Kala harga cabai melambung tinggi, ada sekelompok warga berdikari menghasilkan cabai sendiri. Usaha ini terus ditularkan kepada warga sekitar sehingga dampaknya diharapkan meluas hingga menekan inflasi. Firdaus Haris, pengelola kebun di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jaktim, memetik cabai rawit yang sudah bisa dipanen, Rabu (22/11), hari itu ia bisa memanen sekitar 700 gram cabai merah. Pria 33 tahun asal Brebes, Jateng ini merasa senang karena cabai yang ia tanam mulai Juli 2023 itu sudah 14 kali panen, dengan hasil 4 kg sampai 6 kg setiap kali panen. Hasil dari kebun cabai itu dijual kepada masyarakat sekitar dengan harga 50 % lebih murah dibandingkan di pasaran. Saat ini harga cabai di pasaran melambung tinggi, antara Rp 100.000 per kg dan Rp 120.000 per kg.  namun, di RPTRA ini, warga bisa mendapatkan cabai dengan harga Rp 60.000 per kg. ”Itulah sebabnya, saat panen tiba, warga sampai mengantre untuk membeli cabai. Apalagi, harga cabai sekarang sedang mahal-mahalnya,” kata Haris.

Di saat warga berkunjung itulah, Haris kerap kali memberikan edukasi kepada warga tentang bagaimana menanam cabai yang benar agar bisa diterapkan di rumah masing-masing. Tidaklah mudah menanam cabai rawit terpedas di kelasnya itu. Butuh perawatan rutin seperti pemupukan dan penyemprotan pestisida setidaknya seminggu sekali. Jika tidak teratur dirawat, tanaman ini rentan terserang hama seperti penyakit keriting dan rontok daun, kutu kebul, dan rentan layu. Kasi Bidang Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pondok Kopi, Asti Sitorus menuturkan, cabai yang ada di RPTRA ini hasil pembagian 1 juta bibit cabai varietas rawita yang dilakukan pada awal 2023. Selain untuk penanaman di tiga RPTRA, pihaknya juga membagikan 1.500 bibit cabai ke seluruh RW se-Kelurahan Pondok Kopi. Dengan penanaman ini, pemerintah berharap banyak warga yang bersemangat untuk menanam cabai di rumah sendiri. Dengan begitu, warga turut berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan. (Yoga)

Perhelatan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Euforianya mulai menyebar ke seluruh pelosok negeri.  Kemeriahan ”hajatan” lima tahunan itu secara tidak langsung turut menggerakkan perekonomian lebih masif dari biasanya. Sebagaimana terjadi pada beberapa periode pemilu sebelumnya, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah pada tahun politik cenderung lebih besar (Kompas.id, 9/11). Perputaran roda ekonomi yang lebih cepat itu seiring dengan semakin banyaknya uang yang beredar saat pemilu. Pada pemilu tahun depan, perputaran uang diperkirakan naik hingga Rp 100 triliun. Proyeksi tersebut berkaca pada tren yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Merujuk data BI, uang yang beredar di masyarakat pada momentum Pemilu 2014 dan 2019 meningkat di kisaran Rp 23 triliun-Rp 52 triliun, yang mengacu pada uang tunai yang dipegang masyarakat, uang elektronik, dan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu (M1).

Masifnya peredaran uang di masyarakat saat pesta demokrasi juga tampak dari lebih tingginya penarikan uang dari lembaga keuangan. BI menyebutnya dengan net outflow uang tunai positif. Artinya, outflow atau penarikan uang tunai lebih besar daripada inflow atau penyetorannya. Pada April 2019, penarikan uang tunai oleh masyarakat mencapai Rp 74,9 triliun, sedangkan besaran penyetoran senilai Rp 51,6 triliun. Tak dapat dimungkiri, pemilu juga turut berperan dalam menggerakkan ekonomi, terutama dalam masa jelang pemilihan. Salah satunya melalui peredaran uang yang masif untuk berbagai keperluan belanja politik demi mendulang popularitas partai ataupun sosok yang berkontestasi. Periode April 2023 hingga 29 Juni 2023, Meta Platform melaporkan, nilai transaksi iklan politik dan pemilu di sejumlah kanal media sosial mencapai Rp 10,9 miliar, yang akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, menyebutkan, pelaksanaan Pemilu 2024 diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,05-0,1 % pada tahun ini (Kompas.id, 1/11). (Yoga)

JAKARTA,ID-Kisruh penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi permasalahan klasik setiap tahun. Oleh karena itu,  pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)agar pekerja memiliki kompetensi dan posisi tawar lebih di perusahaan. Kemampuan pekerja yang meningkat diharapkan berjalan seiring dengan pertumbuhan upah. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan, pemerintah terus menggenjot program peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan pelatihan vokasi. "Jadi sekarang kuncinya bagaimana meningkatkan kenaikan upah. Dengan meningkatkan kualifikasi melalui upgrading, reskilling insyaAllah produktivitas akan meningkat. Sehingga ke depan upah akan naik karena dalam rumus (penetapan upah minimum) ada kontribusi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi," ucap Indah. (Yetede)

Beleid kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar single digit berdampak minim bagi ekonomi dalam negeri. Selain kurang mendorong daya beli masyarakat, tambahan penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21 dari kenaikan upah tahun depan juga tak signifikan. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mencontohkan, UMP DKI Jakarta tahun depan memang naik menjadi sekitar Rp 5,06 juta per bulan dan masuk penghasilan kena pajak (PKP) dengan tarif 5%. Hitungan dia, penghasilan terendah pekerja Jakarta yang kena pajak adalah sebesar Rp 560.000 per bulan atau Rp 6,72 juta per tahun per orang. Dengan tarif pajak sebesar 5%, mereka membayar pajak Rp 336.000 setahun. Sunarsip mengasumsikan ada sekitar 1 juta-1,5 juta pekerja di DKI Jakarta yang penghasilannya mulai kena pajak usai kenaikan UMP tersebut. Hitungan di atas kertas, tambahan PPh dari kenaikan UMP tahun depan sekitar Rp 340 miliar hingga Rp 500 miliar per tahun. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai, kenaikan UMP DKI Jakarta, misalnya, juga tak menambah signifikan basis wajib pajak. Sebab, sebagian di antaranya mulai terkena pajak sejak kenaikan upah tahun ini menjadi Rp 4,9 juta. Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai kenaikan UMP bisa mengerek daya beli masyarakat. Hanya saja, efeknya juga tidak signifikan lantaran belum menghitung faktor inflasi tahun depan. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan UMP memang masih terlalu kecil. Padahal menjaga daya beli pekerja atau buruh adalah kunci agar tahun depan perekonomian Indonesia bisa lebih tahan menghadapi guncangan. Hal ini karena konsumsi rumah tangga masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan pada 2024. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita berpendapat, kenaikan UMP tak membantu pemulihan daya beli. Sebab nilai kenaikannya tak sepadan dengan tekanan daya beli pekerja selama setahun terakhir.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam juga harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ironisnya, bukti empiris yang terjadi di lapangan justru menunjukan perekonomian nasional yang seolah-olah didesain untuk mencapai kemajuan ekonomi tanpa mempertimbangkan prinsip kebersamaan, keberlanjutan lingkungan, serta kemandirian. Misalnya saja, Indonesia kembali berstatus sebagai negara kelas menengah atas (upper-middle-income) pada 2022, setelah sebelumnya turun menjadi negara kelas menengah bawah (lower-middle income) akibat hantaman pandemi Covid-19. Perolehan status ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia menjadi US$4.783, dari yang sebelumnya sebesar US$4.349 pada tahun 2021. Selain itu, tingkat pengangguran pada 2022 masih relatif tinggi, yaitu sebesar 5,86%. Meskipun tingkat pengangguran telah menurun menjadi 5,32% pada awal 2023, tetapi ini masih lebih tinggi dibandingkan 2019 yang hanya sebesar 5,23%. Sektor ketenagakerjaan pun belum mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari proporsi tenaga kerja informal yang makin tinggi dan pertumbuhan upah yang lebih rendah dari inflasi. Dari beberapa indikator di atas, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan perekonomian yang tinggi rupanya tidak disertai dengan penurunan tingkat kesenjangan dan pengangguran. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan prinsip kebersamaan dalam konstitusi Indonesia. Selain indikator sosial ekonomi yang masih belum menunjukkan perbaikan, sisi lingkungan pun masih belum sepenuhnya diperhatikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada data European Commission, emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia pada 2022 meningkat 10% secara tahunan, menjadi 1.240 Mton CO2eq. Angka ini bahkan lebih tinggi dari emisi GRK 2019 yang hanya mencapai 1.160 Mton CO2eq. Di sisi lain, perekonomian nasional juga belum menerapkan prinsip kemandirian. Dalam konteks pangan misalnya, ketergantungan kebutuhan konsumsi gandum Indonesia terhadap impor sangatlah tinggi. Ini dapat dilihat melalui indikator import dependency ratio (IDR) komoditas gandum hingga sebesar 100% pada 2022. Artinya, 100% kebutuhan konsumsi gandum Indonesia dipenuhi melalui impor. Padahal, kebutuhan konsumsi gandum di Indonesia tergolong tinggi. Pada 2022 misalnya, konsumsi gandum mencapai 1/4 dari konsumsi beras. Selain gandum, IDR komoditas gula di Indonesia juga sangat tinggi, yaitu mencapai 82,16% pada tahun 2022. Padahal, kebutuhan konsumsi gula Indonesia pada tahun 2022 juga termasuk tinggi, yaitu mencapai 1/3 dari konsumsi beras.

JAKARTA,ID-PT Jasa Marga Tbk (JSMR) melalui anak usahanya, PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) selaku operator jalan tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) meraih kredit sindikasi dari perbankan sebesar Rp 7,3 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun Tol Probowangi tahap I segmen Gending-Besuki sepanjang 49,68 km. Pinjaman tersebut diperoleh Jasa Marga dari sindikasi bank-bank BUMN (Himbara) yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), kemudian bank daerah  yakni Bank Jatim, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, dan BPD Papua, serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai lembaga penganiayaan infrastruktur. Dalam perjanjian kredit sindikasi ini, BBNI dan BMRI bertindak joint mandated lead arrangers & bookrunner (JMLAB). Sedangkan, bank-bank daerah berperan sebagai anggota sindikasi. Jasa Marga menerima kredit senilai Rp 7,3 triliun dengan tenor 15 tahun, yang akan digunakan untuk membangun Tol Probowangi tahap I, meliputi paket 1 Gending-Kraksaan (12,88 km), paket 2 Kraksaan-Paiton (11,20 km), dan paket 3 Paiton-Besuki (25,60 km). (Yetede)

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 berkisar 1,2 % hingga 7,5 % atau Rp 35.750 sampai Rp 223.280. Kenaikan ini di bawah kenaikan gaji aparatur sipil negara, TNI, dan Polri sebesar 8 %. Batas maksimal penetapan UMP 2024 melalui SK Gubernur adalah 21 November pukul 23.59 WIB. Pemeprov mengirimkan kopi SK Gubernur kepada Kemenaker. Hingga Selasa (21/11) pukul 19.00 WIB, 30 provinsi telah menetapkan dan mengumumkan UMP 2024. Mereka juga telah mengirimkan salinan tembusan SK Gubernur penetapan UMP 2024 kepada Kemenaker. Dari 30 provinsi tersebut, persentase kenaikan UMP2024 terendah adalah 1,2 % dan tertinggi 7,5 %.

Dari 30 provinsi, tiga di antaranya tak menetapkan UMP 2024 sesuai PP No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsoste Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, tidak semua serikat pekerja/buruh sepakat dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam PP No 51/2023. Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi. ”Kebijakan upah minimum hanya untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun ke bawah. Tujuan upah minimum adalah menjaga semua pekerja baru satu tahun ke bawah tidak terjebak dalam upah murah dan kemiskinan,” ujar Indah di Jakarta. (Yoga)

Pada usianya yang sudah 25 tahun, alih-alih menua dan pudar, Coldplay terus berpendar. Saat band sepantarannya sudah mulai sepi penggemar baru dan sibuk menjaga basis penggemar lama yang itu-itu saja, Coldplay terus ekspansif dan merangkul penggemar baru yang lebih muda dan segar. Saat mendengar Coldplay akan manggung di Jakarta, bukan cuma Anisa yang bergembira, melainkan juga Wawan, sang ayah. Soalnya, keduanya sama-sama menggemari musik kuartet asal London itu. Padahal, keduanya terpaut usia 23 tahun. Wawan yang merupakan karyawan swasta berusia 42 tahun sama gandrungnya dengan Anisa, mahasiswi yang kini berusia 19 tahun. Bedanya, Wawan lebih suka lagu-lagu jadul dari album-album awal Coldplay macam ”Yellow” dan ”In My Place” yang keluar di awal decade 2000. Sementara Anisa lebih suka lagu-lagu kekinian macam ”My Universe” dan ”A Sky Full of Stars”.

Menurut Wawan, lagu-lagu Coldplay saat ini sudah jauh berbeda dengan lagu yang dibawakan Chris Martin dan kawan-kawan saat awal kemunculannya. Dulu, lagu-lagu Coldplay sangat kental dengan nuansa genre Brit-pop (British-popular) yang dibalut dengan nuansa rock. Musik dihasilkan dari permainan band dengan instrumen musik analog. Sementara lagu-lagu Coldplay yang belakangan ini lebih kental nuansa genre pop dibalut electronic dance music (EDM). Terlepas dari berbagai konsepnya, nyatanya transformasi musik itu berjalan mulus. Walau punya pasar berbeda, lagu baru dan lagu lama sama-sama banyak peminatnya. Di aplikasi pemutar lagu Spotify. Sampai 20 November 2023, hit pertama Coldplay, yakni ”Yellow”, sudah diputar 1,93 miliar kali. Sementara hit teranyar Coldplay, yakni ”My Universe”, sudah diputar 1,14 miliar kali. Perubahan musik ini juga berkaca dari selera musik dunia yang lebih banyak menggemari pop-EDM ketimbang rock.

Coldplay terus memperluas pasar pendengarnya dengan menggandeng berbagai musisi top dunia yang tengah naik daun. Contohnya, lagu ”My Universe” dinyanyikan bareng grup bintang pop Korsel, BTS. Coldplay juga mengubah konsep citra mereka menjadi brand yang lebih segar dengan pakaian yang lebih berwarna-warni dan sepatu sneakers dengan warna mencolok. Coldplay juga memproklamasikan diri sebagai band yang ramah lingkungan, selain kerap menyuarakan isu-isu sosial. Billboard menobatkan tur konser Music of the Spheres World Tour (2022-2024) sebagai tur musik terlaris keempat sepanjang sejarah musik dunia. Total pendapatannya 617,8 juta USD. Jumlah ini datang dari 6,3 juta penonton yang tersebar di 107 pertunjukan per Juli 2023. (Yoga)