amat penting dan mendesak untuk ditangani oleh pemerintah, karena memiliki aspek ganda yakni gangguan kecerdasan anak bangsa, karena itu memang perlu amat dapat perhatian. Target yang sudah dicanangkan harus diupayakan maksimal agar setidaknya mendekati dicapai, walau terdapat tiga tantangan besar. Menurut pakar kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama, ketiga tantangan tersebut  adalah target persentase  yang cukup berat, yakni menjadi 14% pada tahun 2024. "Dari pengalaman panjang bertahun-tahun selama ini maka angka stunting tidak bisa terkendali. Lessen Learned negara lain dalam 1 dekade ini, penurunan stunting kurang dari 1% per tahun. Jadi target semula stunting turun dari 28% ke 19% sudah berat. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melakukan kajian diversifikasi hilirisasi batu bara. tak lagi fokus pada proyek dimetileter (DME) yang merupakan bahan baku LPG, BUMN tambang batu bara itu kini melakukan kajian hilirisasi seperti mono ethyleneglycol (MEG), coal bed methane (CBM), maupun anoda grafit. MEG merupakan bahan baku cat, resin, solven, dan bahan baku polister di industri tekstil.  CBM seperti hal nya gas konvensional  yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Sedangkan anoda grafit  merupakan bentuk hilirisasi  batu bara menjadi anoda baterai kendaraaan listrik. "Hilirisasi inikan semua dalam proses. Hilirisasinya enggak hanya ke DME, kita ada gasifikasi. Kita ada mau ke MEG, kemudian juga ada anoda grafit. nah, ini semua lagi berproses, dilakukan dikajian. Jadi hilirisasi tetap kita jalani  supaya bisa memberikan nilai tambah," kata Arsal ditemui usai rapat dengan pendapat dengan Komisi VII DPR di jakarta Senin (28/11/2023). (Yetede)

Restrukturisasi Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) ke Asuransi Jiwa Indonesia Financial Group (IFG Life) nyatanya masih meninggalkan masalah. Terbaru adalah kembalinya protes keras dari pensiunan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para pensiunan BUMN ini kompak protes atas opsi restrukturisasi program anuitas seumur hidup yang ditawarkan Jiwasraya. Terlanjur memilih salah satu dari opsi restrukturisasi, para pensiunan itu kini meminta agar hal tersebut diubah. Dasar yang menjadi alasan adalah, salah satunya, keputusan yang diambil para pensiunan kala itu dalam keadaan force majeur (keadaan kahar). "Kami harus menerima salah satu opsi dan saat itu dalam keadaan panik dan dalam tekanan," sebut Arif Hartanto, pensiunan Garuda Indonesia kepada KONTAN, Selasa (28/11). Dari opsi yang dipilihnya, lanjut Arif, uang pensiun yang dia terima memang sama seperti sebelum restrukturisasi. Bedanya, uang pensiun hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, tidak lagi seumur hidup seperti dalam aturan Undang-Undang (UU) Dana Pensiun Nomor 11 tahun 1992. Saat program restrukturisasi, Jiwasraya menawarkan tiga opsi penyelesaian kepada para pensiunan BUMN. Salah satu opsi yang cukup kontroversial adalah adanya permintaan agar pemegang polis menambah ( top up ) premi. Nilai top up yang diminta berbeda antara BUMN satu dan lainnya. Bambang Sri Muljadi, Mantan Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia pun angkat suara mengenai permintaan top up premi oleh Jiwasraya untuk membenahi kondisi keuangan mereka. Hal itu, menurut Bambang, tidak sesuai UU dan Peraturan Pemerintah (PP). "Bila pemberi kerja menyerahkan dana manfaat pensiun ke perusahaan asuransi jiwa, tanggungjawab beralih ke asuransi," terang Bambang, Senin (27/11). Maka, Syahrul Tahir Ketua Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir bertanggung jawab. Sayang, upaya Kontan untuk mewawancarai Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo tak berbalas. Dihubungi KONTAN, Hexana Tri Sasongko, Dirut IFG (Holding) minta KONTAN menghubungi Dirut Jiwasraya Angger P. Yuwono. Namun, Angger tak membalas pertanyaan KONTAN.