Pemerintah belum satu suara terkait pembatasan BBM subsidi. Menteri Koordinator Bidang Kemiritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembatasan akan diterapkan  bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Semenntara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut belum ada keputusan pemerintah terkait pembatasan tersebut. Berdasarkan catatan Investor Daily, pembatasan BBM  bersubsidi jenis Solar sebenarnya sudah diterapkan sejak 2020. Hal ini merujuk pada Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4/p3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran jenis BBM Tertentu. Dalam beleid ini disebutkan kendaraan pribadi roda 4 paling banyak membeli 60 liter per hari. Dalam beleid itu disebutkan kendaraan pribadi  roda empat paling banyak membeli 60 liter perhari. Kendaraan umum angkutan orang/barang roda empat paling banyak 80 liter per hari. Kendaraan umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 liter per hari. Pembatasan BBM belum mencakup pembelian Pertalite. Kebijakan BBM dengan oktan 90 ini menunggu revisi Perpres 191/2014. (Yetede)

Bersiaplah, Anda yang kendaraannya menenggak bahan bakar bersubsidi. Pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang membuka rencana itu, lewat IG resmi Menko Marves. Alasan pembatasan adalah untuk mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta menghemat anggaran. Kenaikan harga minyak mentah dan kurs rupiah yang kian menjauhi dari patokan anggaran 2024 menjadi alasan. Harga minyak dunia masih dalam tren mendaki. Saat ini harga minyak WTI di kisaran US$ 82 per barel. Kurs rupiah di posisi Rp 16.235 per dolar AS (10/7), jauh dari dari asumsi rupiah di APBN 2024 di Rp 15.000 per dollar AS.  

Melihat outlook konsumsi BBM subsidi tahun ini diperkirakan 18,39 juta kilo litter (KL) terdiri dari minyak tanah 0,51 juta KL dan minyak solar 17,88 juta KL. Adapun realisasi BBM subsidi hingga Mei 2024 sebesar 7,16 juta KL. Realisasi mencakup minyak tanah sebanyak 0,21 juta KL dan minyak solar 6,95 juta KL. Fluktuasi harga minyak mentah dan rupiah serta naiknya konsumsi diperkirakan akan membuat anggaran subsidi energi mendaki. Di tengah potensi penurunan penerimaan perpajakan tahun ini, sementara belanja negara membengkak sehingga negara berpotensi defisit Rp 609,7 triliun di 2024 ini. Dihubungi KONTAN, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengakui tengah menyiapkan pelaksanaan subsidi BBM tepat sasaran. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman menambahkan, sejauh ini upaya pelaksanaan subsidi tepat sasaran berjalan untuk pembelian solar subsidi yakni 60 liter, 80 liter dan 200 liter per hari. Ekonom senior Faisal Basri menyebut bahwa Menko Marves Luhut memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengerek harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. "Ada kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM," ujar Faisal, (10/7). Apalagi, harga keekonomian Pertalite sudah jauh dari harga jual saat Rp 10.000 per hari.

Roda industri otomotif belum berputar maksimal. Penjualan pada semester pertama tahun ini turun signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Daya beli masyarakat yang belum membaik menjadi salah satu penyebab. Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) diketahui jumlah penjualan secara wholesales pada periode Januari—Juni 2024 mencapai 408.012 unit anjlok 19,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 506.427 unit. Penjualan ritel sepanjang semester I/2024 sama tidak baiknya yaitu mencapai 431.987 unit, turun 14% dari 502.533 unit secara year-on-year. Melemahnya daya beli karena kondisi perekonomian nasional diikuti dengan menurunnya permintaan di pasar global makin menekan penjualan. Dari data yang ada, disebutkan bahwa pengapalan mobil rakitan Indonesia ke negara lain selama Januari—April hanya 138.778 unit, turun 16,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 166.804 unit. 

Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian dengan penyerapan tenaga kerja cukup besar. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian terhadap penurunan kinerja tersebut karena bila pasar dinilai tidak cukup kompetitif, dikhawatirkan investasi pun akan berjalan lambat. Data Kementerian Perekonomian per Desember 2023 menunjukkan bahwa saat ini ada sekitar 26 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat dengan total kapasitas produksi sebanyak 2,35 juta unit per tahun. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap secara langsung pada industri ini mencapai 38.000 orang, dan lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai pasok otomotif. Pada tahun ini, isu penurunan bahkan penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan jenis tertentu kembali mengemuka. Besarnya pajak yang harus dibayarkan dan ditanggung konsumen dinilai menjadi penyebab mahalnya harga kendaraan di Tanah Air. Selain pasar domestik, pemerintah diharapkan ikut membantu memperluas pasar global. Langkah Kementerian Perindustrian mendorong produsen otomotif China menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor kendaraan listrik patut diapresiasi, meski eksekusinya masih dinanti. Di sisi lain, produsen otomotif juga diharapkan lebih agresif membuat berbagai strategi untuk meningkatkan penjualan seperti pelaksanaan pameran dengan berbagai promosi yang menarik. Kemudahan pembiayaan kendaraan juga harus didorong.

Komunitas Peduli Konco di Malang, Jatim, aktif menolong sesama yang kesulitan. Meski anggotanya kerap dianggap sebagai ”preman”, mereka menunjukkan kemurahan hati. ”Selama kamu masih bisa berdiri, cobalah untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang sedang terjatuh.” Demikian tulisan di punggung kaus orang-orang yang berkerumun sepanjang gang di RT 013 Jalan Simpang Sukun Timur, Kelurahan Sukun, Malang, Jatim, Minggu (7/7) siang. Mereka adalah anggota Komunitas Peduli Konco (KPK) sebuah komunitas yang anggotanya, pemilik warung kopi, tukang las, pembuat nisan, pembuat arang, dan ”polisi cepek”. Awalnya, komunitas ini diprakarsai oleh sekelompok orang yang selama ini dipandang sebelah mata, para pria bertato yang suka berkumpul dan minum minuman keras.

Sebagian orang melabeli mereka ”preman”. Sebagian besar anggota KPK tinggal di pinggir aliran Sungai Kasin dan Sukun. Kini, anggota komunitas itu kian beragam, mulai anak muda, perempuan, dengan rentang usia 17 tahun hingga 60-an tahun. Mereka berasal dari beragam etnis, baik Jawa, Madura, maupun Tionghoa. Anggota KPK sekitar 150 orang. Minggu siang itu, anggota komunitas merayakan setahun keberadaan KPK yang baru diresmikan menjadi organisasi pada Desember 2023. Konco adalah bahasa Jawa yang berarti teman. ”Kami mungkin bukan orang baik, tapi kami ingin berbuat baik,” kata Budi Purnomo (55) anggota KPK. Budi tak memungkiri, sebagian anggota KPK adalah peminum. Namun, saat mengumpulkan uang untuk minum, mereka juga menyisihkan sebagian untuk kepentingan kegiatan sosial.

Sumbangan dari mereka mulai Rp 5.000, Rp 10.000, hingga ratusan ribu rupiah per orang. Sekali amplop sumbangan diputar, mereka bisa mendapat uang ratusan ribu rupiah. Saat ini, uang kas KPK untuk kegiatan sosial Rp 6 juta. Acara kumpul bersama bisa sebulan 1-2 kali, sesuai kebutuhan.KPK sudah membantu 40-an orang sakit dan 10 orang meninggal. Bantuan berupa uang santunan Rp 200.000-Rp 250.000 bagi orang sakit dan Rp 300.000 bagi orang meninggal. ”Uang itu mungkin kecil. Tapi, untuk keluarga yang ditinggalkan sakit atau meninggal, nilai itu cukup berarti. ”Awalnya, sasaran kami hanya konco (teman), lama-lama kegiatan sosial ini berkembang membantu tetangga sekitar yang membutuhkan.

Kami juga mengirim uang ke luar kota untuk anggota yang membutuhkan,” kata Bukhori. Bahkan, mereka juga menyumbang 15 meja mengaji bagi anak-anak taman pendidikan Al Quran (TPQ) di kawasan sekitar rumah mereka. Bantuan dari KPK tidak melulu berupa uang, mereka pernah menyewa mantri guna memeriksa warga yang sakit untuk mengatasi serangan cikungunya. Sulis (43) Ketua KPK mengatakan, komunitas ini memiliki bendahara yang tegas. Sistem pengawasannya juga berlapis (donasi masuk dicatat dan dipublikasikan secara terbuka). Kepedulian adalah tindakan kecil yang dapat berdampak besar. Itulah pesan yang ingin mereka sampaikan (Yoga)

DPR masih menunggu keppres terkait pemberhentian Hasyim Asy’ari dari jabatannya sebagai ketua dan anggota KPU. Belum adanya keppres tersebut membuat DPR belum bisa membahas pengganti Hasyim di KPU. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, keppres pemberhentian Hasyim dibutuhkan sebagai dasar untuk mengisi kekosongan anggota KPU yang ditinggalkan Hasyim. ”Mudah-mudahan Presiden segera menerbitkan keppres karena ada batas waktu tujuh hari (kerja) setelah putusan DKPP dibacakan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/7). Pada Rabu (3/7), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memberhentikan Hasyim sebagai ketua dan anggota KPU, karena Hasyim dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

DKPP juga memerintahkan Presiden untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari kerja sejak putusan dibacakan. Dengan demikian, keppres pemberhentian Hasyim paling lambat diterbitkan Kamis (11/7). Pada Senin (8/7) petang, Presiden Jokowi mengaku belum menerima draf keppres pemberhentian Hasyim. ”Belum sampai di meja saya. Kalau sudah sampai, saya tanda tangani,” ujar Presiden. Doli menuturkan, setelah keppres terbit, Presiden mesti mengajukan surat ke DPR untuk mencari pengganti Hasyim. Surat presiden (surpres) kemudian dibacakan dalam rapat paripurna, lalu dirapatkan di Badan Musyawarah DPR, baru ditindaklanjuti Komisi II DPR. Namun, penggantian anggota KPU kemungkinan baru dilakukan pertengahan Agustus, karena DPR akan memasuki masa reses sejak Jumat (12/7) hingga Kamis (15/8). (Yoga)

DPR menyepakati pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024, untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan hingga manipulasi kuota haji. Sehingga polemik yang merugikan jemaah haji tak kembali terulang pada periode berikutnya. Pembentukan pansus hak angket haji disepakati dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (9/7). Pansus bakal beranggotakan 30 anggota DPR dari berbagai fraksi dan komisi. Muhaimin optimistis pansus bisa menghasilkan kesimpulan guna memperbaiki penyelenggaraan haji.

Anggota pansus bakal langsung bekerja mulai Juli-September atau masa reses hingga jelang pelantikan anggota DPR baru. ”Yang paling fatal adalah penggunaan visa haji regular tidak sepenuhnya diberi kepada yang antre tahunan, tapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Tujuannya agar tak ada lagi penyelewengan dan penyalahgunaan kebijakan yang merugikan jemaah haji yang mengantre puluhan tahun,” terangnya. Anggota Komisi VIII DPR dari PDI-P, Selly Andriany Gantina, yang juga anggota Tim Pengawas haji 2024 menyebut, ada indikasi penyalahgunaan kuota tambahan jemaah haji oleh pemerintah.

Selain itu, jemaah haji mendapat layanan buruk saat beribadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). DPR menilai penetapan dan pembagian kuota haji tambahan oleh Kemenag tidak sesuai Pasal 64 Ayat (2) UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang menegaskan kuota haji khusus sebesar 8 % dari kuota haji Indonesia. Anggota Pansus Haji yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari PPP Achmad Baidowi menuturkan, prioritasnya akan mendalami pelanggaran undang-undang dan pengalihan kuota dari haji reguler ke khusus. Juga, buruknya layanan haji mulai dari penerbangan dan tenda yang memicu kekecewaan jemaah. (Yoga)

Penipuan jual beli tiket bus yang marak tak hanya merugikan calon penumpang, tetapi juga membuat reputasi perusahaan otobus (PO) tercemar. Pelaku beraksi lewat kolom tanya jawab pada ulasan mesin pencari Google atau di platform media sosial dengan mengaku sebagai petugas resmi PO. Salah satu PO yang menjadi korban penipuan jual beli tiket ialah PT SAN Putra Sejahtera atau PO SAN. Menurut Wakil Dirut PO SAN Kurnia Lesari Adnan, pelaku menyalahgunakan foto bus perusahaan untuk menarik perhatian calon korban. Pelaku juga mengaku mereka petugas resmi dengan menjawab semua pertanyaan calon penumpang di kolom Google Review dan di media sosial, termasuk mencantumkan nomor ponsel.

”Begitu korban mentransfer uang pembelian tiket ke rekening yang diberikan pelaku,(kontak atau nomor ponsel korban) langsung diblokir pelaku. Calon penumpang kehilangan uang, tetapi tak bisa berangkat. Kami juga tak bisa melapor ke kepolisian disebabkan yang melapor haruslah korban,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (9/7) di Jakarta. Kurnia menambahkan, kasus pertama semacam ini ditemukan pada 2022. Sejak itu, laporan bertambah dari waktu ke waktu. Hingga kini sedikitnya ada 20 orang yang mengaku tertipu dengan total kerugian Rp 15,7 juta. Pihak PO SAN telah beberapa kali memersuasi korban agar melapor ke kepolisian dengan pendampingan hukum dari perusahaan.

Namun, mereka menolak karena enggan berurusan dengan penegak hukum. Kuasa hukum PO SAN, Fadjar Marpaung, mengatakan, posisi kliennya terjepit. Sebab, laporan sebagai badan hukum tak diterima, padahal korporasi turut dirugikan. PO SAN telah bersurat ke berbagai pihak, antara lain Kemenkominfo dan OJK. Kemenhub juga disurati dengan harapan dapat menengahi persoalan ini. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak-pihak tersebut. ”Kami sudah menyurati pihak Google. Namun, mereka berdalih hanya memfasilitasi, tak ada hak menindak. Kalau jadi sarana kejahatan, Google tak bertanggung jawab,” ucap Fadjar. (Yoga)

Jejak Margaretha Subekti (62) dalam gerakan pemberdayaan perempuan dan difabel yang terpinggirkan sudah terbentang selama 40 tahun. Saat dihubungi di Labuan Bajo, Sabtu (22/6) ia menceritakan, awalnya ia terlibat mengurus kaum perempuan di Kali Code, Yogyakarta, bersama Romo YB Mangunwijaya pada 1980-an. Setelah menikah, Margaretha diboyong suaminya, ASN Larantuka, Flores Timur. Ia bergabung dalam gerakan solidaritas perempuan luhur Lamaholot atau Sedon Senaren pimpinan Bibiana Rianghepat atau Ina Bibi. Mereka fokus mengurus kaum perempuan yang ditinggalkan suami ke luar negeri menjadi buruh migran, perempuan mantan buruh migran ilegal, perempuan korban KDRT dan anak-anak buruh migran yang kurang perhatian. Pada 2008, ketika suaminya pensiun dini, Margaretha ikut ke Labuan Bajo. Ia melanjutkan pengabdiannya pada gerakan solidaritas perempuan dan kaum marjinal.

Fokusnya sama, mengurus perempuan mantan buruh migran ilegal, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, ditambah ibu tunggal dan kaum difabel. Margaretha berjuang sampai kaum perempuan dan kaum difabel yang terpinggirkan ini mandiri secara ekonomi dengan dukungan anggota keluarga, dengan membangun usaha rumahan, seperti beternak ayam dan babi serta membuat tenun ikat. Ia juga mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sampah Rumah Pekerti. Sekitar 300 perempuan menjadi anggotanya. Usahanya, memanfaatkan aneka jenis sampah yang berserakan di Labuan Bajo. Bersama KSP Sampah Rumah Pekerti, para perempuan tersebut bisa mandiri secara finansial setelah dua-tiga tahun terlibat. Setelah mandiri, mereka bisa menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi, memperbaiki atau membangun rumah layak huni.

Setelahnya, perempuan kelahiran Nanggulan, Sleman, DI Yogyakarta itu, membimbing 75 perempuan disabilitas dan anak-anak telantar yang sebagian besar tinggal di Rumah Pekerti yang dibangun secara swadaya. Ia juga berusaha mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tak mudah bagi Margaretha melakukan itu karena ia juga kerap kesulitan secara ekonomi. Di Rumah Pekerti, Margaretha berusaha memberdayakan mereka dengan membekali aneka keterampilan, seperti memasak, menjahit, dan menenun. Ia mengajarkan tata krama, kebersihan lingkungan, dan perawatan diri. Ia mengajar kebersihan secara bertahap pada kaum difabel telantar. Awalnya, ia mengajak mereka memungut sampah di sekitar Rumah Pekerti, kemudian di permukiman penduduk, pantai, dan ruang publik sejak 2010, biasanya pada pagi dan sore ketika sampah mulai berserakan di sejumlah titik di Labuan Bajo. Semua sampah mereka ambil, tidak sebatas sampah bernilai ekonomi.  

Seiring waktu, anggota Rumah Pekerti mampu mendaur ulang sampah yang mereka pungut menjadi barang bernilai ekonomi, seperti tas, gantungan kunci, keranjang belanja, topi, dompet, sandal, dan lainnya. Bahkan, mereka bisa mengolah sampah pembalut. Kini, Rumah Pekerti menjadi rujukan pengelolaan sampah. Sejumlah pegiat sampah dari Maumere, Ende, dan Ruteng datang ke Rumah Pekerti untuk belajar mengolah sampah yang sulit diolah. Gerakan Rumah Pekerti telah merambah ke pelestarian wilayah pantai, bekerja sama dengan WWF menanam mangrove di beberapa bibir pantai yang rawan abrasi,terutama yang berbatasan dengan permukiman penduduk. Sudah ribuan mangrove yang ditanam Rumah Pekerti selama 20 tahun terakhir. Belakangan, Rumah Pekerti bekerja sama dengan pengelola hotel untuk mempromosikan pangan lokal, seperti singkong, ikan bakar, pisang, sayur-mayur, dan umbi-umbian kepada tetamu. (Yoga)

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempertanyakan tujuan pemerintah mendayagunakan dokter asing di Indonesia. Kebijakan tersebut dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru, terutama terkait disparitas pelayanan kesehatan. Ketua Umum Pengurus Besar IDI (PB IDI) Moh Adib Khumaidi dalam konferensi pers bertajuk ”Bagaimana Semestinya Regulasi Dokter Asing Berpraktik di Indonesia?”, di Jakarta, Selasa (9/7) berkata, isu pendayagunaan dokter asing sudah lama dibahas. Masuknya dokter asing merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Program tenaga kerja dokter asing lazim terjadi di banyak negara. ”Permasalahan dokter asing ini, kami (IDI) tidak dalam posisi setuju atau tidak, namun, concern kita pada perkembangan dunia global terkait (dokter asing) dengan mengedepankan keselamatan pasien.

Harus ada regulasi yang jelas, harus ada domestic regulation-nya,” tuturnya. Dalam Pasal 248 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan, pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulusan luar negeri harus melalui evaluasi kompetensi, meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik yang dilakukan oleh Menkes, melibatkan menteri bidang pendidikan serta konsil dan kolegium terkait profesi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tantangan lain yang harus dipertimbangkan dalam pendayagunaan dokter asing, yaitu, masih terjadi disparitas pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan yang belum efektif, serta kapasitas tata kelola kesehatan yang kurang.

Ketua Kluster Kedokteran dan Kesehatan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia di Timur Tengah Iqbal Mochtar menyebutkan, pemetaan terhadap kebutuhan dokter asing harus diperjelas, termasuk jenis dokter, jumlah dokter, serta penempatan daerah dari dokter asing yang akan dipekerjakan. Hal lain yang perlu diperjelas terkait insentif dan penggajian dokter asing. Insentif dari dokter asing dengan spesialisasi tertentu umumnya sangat besar. Dokter spesialis jantung di Amerika, memiliki besaran insentif berkisar Rp 400 juta-Rp 600 juta per bulan. (Yoga)