Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Menjaga Keajaiban Lamun di Pesisir Bintan
Padang lamun menjadi sumber kehidupan warga pesisir Pulau Bintan, Kepri. Nelayan, pemuda, dan pelaku industri berkolaborasi menjaga kelestarian rumput ajaib tersebut. Pentingnya padang lamun di Kepri, dirasakan kelompok nelayan pencari teripang di pesisir timur Bintan. Padang lamun adalah habitat teripang emas laut atau Stichopus hermanii. Saat bulan mati dan langit gulita merupakan waktu terbaik bagi nelayan pesisir timur Bintan, seperti Adi (44) dan Yuliati (42) mencari teripang. Dengan senter di kepala, menyeret jeriken apung yang diikat ke pinggang, dan menenteng sebotol minyak goreng, mereka turun ke laut yang surut di Desa Malang Rapat, Bintan. Daun-daun lamun (Enhalus acoroides) yang rimbun menutupi dasar laut. Yuliati menyemprot minyak goreng agar pandangan mata lebih jelas menembus air berlumpur.
Teripang yang dicari adalah teripang emas laut, berwarna kuning, kerap bersembunyi di antara padang lamun dan menyamar serupa batu karang. ”Kalau dapat, langsung dimasukkan ke air dalam jeriken. Telat sebentar, mereka nanti mati, lalu badannya hancur,” kata Yuliati, Minggu (30/6) malam. Kelestarian padang lamun berdampak pada kelestarian teripang, yang juga berdampak bagi periuk nelayan teripang seperti Adi dan Yuliati. Dalam satu malam, nelayan tradisional seperti mereka bisa mengumpulkan belasan kg teripang yang dijual ke perusahaan pengolah yang bernama Kampong Teripang. Pendiri Kampong Teripang, Yogie Arry, menuturkan, pabriknya menerima 1 ton teripang per bulan dari nelayan. Teripang basah dihargai Rp 27.000 per kg. Teripang yang kaya kolagen atau protein alami diolah menjadi tepung dan cairan. Produk mengandung kolagen itu dipasarkan menjadi bahan baku obat, makanan, dan kosmetik.
Yogie mendirikan pabrik itu pada 2020 untuk mengembangkan potensi pesisir Bintan. Tiga tahun berselang, dia mendirikan organisasi Lamun Warrior untuk menjaga kelestarian ekosistem lamun yang menjadi habitat teripang. ”Pesisir Pulau Bintan sudah lama ditetapkan menjadi kawasan konservasi lamun oleh pemerintah. Namun, belum ada upaya serius melestarikan lamun,” ujarnya, Sabtu (29/6). Relasi warga dengan ekosistem padang lamun adalah pasang surut cinta dan benci. Di satu sisi, lamun menguntungkan nelayan karena tumbuhan itu menjadi rumah bagi teripang, rajungan, dan kerang. Lamun juga jadi habitat kuda laut, dugong, dan penyu yang membuat wisatawan dalam dan luar negeri melancong ke Bintan.
Lamun juga tempat berkembang biak ikan serta penahan abrasi pantai, ombak, dan penambat sedimen. Namun, bagi pengelola wisata pantai, lamun menjadi gangguan yang bikin pusing, saat musim angin kencang pada November-Februari, lamun kering tersapu ombak dan menutupi pasir putih pantai. Oleh para pemuda Lamun Warrior, sampah lamun kering diolah menjadi bahan baku kertas dan kain. ”Sekarang (pembuatan kertas dan kain dari lamun) masih dalam tahap uji coba. Harapannya ke depan, inisiatif ini bisa mengatasi masalah sampah lamun dan memberi manfaat ekonomi bagi warga,” ucap co-founder Lamun Warrior, Siti Nurohmatiljanah. Lamun yang serupa rumput liar berjasa menjaga kehidupan pesisir dan mengisi jaring nelayan dengan rupa-rupa hasil laut. Kini, giliran warga menjaga ”si rumput ajaib” itu dari ancaman kerusakan. (Yoga)
Sinyal Berbeda soal Arah Utang Negara
Lingkar dalam Prabowo Subianto memberi sinyal berbeda tentang arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo. Dalam wawancara dengan Financial Times di London, Inggris, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan akan menambah rasio utang pemerintah terhadap PDB. ”Gagasannya adalah meningkatkan pendapatan dan meningkatkan level utang. Saya sudah bicara dengan Bank Dunia. Mereka berpendapat bahwa 50 % (rasio utang terhadap PDB) adalah bijak. Kami tak ingin meningkatkan level utang tanpa peningkatan penerimaan,” kata Hashim, dikutip dari artikel Financial Times yang terbit Kamis (11/7). Saat ini level rasio utang Indonesia berkisar 38-39 % terhadap PDB. Batas maksimal rasio utang adalah 60 % terhadap PDB, yang diatur UU Keuangan Negara.
Peningkatan penerimaan pemerintah yang dimaksud merujuk pada pajak, cukai, royalti pertambangan, dan bea masuk. Menanggapi pernyataan Hashim kepada Financial Times, Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap teguh pada komitmen mengelola fiscal yang berkelanjutan dan hati-hati. Ia mengatakan, rez im baru ke depan tetap melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan semasa pemerintahan Jokowi. ”Pemerintah akan tetap menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit 3 % terhadap PDB dan mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo,” ucap Dasco.
Status quo yang dimaksud ialah kondisi rasio utang saat ini yang selama lima tahun terakhir berada di kisaran 38-39 % terhadap PDB. Rasio utang hanya sempat melonjak ke 40,7 % terhadap PDB pada 2021 ketika pemerintah berutang lebih banyak untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dasco mengatakan, pemerintahan Prabowo menyadari peran penting investasi di sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karna itu, pihaknya akan sangat menjaga kepercayaan pasar dan menumbuhkan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis. Salah satunya, dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan level utang negara di batas aman. (Yoga)
Rumah Kontainer yang Makin Diminati
Tiny house, yaitu konsep bangunan mungil yang dibangun atas gerakan sosial dan arsitektur yang mempromosikan ruang hidup sederhana, mulai diadaptasi banyak orang di dunia, termasuk pebisnis dan miliarder dunia asal AS, Elon Musk. Ia dikabarkan menjual rumah hingga vila mewahnya, lalu pindah ke rumah kubus seluas 37 meter persegi seharga 50.000 USD (Rp 800 juta dengan kurs Rp 16.000). Konsep konstruksi prefabrikasi atau prefab ini sudah ada di Indonesia dan banyak peminatnya. Spesialis modifikasi kontainer PT Baskoro Cahaya Continindo (BCC), yang eksis sejak 2018, belakangan banyak menerima permintaan produk tiny house yang dijual kurang dari Rp 100 juta. Segmen ini mengalahkan permintaan pembuatan stan kuliner yang mulanya menjadi fokus produksi mereka.
Presdir BCC Reynaldo Faula Baskoro berkata, dari tiny house yang marak di luar negeri. Mereka berimprovisasi menawarkan solusi konstruksi rumah minimalis hingga akomodasi pariwisata yang unik dan modern untuk pasar Indonesia. ”Awalnya kami desain agar kontainernya punya nilai lebih. Kami bikin konsep rumah, vila, glamping atau kemah mewah,” kata Aldo, awal Juli. Di lahan seluas 2.000 meter persegi di kawasan Sagara Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jabar, BCC mengolah kontainer yang hanya ada dua ukuran, volume 6 m x 2,5 m x 2,5 m dan 12 m x 2,5 m x 2,5 m, menjadi bangunan layak tinggal sesuai pesanan pembeli. Kontainer itu juga bisa dilengkapi kamar mandi atau set dapur. Untuk meredam panas, kontainer dilapisi cat tahan panas serta lapisan insulator di sekeliling kontainer. Penyejuk ruangan dapat dipasang untuk menyejukkan ruangan ketika ditinggali.
Debby (46), asal Bali, menjajal inovasi bangunan prefab setelah mengamati iklan dan presentasi di media sosial. Ia membeli satu unit bangunan prefab untuk usaha sewa penginapan di kawasan wisata Canggu pada 2023. Ia membeli produk berukuran studio 36 meter persegi yang berisi tempat tidur, lengkap dengan dapur dan kamar mandi. Produk itu jadi dalam waktu 45 hari dan terinstalasi dalam sebulan. Untuk produk dan seluruh jasa pengerjaan, dihargai sekitar Rp 400 juta. ”Aku mikir-nya praktis, kalau bangunan konvensional banyak pusingnya, mesti cari mandor yang ngerjain, harus disupervisi. Ini lebih efisien karena tinggal terima beres aja, dibanding pengalaman kami beberapa tahun sebelumnya membangun kos-kosan dengan bangunan konvensional,” tuturnya, Kamis (11/7). (Yoga)
Peluang Dua Poros Koalisi di Pilkada Jakarta
KOMISI Pemilihan Umum Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto lolos verifikasi administrasi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Selanjutnya, pasangan calon dari jalur independen ini akan mengikuti verifikasi faktual dukungan penduduk. Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengatakan jumlah dukungan untuk Dharma-Kun Wardana sebanyak 721.221 penduduk. Angka ini melampaui batas minimal syarat dukungan pasangan calon perseorangan, yaitu 618.968 penduduk. Dukungan ini juga tersebar di enam kota dan kabupaten di Jakarta.
Dharma-Kun Wardana merupakan satu-satunya pasangan calon kepala daerah yang menggunakan jalur perseorangan dalam pilkada Jakarta. Jika memenuhi syarat, pasangan calon ini kemungkinan besar menghadapi Anies Rasyid Baswedan, Kaesang Pangerap, dan Ridwan Kamil. Ketiga nama tersebut bakal diusung sejumlah partai politik sebagai calon gubernur dalam pilkada Jakarta. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim, menilai keberadaan calon perseorangan tersebut tidak banyak mengubah peta persaingan politik dalam pilkada Jakarta.
Ia memprediksi Dharma-Kun Wardana akan sangat sulit mengalahkan Anies, Ridwan, ataupun Kaesang. "Mereka akan sangat kesulitan dalam pilkada Jakarta. Kepentingan elite nasional sangat besar di pilkada Jakarta," katanya, Kamis, 11 Juli 2024. Kennedy mengatakan DKI Jakarta masih menjadi episentrum politik nasional. Calon gubernur yang memenangi pilkada Jakarta tetap berpotensi menjadi peserta pemilihan presiden 2024. Karena itu, semua partai berusaha mengerahkan sumber daya untuk memenangi pilkada Jakarta. (Yetede)
Belanja Kementerian Tahun Ini Membengkak
Penyerapan belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada tahun ini diperkirakan melampaui pagu yang telah ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab pelebaran defisit anggaran pada akhir tahun. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan APBN Semester I 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi belanja K/L periode Januari-Juni sebesar Rp 487,4 triliun. Nilai tersebut setara 44,7% dari target dalam APBN yang dipatok sebesar Rp 1.090,8 triliun. Dalam laporan tersebut, capaian realisasi belanja K/L terbesar, di antaranya pada Badan Pangan Nasional dengan realisasi 115,6% dari pagu Rp 440 miliar. Disusul Badan Intelijen Negara sebesar 81,1% dari pagu Rp 10,1 triliun dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 76,6% dari pagu Rp 28,4 triliun. Alhasil, belanja K/L sepanjang tahun ini akan mencapai Rp 1.198,8 triliun. Nilai ini setara 109,9% dari target. Dan, asal tahu saja, angka ini juga naik 19,78% secara tahunan atau year on year (yoy). Ada sejumlah K/L dengan persentase capaian belanja terbesar pada tahun ini.
Beberapa di antaranya, yakni Kementerian Keuangan alias Kemenkeu dengan perkiraan capaian belanja sebesar 171,4% dari pagu. Dalam laporan yang sama juga disebutkan, kinerja penyerapan belanja K/L telah memperhatikan pola penyerapan dalam beberapa tahun terakhir dan perubahan pagu yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan UU APBN, seperti percepatan penarikan pinjaman dan hibah serta perubahan pagu penggunaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atau badan layanan umum (BLU). Melonjaknya belanja kementerian dan lembaga menjadi salah satu penyebab defisit APBN 2024 melebar menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), dibanding target awal sebesar 2,29% dari PDB. Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, realisasi belanja yang tepat dari target jauh lebih baik. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy mengatakan, belanja pemerintah akan tercatat dalam konsumsi pemerintah juga pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi sebagai komponen penyumbang pertumbuhan ekonomi atau PDB.
Penguatan Kinerja BUMN Mutlak
Keputusan Komisi VI DPR untuk menyetujui usulan penyertaan modal negara atau PMN kepada 16 BUMN senilai total Rp44,2 triliun harusnya menjadi bahan bakar untuk menggegas kontribusi perusahaan pelat merah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PMN untuk tahun anggaran 2025 tersebut naik 60,7% dari injeksi modal tahun ini yang mencapai Rp27,5 triliun. Dengan nilai penyertaan yang tumbuh relatif tinggi, BUMN sudah sepantasnya meningkatkan peran dalam penerimaan negara. Proporsi dividen BUMN saat ini memang sudah lebih besar daripada nilai penyertaan modal negara. Dalam 5 tahun terakhir, dividen yang disetor BUMN ke negara mencapai Rp279,9 triliun. Angka itu melampaui penyertaan modal negara yang berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama. Namun, dari 65 BUMN yang beroperasi hingga akhir 2023, hanya segelintir perseroan yang memiliki kinerja sesuai dengan harapan. Sisanya masih terlalu sibuk dengan situasi sulit, sehingga belum berkontribusi optimal. Kami mencatat, dari sisi setoran dividen, ada 10 perusahaan pelat merah yang berkontribusi hingga 80% dari total dividen yang diperoleh negara dari BUMN. Ketimpangan ini menandai masih banyaknya problem yang harus diselesaikan.
Di antara 16 BUMN yang menerima PMN untuk tahun anggaran 2025, diskursus publik tertuju pada PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang kini tengah tersandung masalah hukum. Hutama Karya akan menerima suntikan modal senilai Rp13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3. Adapun, Pelni bakal disuntik PMN sebesar Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal-kapal baru. Penanganan kasus korupsi di kedua BUMN itu tengah menjadi sorotan. Hutama Karya kini sedang bergelut dengan kasus pengadaan lahan di Kecamatan Bakauheni dan Kalianda, Lampung. Belum lagi, mereka juga tengah menghadapi gugatan PKPU dari tiga perusahaan vendor, yaitu PT Rekayasa Energi Bersama, PT Yuan Sejati, dan CV Adi Kencana Buana Raya. Tak hanya Hutama Karya dan Pelni, PT Biofarma (Persero) yang bakal menerima suntikan modal Rp2,2 triliun juga sedang tidak baik-baik saja. Perseroan tersandung dugaan fraud pada pelaporan keuangan yang melibatkan perusahaan teknologi finansial. Dengan kondisi itu, kita berharap Kementerian BUMN meningkatkan pengawasannya terhadap peruntukan modal tersebut, sehingga tepat sasaran dalam rangka peningkatan kinerja perseroan, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara.
Optimalkan Serapan Pupuk Bersubsidi
Serapan pupuk subsidi masih rendah karena terganjal prosedur birokrasi di daerah, yang perlu segera dibenahi sembari terus mengoptimalkan serapan pupuk subsidi. Tahun ini, pemerintah telah menambah alokasi pupuk subsidi dari 4,73 juta ton senilai Rp 26,6 triliun menjadi 9,55 juta ton (Rp 53,3 triliun). Namun, enam bulan berlalu, penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani sampai 30 Juni 2024 baru terealisasi 32,6 %. Sebanyak 7,58 juta petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) juga belum menebus pupuk. Hal ini mengemuka dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Harian Kompas (Kompas.id) bertajuk ”Meninjau Kembali Kebijakan Pupuk, Subsidi Pupuk” di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (10/7).
Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Tommy Nugraha mengakui, serapan pupuk subsidi tahun 2024 masih rendah, disebabkan perubahan pola tanam akibat dampak El Nino, keengganan petani menebus pupuk, data petani berpindah lahan belum dimutakhirkan, hingga terganjal prosedur birokrasi di daerah. Penyebab lain yang cukup signifikan menentukan penyaluran pupuk subsidi adalah lambatnya kepala daerah menerbitkan surat keputusan (SK) gubernur, bupati, dan wali kota tentang alokasi pupuk subsidi. ”Kami harus menunggu dua bulan lebih untuk mendapat SK itu.
Dampaknya, banyak kios belum berani menyalurkan pupuk subsidi kendati stok pupuk tersebut melimpah di gudang,” ujarnya. PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat, sampai 30 Juni 2024 sekitar 97 % dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia telah menerbitkan SK bupati/wali kota tentang alokasi pupuk subsidi. Sisanya yang belum adalah sejumlah daerah yang alokasi pupuk subsidinya kecil, yakni Papua, Papua Barat, Kalimantan, dan DKI Jakarta. Salah satu daerah yang juga menjadi lumbung beras nasional, yakni Banyuwangi (Jatim) juga belum menerbitkan SK tersebut. (Yoga)
KOMISIONER KPU, Untuk Gantikan Hasyim, Iffa Hanya Perlu Diverifikasi
Presiden Jokowi telah menandatangani keppres pemberhentian Hasyim Asy’ari sebagai anggota KPU. DPR pun dapat melanjutkan proses penggantian Hasyim dengan Iffa Rosita, calon anggota KPU peringkat berikutnya dari hasil uji kelayakan dan kepatutan DPR. Telah ditandatanganinya keppres pemberhentian Hasyim ini disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, Rabu (10/7). ”Menindaklanjuti putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Presiden telah menandatangani Keppres No 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hasyim Asy’ari sebagai anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Ari lewat keterangan tertulis.
Sesuai Pasal 34 Ayat (4) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penggantian antarwaktu anggota KPU digantikan calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil uji kelayakan dan kepatutan DPR. Mengacu UU Pemilu tersebut, menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia Neni Nur Hayati, DPR harus menetapkan Iffa Rosita dalam penggantian antarwaktu anggota KPU. Sebab, dari 14 kandidat komisioner KPU yang telah melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR pada Februari 2022, tujuh urutan teratas telah dilantik sebagai anggota KPU.
Dengan Hasyim diberhentikan, seperti diatur dalam UU Pemilu, urutan selanjutnya, yakni ke-8 hingga ke-14, yang bisa menjadi pengganti antarwaktu anggota KPU, tapi urutan ke-8, yakni Viryan, telah meninggal. Dengan demikian, urutan ke-9, yakni Iffa Rosita, dapat menjadi anggota KPU. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, mengacu pada UU Pemilu, Iffa bakal menjadi calon pengganti Hasyim. Komisi II DPR hanya perlu memverifikasi status Iffa tanpa harus kembali menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan. (Yoga)
Kemiskinan Menurun, Ketimpangan Menyempit
Sebanyak 25,22 juta orang atau 9,03 % penduduk Indonesia, menurut angka kemiskinan periode Maret 2024 yang dirilis BPS, masih berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin menurun dibanding periode Maret 2023. Penurunan tahun 2024 merupakan penurunan ketiga kalinya sejak pandemi Covid-19. Saat pandemi, angka kemiskinan sempat melonjak di atas 10 % (double digit). Berturut-turut, persentase penduduk miskin pada Maret 2021, 2022, dan 2023 adalah 10,14 %; 9,54 % dan 9,36 %. Angka kemiskinan 9,03 % pada 2024 lebih rendah daripada kondisi sebelum pandemi Maret 2019) di 9,41 %. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,528 (Maret 2023) menjadi 1,461 pada Maret 2024, menunjukkan jarak penduduk miskin untuk merangkak keluar dari garis kemiskinan semakin dekat.
Sementara indeks keparahan kemiskinan yang turun dari 0,377 menjadi 0,347 menggambarkandistribusi pengeluaran di antara penduduk miskin semakin merata. Penurunan angka kemiskinan terjadi sekaligus di perkotaan dan perdesaan. Namun, disparitas cukup lebar antara angka kemiskinan perdesaan dan perkotaan. Angka kemiskinan di perkotaan Maret 2024 mencapai 7,09 %, sedang di perdesaan 11,79 %. Selisih angka kemiskinan antarprovinsi masih menjadi PR. Kemiskinan terendah berada di Provinsi Bali (4,00 %) dan tertinggi di Provinsi Papua Pegunungan (32,97 %).
Sektor pertanian masih menjadi tumpuan nafkah separuh (48,86 %) rumah tangga miskin di Indonesia. Sektor pertanian juga menyerap hampir sepertiga (28,21 %) penduduk yang bekerja di Indonesia. Inflasi merupakan ancaman bagi angka kemiskinankarena garis kemiskinan menginput inflasi secara linier. Kenaikan harga beberapa bahan pokok pada periode Maret 2024 dibandingn Maret 2023 mengakibatkan inflasi. Padahal produk-produk tersebut merupakan output dari pertanian dan industri yang bahan dasarnya juga berasal dari pertanian. Hingga saat ini garis kemiskinan masih didominasi bahan makanan.
Hampir tiga perempat (74,44 %) garis kemiskinan terdistribusi pada komoditas makanan. Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan sangat krusial. Membangun pertanian sekaligus bisa menjadi solusi bagi masalah ketenagakerjaan. Pertanian dengan segala atribut yang menempel padanya memerlukan penguatan melalui uluran tangan pemerintah, seperti bantuan subsidi pupuk ataupun benih. Edukasiteknologi pertanian sepatutnya semakin digencarkan agar pertanian tradisional kembali terangkat. Disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan sekaligus dapat tereduksi. (Yoga)
Pesanan Replika Garuda Pancasila Meningkat Tajam
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









