Indonesia Tourism Development Corp atau ITDC berupaya mengembangkan kawasan Mandalika di Lombok, NTB, agar tak hanya dikenal karena sirkuit balapnya. Skema besar telah dirancang untuk memopulerkan kawasan ini sehingga tak hanya menarik investor, tetapi juga wisatawan. President Director ITDC atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Ari Respati menilai, kesan yang melekat pada Mandalika adalah sirkuit atau balapan MotoGP. Padahal, proporsi sirkuit hanya 38 hektar dari total kawasan seluas 1.200 hektar. Sebagai upaya memperkenalkan Mandalika dan sekitarnya untuk meyakinkan investor, ITDC telah mengajak sejumlah investor ke beberapa lokasi di kawasan Mandalika.

Pembangunan sejumlah arena olahraga lain untuk memasarkan wisata Mandalika sedang dilakukan ITDC. Salah satunya membangun pacuan kuda bertaraf internasional. Rencananya, pacuan ini akan diluncurkan pada triwulan III-2024. Arena ini murni digarap investor. ITDC, ujar Ari, telah menandatangani kesepakatan dengan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Perusahaan yang menaungi sejumlah hotel berbintang, antara lain Grand Hyatt Jakarta dan Harris Hotel Tuban Bali, ini berinvestasi membangun stadion paddle. ”Kami rasa akan jadi sebuah titik balik bahwa daerah Mandalika itu memang cocok sebagai pusat sport tourism,” ujar Ari di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (23/11). (Yoga)

Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 menciptakan dilema bagi sektor usaha padat karya, seperti industri alas kaki dan tekstil. Kenaikan upah berarti akan menaikkan biaya operasi di tengah penurunan pasar ekspor akibat gempuran barang impor dan perlambatan ekonomi dunia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko, Kamis  (23/11) upah pekerja di industri alas kaki dan sepatu menyumbang 11 % dari total biaya produksi. Apabila kapasitas produksi dapat maksimal, porsi upah pekerja bisa turun menjadi 6-8 % dari keseluruhan biaya produksi. ”Ini memberatkan kami di tengah posisi kami yang sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup,” ujar Eddy.

Menurut dia, kapasitas produksi industri alas kaki dan sepatu saat ini hanya 50-60 % dari kapasitas terpasang. Pelaku industri alas kaki saat ini sedang kesulitan untuk mendapatkan pembeli. Perlambatan ekonomi dunia termasuk di negara-negara mitra dagang, seperti AS dan Eropa, membuat kinerja ekspor industri alas kaki merosot. Mengutip data BPS, nilai ekspor produk alas kaki pada periode Januari-Oktober 2023 merosot 18,86 % secara tahunan. Pada periode Januari-Oktober 2022, nilai ekspor produk alas kaki Indonesia sebesar 6,57 miliar USD. Angka itu merosot menjadi 5,33 miliar USD untuk periode Januari-Oktober 2023. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Nurdin Setiawan menambahkan, setiap kali ada kenaikan upah berarti ada kenaikan biaya tenaga kerja. Kenaikan upah ini turut menaikkan pembayaran iuran jaminan sosial untuk ketenagakerjaan dan kesehatan. (Yoga)

Wajah penegakan hukum Indonesia bertambah muram. Aneka peristiwa yang mencederai hukum terjadi. Terbaru adalah penetapan status tersangka oleh Kepolisian terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Ketua lembaga antirasuah itu menjadi tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ironi yang sangat menyesakkan yang mencederai semangat anti korupsi. Dus, marwah KPK sebagai lembaga antirasuah hancur lebur. Bukan mustahil, kondisi ini bisa mempengaruhi iklim usaha di Indonesia, termasuk berefek ke minat investasi di Indonesia. Oleh karena itu, para pebisnis dan investor minta pemerintah memberikan kepastian hukum atas investasi dan bisnisnya. Apalagi, kasus hukum yang menjerat Firli bukan satu-satunya kasus. Daftarnya kasus yang melibatkan aparat penegak hukum yang terjerat perkara pidana dan etik terbilang panjang. Ini pula yang membuat kinerja penegakan hukum di Indonesia loyo. Sejumlah indikator membuktikan itu. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia anjlok, mengacu data Transparency International Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengindikasikan hal yang sama. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia versi BPS mencatatkan skor 3,92 dari skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan 2022 sebesar 3,93. Nilai indeks mendekati 5 menunjukkan masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sedang nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan masyarakat semakin permisif terhadap korupsi. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, kualitas hukum Indonesia diragukan pasca Firli ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini juga bisa membuat pebisnis dan investor berpikir ulang untuk menanamkan dana di Indonesia. Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta berharap penegakan hukum terus membaik, tanpa pandang bulu. Sebab, penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing Indonesia. "Saat ini Ketua KPK menjadi tersangka. Ini bisa mempengaruhi kepercayaan. Investor butuh kepastian hukum," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin.

Gerakan dan aktivitas politik akan memuncak pada 2024 karena pada tahun tersebut, masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu) dan tahun itu menjadi tahun politik. Rakyat akan memilih partai, anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden. Kegaduhan tampak terlihat di ruang publik saat ini, terjadi pro dan kontra terhadap calon presiden dan wakil presiden, baik di media sosial maupun ruang publik lainnya, akan makin kencang, dengan mengusung kalimat lanjutkan program pemerintah saat ini atau mengusung program perubahan pada masing masing kandidat presiden dan wakil presiden. Situasi politik yang kian memanas ini tidak sejalan dengan iklim investasi 2024.Tahun politik akan menjadi jalan yang sunyi bagi para investor karena mereka akan menunggu siapa yang akan mengambil tongkat kekuasaan dan pemerintahan baru akan melakukan kebijakan apa dalam bidang ekonomi yang berdampak buat investasi mereka di Indonesia. Adapun, menurut Black Law Dictionary, insentif pajak merupakan sebuah penawaran dari pemerintah melalui manfaat pajak, dalam suatu aktivitas tertentu, seperti bantuan uang atau harta untuk kegiatan yang bermutu. Saat ini insentif perpajakan tersebut tecermin dari perkiraan belanja pajak pada 2024 yang diperkirakan mencapai Rp374,5 triliun, tertinggi sejak 2019. Stimulus perpajakan pada 2024 akan diwujudkan dalam bentuk tax holiday, tax allowance, super tax deduction, dan fasilitas pajak penghasilan badan. Dalam dunia usaha, tahun politik ini diprediksi akan berdampak buruk bagi perekonomian.

Selama beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia terus tumbuh berkat kebijakan ekonomi pemerintah yang komprehensif, termasuk insentif perpajakan. Peningkatan perekonomian melalui insentif pajak sebenarnya didukung oleh teori insentif pajak yang dikembangkan oleh Profesor Gunadi dari Universitas Indonesia. Dalam bukunya, Comprehensive Guide to Income Taxes, ia menjelaskan bahwa insentif pajak menghasilkan beban pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lain di kawasan. Oleh karena itu, stimulus pajak berdampak meningkatkan produksi pada sektor bisnis, memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal, dan pada akhirnya meningkatkan produk domestik bruto dan kesejahteraan nasional. Secara tidak langsung, insentif pajak akan mendukung perekonomian masyarakat kecil, meskipun kelompok sasaran utamanya adalah investor. Beberapa pakar ekonomi makro memperkirakan pemilu 2024 akan menyebabkan perlambatan ekonomi sebesar 0,27% terhadap produk domestik bruto (PDB). Perlambatan perekonomian ini akan berdampak pada kondisi rakyat kecil. Pemerintah mengantisipasi dampak yang akan dihadapi masyarakat pada tahun politik, misalnya terhadap program perlindungan sosial berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 yang akan meningkat sebesar Rp14,89 triliun dibandingkan dengan 2023. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kebutuhan penyaluran bantuan sosial, antara lain program keluarga harapan, bantuan gizi dasar, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan.

Ceruk pasar bisnis perhotelan di Bali diyakini masih terbuka. Pelaku usaha perhotelan pun membidik segmen konsumen dan wilayah tertentu untuk menggarap peluang tersebut. PT Metropolitan Golden Management (MGM) misalnya membuka Hotel Horison Kuta di Kuta, Kabupaten Badung, sejak Juli 2023, untuk membidik wisatawan lokal dengan anggaran terbatas (low budget). General Manager Hotel Horison, Kukuh Mulianto menjelaskan pembukaan hotel bintang 3 itu untuk memberikan pilihan alternatif bagi wisatawan domestik. “Pangsa pasar kami memang wisatawan lokal,” jelas Mulianto, Kamis (23/11).Menurutnya, segmen hotel bintang 3 di Kuta terbilang potensial lantaran tingkat hunian atau okupansi berada di kisaran 50%. Mulianto optimistis okupansi hotel di Kuta akan meningkat pada 2024 seiring dengan pulihnya aktivitas masyarakat dan peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Bali per September 2023 mencapai 59,25%. Realisasi itu naik 12,80% dari September 2022, tetapi turun 1,39% dari Agustus 2023.Pada periode itu, TPK hotel bintang 5 paling tinggi yakni 63,41%. Hotel bintang 1 dan 4 menyusul, masing-masing 63,05% dan 62,27%, sedangkan hotel bintang 3 dan 4 tercatat hanya 51,78% dan 44,14%.Tingginya okupansi hotel bintang 4 di Bali tampak dari kinerja Hotel Truntum Kuta. Hotel milik PT Hotel Indonesia Group (HIG) itu bahkan mencatatkan okupansi hingga 92% pada September 2023. “Bali sebagai region dengan okupansi tertinggi pada triwulan ke III dengan rata-rata okupansi hotel jaringan HIG mencapai 80 persen,” ujar Plt VP Corporate Secretary HIG Adianta Apriadi dalam siaran pers beberapa waktu lalu. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karangasem, I Wayan Kariasa sebelumnya menjelaskan okupansi hotel di wilayahnya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI-7-Day Reserve Repo rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25% dan suku bunga Lending facility 6,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 November 2023. Kebijakan tersebut dinilai tepat dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. "Apa yang dilakukan oleh BI ini sudah sesuai dengan ekspektasi para analis  yang menganggap bahwa saat ini BI tidak diperlukan lagi untuk menaikkan suku bunga  karena kondisi ekonomi yang cukup stabil di dalam negeri, walaupun di luar negeri terjadi gejolak geopolitik," kata pengamat Ekonomi yang juga Direktur Laba Forexindo  Berjangka Ibrahim Assuaibi kepada Investor Daily. Menurut dia, walaupun di luar terjadi gejolak geopolitik, neraca perdagangan Indonesia masih cukup bagus. Demikian pula dengan cadangan devisa yang dinilainya masih cukup mumpuni. (Yetede)

Sedikitnya 2,5 juta orang sedang kesulitan mengembalikan dana pinjaman daring. Dari jumlah ini, lebih dari separuhnya, yaitu 57 %, merupakan anak muda dengan rentang usia kurang dari 35 tahun. Penerima pinjaman daring atau pinjaman online alias pinjol selama dua tahun terakhir didominasi kelompok usia kurang dari 35 tahun. Mereka menggunakan dana pinjaman untuk hal konsumtif. Meski bergaji rendah, sifat konsumtif generasi muda menjadikan mereka sasaran utama penyaluran pinjaman. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, terdapat peningkatan 5,3 % jumlah nasabah pinjaman daring dengan pembayaran tidak lancar dan macet di atas 30 hari pada kelompok usia 17-34 tahun ini. Pada Januari-Agustus 2021, rata-rata persentase jumlah nasabah pinjaman daring tidak lancar dan macet di rentang usia tersebut 8,1 %. Dalam periode yang sama pada 2023, angkanyanaikmenjadi 13,4 %. Dengan kata lain, tahun ini rata-rata ada 1,5 juta nasabah berusia di bawah 35 tahun dengan pembayaran tidak lancer dan macet. Angka itu setara 57 % dari total 2,6 juta nasabah pinjaman daring dengan pembayaran tak lancar dan macet.

Analisis menggunakan data statistik bulanan OJK. Setelah di- kombinasikan dengan data mikro Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) dari BPS per Februari 2022, diperoleh hasil bahwa besaran pinjaman daring nasabah melebihi gajinya. Pada 2022, rata-rata penghasilan penduduk bekerja Rp 2,17 juta per bulan. Sementara itu, nilai rata-rata pinjaman daring per orang Rp 2,31 juta atau 106 %, lebih besar dari rata-rata penghasilan. Kelompok usia muda dan pekerja awal yang berusia 17 hingga 34 tahun menduduki peringkat teratas dalam hal perbandingan pinjaman dan penghasilan yang tidak seimbang ini. Mereka menerima pinjaman Rp 2,44 juta atau lebih besar 121 % dari gaji yang hanya Rp 2,02 juta per bulan. Pinjaman konsumtif diberikan dengan tenor pendek, misalnya kurang dari 30 hari, dengan bunga 0,4 % per hari. Peringkat kedua ditempati kelompok usia pensiun ke atas (lebih dari 54 tahun) dengan dana pinjaman lebih besar 112 % dibandingkan penghasilannya. Meski demikian, persentase jumlah nasabah pinjaman daring tidak lancar di atas 30 hari pada kelompok usia ini trennya menurun. Pada Januari hingga Agustus 2023, hanya 2,2 % atau menurun 5,3 % dibandingkan pada 2021. (Yoga)

Kehadiran perusahaan teknologi finansial atau tekfin tergolong paling akhir dibandingkan dengan lembaga pendanaan konvensional lain. Sebagai pendatang baru, tekfin pun tampak jorjoran mempromosikan diri agar produknya dikenal masyarakat luas. Analisis Kompas menemukan, ada peningkatan belanja iklan dan pemasaran sejak perusahaan tekfin menawarkan pinjaman online (pinjol) di Indonesia awal 2016. Merujuk data OJK, porsi alokasi dana untuk iklan dan pemasaran dibandingkan dengan total biaya operasional perusahaan tekfin bahkan menunjukkan tren terus meningkat. Selama periode Januari-Agustus 2023, rata-rata porsi dana iklan dan pemasaran dari 101 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK mencapai 34,7 %, dengan nilai sedikitnya Rp 1,3 triliun atau Rp 13,2 miliar per perusahaan, meningkat 6 % dibandingkan periode yang sama pada 2022 yang masih 28,7 % atau Rp 8,6 miliar per perusahaan.

Besarnya porsi anggaran iklan dan pemasaran ini terbukti mampu mendongkrak popularitas pinjaman daring di masyarakat. Hal ini tecermin pada meningkatnya popularitas istilah ”pinjol”, seperti terekam oleh Google Trends sejak Januari 2022 hingga Agustus 2023. Nilai korelasi antara peningkatan anggaran iklan dan popularitas istilah pinjol mencapai 0,92 dari batas korelasi terendah 0 dan paling tinggi 1. Dengan kata lain, pertumbuhan anggaran pemasaran naik beriringan dengan popularitas pinjol di masyarakat dan berbuah pada meroketnya laba. Data statistik OJK menyebutkan, laba komprehensif seluruh penyelenggara tekfin pendanaan pada Januari 2023 sebesar Rp 50,5 miliar. Dalam waktu delapan bulan atau pada Agustus 2023, nilainya telah menjadi Rp 521,3 miliar. Nilai peningkatan ini lebih dari 10 kali lipat dari keuntungan awal. (Yoga)

Setidaknya 30 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada Selasa (21/11) dengan kenaikan 1,2 % hingga 7,5 %. Penetapan UMP itu mengacu pada PP No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP ini, formula penghitungan  UMP ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang meliputi  tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata/median upah, dan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Kalangan dunia usaha umumnya menerima besaran kenaikan ini. Sebaliknya, buruh menolak karena kenaikan UMP yang ditetapkan lebih rendah daripada tuntutan mereka yang 15 %. Aksi protes buruh terjadi di sejumlah wilayah. Beberapa serikat buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa lebih besar untuk mendesak agar tuntutan dipenuhi.

Tarik-menarik kepentingan antara buruh, dunia usaha, dan pemerintah selalu terjadi dalam penetapan upsh minimum (UM), setiap tahun. Kita perlu menjaga, jangan sampai momentum aksi buruh dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit, dan akhirnya memicu situasi tak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian secara keseluruhan serta keberlanjutan perluasan lapangan kerja. Kenaikan UM harus diletakkan pada konteks situasi riil yang dihadapi, tanpa meninggalkan hakikat UM sebagai instrumen jaring pengaman yang melindungi buruh dari eksploitasi. UM yang ideal tentu menjamin buruh hidup layak, tetapi tak mengancam kelangsungan dunia usaha dan memungkinkan perekonomian tumbuh sehat. Dengan demikian, dapat tercipta lapangan kerja bagi 7,86 juta orang yang masih menganggur dan 2,2 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahun. (Yoga)