Nilai tukar pada Rabu (26/6/2024) menurut data Bank Indonesia Jisdor Rp 16.435 per Dollar AS, melemah dibanding sehari sebelumnya Rp 16.379. Pelemahan nilai tukar juga terjadi pada won Korea, yen Jepang, yuan China, baht Thailand, dan peso Filipina dengan pelemahan rupiah kali ini terdalam. Pelemahan nilai tukar hingga di atas Rp 16.000 memunculkan kekhawatiran kenaikan harga barang dan jasa asal impor hingga memperbesar inflasi. Dampak turunnya nilai tukar rupiah berkepanjangan sangat luas karena banyak kebutuhan dasar masih berasal dari impor. Pelemahan rupiah sedikit banyak membuat pengusaha waswas. Pengusaha memerlukan kepastian nilai tukar dalam perencanaan bisnis. Saat ini sumber ketidakpastian dianggap berasal dari luar Indonesia.

Dollar AS yang mendominasi pasar uang global masih akan kuat hingga akhir 2024. Pemilu presiden AS pada 5 November 2024 ikut memengaruhi nilai tukar dollar. Imbal hasil yang menarik membuat investor global berinvestasi di pasar uang AS. Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Mohamad S Hidayat menyatakan, ”Keadaan ekonomi dan geopolitik global sedang tidak baik-baik saja. Situasi dalam negeri saat ini baik, pertumbuhan ekonomi 5,1 % dan inflasi di bawah 3 %, tapi, pemerintah dan masyarakat perlu tetap waspada dan memperbaiki keadaan di dalam negeri.” Pertumbuhan ekonomi global belum pulih setelah krisis keuangan global 2008, disusul pandemi Covid-19, invasi berkepanjangan Rusia ke Ukraina, ketegangan perdagangan antara AS dan China, serta konflik di Palestina dan sejumlah negara Afrika.

Pemerintah harus tegas menjalankan aturan, seperti penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri, termasuk jasa pelabuhan dan pembelian gas. Beban akibat regulasi yang diada-adakan pemda harus dihapus. Persepsi terhadap pengelolaan ekonomi ikut memengaruhi nilai tukar. Beberapa isu sensitif adalah sejauh mana pemerintahan baru akan melanjutkan disiplin fiskal yang dijalankan selama ini dan pembiayaan program makan bergizi gratis. Pernyataan Thomas Djiwandono mewakili tim transisi presiden terpilih bersama Menkeu Sri Mulyani dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa program makan bergizi untuk seluruh Indonesia dilaksanakan bertahap dengan anggaran Rp 71 triliun ada dalam RAPBN 2025 sempat menguatkan nilai tukar rupiah pada Senin (24/6). (Yoga)

Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat tetap harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbagai upaya ditempuh, salah satunya dengan akses pembiayaan alternatif berupa beli sekarang bayar nanti atau pay later. Pay later, merupakan metode pembayaran yang memungkinkan masyarakat memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya dalam tenggat tertentu (cicilan) berbunga. Misalnya Untuk iPhone 13, memori 128 gigabit seharga Rp 10,24 juta, tersedia beragam opsi cicilan, mulai dari satu kali per bulan (dibayar lunas bulan berikutnya seusai transaksi pembelian) hingga 24 kali selama dua tahun. Nilai angsuran terendah dipatok Rp 638.398 per bulan selama 24 kali, untuk angsuran 18 kali dipatok Rp 821.504 per bulan. Angsuran 12 kali dipatok Rp 1,12 juta per bulan, angsuran 6 kali Rp 1,98 juta per bulan, angsuran 3 kali senilai Rp 3,7 juta per bulan, dan angsuran sekali senilai Rp 10,35 juta.

Sepintas, besaran angsuran setiap bulan semakin rendah ketika jangka waktu semakin lama. Namun, semakin lama angsuran, total biaya yang dikeluarkan semakin membengkak. Ini di luar biaya layanan Rp 1.000 dan biaya penanganan 1 % dari harga barang. Untuk cicilan 24 kali, total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan iPhone 13 menjadi Rp 15,31 juta, lebih tinggi 50,24 % daripada beli secara langsung. Kendati demikian, pay later masih menjadi opsi yang cukup diminati masyarakat untuk berbelanja. Icha (26), pekerja di Yogyakarta, merasa terbantu dengan adanya pay later untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap bulan, Icha memanfaatkan pay later untuk membeli sejumlah produk kecantikan dengan pembelian rata-rata Rp 400.000 per bulan.

Ia juga memakai pay later tatkala harus mengisi pulsa guna mendapatkan kuota internet Rp 100.000 per bulan. ”Banyak promo yang didapat dari pay later. Selain itu, juga bisa menunda pengeluaran meski ujung-ujungnya tetap bayar di bulan depan,” katanya, Minggu (30/6). Icha juga pernah terpaksa memilih bertransaksi menggunakan pay later untuk membeli perabotan rumah tangga. Sebab, jika dibeli secara langsung, penghasilan bulanannya tidak akan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski serupa dengan metode kartu kredit, pay later cenderung lebih banyak diminati masyarakat, karena dinilai lebih praktis dan mudah diakses. Dari sisi penggunaan, pay later tidak hanya digunakan dalam belanja secara daring, tetapi juga dalam belanja secara langsung. Dalam setahun terakhir, jumlah pengguna pay later untuk transaksi langsung meningkat 103 % dibanding tahun sebelumnya. (Yoga)

KPK mendapati 31,5 % usaha pertambangan di Kalsel bermasalah. Temuan ini dinilai jadi momentum memperbaiki tata kelola usaha pertambangan, sekaligus mendorong penegakan hukum yang lebih tegas atas kejahatan lingkungan. KPK menggunakan instrumen monitoring center of prevention untuk memantau dan berkoordinasi dalam pemberantasan korupsi di daerah, terutama di area perizinan yang rawan korupsi. Berdasarkan analisis Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), terdapat 521 perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan dengan luas 370.410 hektar (ha). Di Kalimantan, 131.699 ha dari 226.687 ha usaha pertambangan dalam kawasan hutan tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Khusus di Kalsel, 30.015 ha dari 95.260 ha atau 31,5 % luas usaha pertambangan berada dalam status bermasalah, ilegal, atau harus membayar denda karena belum memiliki PPKH. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, temuan KPK terkait usaha pertambangan yang bermasalah itu harus segera diselesaikan. Ini jadi momentum perbaikan tata kelola usaha pertambangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. ”Sejak dulu, kami selalu mendesak negara agar mengevaluasi, mengaudit, menyetop izin baru dan menegakkan hukum. Yang terpenting adalah penegakan hukum supaya ada efek jera,” kata Kisworo, Minggu (30/6). ”Perlu keseriusan dan ketegasan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, kerugian negara akan semakin besar akibat hilangnya tutupan hutan dan kerusakan lingkungan,” ujarnya. (Yoga)

Hati senang, kantong pun terisi, dilakoni sejumlah pengunjung Jakarta Fair Kemayoran. Selain mencari hiburan dan berburu diskon, mereka juga meraih cuan dari jasa titip alias jastip. ”Yang mau jastip tiramisusu, moo-moo roll, dan pie, fee-nya 10K saja dari PRJ. Tapi aku ke PRJ awal Juli ya. DM (pesan langsung) or join grup link di bio”, tulis Syamila (23) pada akun sosial media X dan Instagram miliknya. Warga Bekasi, Jabar, itu membuka jastip dengan tarif Rp 10.000 per pesanan di ajang pameran PRJ yang kini bernama Jakarta Fair Kemayoran. Mereka yang berminat bisa mengirim pesan langsung atau bergabung melalui tautan di profil media sosialnya. ”Orang-orang antusias memesan chiki (makanan ringan) dalam kemasan yang unik. Banyak juga pesan produk kecantikan, skin care, body care, dan make up,” ujarnya, Minggu (30/6).

Tidak ada batasan pemesanan untuk pengguna jastip. Hanya saja, pembelian dan pengiriman terjadwal, misalnya pembelian setiap Senin dan pengiriman Sabtu. ”Ada waktu buka-tutup pesanan karena tidak setiap hari ke PRJ. Nanti mereka pilih produk yang mau dibeli, lalu bayar sesuai harga, ditambah ongkos jastip, dan ongkos kirim barang dari Bekasi. Kalau barang tidak ada, uang dikembalikan 100 %,” ujarya. Ia sudah tiga kali membuka jastip dengan pengiriman terjauh ke Sukabumi, Jabar dengan keuntungan Rp 500.000. Nabilla (27), dari Jaktim, juga membuka jastip. Awalnya iseng, tetapi banyak peminat. Pengguna jasanya merasa terbantu karena bisa membeli berbagai produk tanpa pegal dalam antrean. ”Dulu ke PRJ buat main, jajan, terus pulang. Cari hiburan doang. Sekarang sambil buka jastip.

Lumayan tambah uang saku,” ujarnya. Ia menawarkan jastip dari mulut ke mulut dan media sosial. Pada pekan pertama Jakarta Fair Kemayoran, misalnya, masuk 12 pesanan. Paling banyak chiki karena harganya murah meriah dan produk kecantikan dengan berbagai promo hingga diskon 70 %. Nabilla membuka jastip 1-3 kali sepekan berdasarkan jumlah pesanan masuk. Pengguna jasanya dikenai ongkos mulai dari Rp 3.000 sampai puluhan ribu rupiah. Hingga pekan lalu, menurut Direktur Jakarta International Expo Karuna Murdaya, sudah lebih dari 1 juta orang berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran. Pengunjung, khususnya perempuan, menyasar produk kecantikan. Stan-stan produk kecantikan ini paling ramai dikunjungi selama perhelatan.

Tidak heran jika sejumlah pengunjung memanfaatkan momentum tersebut dengan membuka jastip. Pengguna jastip juga harus berhati-hati, sebab, ada saja segelintir orang yang memanfaatkan hal itu untuk kejahatan. Caca (20) asal Jatim, merugi Rp 500.000 akibat jastip abal-abal pada 2023. Alhasil, tahun ini ia memilih untuk menitipkan pesanan kepada kenalan yang berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran. ”Awalnya percaya saja karena pesanan pertama dikirim tepat waktu, tapi pas pesanan kedua, orangnya malah lama merespons dan hilang. Barangku enggak dikirim,” ucapnya. Fenomena jastip, menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda, punya dua sisi. Sisi positifnya menambah penjualan. Jangkauan pasar juga lebih luas. Namun, di sisi lain, jastip bisa mengikis efek bagi penyelenggara serta gerai makanan dan minuman karena pengunjung berkurang. (Yoga)

Satu dari lima anak di Indonesia mengalami tengkes (stunting). Upaya mengatasi tengkes  perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk mencegah agar tidak ada lagi kasus baru di masa depan. Penanganan tengkes perlu dituntaskan mengingat dampak langsungnya pada SDM. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Minggu (30/6), di Semarang, menyebutkan, kondisi tengkes sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual seseorang. Apabila kemampuan intelektual rendah, tingkat keterampilan pekerjaan yang dimiliki juga akan rendah. Akibatnya, seseorang tersebut tidak bisa menjadi SDM yang berkualitas bagi sebuah bangsa. Mengutip data World Population Review Tahun 2022, tingkat kecerdasan rata-rata penduduk Indonesia 78,49.

Dengan tingkat kecerdasan itu, Indonesia menempati peringkat ke-130 di dunia. Data Forum Ekonomi Dunia (WEF) memperlihatkan tingkat pekerja berketerampilan tinggi di Indonesia masih sangat rendah. Tingkat penempatan pekerja berketerampilan tinggi Indonesia berada di peringkat ketiga terbawah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara dengan skor 9,9. Terpaut jauh dibanding Singapura yang menempati urutan pertama, dengan skor 56,2. ”Jika (SDM) high-skill kita rendah dan lebih didominasi SDM dengan medium skill, SDM kita hanya akan menjadi tenaga kasar saja. Jadi, kita harus bergegas memperbaiki angka-angka tersebut. Semua ini sangat berhubungan dengan stunting. Oleh karena itu, penurunan stunting harus dipercepat dan semua tim harus bergerak dengan baik,” tutur Hasto.

Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi tengkes di Indonesia masih 21,5 %. Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, jumlah itu hanya turun 0,1 %. Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia Jateng, Anung Sugihantono mengatakan, tengkes jangan hanya dilihat sekadar angka. Penanganan tengkes harus dilihat secara utuh sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM. Itu berarti harus bisa menanggulanginya, mulai dari mencegah tengkes, menangani kasus tengkes, hingga menekan dampaknya. Keberlanjutan penanganan tengkes setidaknya sudah diterapkan Pemkot Semarang. Lewat salah satu program pengentasan masyarakat dari tengkes, ”Sayangi, Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang” atau Sanpiisan, Kota Semarang dapat mengurangi angka tengkes menjadi 20,8 %. Program tersebut juga mendapatkan penghargaan dari PBB. (Yoga)

Standarisasi tarif layanan yang sudah diberlakukan oleh BPJS Kesehatan perlu diterapkan juga di sektor swasta. Dengan begitu, bisa mengatasi inflasi medis yang tahun ini diperkirakan  mencapai 13%. Koordinator Advokasi BPJS Wacth Timboel Siregar mengatakan, dengan tidak adanya ketetapan tarif  penanganan medis secara nasional, maka muncul variasi biaya perawatan dan pengobatan di berbagai fasilitas kesehatan yang kemudian sulit dikontrol. "Perbuatan dan standar tarif layanan  medis menjadi penting bagi pelaksanaan asuransi  sosial maupun komersial untuk memastikan keterjangkauan  biaya iuran oleh masyarakat yang mengikuti asuransi sosial maupun komersial tersebut. Juga, dapat mengontrol pelaksanaan fee for service, sehingga tidak memunculkan  pembentukan biaya sendiri oleh rumah sakit," tandas Timboel. (Yetede)

PEGIAT antikorusi mendorong Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK menjaring ketat calon pimpinan yang mendaftar. Salah satu caranya, panitia seleksi mesti menelusuri rekam jejak dan kepatuhan calon pimpinan KPK terhadap ketentuan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. “Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) harus menjadi instrumen penting dalam proses seleksi ini,” kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Muhammad Nur Ramadhan, Ahad, 30 Juni 2024.

Ia menjelaskan, kepatuhan terhadap LHKPN menjadi gambaran terhadap pendaftar calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara bahwa mereka taat pada aturan dan berintegritas. Panitia seleksi, kata Ramadhan, mesti mendalami harta kekayaan setiap pendaftar, meski ketaatan terhadap pelaporan LHKPN bukan menjadi syarat wajib dalam seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. “Pansel harus punya database rekam jejak calon dari segala aspek, termasuk potensi conflict of interest ketika terpilih sebagai pimpinan KPK,” kata Ramadhan. “Dengan demikian, Pansel KPK akan mudah memilah calon yang bermasalah dan tidak bermasalah.”

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Muhammad Yusuf Ateh memastikan panitia seleksi akan menelusuri rekam jejak pendaftar. Panitia seleksi akan menggandeng sejumlah lembaga untuk menganalisis rekam jejak calon, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian RI, serta Mahkamah Agung. "Kami ingin memastikan bahwa calon-calon yang mendaftar ini betul-betul bersih dan berintegritas," katanya. (Yetede)

PPATK menemukan lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR, DPRD, dan Sekjen DPR dan DPRD terjerat judi daring atau populer disebut judi online. Transaksi judi daring dari tahun ke tahun pun terus meningkat, seperti pada kuartal I-2024 ini transaksinya mencapai Rp 101 triliun lebih. Kondisi ini menunjukkan judi daring sudah masuk ke semua lini dan menjadikan Indonesia darurat judi daring. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6) mengatakan, dari hasil pengklusteran PPATK, ditemukan lebih dari 1.000 orang yang meliputi anggota DPR, DPRD, dan pegawai Setjen DPR dan DPRD terjerat judi daring. Jika ditotal, transaksi mereka di judi daring itu mencapai 63.000 transaksi. Dari hasil temuan PPATK, ada satu orang yang transaksinya mencapai Rp 25 miliar. ”Transaksi mereka itu dari ratusan sampai miliaran (rupiah), ada satu orang sekian miliar (rupiah). Itu deposit. Kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliaran (rupiah),” ujar Ivan.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga sudah memiliki data orang-orang yang terjerat judi daring tersebut, mencakup nama, domisili, nomor ponsel, dan tanggal lahir. Karena itu, jika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR membutuhkan data tersebut untuk diproses lebih lanjut ke penanganan perkara etik, PPATK siap memberikannya. ”Dia transaksi di wilayah mana saja, kami punya data lengkap. Kami siap dipanggil MKD atau nanti kami akan berkirim surat (ke MKD),” ucap Ivan. Menurut Ivan, judi daring ini tidak hanya menjerat anggota Dewan serta lingkungan Setjen DPR dan DPRD, tetapi juga semua kalangan. Dari hasil pemetaan PPATK, ada pula kluster lain yang terlibat judi daring. Kluster dimaksud seperti pejabat daerah, pensiunan, pengusaha, buruh pabrik, ibu rumah tangga, wartawan, dokter, dan notaris. PPATK pun telah menyerahkan data itu kepada beberapa pemimpin kementerian/lembaga atau instansi masing-masing untuk ditindaklanjuti. (Yoga)

Komisi I DPR secara internal membahas gangguan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah sepekan ini belum bisa teratasi. Gangguan yang disebabkan serangan ransomware itu hingga kini diduga menyebabkan terjadinya kebocoran data. Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid, Rabu (26/6) menyebutkan, pihaknya akan memanggil Kemenkominfo selaku pengelola PDN serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Kamis ini untuk mendalami serangan siber terhadap PDN. Komisi I juga akan mendengarkan langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. ”Jadi, (Kamis) penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengungkapkan, Komisi I telah membahas serangan terhadap PDN secara internal.

Hal itu disebabkan ada indikasi kebocoran data di sejumlah instansi negara sebagai dampak dari serangan siber terhadap PDN. ”Karena itu, Komisi I membahas fenomena itu secara internal,” ucap Hasanuddin. Setelah terjadi serangan terhadap peladen (server) PDN, muncul klaim dari akun Moonz Haxor yang menyatakan memiliki data Badan Intelijen Strategis (Bais TNI) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri. Data hasil peretasan itu disebutkan telah dijual dalam suatu forum di situs gelap atau dark web. Sejak Sabtu (22/6), Moonz Haxor telah mengunggah kiriman penjualan data Inafis Polri seharga 1.000 USD. Ia mengklaim mendapatkan foto wajah anggota Inafis, sidik jari, dan surat elektronik. Data Bais TNI diakui telah diunggah pada Senin (24/6). Basis data dari 2.000 pengguna dijual 1.000 USD, jika ditambah dokumen rahasia berukuran 33,7 gigabyte menjadi 7.000 USD. (Yoga)

PPATK, Rabu (26/6) melaporkan kepada Komisi III DPR adanya transaksi mencurigakan yang terkait dengan Pemilu 2024. Nilainya mencapai Rp 80 triliun. Sebagai produk hasil analisis, maka laporan itu perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Dari 108 produk intelijen keuangan yang dihimpun PPATK selama periode Januari 2023 sampai Mei 2024, ditemukan perputaran dana yang melibatkan partai politik, anggota partai, calon anggota legislatif, incumbent, dan pejabat aktif, sebesar Rp 80.117.675.256.064. Sebanyak 108 laporan hasil analisis, informasi, dan hasil pemeriksaan itu telah diserahkan kepada beberapa pihak eksternal, termasuk aparat penegak hukum.

Dalam raker bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan, produk intelijen tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung (35 hasil analisis); KPK (21 hasil analisis dan 5 hasil pemeriksaan); Polri (1 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan); OJK (1 informasi); BIN (3 informasi); Badan Intelijen Strategis TNI (1 informasi); KPU (1 informasi); serta Bawaslu (39 informasi). Ivan menyatakan, nilai uang yang ditemukan itu merupakan perputaran dana terkait pemilu pada rekening para pihak yang dianalisis, bukan terkait tindak pidana.

Oleh karena itu, hasil analisis ataupun pemeriksaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Tiga rekomendasi dari hasil temuan tersebut antara lain; Pertama, perlunya evaluasi terhadap ketentuan mengenai dana kampanye pemilu berikut sanksi bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan tersebut. Kedua, perlunya penerapan kewajiban penggunaan rekening khusus dana kampanye terhadap pemilu legislatif, yang saat ini hanya diwajibkan untuk pemilihan presiden. Ketiga, perlu adanya ketentuan mengenai pembatasan penarikan uang tunai dan penukaran uang tunai yang dilakukan oleh calon tetap atau yang mewakil. (Yoga)