GAZA – Faried Thalib terus menggenggam dan kerap melihat layar telepon selulernya. Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia ini hingga Senin malam, 20 November 2023, menanti kabar dari sejumlah koleganya perihal kondisi ketiga relawan yang berada Kota Beit Lahiya, Jalur Gaza utara, Palestina. Agresi yang dilancarkan pasukan Israel atau Israel Defense Forces (IDF) sejak Ahad, 19 November, hingga Senin kemarin di sekitar area Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Kota Beit Lahiya membuat perasaannya tak karuan. “Kami belum mendapat kabar dari tiga relawan di sana,” ujar Faried kepada Tempo, kemarin.

Ketiga relawan yang dimaksudkan Faried adalah Fikri Rofiul Haq, Reza Aldilla Kurniawan, dan Farid Zanzabil. Ketiga pemuda relawan MER-C Indonesia itu, Faried mengatakan, memutuskan tetap tinggal di Jalur Gaza untuk membantu pelayanan di rumah sakit yang dibangun dari bantuan rakyat Indonesia tersebut. Menurut Faried, MER-C Indonesia memang sempat kehilangan kontak dengan ketiganya. Namun, pada Kamis lalu, seorang jurnalis mengabarkan bahwa kondisi ketiga relawan itu baik-baik saja di basement gedung RSI. “Tapi, sampai RSI kembali diserang, kami belum mendapat kabar lagi dari kolega kami di sana perihal kondisi mereka,” ujar Faried.

Tel Aviv melancarkan agresi militernya ke Palestina sejak 7 Oktober lalu. Eskalasi serangan terus meningkat. Pada Rabu lalu, IDF melancarkan serangannya ke Rumah Sakit Al-Shifa, rumah sakit terbesar di Jalur Gaza. Militer Israel menggeledah kamar dan ruang-ruang bawah tanah untuk mencari serta menyisir keberadaan milisi Hamas setelah menuding rumah sakit itu menjadi markas komando milisi Hamas.

Tank Israel Kepung Rumah Sakit
Meski dikecam sejumlah negara dan lembaga internasional karena menyerang kawasan rumah sakit, pasukan Israel tidak mengendurkan agresinya. Sejak Ahad lalu, batalion kavaleri IDF dengan tank lapis baja mengepung kawasan RSI di Jalur Gaza utara. Serangan terus berlanjut hingga Senin, keesokan harinya. “Artileri Zionis menyasar lantai 3 gedung RSI,” kata Site Manager Pembangunan RSI Gaza, Nur Ikhwan Abadi. Akibat serangan tersebut, 12 orang dinyatakan meninggal, sementara 700 orang lainnya mengalami luka-luka. (Yetede)

Hari ini menjadi batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan mengamanatkan, penetapan UMP diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan atau hari ini. Hingga berita ini naik cetak pukul 23.00 WIB (20/11), baru beberapa provinsi yang menetapkan besaran UMP dengan kenaikan berkisar 2%-3%. DKI Jakarta yang menjadi barometer nasional dalam penetapan UMP belum mengeluarkan besarannya. Sejauh ini baru beredar usulan terkait kenaikan UMP DKI Jakarta. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur Pengusaha Nurjaman menyatakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) merekomendasikan kenaikan upah 2024 berdasarkan PP 51/2023. Bila usulan ini dikabulkan, UMP Jakarta akan naik Rp 141.202, atau naik 2,88% dari UMP 2023 yang sebesar Rp 4.901.798. Bagi Apindo, usulan ideal di tengah kondisi bisnis yang tak bersahabat bagi pengusaha. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyebut, saat ini, kondisi dunia usaha dalam tekanan, terutama industri padat karya yang berorientasi ekspor. Saat ini, tengah terjadi pelemahan permintaan pasar global akibat perlambatan ekonomi dan situasi geopolitik yang dipenuhi konflik. Dianggap terlalu rendah, usulan kenaikan upah dari pengusaha ini memancing reaksi buruh. Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja Dedi Hartono menegaskan, telah mengusulkan penetapan alpha dalam formula penetapan UMP 2024 sebesar 8,15%. Ketua Hippindo, Budihardjo Iduansjah mengatakan, anggota Hippindo mengikuti usulan Apindo dan Kadin terkait kenaikan UMP 2024. Menurutnya, bisnis ritel paska pandemi belum pulih 100%, sehingga sulit memenuhi tuntutan buruh dengan kenaikan upah 15%.  Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja juga mempercayakan pembahasan upah termasuk untuk peritel dan penyewa kepada Apindo dan Kadin.

Gegap gempita pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikumandangkan pemerintah hingga ke penjuru dunia. Tujuannya, menarik pemodal yang amat dibutuhkan untuk memenuhi pembangunan pusat pemerintahan baru. Namun, pemerintah rupanya masih harus bekerja keras untuk menggaet lebih banyak investor, termasuk asing. Apalagi hingga kini, investasi asing murni yang masuk ke Nusantara masih nihil. Padahal masuknya investor asing dianggap penting lantaran digadang-gadang membawa dana jumbo. Kehadiran investor asing yang lebih banyak juga dapat mencerminkan kuatnya daya tarik investasi dalam negeri. Tak ayal, realisasi investasi di IKN pun tergolong mini, yakni Rp35 triliun per November 2023, dan ditargetkan Rp45 triliun pada pengujung tahun. Padahal, total kebutuhan dana pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun. Faktanya, dari jumlah tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berkontribusi 20% atau Rp93,2 triliun. Artinya, dengan asumsi realisasi senilai Rp45 triliun, Otorita IKN (OIKN) masih harus berburu modal Rp327 triliun. Sumber Bisnis di institusi yang bertugas menarik modal mengatakan, ada dua kendala yang melandasi ragunya pemodal asing di Nusantara. Pertama, tidak adanya garansi imbal hasil dari modal yang ditanamkan. Kedua, pembagian porsi modal yang kurang imbang antara investor asing dan mitra domestik. "Mereka selalu minta jaminan," kata sumber Bisnis, Senin (20/11). Kisah sedih di Nusantara ini mengulang cerita serupa tahun lalu, ketika ada dua konsorsium asing yang batal investasi di Nusantara. Salah satunya SoftBank Group Corp. yang menunda penanaman modal senilai US$40 miliar, lantaran adanya ketidakse­pakatan soal kompensasi berupa konsesi lahan di kawasan tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo, saat memberikan keterangan pers kemarin, Senin (20/11), menyadari betul tingginya urgensi pemodal asing dalam pembangunan megaproyek itu. Kepala Negara menambahkan, saat ini pemerintah memang memprioritaskan investor domestik untuk membantu meringankan beban fiskal negara dalam membangun megaproyek itu. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan investasi asing yang masuk menghadapi kendala ketika proses pengajuan berada pada tahap evaluasi. Tenaga Ahli Menteri Investasi Rizal Calvary Marimbo mengatakan proses pembangunan IKN memang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga masuknya investasi asing pun tak bisa cepat. Sementara itu, kalangan ekonom memandang mundurnya investor asing dari proyek Nusantara merupakan hal yang cukup wajar, karena infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya tuntas. Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan investasi di sebuah kota baru bersifat jangka panjang, sehingga keuntungan baru dikantongi investor pada beberapa tahun setelah beroperasinya pusat pemerintahan baru.

Sejak 1980, hanya pernah terjadi tiga kali El Nino kuat yang sering juga disebut dengan super El Nino atau El Nino ekstrem secara ilmiah (Santoso et al., 2017; Cai et al., 2020). Oleh prakirawan cuaca di Amerika Serikat, untuk memudahkan pemahaman publik, El Nino kuat yang bertahan lama juga diperkenalkan dengan istilah El Nino Godzilla, sosok monster fiktif imajinatif dalam film layar lebar besutan Hollywood. Kata Godzilla sebagai monster yang disematkan untuk menggambarkan karakter El Nino kuat inilah yang saya ubah menjadi Gorila sebagai bahasa yang lebih mudah dipahami oleh publik di Indonesia. Perilaku Godzilla atau Gorila yang secara powerful dapat melipatgandakan kekuatannya kembali setelah melampaui tahapan yang tenang dan dikira telah terjadi pelemahan atau peluruhan inilah salah satu yang menjadi dasar penyebutan istilah Godzilla/Gorila El Nino pada kasus 2015—2016. Istilah Gorila yang sama saja dengan Godzilla ini digunakan untuk publik Indonesia agar lebih mudah memahami karakter El Nino kuat tersebut. Untuk diketahui, data fluktuasi harian El Nino 3.4 selama September—Oktober 2023 yang dikaji oleh BRIN dari berbagai sumber data global telah mencapai 2C. Selain itu, dengan merujuk pada data klimatologis 1961—1990, anomali suhu permukaan laut di Pasifik timur telah pernah mencapai 3,5C dan kini 2,4C (per 5 November 2023), yang menunjukkan terdapat stok panas di laut (heat ocean budget) yang powerful untuk diadveksikan atau ditransfer menuju barat sehingga pemanasan di Samudra Pasifik dapat memanjang dan meluas. Berdasarkan riset, setiap kejadian El Nino kuat berimplikasi terhadap perlambatan ekonomi global hingga 5 tahun berikutnya. Peneliti juga telah melakukan proyeksi hingga 2100 terhadap dampak El Nino menggunakan skenario tinggi perubahan iklim dan menunjukkan penurunan ekonomi global US$33 triliun dapat terjadi dengan mempertimbangkan tahun-tahun terjadinya El Nino. Kajian lain bahkan mengkuantifikasi perlambatan dapat mencapai US$84 triliun jika memperhitungkan dampak 5 tahun berikutnya pada setiap kejadian El Nino. Fakta lain dari hasil model proyeksi yang kami jalankan juga menunjukkan bahwa hingga 2030, frekuensi terjadinya El Nino mencapai 2—3 kali sementara La Nina diproyeksikan terjadi sekali. Hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari cara Samudra Pasifik mengalami proses kesetimbangan setelah 2—3 tahun mengalami La Nina yang berkepanjangan. Hal ini juga sekaligus mengonfirmasi fase kering bagi Indonesia yang membutuhkan mitigasi dari berbagai pihak.

Sejumlah proyek, termasuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, telah mampu memompa realisasi investasi di wilayah ini sepanjang periode Januari—September 2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun masih optimistis dapat mencapai target penanaman modal yang telah ditetapkan pada tahun ini. Hal tersebut tergambar dari pencapaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang bertumbuh cukup signifi kan dari sisi jumlah proyek pada periode Januari-September 2023, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun secara nilai, pertumbuhannya hanya naik tipis. Pun demikian dengan penanaman modal asing (PMA). (Lihat infografi k)Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga September baru mencapai Rp49,74 triliun, atau 77,13% dari target sebesar Rp64,5 triliun sepanjang tahun ini.“Insyaallah, tinggal 22,87%, mudah-mudahan tercapai dari target Rp64,5 triliun,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Surya Saputra saat dihubungi Bisnis, Senin (20/11). Realisasi investasi PMDN menempatkan Kaltim di urutan ke-5 di level nasional, setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau. Sementara untuk PMA, Kaltim berada di posisi ke-11 setelah Jawa Barat, Sulawesi tengah, DKI Jakarta, Maluku Utara, Banten, Jawa Timur, Riau, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto mengatakan bahwa realisasi investasi wilayah ini pada kuartal III/2023 mencapai Rp18,78 triliun. Selain itu, sektor pertambangan juga masih mampu memikat para investor dengan realisasi PMDN sebesar Rp4,54 triliun. Adapun, sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan menyerap investasi dari pebisnis nasional sebanyak Rp1,66 triliun. “Dari sisi asal negara, realisasi investasi PMA melibatkan 31 negara, di mana Singapura, China, dan Korea Selatan sebagai tiga negara terbesar,” katanya.Data DPMPTSP Kaltim menunjukkan bahwa investor asal Singapura telah merealisasikan investasinya senilai US$ 126,97 juta atau 37,71% dari total nilai investasi PMA pada kuartal III/2023. Sementara, investor China merealisasikan investasinya senilai US$64,55 juta atau 19,17% pada periode itu. Kinerja positif investasi ini pun menjadi bekal performa produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim yang dipandang masih cukup menjanjikan pada kuartal IV/2023.Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Budi Widihartanto mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada kuartal IV/2023 diperkirakan masih akan tumbuh positif, meskipun menghadapi tantangan dari sektor pertambangan. “Sektor industri pengolahan dan konstruksi menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Kaltim [pada periode ini],” ujarnya. Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah terkait dengan penghiliran dan transisi energi pada 2024.Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan bahwa program-program yang akan dilaksanakan tahun depan merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang telah dirumuskan dalam buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045.

Pemerin-tah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama semua elemen mendeklarasikan Jabar Anteng untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang aman, netral, tenang. Deklarasi Jabar Anteng dilakukan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung pada Sabtu (18/11). Kegiatan ini dihadiri perwakilan seluruh pemerintah kabupaten dan kota, unsur TNI/Polri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), partai politik, serta para tokoh masyarakat. Adapun, kata ‘anteng’ sendiri merupakan akronim dari aman, netral, dan tenang. Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa seluruh peserta yang hadir dalam ajang itu sepakat agar Pemilu 2024, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPD, dan pemilihan kepala daerah harus berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Dia memandang bahwa Deklarasi Jabar Anteng bukan hanya seremonial semata. Ia mendorong agar seluruh stakeholdersdi Jawa Barat bahu-membahu mewujudkan komitmen ini untuk kemaslahatan rakyat. “Kita ingin deklarasi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat dalam menyambut pesta demokrasi 2024 nanti, sehingga seluruh proses Pemilu 2024 berjalan aman dan damai serta meningkatkan kuantitas dan kualitas Pemilu di Indonesia dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya. “Netralitas adalah kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi yang kita cintai. Saya mengajak seluruh elemen, baik itu aparat negara, sipil, maupun militer, di Jawa Barat untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam Pemilu 2024,” kata Bey. “Kami berharap Jabar Anteng terus bergulir dengan terus diterapkan dalam semua kegiatan masyarakat sehingga kita semua tetap bersama-sama, bersatu, dan aman sampai selamanya,” ujarnya.

Penetapan upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bakal diketok pada November ini. Dua kepentingan saling berseberangan. Kalangan pekerja berharap kenaikan upah yang akan berlaku pada 2024 hingga digit ganda. Satu sisi, pengusaha mewanti-wanti agar kepala daerah membuat langkah bijak soal upah ini. Pebisnis menginginkan keputusan mengenai upah minimum tidak membebani dunia usaha dan mengganggu iklim investasi.

Sejak beberapa waktu terakhir, unsur pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, dan akademisi yang bergabung dalam Dewan Pengupahan bertemu. Mereka membahas mengenai usulan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP maupun upah minimum kabupaten/kota yang mesti diketok pada bulan ini. Aulia Hakim memimpin aksi sejak Oktober lalu. Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah itu lantang menyuarakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan peningkatan kesejahteraan kaum pekerja dan buruh. Bersama para serikat buruh lainnya di Jawa Tengah, Aulia menuntut agar UMP untuk periode 2024 naik minimal 15%. Usulan itu yang harapannya didengar oleh Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana. “Dengan kenaikan minimal 15% upah 2024, buruh Jawa Tengah bisa sedikit bertahan hidup di kondisi harga-harga yang melambung tinggi. Dan yang terakhir, masa jabatan 1,5 tahun Pj. Gubernur Jawa Tengah akan selalu diingat oleh buruh,” kata Aulia lantang. Besaran kenaikan UMP minimal 15% seolah menjadi harga mati dari kalangan serikat pekerja. Suaranya hampir sama di setiap daerah, baik itu di Jateng, Jawa Barat, maupun Jawa Timur, wilayah yang menjadi kantong besar pekerja. Penetapan UMP bakal memantik dinamika yang bisa memanaskan suhu ketenagakerjaan di dalam negeri pada bulan ini. Apalagi, formula penetapan upah pada tahun ini mengacu pada regulasi anyar. Sejak 10 November 2023, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Merujuk pada PP itu, penetapan UMP di tingkat provinsi mesti sudah diputuskan paling lambat 21 November. 

Adapun upah minimum tingkat kabupaten/kota paling lambat diputuskan pada 30 November. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo menyatakan bahwa Dewan Pengupahan telah menyiapkan penetapan kenaikan UMP 2024 yang rencananya diumumkan pada 21 November 2023. “Untuk UMP 2024, kami mengacu pada rumus PP No. 51 Tahun 2023. Jika dihitung berdasarkan rumus itu, kenaikan UMP Jatim sekitar 2%—3% dari UMP 2023,” katanya kepada Bisnis, Jumat (17/11). Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Teppy Wawan Dharmawan, penetapan upah di wilayah itu mengacu pada kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah. Menggunakan hitungan dalam ketentuan anyar itu, katanya kenaikan UMP di Jabar diperkirakan tidak lebih dari 5%. Adapun Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menyatakan penetapan UMP menyesuaikan dengan regulasi baru yang diterbitkan pemerintah pusat. “Ada formula untuk rumus kenaikan upah minimun dan indeks atau alfa yang memiliki rentang 0,1 sampai 0,3,” ujar Bey. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap Dewan Pengupahan benar-benar peka terhadap keadaan di daerah masing-masing dalam menerapkan formula variabel indeks tertentu dalam PP No. 51/2023. “Dengan adanya formula indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, Dewan Pengupahan diharapkan benar-benar peka terhadap keadaan di daerahnya tanpa tendensi untuk kepentingan stakeholder-nya saja,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (17/11). Menurut Ketua Bidang ketenagakerjaan Apindo Bob Azam, semua pihak harus mengakhiri kegaduhan yang selalu muncul bersamaan dengan penetapan UMP maupun UMK untuk menjaga iklim usaha dan investasi tetap kondusif. “Kasihan itu buruh dan pencari kerja kalau tidak ada investasi baru, pekerjaan baru, pekerjaan yang berkualitas. Tiap tahun lebih dari 3 juta orang pencari kerja masuk pasar kerja, belum lagi 20 juta pengangguran yang ada saat ini,” kata Bob. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan rata-rata kenaikan upah nasional pada 2024 di kisaran 3,5%. Angka tersebut dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.