Informasi di media sosial mengenai password atau kata sandi Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 yang dibocorkan karyawan vendor ke situs Scribd.com pada 2022 menarik diusut. Audit forensik dibutuhkan untuk menemukan keterkaitan dugaan pembocoran kata sandi itu dan serangan ransomware terhadap peladen PDNS 2 di Surabaya, Jatim, pada 20 Juni 2024. Penjelasan yang transparan dari pemerintah terkait serangan terhadap PDNS 2 juga masih ditunggu. Hingga kini, meski Brain Cipher yang mengklaim sebagai pelaku serangan itu mengaku telah merilis kunci dekriptor agar PDNS 2 dapat kembali diakses, belum semua layanan publik yang terdampak serangan itu kembali pulih.

Direktur Eksekutif Information Communication Technology Institute Heru Sutadi menuturkan, peretasan, ransomware, biasanya disebabkan beberapa faktor. Serangan terhadap PDNS 2 bisa dipicu kelalaian penggunaan username dan password dari pengelola. ”Perlu didalami dan dipastikan apakah peretasan dan beredarnya data di Scribd memiliki kaitan dengan serangan ransomware pada PDNS 2. Ini perlu diselidiki, didalami, dan dipastikan melalui digital forensik,” kata Heru, Minggu (7/7). Bocornya username dan password PDNS 2 diungkap unggahan di situs Scribd.com berjudul ”Dokumen Akses Layanan Pusat Data Nasional (Government Cloud). Unggahan itu dibuat akun Dicky Prasetya pada 11 Oktober 2022.

Namun, saat Kompas kembali mengaksesnya melalui mesin pencari Google, artikel itu telah dihapus. Menurut Heru, peretas yang menyerang dengan ransomware sebenarnya tak membutuhkan password atau username untuk masuk ke sistem. Sebab, mereka sudah menginfeksi sistem itu dengan malware sehingga akan mudah terbuka dan masuk ke dalamnya, meski demikian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mesti mendalami data apa saja yang terdapat dalam dokumen yang disebarkan di Scribd.com tersebut. Apalagi, di dalamnya juga ditemukan banyak dokumen yang diduga milik kementerian/lembaga dalam format PDF. (Yoga)

Awan gelap di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (4/7) siang, seperti masuk dalam ruang rapat Komisi X DPR ketika para guru honorer mengadu terkait nasib mereka yang tak kunjung mendapat penghargaan setimpal. Satu per satu guru melampiaskan curahan hatinya dan berharap agar para wakil rakyat bisa menjadi jembatan penyambung aspirasi. Hera Yunita Sari menghela napas panjang sebelum menyalakan mikrofon di hadapannya. Guru honorer asal Kabupaten Lampung Utara, Lampung, ini mengungkapkan, dalam empat tahun terakhir Pemkab Lampung Utara tidak membuka formasi untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam seleksi calon ASN.

Padahal, UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN telah mengamanatkan, tidak boleh ada lagi pegawai honorer dan non-ASN lainnya pada 2025 di pemerintahan. Artinya, penataan para pegawai honorer harus selesai paling lambat Desember 2024. Selama menjadi guru honorer, pengabdian Hera hanya dihargai Rp 300.000 per bulan, jauh dari cukup untuk sekadar membiayai transportasi dari rumah ke sekolah yang membutuhkan waktu satu jam perjalanan. ”Saya rasa sudah cukuplah masa kerja saya 14 tahun untuk mendapat gaji yang tidak layak itu.

Kami mau mengikuti seleksi, tetapi apa daya pemerintah kami tidak membuka formasinya. Murid saya ada yang sudah jadi tentara, tetapi saya tetap honorer,” kata Hera sambil menyeka air mata.Setelah mendengarkan curahan hati guru, sejumlah anggota Komisi X berjanji memasukkan tuntutan guru dalam pembahasan Panja Pembiayaan Pendidikan yang saat ini tengah dibahas di DPR. Dalam jangka pendek, Kemendikbudristek didesak untuk menyelesaikan sejumlah masalah dalam seleksi ASN guru. ”Kami mendesak Kemendikbudristek memastikan tenaga guru dan kependidikan non-ASN mendapat keadilan dan tidak menghambat proses pembelajaran,” kata anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah. (Yoga)

Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti akan menggelar patrol siber guna mengantisipasi kasus-kasus dugaan investasi ilegal sebagai tindak lanjut atas kasus titip kelola dana investasi perorangan oleh Ahmad Rafif Raya yang menimbulkan kerugian hingga Rp 71 miliar. Ketua Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan, pihaknya mencegah potensi terjadinya penawaran investasi yang tidak berizin dan dapat merugikan masyarakat dengan melakukan patroli siber dan pemantauan media sosial. ”Satgas Pasti didukung anggotanya, terutama Kemenkominfo beserta Satgas Pasti di daerah akan melakukan cyber patrol dan saling menginfokan jika terdapat kasus dugaan pelanggaran, termasuk pemantauan media sosial,” katanya, Minggu (7/7).

Sejak 2017 hingga 31 Mei 2024, Satgas Pasti telah menghentikan 9.888 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.366 entitas investasi ilegal, 8.271 entitas pinjaman online ilegal atau pinjaman pribadi, serta 251 entitas gadai ilegal. Selama April-Mei 2024, Satgas Pasti telah memblokir 129 tawaran investasi ilegal. Modus penipuan yang ditemukan adalah dengan meniru atau menduplikasi nama produk, situs, ataupun media sosial milik entitas berizin dengan tujuan menipu (impersonation). ”Laporan masyarakat sangat diharapkan sejalan dengan berkembangnya modus penipuan dan literasi keuangan serta digital yang belum optimal di masyarakat,” ujar Hadiyanto. Belakangan, ramai diberitakan kasus gagal bayar dana kelolaan investasi oleh Ahmad Rafif Raya, pemengaruh (influencer) investasi di media sosial.

Pemilik akun @waktunyabelisaham tersebut gagal mengelola investasi 34 klien asalMakassar, Sulsel, senilai Rp 71 miliar. Sebulan sebelumnya, pada Minggu (9/6), Ahmad telah memberi keterangan resmi dan bertanda tangan di atas meterai terkait kasus tersebut. Ia mengakui mengelola dana tersebut atas nama pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. Ahmad mengaku salah mengelola investasi sehingga timbul kerugian akibat timbulnya biaya operasional dan pengembalian investasi atas modal investasi investor lainnya. Ahmad berjanji menanggung seluruh nilai investasi yang telah dicatatkan sebagai utang sebesar Rp 71,81 miliar, yang akan dibayar secara bertahap sejak 10 Juli 2024 hingga 10 Juli 2027 dengan pembayaran setiap tanggal 10 per bulan. Ia juga siap menanggung segala konsekuensi hukum, baik secara pidana maupun perdata jika lalai menyelesaikan tanggung jawabnya. (Yoga)

Pekerja menggarap kerajinan kap lampu dari pelepah pisang dan daun lontar di industri Palem Craft, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Bantul, DI Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024). Produk yang dihasilkan dari tempat tersebut untuk pasar ekspor ke sejumlah negara, seperti Spanyol, Yunani, Turki, dan Perancis, dengan nilai ekspor pada enam bulan terakhir sekitar Rp 4 miliar. Promosi yang gencar mendorong ekspor dari usaha mikro, kecil, dan menengah itu naik 40 persen dibanding pada tahun lalu. (Yoga)

Liburan sekolah datang berbarengan dengan masuknya tahun ajaran baru. Sejumlah warga pun berusaha menghemat pengeluaran dengan tetap mencari celah agar bisa mengajak anak bersantai saat liburan sekolah tiba. “Liburan sekolah tahun ini, saya dan istri mengerem pengeluaran karena anak kedua masuk TK dan kakaknya yang naik kelas V SD. Total pengeluaran bisa Rp 10 juta. Biasanya, kami liburan beberapa hari ke tempat wisata, seperti di Puncak, Bogor, Jabar. Tahun ini, liburan terjauh ke curug di daerah Sukabumi dan menginap di rumah saudara. Selebihnya, kami mencari hiburan di dekat rumah, seperti bersepeda keliling UI atau memancing di setu,” ujar Herman (40) Karyawan swasta di Depok

Putri Anisa (40) Social media specialist, mengatakan, tahun ini, dua anaknya masuk ke perguruan tinggi negeri. persiapan biaya masuk PTN dimulai sejak beberapa tahun lalu dengan investasi logam mulia yang cenderung stabil dan mudah dicairkan, juga tetap menabung setiap bulan. Tahun ini, anak-anaknya minta liburan naik pesawat, jadi dia cari promo tiket murah di luar peak season. Selama liburan, mereka tidak banyak belanja, lebih untuk wisata dan kuliner. Jadi, liburannya dapat, bayaran kuliah aman. B Apriliyanto (42) Karyawan swasta di Yogyakarta, menuturkan, “Tahun ini, harga pangan pokok meningkat. Anak juga bertambah besar sehingga pengeluaran untuk sandang juga bertambah. Apalagi memasuki tahun ajaran baru, kebutuhan biaya sekolah anak wajib dipenuhi. Mau tidak mau, saya lebih memprioritaskan kebutuhan pokok, sandang, dan biaya sekolah.” (Yoga)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) menyatakan jalan tol akses IKN dapat beroperasi  secara fungsional pada Agustus 2024 untuk mendukung Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan Jalan Tol Akses IKN dapat dimanfaatkan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI di Nusantara, Kalimantan Barat.  Sebagai informasi, Jalan Tol Akses IKN dapat mempersingkat jarak tempuh dari Kota Balikpapan  menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN yang semula apabila melewati Tol Balikpapan-Samarinda dan Lintas Sepaku membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit dengan jarak 95 km, menjadi hanya sekitar 45 menit dengan jarak 57 km. (Yetede)