Upaya pemerintah untuk menyuntikkan dana ke sejumlah korporasi pelat merah melalui skema penyertaan modal negara (PMN) tak berjalan mulus. Pasalnya, tak semua usulan injeksi modal negara disetujui DPR RI lantaran ada badan usaha milik negara (BUMN) dianggap berkinerja buruk dan penuh polemik. Dus, pemerintah pun perlu bermanuver lebih lihai guna mengamankan kinerja BUMN di masa mendatang. Dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (3/7), Komisi XI DPR menyetujui PMN senilai Rp27,5 triliun untuk 18 perusahaan pelat merah. Awalnya pemerintah mengusulkan PMN sebesar Rp30,59 triliun.Di antara triliunan suntikan modal negara itu, Komisi XI menyetujui PMN untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya Rp5 triliun, atau separuh dari usulan pemerintah, dengan pertimbangan masih merugi, bahkan terindikasi tersangkut fraud empat debitur bermasalah senilai Rp2,5 triliun. “Memberikan Rp5 triliun [kepada LPEI] sebetulnya sangat berat untuk kami berikan persetujuan. Kami melihat hal ini berisiko,” kata anggota Komisi XI DPR dari Partai Gerindra, Kamrussamad, dalam raker itu. Legislatif juga kembali menolak usulan PMN untuk Badan Bank Tanah senilai Rp1 triliun. Penolakan sebelumnya pernah dilakukan DPR pada 2022. Keberadaan Bank Tanah dinilai masih penuh perdebatan pemerintah dengan petani dan masyarakat adat, juga berpotensi tumpang-tindih dengan lembaga lain, seperti BPN/Kementerian ATR.

Dalam persetujuan PMN, Komisi XI memberikan sejumlah catatan. PMN untuk LPEI harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, good corporate governance, dan tidak mengulangi kesalahan pengelolaan. BPK akan masuk melakukan audit kinerja LPEI dan model bisnis yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI. Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan BUMN yang telah mendapatkan PMN harus melaksanakan tugasnya dengan tata kelola yang baik serta kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang tinggi. Kemenkeu, lanjutnya, juga akan melakukan kontrak kinerja dengan masing-masing BUMN dan melakukan evaluasi secara berkala. Sementara itu, pengamat menilai PMN tahun anggaran 2024 yang mengalir ke sejumlah BUMN bermasalah tidak tepat sasaran. Herry Gunawan, pengamat BUMN dari Datanesia Institute, mengatakan PMN secara prinsip adalah investasi yang ditanamkan pemerintah kepada perusahaan pelat merah yang bertujuan a.l. mendukung perkembangan ekonomi nasional. Khusus untuk LPEI, Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto menilai BUMN itu perlu menunjukan bukti telah melakukan upaya mendasar dalam perbaikan tata kelola dan standard operating procedure (SOP).

Perkebunan kelapa sawit memegang peranan krusial dalam perekonomian nasional. Kontribusinya meliputi pendapatan, devisa negara, pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan di pedesaan, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi sumber berbagai macam barang konsumsi berkelanjutan dalam jangka panjang. Minyak kelapa sawit telah menjadi ekspor non-migas terbesar kedua setelah batu bara, dengan nilai mencapai US$30,3 miliar pada tahun lalu, atau setara 12 persen dari total ekspor nasional. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan mencapai 16,8 juta hektare dan total produksi 55 juta ton pada tahun 2023, Indonesia memasok 54 persen pasar minyak kelapa sawit global dan sepertiga dari total pasokan minyak nabati global. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai pemimpin industri sawit yang menentukan arah pasar global. Minyak kelapa sawit diproyeksikan memainkan peran yang semakin penting sebagai sumber bahan bakar nabati berkelanjutan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat transisi Indonesia menuju energi terbarukan dengan memperluas produksi bahan bakar nabati. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penggunaan biodiesel 35 (B35) dari minyak kelapa sawit menjadi B50.

Papua: Wilayah Potensial untuk Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk mencapai tujuan tersebut, peningkatan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia perlu dilakukan melalui dua cara, yaitu, pertama, meningkatkan produktivitas di perkebunan kelapa sawit yang sudah ada. Kedua, melakukan perluasan perkebunan kelapa sawit di kawasan yang sesuai. Papua, dengan potensi lahannya yang luas, menjadi wilayah paling potensial untuk perluasan perkebunan kelapa sawit. Pengembangan kelapa sawit, khususnya dengan menerapkan pola plasma minimal 20 persen di Papua, berpotensi menjadi solusi efektif untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat adat setempat. Daratan Papua tercatat seluas 41,3 juta hektare, dimana 36 juta hektare di antaranya merupakan hutan atau mencakup 87 persen dari total luas wilayah tersebut. Kementerian Pertanian membeberkan data, terdapat 29 konsesi kelapa sawit yang beroperasi di Papua, dengan luas total 225.000 hektare atau setara dengan 0,5 persen luas daratan Papua. Sebuah porsi yang tidak berarti dibandingkan dari luas perkebunan nasional adalah 16 juta hektare. Luas konsesi yang berizin mencapai sekitar 1 juta hektare dan akan lebih besar lagi jika tidak dilakukan tindakan drastis pada 2021, ketika pemerintah Papua Barat mencabut 16 izin konsesi dengan total luas 340.000 hektare.

Data ini bertolak belakang dengan klaim kelompok anti-sawit yang menuduh pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai momok menakutkan dan mengancam kelestarian hutan Papua. Ironisnya para pegiat anti-sawit tidak menawarkan solusi konkret untuk membantu masyarakat miskin di Papua meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, isu deforestasi di Papua perlu dikaji secara mendalam mengingat secara administratif kawasan yang dialokasi untuk perkebunan kelapa sawit di lokasi yang ditentang berada di kawasan non-hutan atau areal penggunaan lain, sehingga secara hukum, perizinan untuk perkebunan sawit telah memenuhi aspek legalitas. Sementara, bila kita menggunakan definisi hutan berdasarkan FAO atau penutupan lahan, maka tidak akan ada lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan bukan hanya perkebunan sawit tapi semua program atau proyek apapun. Karena pada intinya semua kegiatan pembangunan memerlukan ruang atau lahan. Upaya terbaik adalah bagaimana kebutuhan ruang untuk pembangunan, seperti sawit ini bisa dipadukan dengan konservasi atau perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan sawit berkelanjutan. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang berkelanjutan mengenai hal ini. Perlu ditemukan solusi dan setidaknya bisa dicapai melalui pengembangan kerangka kerja dan regulasi untuk mempercepat pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Papua.

Beberapa investor asing dan lokal diketahui berminat membeli sebagian besar kepemilikan saham di Jalan Tol Cibitung—Cilincing (JTCC) yang kini dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Arif Suhartono menjelaskan bahwa minat investor terhadap aset jalan tol akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok itu cukup baik. Saat ini, dia menegaskan Pelindo telah berbicara dengan sejumlah pihak yang berminat untuk mengambilalih sebagian kepemilikan pada jalan tol itu. “Ada [calon investor] dari dalam maupun luar negeri, saat ini masih proses setelah penjajakan,” jelasnya di Kompleks DPR Jakarta pada Rabu (3/7). Dia menegaskan bahwa Pelindo akan melepas 65% kepemilikan sahamnya atas jalan tol tersebut. Rencananya, dia menuturkan proses divestasi jalan tol rampung pada tahun ini. Bila terealisasi, utang perseroan dapat berkurang sebesar Rp8 triliun. Posisi utang Pelindo pada akhir 2023 sebesar Rp42,87 triliun. 

Jumlah tersebut sudah menurun dari posisi pada 2021—2022 masing-masing senilai Rp50,9 triliun dan Rp52,67 triliun. Perusahaan terus membayarkan utangnya dengan optimal sejak rampungnya merger pada 2021. Saat ini, ruas JTCC dibangun dan dioperasikan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP), yang dimiliki oleh PT Akses Pelabuhan Indonesia dan PT Menara Maritim Indonesia. Kedua perusahaan itu berada di bawah anak usaha Pelindo yakni PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL). JTCC Seksi 1 beroperasi sejak 31 Juli 2021, Seksi 2 dan Seksi 3 juga beroperasi pada September 2022, sementara JTCC seksi 4 juga telah resmi dioperasikan mulai April 2023.

Dahulu, batik dibawa dari Majapahit ke Keraton Sumenep. Kini, batik berkembang menjadi ekspresi seni sekaligus nadi hidup masyarakat Pulau Madura. Hamid (43) memotong satu rol kain katun rayon putih di rumahnya di Dusun Banyumas, Pamekasan, Madura, Jatim. Potongan kain itu bahan baku gendongan bayi, salah satu produk batik Dusun Banyumas. ”Kemarin, saya baru kirim 150 gendongan bayi ke Situbondo,” ujar Hamid, Jumat (31/5). Membatik dan memproduksi gendongan bayi ditekuninya sejak lama. Batik produksinya dijual ke Situbondo, Bondowoso, dan daerah lain di kawasan Tapal Kuda. Hamid juga menjual ke Pasar 17 Agustus Pamekasan, salah satu pasar batik teramai di Indonesia.

Hamid tidak sendirian. Hampir setiap keluarga di Dusun Banyumas merupakan perajin batik. Maituah (45), pemilik kios Hamdani Batik di Dusun Banyumas, bercerita, dirinya mulai membatik sejak menikah. Metode membatik mereka sama dengan daerah lain, seperti Solo dan Yogyakarta. Warga Dusun Banyumas menjadikan batik sebagai penghasilan utama di samping berkebun dan pekerjaan sambilan lainnya. Selain dusun sentra batik seperti di Banyumas, ada Pasar 17 Agustus di Pamekasan yang sering didatangi pembeli dari luar daerah, baik dari Jawa, Bali, maupun pelancong dari Malaysia. ”Paling ramai Minggu sama Kamis. Pengunjung full kalau pas hari pasar. Kalau hari biasa tetap ada saja yang beli, tetapi tidak seramai hari pasar,” ujar Sri Astuti (22) di kios Fiqi Galeri.

Selain kain batik, juga di- jajakan kemeja, kain, pencung, sarung, dan udeng ikat kepala dari batik. Harganya bervariasi, mulai dari Rp 15.000 untuk udeng sampai puluhan ribu hingga jutaan rupiah untuk kain batik. ”Dua motif paling terkenal, yaitu sekar jagat dan junjung drajat, paling banyak dicari. Semua batik tulis asli Pamekasan,” ucap Sri Astuti. Di Tanjungbumi, Fausi Adi Putra, pemilik Batik Lavega, menilai keunggulan batik klasik Madura terletak pada motif yang unik. Corak dan warna batiknya tak ditemukan pada batik di daerah lain. Semisal motif bang ompay dan gene sekerreng koceng renduh. Juga pada warnanya yang tajam. ”Begitu memandang langsung terpikat,” kata perajin batik generasi ketiga ini. (Yoga)

Kelenteng Hok Tek Tjeng Sin di ujung Dusun Pisangan terlihat tergerus abrasi dan empasan gelombang laut di Pantai Pisangan, Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024). Sejak 2002, sepanjang garis pantai di desa itu mengalami abrasi dan subsidensi atau amblesan tanah. Penggerusan tanah itu makin parah sejak 2010 dan terus berlangsung hingga kini dengan laju abrasi 2 meter per tahun. Daratan sebelumnya menjorok hingga 150 meter dari bibir pantai yang sekarang. Meski 75 keluarga sudah direlokasi di tempat baru, 80 rumah warga masih berdiri di sepanjang pantai dengan alasan dekat dengan tempat usaha. (Yoga)

Tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Hal ini membuat pemerintah optimistis target nol % kemiskinan ekstrem tahun ini bisa tercapai. Pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran diharapkan bisa menjaga tren tersebut. Survei BPS menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem per Maret 2024 tersisa 0,83 %, turun 0,29 % dibanding Maret 2024 di 1,12 %. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, tiga strategi yang ditempuh meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengurangan jumlah kantong kemiskinan. Upaya ini sesuai Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

”Sekarang waktunya tinggal lima bulan untuk memastikan target kita bisa mendekati nol persen,” kata Muhadjir dalam jumpa pers di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7). Target kemiskinan ekstrem nol persen, hanya bisa dicapai jika semua kementerian, lembaga, pemeda, hingga swasta terus menguatkan komitmennya. ”Karena itu, lima bulan ini saya minta dari deputi yang menangani untuk memastikan daerah-daerah mana yang angka kemiskinan dan kemiskinan ekstremnya masih tinggi dan memang butuh intervensi dari pemerintah pusat,” tuturnya. Muhadjir menambahkan, segala upaya baik harus diteruskan dan dijaga pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo-Gibran. Sebab, ini merupakan komitmen global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2030. (Yoga)

Petani di Dusun Jambangan, Sumenep, Jatim, belum mulai menanam tembakau jenis campalok. Namun, para calon pembeli telah mengantre untuk mendapatkan tembakau rajangan yang dihasilkan dusun di puncak perbukitan itu. Sebagian lagi memesan sejak dua tahun lalu. Sajak’i (41) petani tembakau, mengatakan, musim tanam serentak di kawasan tegalan dan perbukitan dimulai pertengahan Mei 2024. Namun, khusus tembakau campalok baru ditanam awal Juni 2024. ”Saat ini baru proses penyiapan lahan, seperti penggemburan tanah, dilanjutkan pembuatan bedengan (petak-petak tanam). Setelah siap tanam, baru dikasih pupuk kandang,” ujar Sajak’i, Rabu (8/5) di rumahnya. Selain menunggu lama, pembeli harus merogoh kocek dalam-dalam karena harga tembakau campalok rajangan kering tahun ini Rp 5 juta per kg, berkali lipat lebih mahal dari tembakau biasa yang berkisar Rp 70.000-Rp 120.000 per kg.

Ada dua petak ladang di Bukit Jambangan dengan luas 10 x 20 meter dan 7 x 15 meter. Hasil panen tiap tahun hanya 14-15 kg. Petak-petak ladang itu berada di bawah pohon campalok yang berusia ratusan tahun. Menurut mitologi, bunga penghias mahkota putri Kerajaan Sumenep, Potre Koneng yang berteduh di bawah pohon campalok jatuh ke tanah dan menguarkan wangi. Karena itu, tembakau yang ditanam di bawah pohon tersebut memiliki aroma wangi yang kuat, daun tembakaunya berwarna kuning keemasan. Daun yang sudah dirajang dan dikeringkan memiliki tekstur lembut. Pelanggan tembakau campalok, Ibnu Jaril, mengatakan, tembakau berkualitas tersebut kerap dipakai sebagai campuran pada industri rokok. Bisa juga disimpan di gudang untuk menguatkan aroma tembakau biasa.

”Kualitas rasanya paling enak,” ujar penikmat campalok, KH Mochammad Naqib Hasan. Di luar urusan mitologi, tembakau merupakan komoditas pertanian yang sangat berharga bagi petani di Madura, karena itu, tembakau mendapat julukan ”daun emas” atau ”emas hijau”. Hal itu tak lepas dari harganya yang tinggi dibanding padi, jagung, ketela, atau tanaman pertanian lain. Petani tembakau di Desa Kertagena Dajah, Pamekasan, Cholili (35), mengatakan, setiap 1 hektar tanaman menghasilkan 800 kg hingga 1,2 ton tembakau rajangan kering dengan harga jual Rp 70.000-Rp 100.000 per kg. Potensi pendapatan kotor petani Rp 80 juta hingga Rp 120 juta untuk satu musim tanam yang berlangsung empat bulan. (Yoga)

”Laskar Sape Kerrab” (julukan Madura) terus bergerak, berinovasi, dan menginspirasi dalam upaya pemajuan Madura. ”Bibit-bibit ini baru ditanam untuk menyulami tanaman mangrove yang sudah rusak. Kami harus membuat bentang alam untuk menangkal abrasi yang menggerus pantai terus-menerus,” ujar Fatlillah (45) di Pantai Kundang Wetan, Desa Tanjung, Saronggi, Sumenep, Madura, Selasa (7/5). Ia memulai gerakan penanaman mangrove sejak 2017 dan Sekretaris Pokmaswas Reng Paseser, Saronggi, Sumenep, yang bergerak di bidang plestarian ekosistem laut, baik di daratan maupun di dalam air. Fatlillah mengatakan, kawasan pesisir tengah menghadapi ancaman kerusakan akibat abrasi, pembuangan sampah rumah tangga ke laut, dan alih fungsi lahan.

Kondisi ekosistem laut yang berada juga tidak kalah memprihatinkan akibat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. ”Jika dibiarkan, hasil tangkapan nelayan terus merosot karena ikannya tidak bisa berkembang biak,” ucap Koordinator Sumenep Kelompok Peduli Mangrove Madura itu. Guna memulihkan ekosistem pesisir, pokmaswas rutin menanam mangrove di daratan dan pulau-pulau kecil, seperti Gili Labak serta Gili Genting. Pembibitan mangrove dilakukan sendiri dengan produksi 11.000 bibit per tahun, melibatkan ibu-ibu rumah tangga di Desa Tanjung.Mastuki (38), warga Desa Bira Tengah, Sokobanah, Sampang, di pantai utara Madura. Anak nelayan yang juga pedagang ikan teri di pasar itu, mengubah lubang-lubang bekas galian tambang pasir laut menjadi destinasi wisata di Pantai Lon Malang.

Upaya Mastuki menciptakan lapangan kerja bagi pemuda desa, dengan gaji Rp 1,2 juta hingga Rp 1,4 juta per bulan, di atas upah minimum daerah. Para ibu rumah tangga dilibatkan dalam pembuatan cendera mata, seperti tas, dompet, dan gantungan kunci, sedikitnya 180 orang terlibat. ”Kalau bukan pemuda (pelopornya), siapa lagi,” ujar Mastuki. Kiprah Wawan Noviyanto (35) lain lagi. Ia melestarikan tradisi pembuatan keris di Desa Aeng Tong Tong, Sumenep, lewat desa wisata, ia membuat paket wisata sehari menjadi empu yang menarik turis domestik dan mancanegara. Warisan nenek moyang itu pun kian dikenal publik. Mengubah citra Madura turut diperjuangkan Yusrif Rahmat Syakur (21) dan Faihaa (20), mahasiswa IAIN Madura. Lewat program Lensa Sekolah yang diinisiasi media lokal Klikmadura, mengangkat aktivitas pemuda Madura yang mengajarkan berbagai keterampilan kepada anak sekolah.

Rektor Institut Ilmu Keislaman (Instika) Annuqayah, Muhammad Naqib Hasan, menyatakan, tanpa peran pemuda, kemajuan pembangunan di empat kabupaten di Madura sulit dicapai. ”Pemuda (sumber) kekuatan yang luar biasa. Beri panggung kepada kaum muda agar mereka bisa berkiprah seluas-luasnya untuk kemajuan Madura,” katanya. Madura menduduki peringkat tertinggi persentase jumlah penduduk miskin di Jatim tahun 2023. Mayoritas penduduk tidak tamat SD. Mengatasi isu SDM itu, sosiolog UTM, Iskandar Dzulkarnain, mengatakan, kiprah para pemuda harus semakin ditingkatkan. Buka akses seluasnya agar lebih banyak inspirasi, inovasi, dan kreasi untuk mempercepat pemajuan Madura. (Yoga)

Transformasi yang dilakukan pemerintah di tubuh BUMN sehingga entitas ini mampu menyetorkan jumlah nominal dividen terbesar sepanjang sejarah kepada negara, mencapai Rp 82,1 triliun pada tahun 2023, patut diapresiasi. Namun, politisasi berpotensi menghambat ruang gerak BUMN sehingga sulit melompat, apalagi mengglobal. Sesuai amanat UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, perusahaan negara bukan hanya melakukan fungsi komersial, BUMN punya peran menjalankan fungsi layanan publik, seperti penyedia layanan kebutuhan masyarakat, pengelola sumber daya alam, hingga alat pemerintah dalam menata kebijakan ekonomi. Dalam kerangka fungsi dan tugas BUMN tersebut, para pemangku kepentingan (stakeholder) yang berurusan dengan BUMN menjadi luas. Bukan cuma pemegang saham, seperti eksekutif di pemerintahan, tetapi juga pemegang shareholder lain, sebut saja legislatif, ormas, dan berbagai kelompok kepentingan.

Pengamat BUMN dari BUMN Research Group Lembaga Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Toto Pranoto, mengatakan, tidak bisa dinafikan bahwa kekuasaan politik punya pengaruh terhadap pengelolaan BUMN. Contoh paling sederhana, penguasa selalu punya wewenang untuk menempatkan sosok, baik di jajaran direksi maupun komisaris BUMN. ”Kondisi ini kerap membuat harapan dari terlaksananya tata kelola yang baik di BUMN terganggu. Karena adanya intervensi dari invisible hand (tangan tak terlihat) yang menggunakan bermacam akses, termasuk akses-akses yang dianggap tidak bersih,” ujarnya. Besarnya pengaruh pemerintah dalam menempatkan sosok-sosok kunci di tubuh BUMN, lanjut Toto, merupakan konsekuensi dari struktur kelembagaan BUMN yang kepemilikannya didominasi oleh negara. Meski demikian, risiko praktik tata kelola yang buruk dapat diantisipasi selama ada sistem dan mekanisme yang sesuai dalam penunjukan direksi ataupun komisaris. (Yoga)