Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )PENGANGGURAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI PASCAPANDEMI MENINGKAT
BPS pada awal November 2023 melansir tingkat pengangguran
terbuka per Agustus 2023 sebesar 5,32 % atau turun 0,54 % dibandingkan Agustus
2022. Dibandingkan kondisi Februari 2023 pun tingkat pengangguran turun 0,13 %.
Secara nominal, jumlah pengangguran terbuka per Agustus 2023 tercatat 7,86 juta
orang, turun 560.000 orang dibandingkan Agustus tahun 2022. Jika dibandingkan
dengan Februari 2023 juga terjadi penurunan 130.000 orang. Penurunan
pengangguran ini cukup menggembirakan karena menjadi indikator pulihnya perekonomian
setelah didera pandemi Covid-19. Perekonomian yang mulai berputar normal telah
meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Produksi meningkat sehingga SDM
sebagai faktor produksi dibutuhkan lebih banyak. Terjadi peningkatan penyerapan
tenaga kerja. Namun, jumlah pengangguran yang turun disebabkan berkurangnya
tingkat pengangguran di kalangan yang berpendidikan rendah dan menengah.
Sementara tingkat pengangguran di kalangan berpendidikan tinggi justru bertambah.
Tingkat pengangguran pada kelompok yang pendidikan terakhirnya
tamat SD dan SMP turun sekitar masing-masing 1 % dibanding setahun yang lalu.
Penurunan pada kelompok yang pendidikan terakhirnya SMA angkanya lebih rendah,
yaitu 0,4 %. Sementara pada kelompok pendidikan diploma, pengangguran meningkat
0,2 % dan pada kelompok pendidikan terakhirnya sarjana universitas meningkat
0,38 %. Hal ini menunjukkan lapangan kerja yang tersedia lebih banyak yang
diisi oleh kalangan yang berpendidikan rendah, bagi lulusan SMA ke bawah. Hal ini
bisa diartikan kualifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja memang bukan untuk
kalangan yang berpendidikan diploma ke atas. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada triwulan ketiga 2023 (4,94 %) harus diwaspadai akan semakin menurunkan
permintaan akan tenaga kerja. Terutama bagi kalangan terdidik yang umumnya
mengharapkan upah atau gaji yang lebih tinggi. Berkurangnya permintaan akan tenaga
kerja itu diperparah oleh kondisi meningkatnya biaya produksi yang memberatkan
perusahaan atau disrupsi teknologi yang menyebabkan bisnis proses menjadi lebih
terdigitalisasi. (Yoga)
Kala UMP Masih Sebatas Formalitas, Tak Dinikmati Buruh NTT
Setiap tahun, NTT menaikkan upah minimum provinsi (UMP),
bahkan lebih tinggi ketimbang UMP daerah lain, seperti DI Yogyakarta, Jateng,
dan Jatim. Namun realitasnya, keputusan UMP NTT itu masih sebatas formalitas
dan tidak dinikmati sebagian besar buruh. Marince Nope (24) bekerja di
supermarket di Kupang, NTT, Sabtu (25/11/2023) sejak 3 tahun 7 bulan lalu,
dengan upah Rp 1,3 juta per bulan, jauh di bawah UMP NTT 2023, yakni Rp
2.123.994 per bulan. Lulusan SMA ini mengaku tidak mengerti apa itu UMP,
apalagi detail besarannya. Rekan kerjanya sebagian besar juga tidak tahu
tentang UMP, apalagi membahasnya. ”Yang penting dapat kerja. Banyak pencari
kerja setiap hari memasukkan lamaran ke sini. Masuk di sini saja harus pakai
sistem keluarga atau kenalan. Beta masuk di sini atas bantuan teman yang kakaknya
manajer di sini,” kata Marince.
Saat diberi tahu UMP NTT 2023 senilai Rp 2.123.994 per bulan,
ia terkejut. Apalagi saat mengetahui bahwa UMP merupakan upah dasar dan wajib
dipenuhi pengusaha. Saat mengumumkan UMP NTT tahun 2024, Kamis (23/11), Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah NTT Bernadetha Usboko
menyatakan, besaran UMP itu mempertimbangkan masukan dari pihak pengusaha maupun
pekerja. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) NTT Stanislaus Tefa mengatakan, UMP merupakan upah dasar atau
upah paling rendah bagi pekerja yang baru bekerja di bawah satu tahun. Meski
setiap tahun UMP di NTT meningkat, di lapangan nyaris tidak pernah terealisasi.
”Nilai UMP itu hanya menghiasi administrasi belaka. UMP NTT boleh jadi tinggi, tetapi
tingkat kemiskinannya nomor tiga nasional,” katanya. (Yoga)
Emiten Mengalap Berkah dari IKN
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergulir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan per 1 November 2023 progres pembangunan fisik IKN telah mencapai 22,1%.
Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Daniel A. Widjaja menilai, sejumlah emiten akan diuntungkan dari berlanjutnya proyek IKN Nusantara ini. Salah satunya sektor semen, karena akan ada kenaikan permintaan semen untuk keperluan pembangunan.
PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) telah menyuplai 71% dari total kebutuhan semen di IKN. Sebagai BUMN, posisi SMGR lebih diuntungkan. "Sehingga diprioritaskan dibanding swasta, kata Daniel kepada KONTAN, kemarin.
Selain sektor semen, pembangunan IKN juga akan menjadi katalis bagi sektor konstruksi. Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia, Andrey Wijaya mengatakan, pencapaian kontrak baru dari IKN akan berdampak positif bagi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT), keduanya mempunyai permasalahan
leverage
. Sehingga, memenangkan kontrak baru akan meningkatkan arus kas WIKA dan WSKT.
Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya bilang, proyek-proyek di IKN garapan WIKA masih berlangsung dengan baik di tengah upaya penyehatan keuangan WIKA.
Emiten properti juga banyak yang terlibat di proyek IKN. Namun, RHB Sekuritas menilai, dampak IKN terhadap sektor properti masih netral.
PESTA PORA BELANJA KAMPANYE
Riuh rendah kampanye yang merupakan bagian dari tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mulai berlangsung pada Selasa besok hingga 10 Februari 2024.Puluhan triliun anggaran negara yang dialokasikan untuk menyukseskan Pemilu 2024 siap digelontorkan untuk memastikan pesta demokrasi tersebut berjalan dengan lancar.Selain momentum menawarkan berbagai program dan gagasan, kampanye pemilu mengantarkan tambahan belanja dari partai politik, calon anggota legislatif, hingga calon presiden dan calon wakilpresiden, masukke kantong usaha milik masyarakatdan memutar roda ekonomi.
KAMPANYE PEMILU 2024 : PANEN RAYA BELANJA RUMAH TANGGA
Mulai besok, Selasa (28/11) hingga 10 Februari 2024, tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 memasuki fase kampanye. Masa-masa ketika beragam ajakan untuk memilih melalui berbagai media seperti baliho, poster, hingga bagi-bagi kaus demi melenggang meraih ke kursi kuasa.
Widhi Maulana, pengelola Smula Printing yang beroperasi di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sudah menanti proyek-proyek terkait dengan pemilu. Aktivitas pemilu dengan segala pernak-perniknya dapat memengaruhi omzet bisnisnya.“Sudah puluhan juta masuk dari order atribut terkait printing digital maupun offset, seperti amplop, flyer, brosur, stiker, banner, dan surat suara. Kebanyakan dari calon legislatif [caleg],” ujarnya kepada Bisnis. Menurut Widhi, order pemilu kali ini terbilang lebih ramai ketimbang sebelumnya, karena efek pemilu serentak. Namun, dampak nyata dari sisi order baru mulai dia rasakan seminggu belakangan.
Bukan hanya di kota besar, Rian Andriana selaku pegiat kaus sablon Saung Print di perdesaan Majalengka, Jawa Barat, pun antusias dengan perhelatan pesta demokrasi, karena turut mengusung konsep bagi-bagi rezeki.
Pengalaman memutar uang untuk belanja kampanye pernah pula diceritakan oleh Johan Budi Sapto Pribowo yang memulai karier di parlemen pada Pemilu 2019. Mantan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi itu terpilih sebagai Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Satu faktor yang membuat ongkos kampanye terlihat mahal yakni dari sisi pengeluaran untuk membuat alat peraga kampanye (APK) seperti kaus, baliho, banner, spanduk, dan lain sebagainya. Belum lagi, biaya untuk membayar saksi saat penghitungan suara, juga menjadi tanggungan caleg.
Pengeluaran oleh caleg dan partai politik (parpol) selama masa kampanye pemilu memberikan efek bagi ekonomi masyarakat. Berbagai aktivitas usaha yang terkait dengan kampanye politik, roda ekonominya bergerak kencang.Aktivitas itu terekam dalam Neraca Lembaga Nonprofi t yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Klasifi kasi LNPRT mencakup perumahan, kesehatan, rekreasi dan kebudayaan, pendidikan, jaminan sosial, keagamaan, partai politik, organisasi buruh, dan organisasi profesi, lingkungan hidup hingga jasa.
Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, aktivitas pemilu berdampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB).Dia menuturkan pelaksanaan pesta demokrasi cukup positif untuk perekonomian Indonesia, setidaknya untuk beberapa sektor seperti konveksi, percetakan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, jasa hiburan, dan kampanye dengan berbagai panggung rakyat dan lain-lainnya.
Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman menyatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilu senilai Rp11,52 triliun pada 2023 dan Rp15,87 triliun pada 2024. Besarnya anggaran itu diharapkan mampu mengalir sampai ke daerah, sehingga akan ikut mendorong daya beli masyarakat.“Selain itu, infl asi diproyeksi terkendali, sehingga daya beli akan bagus. Terlihat, konsumsi masyarakat di kuartal III/2023 kemarin masing tinggi, tumbuh 5,1%, padahal pertumbuhan ekonominya 4,94%. Jadi kalau dari sisi domestik, ekonomi masih sangat kuat,” katanya kepada Bisnis.
Dalam perkembangan lain, Bank Indonesia memastikan pasokan uang tunai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan, termasuk untuk kebutuhan Natal, Tahun Baru, dan Ramadan hingga Idulfi tri yang berdekatan waktunya dengan pelaksanaan pemilu.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono mengatakan bahwa BI telah melakukan distribusi atau front loading uang layak edar, termasuk uang baru untuk 5 bulan ke depan.Langkah tersebut turut mempertimbangkan periode jelang Pemilu 2024.
PEMILU 2024 : EKONOMI ‘MENARI’ DI HAJATAN DEMOKRASI
Dua hajatan politik bakal dirayakan oleh masyarakat pada 2024. Paling dekat tentu saja Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah pada kuartal III/2024.
Jelang mengakhiri sambutan dalam ajang Bisnis Indonesia Business Challenges (BIBC) 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang telah diatur, sepatutnya tidak menganggu agenda pembangunan nasional.“Indonesia adalah negara demokrasi, di mana mekanisme pemilihan umum itu tidak boleh menggangu agenda pembangunan. Jadi meskipun disebut tahun politik, tapi kita banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu diperkuat, sementara APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] akan terus menjadi tools atau instrumen yang menjaga ekonomi dan masyarakat kita,” ujar Sri Mulyani, Kamis (23/11).
Pemerintah, katanya berupaya menyelesaikan pembangunan fondasi menuju cita-cita menjadi high income countryatau negara maju. Selain itu, komitmen untuk terus membangun nilai tambah sektor industri atau manufaktur, memperbaiki iklim investasi melalui regulasi dan kebijakan yang lebih sederhana.
Dari sisi domestik, dia menekankan bahwa ekonomi dalam negeri masih resilien dengan tingkat konsumsi yang tinggi, seperti listrik dan semen yang menunjukkan adanya pertumbuhan.
Secara spasial, seluruh wilayah masih tumbuh kuat, tertinggi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik pada kuartal terakhir tahun ini. Hal itu tecermin dari beberapa indikator dini seperti keyakinan konsumen, ekspektasi penghasilan, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur.
Dalam perkembangan lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan akan terus mengawasi kinerja para menteri pada tahun politik, khususnya yang terlibat kegiatan politik praktis. Apalagi, Wapres menilai menjelang Pemilu 2024, terdapat sejumlah tokoh yang melayangkan pernyataan untuk mendukung sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), termasuk para menteri yang berasal dari partai politik.
“Kalau bisa memosisikan diri dengan tepat, kapan dia harus mendukung calonnya, kapan dia bekerja. Kan ada aturan-aturannya, lalu aturan itu ditepati, bisa juga tidak terganggu [kinerjanya]. Jadi tergantung, menteri ini nanti melakukan, menggunakan kesempatannya yang ada [atau tidak],” ujarnya.Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Joko Widodo terus melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya.
Potensi Bisnis Pusat Data Indonesia US$ 47 Miliar
Upah Buruh: Beban atau Investasi Sosial
Wapres: Netralitas Jangan Hanya Slogan
Imbauan untuk menjaga netralitas tak hanya berlaku bagi
penyelenggara pemilu di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ini karena
pemilu harus berjalan secara jujur, adil, dan bersih. Wapres Ma’rufAmin meminta
semua petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN benar-benar menjaga
netralitas pada Pemilu 2024. Jangan sampai pemilu berjalan, tetapi ada pesanan
dan tekanan terhadap PPLN, baik dari peserta maupun penyelenggara pemilu. ”Saya
minta pemilu benar-benar dapat dijalankan secara bersih serta jurdil, jujur dan
adil. Netralitas betul, ya. Jangan hanya slogan, tetapi dijalankan,” kata
Wapres Amin menjawab pertanyaan seusai makan siang bersama dengan Dubes RI untuk Slowakia Pribadi Sutiono di
kantor KBRI, Bratislava, Slowakia, Sabtu (25/11) siang waktu setempat atau
malam di Jakarta.
Menurut Pribadi, PPLN Slowakia sudah siap menyelenggarakan
pemungutan suara yang dimulai pada 10 Februari 2024. Pemungutan suara digelar
lewat pencoblosan langsung di tempat pemungutan suara ataupun melalui surat
pemilih an yang dikirimkan ke pemilih.”Mengapa dimulai sejak 10 Februari adalah
agar pada 14 Februari semua hasil pemilu sudah dapat diterima dan dikirim ke
KPU,” ujar Pribadi, seperti dilaporkan oleh wartawan Kompas, SuhartoNo dari Bratislava.
Saat ini tercatat ada 330 orang sebagai pemilih di Bratislava yang sebagian
besar pekerja migran. Pribadi menegaskan akan menyelenggarakan pemilu dengan
bersih dan jurdil seperti yang diharapkan Wapres. (Yoga)
Masa Depan Kami Terbentang di Desa
Pariwisata di Desa Kemiren berdetak kencang. Anak-anak muda
setempat mulai berpikir, tak perlu jauh-jauh bertarung hidup di kota. Lebih
baik hidup tenang di desa, memelihara akar budaya dan memanfaatkan semua
kebaikan alam yang ada, lantas mengemasnya dalam paket-paket wisata. Malam
telah menembus pagi. Seribu-dua ribu orang yang sejak semalam begadang
mengikuti pertunjukan barong sepuh di pelataran Anjungan Wisata Osing, Desa
Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jatim, merangsek mendekati panggung.
Mereka tidak sabar menyaksikan momen puncak pertunjukan: orang-orang kesurupan
”roh macan”. Seiring makin kencangnya tetabuhan gamelan, otot-otot tangan dan
wajah anak muda itu menegang. Sedetik kemudian, ia bergerak liar dan hendak
melompat. Jika tidak dipegangi, ia akan menerkam dan konon menggigit penonton. Semakin
liar gerakan mereka yang kesurupan, semakin senang penonton. ”Ini yang ditunggu
semua orang, momen orang kesurupan macan,” ujar Adi, sopir mobil sewaan yang
mengaku tidak pernah bosan menonton barong sejak ia kecil.
Pertunjukan barong sepuh yang dimainkan kelompok Tresno
Budaya semalam suntuk sejak Sabtu (18/11/2023) malam pukul 20.00-an hingga Minggu
pagi pukul 06.00-an menutup Festival Kemiren ”Raksa Rumyat Bentur” yang berlangsung
sejak 17 November 2023. Panitia yang terdiri atas anak-anak muda Kemiren, yang bergabung
dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kencana, bisa bernapas lega. ”Semua
berjalan lancar dan denes,” ujar Edi Saputro (26), pentolan anak muda di Pokdarwis
Kencana. Denes yang dia maksud berarti sempurna. Untuk memperbesar pasar
wisata, Pokdarwis Kencana membuat paket-paket wisata yang bertumpu pada tradisi
Kemiren. Bagaimanapun budaya merupakan kekuatan dasar Desa Kemiren. ”Jadi,
wisata mesti mengikuti budaya, bukan sebaliknya,” kata Edi. Selain itu, wisata
harus dikerjakan bersama-sama warga sesuai filosofi lung-lungan atau gotong
royong orang Kemiren, serta melibatkan lembaga adat, ujar Ketua Lembaga Adat
Desa Kemiren Suhaimi. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









