Garam, komoditas dari sumber daya alam yang mengangkat ekonomi Madura, terancam tergerus akibat perubahan iklim. Perlu inovasi untuk meningkatkan kembali produktivitas garam. Syaiful (45) mengeruk lumpur di saluran irigasi kecil antara petak lahan garam yang dia garap, Kamis (30/5) sore, di sampingnya, selembar geomembran tertata rapi menutupi bagian dasar petak lahannya di Desa Aeng Sareh, Sampang, Jatim. Geomembran menjadi alat penjaring kristal garam. Sebelumnya, lahan itu dibiarkan terbengkalai beberapa bulan sejak memasuki musim hujan November-Desember tahun lalu. Lahan yang Syaiful tangani punya orang lain dengan luas 4 hektar. Dia memperoleh keuntungan dari bagi hasil panen. Petani penggarap mendapat satu bagian, sedang pemilik lahan mendapat dua bagian. Artinya, upah baru diperoleh setelah hasil garam laku dijual.

Saat ini harga garam di tingkat petani hanya Rp 70.000-Rp 80.000 per zak ukuran 50 kg (Rp 1.500 per kg). Firdaus (24) dan kakak iparnya juga petani penggarap tambak garam. Menurut Firdaus, butuh tiga bulan untuk mempersiapkan lahan. Tahun lalu, begitu Lebaran usai, petani langsung panen. Kini, usai Lebaran, hujan masih turun. ”Kemarin ada yang mulai produksi, namun kristal garamnya masih tipis. Sudah dipanen karena gerimis. Idealnya, paling tidak satu minggu baru panen jika kondisi cuaca bagus, tidak ada hujan,” ucap Firdaus. Ketua Asosiasi Petani Garam Sampang Miftahul Haris Salim (34) mengatakan, proses produksi garam setidaknya baru bisa dilakukan satu bulan setelah hujan terakhir turun. Sepanjang 2023, musim kemarau juga pendek. Namun, harga jual garam saat itu sangat tinggi, yakni Rp 5.200 per kg.

Sayangnya, tingginya harga jual kala itu, yang tertinggi dalam tiga dasawarsa terakhir, hanya berlangsung singkat, sekitar satu bulan, lalu turun menjadi Rp 3.000 per kg, Rp 2.000 per kg, dan sejak November 2023 stabil rendah di harga Rp 1.500 per kg. ”Makanya, banyak petani garam sekarang mengeluh. Banyak yang bekerja ke luar daerah sebagai tukang bangunan,” ucap Miftahul, yang tinggal di Desa Regung, Kecamatan Pangarengan, salah satu sentra garam di Sampang. Di Regung, 99 % warga mengandalkan kehidupannya dari garam. Lahan-lahan yang dulu digunakan untuk budidaya bandeng dan udang sekarang banyak dialihfungsikan untuk lahan garam.

Ketua Pusat Penelitian dan Inovasi Garam Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UTM Haryo Triajie mengatakan, pengaruh cuaca amat terasa karena garam rakyat 100 % mengandalkan kondisi alam, tak hanya di Madura tetapi juga daerah lain di Indonesia. ”Salah satu sumber murah dan dapat diandalkan untuk produksi garam rakyat yang murah adalah melalui solar evaporation. Jadi, cuaca paling utama berpengaruh,” ucapnya. Petani garam kini berada di bawah bayang-bayang anomaly cuaca dan perubahan iklim. Memasuki bulan Juni, cuaca belum sepenuhnya stabil. UTM tengah membuat inovasi untuk mendapat garam sepanjang musim dengan teknologi tunnel, yakni kubah (setengah lingkaran). Teknologi ini menghindarkan proses kristalisasi garam dari ancaman air hujan sehingga produksi bisa terus berjalan di tengah hujan. Dengan berbagai inovasi, diharapkan garam Madura dapat kembali berjaya (Yoga)

Orang mengenal Madura dengan stereotipe keras. Melalui sastra, Syaf Anton menyuarakan sisi lembut Madura. Sisi sederhana dan penuh cinta. Kekuatan sastra Madura memang diakui pada sastra lisan. Di Era Balai Pustaka, tahun 1910-1930, ada 35 judul buku sastra Madura diterbitkan. Pencarian buku itu salah satu kegiatan R Syaiful Anwar atau Syaf Anton (68). Perkembangan sastra Madura tak lepas dari Keraton Sumenep, yang memengaruhi kehidupan masyarakat sekitar, termasuk dalam sastra. Saat itu berbagai jenis sastra, seperti paparegan dan saloka, memanfaatkan kearifan lokal Madura menjadi materi.

Dekade 1970-an hingga 1980-an, lazim terdengar orang di perdesaan Madura berkidung. Kekayaan dan kelembutan sastra Madura yang menjelma dalam kehidupan sehari-hari membuat Syaf Anton mencintai sastra sejak SMP (1973). Sejak itu, ia terus menulis dan mengirimkan karya ke mana-mana. Setamat SMA pada 1977, Syaf Anton pindah ke Surabaya. Ia mengirimkan puisi dan cerpen ke media-media di Surabaya, Yogyakarta, maupun Jakarta. Tahun 1978 ia diminta almarhum penyair Suripan Sadi Hutomo membantu mengasuh rubrik Balada, Harian Bhirawa, khususnya rubrik cerita mini berbahasa Madura.

Di ujung 1981, Syaf Anton kembali ke Sumenep, mendirikan Bengkel Seni Primadona (1984), Sanggar Seni Kembara (1985), Sanggar Sastra Mayang (1985), dan Forum Bias (forum kajian sastra dan budaya) (1994). Ia juga mengoordinasi para seniman dari semua bidang seni dalam Jaringan Seniman Sumenep (JSS) (1999). Pernah pula ia menjadi Ketua Umum Dewan Kesenian Sumenep serta mendirikan Rumah Literasi Sumenep. ”Lewat sastra, orang akan lebih mudah tersentuh. Ungkapan-ungkapan sastrawi bisa mengenakkan bagi pendengarnya sehingga kritik sekalipun akan terdengar santun dan lembut,” ujarnya. Syaf Anton terus menulis puisi. Satu demi satu bukunya terbit hingga mendapat penghargaan.

Karyanya, antara lain, puisi tunggal ”Cermin” (1990), kumpulan puisi Bingkai (1993), kumpulan puisi Langit Suasa Langit Pujangga (2016), dan novel Marlena, Perjalanan Panjang Perempuan Madura (2019).Cinta pada sastra tidak berhenti pada dirinya sendiri. Syaf Anton mengajak banyak orang Madura terus bersastra. Selain mengajari sastra, Syaf Anton juga membina kesenian teater Hilal dan Sanggar Sastra Al-Amien. Belakangan, lahir penulis-penulis Madura dari sini. Syaf Anton tetap memupuk semangatnya menjaga api literasi di Madura dan kini tengah menyiapkan munculnya museum sastra Madura. (Yoga)

Aktivitas judi online (judol) yang kian marak telah menebarkan keresahan di tengah masyarakat Indonesia. Tak hanya di Tanah Air, sejumlah negara di Asean juga diterpa persoalan serupa. Oleh karena itu, tindakan ilegal bagi mayoritas negara-negara di kawasan Asia tenggara tersebut pula diangkat sebagai isu regional dan diberantas bersama-sama, apalagi judol telah menjadi kegiatan lintas batas atau transnasional. Dari sebanyak 10 anggota negara Asean, dua negara tercatat melegalkan akitivtas judi, sedang delapan sisanya melarang atau menganggap judi sebagai aktivitas ilegal. Dua negara yang melegalkan judi tersebut adalah Singapura dan Filipina, sedangkan yang melarang adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. (Yetede)

Upaya pemerintah untuk menyuntikkan dana ke sejumlah korporasi pelat merah melalui skema penyertaan modal negara (PMN) tak berjalan mulus. Pasalnya, tak semua usulan injeksi modal negara disetujui DPR RI lantaran ada badan usaha milik negara (BUMN) dianggap berkinerja buruk dan penuh polemik. Dus, pemerintah pun perlu bermanuver lebih lihai guna mengamankan kinerja BUMN di masa mendatang. Dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (3/7), Komisi XI DPR menyetujui PMN senilai Rp27,5 triliun untuk 18 perusahaan pelat merah. Awalnya pemerintah mengusulkan PMN sebesar Rp30,59 triliun.Di antara triliunan suntikan modal negara itu, Komisi XI menyetujui PMN untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya Rp5 triliun, atau separuh dari usulan pemerintah, dengan pertimbangan masih merugi, bahkan terindikasi tersangkut fraud empat debitur bermasalah senilai Rp2,5 triliun. “Memberikan Rp5 triliun [kepada LPEI] sebetulnya sangat berat untuk kami berikan persetujuan. Kami melihat hal ini berisiko,” kata anggota Komisi XI DPR dari Partai Gerindra, Kamrussamad, dalam raker itu. Legislatif juga kembali menolak usulan PMN untuk Badan Bank Tanah senilai Rp1 triliun. Penolakan sebelumnya pernah dilakukan DPR pada 2022. Keberadaan Bank Tanah dinilai masih penuh perdebatan pemerintah dengan petani dan masyarakat adat, juga berpotensi tumpang-tindih dengan lembaga lain, seperti BPN/Kementerian ATR.

Dalam persetujuan PMN, Komisi XI memberikan sejumlah catatan. PMN untuk LPEI harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, good corporate governance, dan tidak mengulangi kesalahan pengelolaan. BPK akan masuk melakukan audit kinerja LPEI dan model bisnis yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI. Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan BUMN yang telah mendapatkan PMN harus melaksanakan tugasnya dengan tata kelola yang baik serta kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang tinggi. Kemenkeu, lanjutnya, juga akan melakukan kontrak kinerja dengan masing-masing BUMN dan melakukan evaluasi secara berkala. Sementara itu, pengamat menilai PMN tahun anggaran 2024 yang mengalir ke sejumlah BUMN bermasalah tidak tepat sasaran. Herry Gunawan, pengamat BUMN dari Datanesia Institute, mengatakan PMN secara prinsip adalah investasi yang ditanamkan pemerintah kepada perusahaan pelat merah yang bertujuan a.l. mendukung perkembangan ekonomi nasional. Khusus untuk LPEI, Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto menilai BUMN itu perlu menunjukan bukti telah melakukan upaya mendasar dalam perbaikan tata kelola dan standard operating procedure (SOP).

Perkebunan kelapa sawit memegang peranan krusial dalam perekonomian nasional. Kontribusinya meliputi pendapatan, devisa negara, pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan di pedesaan, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi sumber berbagai macam barang konsumsi berkelanjutan dalam jangka panjang. Minyak kelapa sawit telah menjadi ekspor non-migas terbesar kedua setelah batu bara, dengan nilai mencapai US$30,3 miliar pada tahun lalu, atau setara 12 persen dari total ekspor nasional. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan mencapai 16,8 juta hektare dan total produksi 55 juta ton pada tahun 2023, Indonesia memasok 54 persen pasar minyak kelapa sawit global dan sepertiga dari total pasokan minyak nabati global. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai pemimpin industri sawit yang menentukan arah pasar global. Minyak kelapa sawit diproyeksikan memainkan peran yang semakin penting sebagai sumber bahan bakar nabati berkelanjutan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat transisi Indonesia menuju energi terbarukan dengan memperluas produksi bahan bakar nabati. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penggunaan biodiesel 35 (B35) dari minyak kelapa sawit menjadi B50.

Papua: Wilayah Potensial untuk Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk mencapai tujuan tersebut, peningkatan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia perlu dilakukan melalui dua cara, yaitu, pertama, meningkatkan produktivitas di perkebunan kelapa sawit yang sudah ada. Kedua, melakukan perluasan perkebunan kelapa sawit di kawasan yang sesuai. Papua, dengan potensi lahannya yang luas, menjadi wilayah paling potensial untuk perluasan perkebunan kelapa sawit. Pengembangan kelapa sawit, khususnya dengan menerapkan pola plasma minimal 20 persen di Papua, berpotensi menjadi solusi efektif untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat adat setempat. Daratan Papua tercatat seluas 41,3 juta hektare, dimana 36 juta hektare di antaranya merupakan hutan atau mencakup 87 persen dari total luas wilayah tersebut. Kementerian Pertanian membeberkan data, terdapat 29 konsesi kelapa sawit yang beroperasi di Papua, dengan luas total 225.000 hektare atau setara dengan 0,5 persen luas daratan Papua. Sebuah porsi yang tidak berarti dibandingkan dari luas perkebunan nasional adalah 16 juta hektare. Luas konsesi yang berizin mencapai sekitar 1 juta hektare dan akan lebih besar lagi jika tidak dilakukan tindakan drastis pada 2021, ketika pemerintah Papua Barat mencabut 16 izin konsesi dengan total luas 340.000 hektare.

Data ini bertolak belakang dengan klaim kelompok anti-sawit yang menuduh pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai momok menakutkan dan mengancam kelestarian hutan Papua. Ironisnya para pegiat anti-sawit tidak menawarkan solusi konkret untuk membantu masyarakat miskin di Papua meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, isu deforestasi di Papua perlu dikaji secara mendalam mengingat secara administratif kawasan yang dialokasi untuk perkebunan kelapa sawit di lokasi yang ditentang berada di kawasan non-hutan atau areal penggunaan lain, sehingga secara hukum, perizinan untuk perkebunan sawit telah memenuhi aspek legalitas. Sementara, bila kita menggunakan definisi hutan berdasarkan FAO atau penutupan lahan, maka tidak akan ada lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan bukan hanya perkebunan sawit tapi semua program atau proyek apapun. Karena pada intinya semua kegiatan pembangunan memerlukan ruang atau lahan. Upaya terbaik adalah bagaimana kebutuhan ruang untuk pembangunan, seperti sawit ini bisa dipadukan dengan konservasi atau perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan sawit berkelanjutan. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang berkelanjutan mengenai hal ini. Perlu ditemukan solusi dan setidaknya bisa dicapai melalui pengembangan kerangka kerja dan regulasi untuk mempercepat pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Papua.

Beberapa investor asing dan lokal diketahui berminat membeli sebagian besar kepemilikan saham di Jalan Tol Cibitung—Cilincing (JTCC) yang kini dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Arif Suhartono menjelaskan bahwa minat investor terhadap aset jalan tol akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok itu cukup baik. Saat ini, dia menegaskan Pelindo telah berbicara dengan sejumlah pihak yang berminat untuk mengambilalih sebagian kepemilikan pada jalan tol itu. “Ada [calon investor] dari dalam maupun luar negeri, saat ini masih proses setelah penjajakan,” jelasnya di Kompleks DPR Jakarta pada Rabu (3/7). Dia menegaskan bahwa Pelindo akan melepas 65% kepemilikan sahamnya atas jalan tol tersebut. Rencananya, dia menuturkan proses divestasi jalan tol rampung pada tahun ini. Bila terealisasi, utang perseroan dapat berkurang sebesar Rp8 triliun. Posisi utang Pelindo pada akhir 2023 sebesar Rp42,87 triliun. 

Jumlah tersebut sudah menurun dari posisi pada 2021—2022 masing-masing senilai Rp50,9 triliun dan Rp52,67 triliun. Perusahaan terus membayarkan utangnya dengan optimal sejak rampungnya merger pada 2021. Saat ini, ruas JTCC dibangun dan dioperasikan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP), yang dimiliki oleh PT Akses Pelabuhan Indonesia dan PT Menara Maritim Indonesia. Kedua perusahaan itu berada di bawah anak usaha Pelindo yakni PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL). JTCC Seksi 1 beroperasi sejak 31 Juli 2021, Seksi 2 dan Seksi 3 juga beroperasi pada September 2022, sementara JTCC seksi 4 juga telah resmi dioperasikan mulai April 2023.

Dahulu, batik dibawa dari Majapahit ke Keraton Sumenep. Kini, batik berkembang menjadi ekspresi seni sekaligus nadi hidup masyarakat Pulau Madura. Hamid (43) memotong satu rol kain katun rayon putih di rumahnya di Dusun Banyumas, Pamekasan, Madura, Jatim. Potongan kain itu bahan baku gendongan bayi, salah satu produk batik Dusun Banyumas. ”Kemarin, saya baru kirim 150 gendongan bayi ke Situbondo,” ujar Hamid, Jumat (31/5). Membatik dan memproduksi gendongan bayi ditekuninya sejak lama. Batik produksinya dijual ke Situbondo, Bondowoso, dan daerah lain di kawasan Tapal Kuda. Hamid juga menjual ke Pasar 17 Agustus Pamekasan, salah satu pasar batik teramai di Indonesia.

Hamid tidak sendirian. Hampir setiap keluarga di Dusun Banyumas merupakan perajin batik. Maituah (45), pemilik kios Hamdani Batik di Dusun Banyumas, bercerita, dirinya mulai membatik sejak menikah. Metode membatik mereka sama dengan daerah lain, seperti Solo dan Yogyakarta. Warga Dusun Banyumas menjadikan batik sebagai penghasilan utama di samping berkebun dan pekerjaan sambilan lainnya. Selain dusun sentra batik seperti di Banyumas, ada Pasar 17 Agustus di Pamekasan yang sering didatangi pembeli dari luar daerah, baik dari Jawa, Bali, maupun pelancong dari Malaysia. ”Paling ramai Minggu sama Kamis. Pengunjung full kalau pas hari pasar. Kalau hari biasa tetap ada saja yang beli, tetapi tidak seramai hari pasar,” ujar Sri Astuti (22) di kios Fiqi Galeri.

Selain kain batik, juga di- jajakan kemeja, kain, pencung, sarung, dan udeng ikat kepala dari batik. Harganya bervariasi, mulai dari Rp 15.000 untuk udeng sampai puluhan ribu hingga jutaan rupiah untuk kain batik. ”Dua motif paling terkenal, yaitu sekar jagat dan junjung drajat, paling banyak dicari. Semua batik tulis asli Pamekasan,” ucap Sri Astuti. Di Tanjungbumi, Fausi Adi Putra, pemilik Batik Lavega, menilai keunggulan batik klasik Madura terletak pada motif yang unik. Corak dan warna batiknya tak ditemukan pada batik di daerah lain. Semisal motif bang ompay dan gene sekerreng koceng renduh. Juga pada warnanya yang tajam. ”Begitu memandang langsung terpikat,” kata perajin batik generasi ketiga ini. (Yoga)

Kelenteng Hok Tek Tjeng Sin di ujung Dusun Pisangan terlihat tergerus abrasi dan empasan gelombang laut di Pantai Pisangan, Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024). Sejak 2002, sepanjang garis pantai di desa itu mengalami abrasi dan subsidensi atau amblesan tanah. Penggerusan tanah itu makin parah sejak 2010 dan terus berlangsung hingga kini dengan laju abrasi 2 meter per tahun. Daratan sebelumnya menjorok hingga 150 meter dari bibir pantai yang sekarang. Meski 75 keluarga sudah direlokasi di tempat baru, 80 rumah warga masih berdiri di sepanjang pantai dengan alasan dekat dengan tempat usaha. (Yoga)

Tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Hal ini membuat pemerintah optimistis target nol % kemiskinan ekstrem tahun ini bisa tercapai. Pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran diharapkan bisa menjaga tren tersebut. Survei BPS menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem per Maret 2024 tersisa 0,83 %, turun 0,29 % dibanding Maret 2024 di 1,12 %. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, tiga strategi yang ditempuh meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengurangan jumlah kantong kemiskinan. Upaya ini sesuai Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

”Sekarang waktunya tinggal lima bulan untuk memastikan target kita bisa mendekati nol persen,” kata Muhadjir dalam jumpa pers di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7). Target kemiskinan ekstrem nol persen, hanya bisa dicapai jika semua kementerian, lembaga, pemeda, hingga swasta terus menguatkan komitmennya. ”Karena itu, lima bulan ini saya minta dari deputi yang menangani untuk memastikan daerah-daerah mana yang angka kemiskinan dan kemiskinan ekstremnya masih tinggi dan memang butuh intervensi dari pemerintah pusat,” tuturnya. Muhadjir menambahkan, segala upaya baik harus diteruskan dan dijaga pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo-Gibran. Sebab, ini merupakan komitmen global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2030. (Yoga)