Sejumlah rumah sakit di Jabodetabek menyediakan klinik psikiatri adiksi yang menangani kecanduan judi. Mereka menerima pasien yang kecanduan judi hingga putus asa, depresi, sampai terpikir bunuh diri. Salah satunya Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit di Jaktim. Pada hari layanan, setidaknya ada satu atau dua penjudi yang datang ke klinik psikiatri adiksi di RS itu. Mereka datang sendiri atau diantar keluarga pelayanan dibuka setiap Selasa, Jumat, dan Sabtu untuk mendapatkan informasi tentang kecanduan judi, rawat jalan, dan rawat inap. Mereka berasal dari Jabodetabek dan luar kota berusia rata-rata 20-56 tahun dengan status mulai dari mahasiswa hingga pejabat.

Salah satu pasien yang dirawat ialah seorang mahasiswa berusia 20 tahun. Saat datang ke klinik, mahasiswa itu dalam kondisi depresi sejak enam bulan lalu. Ia menarik diri dari pergaulan, kehilangan minat terhadap kegiatan sehari-hari, dan putus asa. Bahkan, terpikir untuk bunuh diri. ”Orangtuanya heran, kok, anak saya jadi begitu, ternyata karena judi online. Dari pergaulan, enak dapat uang kaget. Pengin lagi, tetapi kalah melulu sampai uang kuliah dipakai berjudi,” tutur dr Yenny Sinambela, SpKJ (K), konsultan Klinik Psikiatri Adiksi, saat ditemui di Klinik Psikiatri Adiksi di RSKD Duren Sawit, Senin (15/7). Mahasiswa ini menjalani rawat jalan setiap dua minggu.

Jika berhalangan hadir, perawatan dilakukan melalui telekonseling atau konseling jarak jauh. Saat ini, kondisinya lebih baik. Ia mulai beraktivitas seperti biasa. Penjudi lainnya adalah seorang suami berusia 56 tahun. Ia mengenal judi sejak muda. Selain judi konvensional, ia juga berjudi online. ”Istrinya bawa dia ke sini karena kondisinya kronis. Pernikahan di ujung tanduk, terus bertengkar karena uang belanja sampai uang anak sekolah dipakai judi,” ucap dokter jiwa itu. Lelaki ini masih dirawat. Ia berada dalam fase kambuhan atau berhenti sebentar lantas kembali berjudi. Dari kasus mahasiswa dan lelaki yang sudah beristri itu ada kesamaan, yaitu mereka berasal dari kalangan menengah.

Judi menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang. Situasi mereka berbeda dengan orang kaya yang juga berjudi. Alasan orang untuk berjudi tak melulu menambah pundi-pundi rupiah. Ada yang penasaran, ingin memuaskan hasrat atau mencari sensasi, dan memacu adrenalin karena judi seperti lomba menang atau kalah. Prevalensi kecanduan judi di Indonesia 1 % dari jumlah penduduk. Artinya, ada 3 juta orang yang kecanduan judi. ”Intinya judi penyakit akut. Bukan berarti tidak bisa diobati. Kecanduan bisa pulih dengan terapi,” ujar Yenny. Judi tidak ada untungnya. Stop sebelum terlambat. (Yoga)

Implementasi pencampuran biomassa dengan batubara atau co-firing pada PLTU mampu meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi kelistrikan. Pemanfaatan limbah pengolahan kayu (biomassa) juga turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, permintaan biomassa dari kayu dikhawatirkan mengancam kelestarian hutan. Di sudut Desa Pakuan, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Selasa (11/6) Sahman (42) memeriksa dengan detail pekerjaan pekerjanya di penggergajian kayu (sawmill) miliknya. Bukan sekadar mengejar pesanan kayu gergajian, melainkan juga produksi serpihan kayu (woodchip) untuk memenuhi kebutuhan biomassa PLTU Jeranjang, Lombok Barat.

Sebulan terakhir, ia ditarget memproduksi 75 ton serpihan kayu oleh perusahaan agregator biomassa yang memiliki kontrak kerja dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI). ”Sebelumnya, saya harus mencari orang untuk mengangkut atau membersihkan limbah kayu tak terpakai. Tetapi sekarang termanfaatkan. Pendapatan kotor dari penjualan woodchip bisa Rp 30 juta per bulan. Tetap mesti dipotong biaya sana-sini. Dapatnya tidak terlalu besar, tetapi saya tertarik karena kontraknya jangka panjang,” kata Sahman. Ia memanfaatkan sisa-sisa kayu, seperti ranting, yang tak terpakai dalam produksi kayu gergajian. Satu mesin pemotong pun dapat memproduksi serpihan kayu sebesar 2-5 cm, lalu di karungkan dan dikirim ke PLTU Jeranjang sebagai biomassa alam penerapan co-firing.

Selain menambah pendapatan, produksi serpihan kayu untuk biomassa turut memberdayakan warga Desa Pakuan. ”Dari sebelumnya lima pekerja, sekarang menjadi sepuluh pekerja. Kami juga jadi mempekerjakan emak-emak, yang selama ini bertani, untuk memasukkan serpihan kayu ke karung. Upahnya Rp 2.000 per karung dan dalam sehari bisa mengerjakan hingga 50 karung,” ujar Sahman. Salah satu kendala penyediaan pasokan biomassa untuk PLTU Jeranjang ialah keterbatasan sumber pasokan. Kilang penggergajian kayu di Lombok tidak sebanyak di Pulau Jawa sehingga pasokan serpihan kayu cukup menantang.

Direktur Biomassa PT PLN EPI Antonius Aris menuturkan, biomassa yang digunakan dalam co-firing berasal dari limbah atau residu yang tidak terpakai. Dalam kontrak dan komitmen dengan mitra pemasok, dilakukan due diligence atau uji tuntas guna memastikan bahwa biomassa yang dipasok berbasis limbah, residu, ataupun kayu hasil peremajaan pohon karet. Kendati biomassa turut berperan meningkatkan energi terbarukan dalam bauran ketenegalistrikan di Indonesia, muncul kekhawatiran terjadinya deforestasi dalam rangka memenuhi target penggunaan biomassa. Bagi sejumlah kalangan, biomassa sebatas solusi sementara karena jika implementasinya terus meningkat akan dibutuhkan pasokan kayu lebih banyak lagi ke depannya. (Yoga)

Hampir semua bank dan fintech pernah mengalami serangan siber atau berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Karena itu, dunia perbankan dan fintech, perlu mengantisipasi risiko kejahatan siber dengan baik, standardisasi keamanan TI perbankan dan fintech perlu segera dilakukan. Perbankan dan fintech sudah diatur cukup ketat oleh OJK dan BI. Namun, OJK dan BI masih mengandalkan internal resources dalam proses perizinan dan pengawasan. Keterbatasan kemampuan teknis dan sumber daya internal regulator membuat standardisasi keamanan TI perbankan dan fintech menjadi lama, tak menentu, dan kurang memadai. OJK dan BI perlu mempertimbangkan outsourcing sertifikasi keamanan TI dengan menunjuk beberapa perusahaan sertifikasi sebagai kepanjangan tangan mereka.

Sehingga proses perizinan dan pengawasan serta standardisasi keamanan TI bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah pelaku dan kecepatan perkembangan industri dan teknologi. Walau direktorat TI berperan penting, aspek-aspek lain juga perlu diperhatikan dalam mencegah kejahatan siber. Tidak semua penjahat menggunakan pendekatan teknis yang memerlukan keahlian tinggi. Banyak kejahatan siber justru dimulai dari pendekatan sosial dengan mengeksploitasi ketidaktahuan atau kekurangwaspadaan nasabah atau pegawai. Seperti phising, dengan mengirim e-mail berisi link ke situs tertentu dan penerimanya dijebak untuk memasukkan user ID dan kata kunci (password). Modus lain adalah meminta nasabah memberitahukan OTP dengan iming-iming hadiah.

Karena itu, edukasi nasabah merupakan bagian penting dari pencegahan kejahatan siber. Keterlibatan orang dalam di perbankan atau fintech dalam kejahatan siber jangan dianggap remeh. Beberapa bank pernah mengalami serangan segera setelah upgrade sistem. Celah keamanan sistem yang dimigrasikan pada malam hari dapat dieksploitasi pagi dini harinya, yang hanya bisa dilakukan jika penjahat siber tersebut sudah mengetahui lubang keamanan tersebut. Perusahaan switching dan juga BI yang saat ini mengoperasikan BI-Fast perlu meningkatkan keamanan sistem mereka agar sistem pembayaran nasional tidak terganggu. Dari sisi informasi dan data, OJK dan BI yang berfungsi sebagai data controller dari data perbankan dan finansial, merupakan target yang menggiurkan.

Kecepatan transaksi sistem pembayaran yang semakin tinggi tersebut belum diimbangi kemampuan perbankan melakukan pemblokiran jika dana hasil kejahatan sudah ditransfer ke bank lain. Kemudahan pembukaan rekening secara online dan maraknya fasilitas virtual account banyak disalahgunakan sebagai rekening penampungan hasil kejahatan. Selain ditransfer ke bank lain, uang hasil kejahatan umum juga sering dibelikan pulsa atau voucer game. Seyogianya, BI bersama dengan ASPI membangun sistem pemblokiran dana yang bisa dilakukan suatu bank secara real time untuk mengimbangi kecepatan transfer online atau transaksi digital lain, yang memerlukan payung hukum, dimana bank bisa memblokir dana di bank lain, operator telekomunikasi, atau institusi lain dalam kasus dugaan kejahatan siber tanpa harus mengurus surat dari kepolisian. Jika surat polisi masih diperlukan, uangnya sudah keburu raib. (Yoga)

Harian Kompas (Kompas.id) melaporkan, pada Minggu (7/7) longsor terjadi di kawasan tambang emas ilegal di Desa Tulabalo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Sedikitnya 27 orang ditemukan tewas. Kejadian di Bone Bolango ini bukan pertama kali. Penelitian Institute for Human and Ecological Studies (Inhides) menunjukkan, kawasan pertambangan rakyat di Bone Bolango sudah ada sejak tahun 1992. Longsor tercatat terjadi tahun 1994, 1998, 2002, 2020, dan terakhir 2024 ini. Seminggu setelah longsor di kawasan tambang emas Bone Bolango, pada Minggu (14/7) longsor juga terjadi di kawasan tambang emas di Papua Tengah.

Sebanyak tujuh orang tewas tertimbun longsoran di wilayah Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Di kedua lokasi itu beroperasi perusahaan pertambangan emas resmi dan mendapat izin pertambangan dari pemerintah. Namun, nilai emas yang menggiurkan mengundang petambang tradisional ikut menambang tanpa izin resmi. Oleh pemerintah, kegiatan mereka disebut sebagai pertambangan tanpa izin (peti). Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2023, terdapat lebih dari 2.741 lokasi peti yang tersebar di Indonesia. Dengan banyaknya petambang tanpa izin beroperasi, pembenahan mutlak dilakukan karena pertambangan cenderung merusak lingkungan.

Kita berharap pemerintah menegakkan aturan di UU No 3/2020 dan turun langsung ke lokasi tambang ilegal untuk mengedukasi petambang tanpa izin. Penertiban izin melalui formalisasi izin bagi pertambangan rakyat juga telah berjalan dalam bentuk izin pertambangan rakyat (IPR). Data Kementerian ESDM tahun 2023 menunjukkan telah ada 83 IPR di Indonesia. Formalisasi izin pertambangan rakyat ini kita sambut baik agar tata kelola pertambangan rakyat yang baik dapat diterapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi pertambangan rakyat ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam jiwa manusia. (Yoga)

Sembilan platform belanja daring yang memiliki total transaksi barang terjual terbesar bersaing ketat di pasar perdagangan secara elektronik atau e-dagang di Asia Tenggara. Di antara mereka juga mempunyai jasa kurir logistik sendiri yang berpotensi membuat mereka semakin efisien dan cepat mengantar barang pesanan. Dalam paparan laporan riset E-Commerce in Southeast Asia 2024 yang dilakukan secara daring, Senin (15/7) di Jakarta, Insights Lead Momentum Works Wei Han Chen mengatakan, pada 2023 ada Sembilan platform belanja daring terbesar di pasar e-dagang AsiaTenggara, yaitu Shopee, Lazada, Tiktok Shop, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Amazon Singapura, Tiki, dan Temu. Total nilai barang dagangan yang terjual di platform belanja atau gross merchandise value (GMV) sembilan platform itu diestimasikan 114,6 miliar USD pada 2023, naik tipis dibanding 2022, di 99,5 miliar USD.

Di ASEAN, secara GMV, Shopee memimpin pasar pada 2023. Total nilai GMV Shopee dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina sekitar 55,1 miliar USD. Lazada di urutan kedua dengan GMV 18,8 miliar USD, di urutan ketiga dan keempat diisi Tiktok Shop dan Tokopedia dengan nilai GMV masing-masing 16,3 miliar USD. ”Tiktok Shop, setelah GMV-nya meningkat hampir empat kali lipat pada 2023, kini memiliki skala yang sama dengan Lazada dan Tokopedia. Penggabungan Tiktok Shop dengan Tokopedia di Indonesia berpotensi membuat platform ini memiliki skala kompetisi yang sama dengan Shopee,” katanya.

CEO Momentum Works Jianggan Li mengatakan, di Indonesia, hasil riset lembaganya menemukan terjadi perlambatan pertumbuhan GMV belanja daring di platform-platform besar. Pada 2022 GMV mencapai 51,9 miliar USD dan tahun 2023 naik menjadi 53,8 miliar USD. Li meyakini, di tengah situasi itu, kompetisi di antara penyedia platform belanja daring yang ada di Indonesia masih ketat. Apalagi, pemain besar, seperti Shopee, Lazada, dan Blibli, memiliki lini jasa kurir logistik sendiri. ”Pertanyaannya, apakah Tiktok melalui Tiktok Shop akan membuat lini bisnis jasa kurir logistik juga? Harus diwaspadai, kekuatan Tiktok Shop setelah merger dengan Tokopedia karena mereka berusaha semakin rasional tapi tetap menaikkan pangsa pasar. Ada potensi, kekuatan keduanya menyalip Shopee,” papar Li. (Yoga)

Wacana perlunya kelembagaan negara yang fokus dalam percepatan pembangunan perumahan rakyat menguat. Hal itu terkait dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Saat ini, urusan perumahan rakyat dikelola oleh Kementerian PUPR. Pelaksanaan program sejuta rumah pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dinilai belum optimal mengatasi persoalan kekurangan (backlog) rumah di Indonesia. Per tahun 2023, angka kekurangan rumah di Indonesia menembus 9,9 juta unit dengan laju kekurangan rumah per tahun bertambah 600.000-700.000 unit seiring penambahan keluarga baru.

Persoalan dasar perumahan dinilai tak cukup diselesaikan dari aspek pembiayaan, tetapi juga percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan harga terjangkau. Hingga muncul opsi pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Perkotaan dan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Ketua Umum The Housing and Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto berpandangan, pihaknya telah melakukan kajian terkait BP3. Dari hasil kajian itu, pembentukan BP3 dinilai menjadi solusi untuk mempercepat pemenuhan tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Pembentukan BP3 yang merupakan amanat UU Cipta Kerja dinilai dapat menjembatani kebutuhan percepatan pembangunan perumahan sebelum kementerian baru terbentuk. ”Tak perlu tarik-menarik opsi BP3 dan kementerian. Kementerian baru bidang perumahan tetap perlu dibentuk untuk kebijakan strategis dan program, sedang BP3 untuk eksekutor percepatan. BP3 bisa di bawah Kementerian PUPR hingga nantinya bergabung ke Kementerian Perumahan,” ujar Zulfi, Senin (15/7). BP3 yang berfungsi untuk percepatan penyediaan rumah hingga kini belum beroperasi. Realisasi BP3 perlu didorong untuk memacu pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan dan perdesaan. (Yoga)

Buruh terlihat sedang mengaduk beras yang baru tiba di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, pada Hari Senin (15/7/2024). Badan Pusat Statistik memprediksi produksi beras nasional pada Januari-Agustus 2024 adalah 21,39 juta ton atau turun 2,25 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 23,64 juta ton. (Yoga)

Ratusan daerah, termasuk sentra-sentra beras nasional, terancam terlambat mendapatkan pupuk subsidi tahap kedua. Alokasi awal atau tahap pertama pupuk subsidi di daerah-daerah tersebut telah dan akan habis pada Juli 2024. Penyaluran tahap kedua atau setelah ada penambahan anggaran subsidi pupuk masih belum dapat dilakukan lantaran masih menunggu pencairan dana dari Kemenkeu. Jika problem itu tak segera diatasi, produksi beras nasional tahun ini bisa terhambat. Masalah itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (15/7) dan dipimpin Mendagri Tito Karnavian.

Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan, tahun ini, alokasi pupuk subsidi bertambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Per 12 Juli 2024, realisasi penyalurannya baru 3,41 juta ton atau 35,7 % dari total alokasi pupuk subsidi. ”Namun, jika mengacu pada alokasi awal, yakni 4,7 juta ton, realisasi penyalurannya sudah 65,2 %. Tanpa ada tambahan alokasi menjadi 9,55 juta ton, kuota awal pupuk subsidi itu bakal habis pada Agustus 2024,” ujarnya. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pengadaan dan penyaluran tambahan alokasi pupuk subsidi tengah terkendala dana. Meski telah disetujui parlemen dan pemerintah, Kemenkeu belum mencairkan dana tambahan subsidi pupuk.

Hal itu menyebabkan ratusan daerah yang sudah dan akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024 berpotensi terlambat mendapatkan pupuk. Pupuk Indonesia baru bisa menyalurkan kembali jika dana tambahan itu sudah dicairkan. Rahmad menjelaskan, ada 478 kabupaten penerima alokasi awal pupuk NPK dan urea bersubsidi. Untuk pupuk NPK, 32 kabupaten telah kehabisan alokasi awal dan 88 kabupaten akan kehabisan alokasi pada akhir Juli 2024. Untuk urea, ada 12 kabupaten yang kehabisan alokasi awal pupuk tersebut. Selain itu, ada 71 kabupaten yang bakal kehabisan alokasi pada akhir Juli 2024. ”Sembari menunggu dana tambahan cair, kami usulkan untuk merealokasi pupuk subsidi dari daerah lain. Namun, harus disertai dasar hukum yang kuat,” ucap Rahmad. (Yoga)