Kendati setiap anak berhak mendapat hidup yang layak, pada Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli ini, masih ada anak-anak yang kesulitan mendapat akses pendidikan. Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sejumlah anak dari pemulung dan pekerja serabutan serta anak jalanan tidak bisa menjangkau sekolah formal. Mereka ditampung di sekolah-sekolah alternatif. Sejumlah anak yang tinggal di kampung pemulung di Jakarta dan sekitarnya belum menikmati pendidikan layak, lantaran mengikuti orangtuanya. Pekerjaan orangtua yang berpindah tempat membuat akses anak-anak pada pendidikan terabaikan, bahkan putus sekolah bagi yang sudah pernah sekolah di kampung asalnya. Anak-anak tinggal bersama orangtua di tempat tak layak, seperti di permukiman kumuh dan kampung pemulung, bahkan ada yang menjadi anak jalanan.

Karena tidak menjadi penduduk tetap, apalagi tinggal di daerah permukiman liar atau lahan sengketa, mereka luput dari perhatian pemerintah setempat. ”Permasalahannya kompleks karena di sana hak anak terampas. KPAI beberapa kali masuk di lingkungan pemulung. Kami melihatnya pada pemenuhan hak-hak dasar anak-anak,” ujar Ketua KPAI Ai Maryati Solihah, Senin (22/7). Untuk memenuhi hak dasar anak itu, elemen masyarakat ada yang berupaya menyediakan layanan pendidikan alternatif. Salah satunya di wilayah Bintara Jaya, Bekasi Barat, Bekasi, Jabar. Di permukiman liar yang berdiri di atas lahan konflik itu, anak-anak pemulung dan pekerja serabutan mendapat pendidikan alternatif di TK Inspirasi Indonesia dan Preschool SAPA Indonesia.

Firda, Kepala Sekolah TK Inspirasi Indonesia, mengatakan tergerak membangun TK di kampung pemulung Bintara karena di sana banyak anak-anak yang seharusnya sekolah di TK tetapi tidak bersekolah. Setiap tahun, jumlah muridnya 20 hingga 30 anak. Usia anak-anak tersebut ada yang seharusnya sudah di SD. Bahkan, ada empat anak disabilitas yang sudah berusia 11 tahun masih ikut belajar di TK tersebut. Sekjen Kemendikbudristek, Suharti mengatakan pendidikan merupakan hak setiap anak. Karena itu, layanan pendidikan inklusif harus diwujudkan agar setiap anak dengan kondisi yang beragam tidak terkendala dan tetap menikmati belajar, baik di sekolah formal maupun nonformal. (Yoga)

Upaya Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan akses pembiayaan untuk kegiatan produktif melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau peer-to-peer (P2P) lending (fintech P2P) diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha terutama sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengakses modal. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun rancangan peraturan tentang fintech P2P yang salah satunya mengatur mengenai peningkatan batas maksimum pendanaan dari semula maksimal Rp2 miliar menjadi di atas Rp2 miliar, yang diberikan secara khusus untuk pendanaan produktif. Pebisnis baik perorangan maupun badan usaha yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman untuk kegiatan usahanya melalui layanan perbankan, dapat mengoptimalkan kemudahan tersebut dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Meski demikian, tidak semua perusahaan fintech P2P dapat menyalurkan pembiayaan dengan batasan yang ditetapkan. Dalam rancangan aturan itu disebutkan, LPBBTI dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan di atas Rp2 miliar bila memenuhi kriteria salah satunya TWP90 maksimum sebesar 5%. Rasio TWP90 merupakan ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan data OJK, penyaluran fintech P2P sebagian besar ditujukan untuk kegiatan konsumtif. Data per April 2024 disebutkan dari total outstanding pinjaman yang disalurkan sebesar Rp62,74 triliun, sebanyak Rp57,18 triliun diberikan kepada perseorangan dengan perincian untuk UMKM sebesar Rp17,42 triliun dan non-UMKM Rp39,76 triliun. Adapun untuk badan usaha yaitu Rp5,55 triliun dengan kategori UMKM mencapai Rp3,54 triliun dan non-UMKM Rp2 triliun. Bila dijumlahkan, total kredit yang diberikan untuk UMKM mencapai Rp19,42 triliun atau kurang dari separuh nilai pinjaman disalurkan oleh fintech P2P. Di sisi lain, pengawasan dari OJK juga diharapkan lebih ketat berikut juga sanksi yang diberikan kepada para pihak yang melanggar aturan. UMKM dan pebisnis yang menjadi sasaran dari aturan ini juga dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana yang telah diberikan. Mengembalikan pinjaman tepat waktu untuk menghindari kredit macet. Minat masyarakat terhadap pinjaman online terus bertumbuh. Dari data OJK dapat diketahui, total pinjaman per April 2024 lebih tinggi bila dibandingkan dengan perolehan pada April 2023 senilai Rp50,53 triliun.

Privatisasi pulau-pulau kecil berupa transaksi jual-beli yang berujung pada pemanfaatan pulau oleh perseorangan atau perusahaan tertentu kian marak. Pulau-pulau kecil di Indonesia dibuka untuk investasi. Namun, minimnya pengawasan dan tumpang tindih kebijakan membuat privatisasi pulau-pulau kecil dikuasai industri ekstraktif, yang berujung kehancuran pulau serta menggusur masyarakat. UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang direvisi menjadi UU Cipta Kerja No 6/2023 mendorong investasi dan perizinan di pulau-pulau kecil guna mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pulau kecil memiliki luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi. Berdasar data KKP, jumlah pulau di Indonesia tercatat 17.504 pulau.

17.374 pulau Pulau telah dibakukan di Gazeter Republik Indonesia, 14.807 diantaranya merupakan pulau kecil yang sudah terdefinisi statusnya, meliputi kawasan hutan sebanyak 5.955 pulau, sebagian area penggunaan lain dan kawasan hutan sebanyak 2.073 pulau, serta area penggunaan lain sebanyak 6.779 pulau. Terdapat 1.000 investasi di pulau-pulau kecil. Saat ini, 8 perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan 9 perusahaan dalam negeri tengah mengurus perizinan investasi. Kedelapan PMA itu mengajukan investasi di Bangka Belitung, Kepri dan Sultra. Adapun sembilan perusahaan dalam negeri akan berinvestasi di NTB, NTT, Kepri, dan Bangka Belitung.

Peneliti bidang kemaritiman Pusat Riset Politik BRIN, Anta Maulana Nasution, mengungkap, hasil 17 proyek riset selama 2015-2023 di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memperlihatkan alih fungsi lahan akibat privatisasi dan masifnya industri ekstraktif di pulau kecil telah memicu dampak negatif pada alam, mencakup kondisi alam yang semakin rusak, stok sumber daya perikanan yang menipis, pemutihan karang, sedimentasi, dan limbah laut. Pola pikir ekstraktif dan eksploitatif tanpa memikirkan kebutuhan nyata masyarakat setempat dan sekitar hanya akan mendatangkan bencana. Penguasaan pulau-pulau kecil oleh industri ekstraktif terbukti memicu kerusakan ekosistem pulau-pulau kecil.

”Dampak pertambangan di pulau kecil tak hanya ke pulau tersebut, tetapi juga pulau kecil di sekitarnya sebagai kesatuan ekosistem,” ujar Anta, Rabu (17/7). Dari data Forest Watch Indonesia, 242 pulau kecil di Indonesia telah dikapling untuk konsesi tambang seluas 245.000 hektar. Pada 2017-2021, deforestasi atau degradasi penurunan fungsi hutan di kawasan konsesi tambang di pulau-pulau kecil tercatat seluas 13.100 hektar. Persoalan pulau kecil kian pelik dengan maraknya privatisasi pulau-pulau kecil berupa transaksi jual-beli yang berujung pada pemanfaatan pulau oleh perseorangan atau perusahaan tertentu. Berdasarkan catatan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), hingga pertengahan 2023, ditemukan setidaknya 226 pulau kecil yang diprivatisasi di seluruh Indonesia (Kompas.id, 16/1/2024). (Yoga)

Layaknya quest, industri gim Indonesia tengah menjalankan sebuah misi, yakni menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bagaimana tidak, sebagian besar pasar gim Indonesia masih dinikmati pengembang asing. Data Asosiasi Game Indonesia (AGI) menunjukkan, 99,5 % gim yang dimainkan penggemar di Indonesia merupakan gim produk asing. Kemenkominfo menyebut, pengembang lokal baru berkontribusi 2 % dari ekosistem gim nasional. Ada sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi para pengembang domestik tatkala hendak mengepakkan sayapnya di negeri sendiri, yakni kesan negatif terhadap gim, skema pendanaan yang masih terbatas, dan persaingan dengan pengembang asing.

Ketiga masalah ini pada gilirannya membuat para pengembang gim lokal terasing di tanahnya sendiri. Hal tersebut disampaikan Co-founder dan Chief Executive Officer Agate, Shieny Aprilia dan Ketua AGI, Cipto Adiguno ketika berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Jumat (19/7). Pada Februari 2024, ada Perpres No 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Gim Nasional. Itu ide awal didirikannya Agate pada 2009 dengan mimipi membuat gim sendiri. Artinya, berkarir, berkarya, serta mencari uang di industri gim yang disukai sejak awal. Tapi, pada 2009, industri gim di Indonesia hampir tidak ada. Tidak ada perusahaan yang bisa menerima banyak orang sehingga akhirnya dibentuk Agate.

Apalagi, populasi Indonesia mayoritas anak muda dan gim sudah menjadi bagian dari gaya hidup, pasti banyak orang yang berminat berkarya di industri gim. Pasar industri gim bisa tiga kali lipat dari industri film. Indonesia masih berada di posisi 16-17 di dunia. Dari berbagai data, dalam kurun 10 tahun atau paling cepat pada 2030, Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah populasi dan pengguna internet, serta kenaikan pendapatan kelas menengah, diprediksi bisa masuk peringkat 5 besar. Pertumbuhan dari tahun ke tahun, Indonesia kedua paling besar setelah India. Sangat sulit bagi para pelaku industri lokal berkompetisi dan menang di pasar sendiri.

Malahan sebagian besar industri lokal menemukan kesuksesannya dari jualan ke luar negeri, seperti AS dan Eropa. Di sana, pasarnya tidak seperti di Indonesia. Alasan mereka main gim lebih karena mencoba hal baru dan lebih eksploratif. Jadi, bukan social driven seperti kita, yang jadi kendala menguasai pasar domestik. Sisi menguntungkannya, sekalinya sukses, akan sukses besar. Bantuan pemerintah, dari sisi bisnisnya, misalnya, Kemendag memilih 8 gim lokal untuk dipromosikan di marketplace, seperti Google Play, atau Apple Store, dan toko-toko online, seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan, sebagainya. Semoga hasilnya gim lokal dapat merebut hati masyarakat gamers Indonesia dan Berjaya di negeri sendiri. (Yoga)

Petambak terlihat sedang memindahkan garam ke dalam gerobak di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur, pada Hari Minggu (21/7/2024). Tambak-tambak garam di kawasan tersebut mulai panen perdana. Saat ini, harga garam masih cukup rendah, yaitu Rp 700.000 per ton, akibat masih banyaknya stok garam panenan musim lalu. (Yoga)

Utang negara dan defisit anggaran beberapa waktu terakhir menjadi bahan perbincangan karena dikaitkan dengan kebijakan keuangan pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran. Presiden Jokowi perlu menambah jumlah wakil menkeu dengan menunjuk Thomas Djiwandono, bendahara Partai Gerindra, menduduki posisi itu untuk melancarkan proses transisi. Kebijakan fiskal pemerintahan presiden terpilih menarik perhatian mengingat janji-janji kampanye berdampak pada APBN. Salah satu sorotan adalah pemberian makan bergizi gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan anak balita.

Direncanakan, pada akhir lima tahun pemerintahan mencakup 80 juta anak sekolah dengan perkiraan biaya lebih dari Rp 400 triliun setahun. Untuk tahap pertama, alokasi anggaran dalam RAPBN 2025 disepakati Rp 71 triliun. Untuk mencapai target pertumbuhan 8 % diperlukan anggaran yang besar. Namun, pembiayaan pembangunan berkaitan dengan kewajiban membayar utang. Rasio utang menurun dari 40,7 % PDB pada 2021 dan menjadi 38,75 % di akhir Januari 2024. Rasio pembayaran utang (bunga dan pokok) terhadap transaksi berjalan yang ditentukan penerimaan ekspor (DSR) juga menurun, pada 2020 sebesar 47,3 % menjadi 28,4 % pada April 2023.

Kabar baik lain, keseimbangan primer, yaitu selisih total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang sampai akhir April, Rp 237,1 triliun, yang memberi keleluasaan membayar utang. APBN akhir April 2024 surplus Rp 75,7 triliun atau 0,33 % terhadap PDB. Membaiknya indikator makro itu terkait dengan tingginya harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Tantangan bagi pemerintahan baru adalah menaikkan kualitas peringkat utang negara yang diukur lembaga pemeringkat dunia. Pemeringkatan menjadi pegangan para investor global. Meskipun masuk dalam kisaran layak investasi dengan prediksi stabil, peringkat yang diberikan Fitch pada Maret 2024 adalah BBB.

Peringkat tertinggi adalah AAA. Pendapatan negara dinilai masih bermasalah, terutama dibanding negara-negara pada kelompok peringkat sama. Dengan peringkat tersebut, pemerintah harus memberikan bunga pinjaman relatif tinggi yang berpengaruh pada APBN.Pemerintah baru dituntut meningkatkan ekspor untuk meningkatkan pendapatan pajak, mendorong investasi sektor riil dan jasa yang memberi lapangan kerja untuk angkatan kerja pada periode bonus demografi, serta menutup kebocoran karena ketidakefisienan, terutama korupsi. (Yoga)

Kapal Cita XX, yang membawa material menara pemancar milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo, hilang kontak di perairan Papua sejak Rabu (17/7). Kapal itu hilang kontak ketika berlayar dari Timika menuju Yahukimo, Papua. Hal itu diumumkan Dirut Bakti Kemenkominfo Fadhilah Mathar, Minggu (21/7), di Jakarta. Tim SAR Timika yang diturunkan dengan dukungan TNI AL dan Polairud terus membantu pencarian, tetapi kapal belum ditemukan. Kapal berjenis LCT GT 145 tersebut terakhir berkomunikasi dengan kapal Prima Jaya yang melintas pada Selasa (16/7). Dari informasi yang disampaikan kru kapal Prima Jaya, kapal Cita XX tidak melaju dan dalam posisi mengambil di pinggiran.

”Selain mengangkut 12 orang, kapal itu juga membawa material menara pemancar, seperti menara, power, dan VSAT. Semuanya untuk penyediaan sinyal 4G Bakti Kemenkominfo di Yahukimo,” ujar Fadhilah. Menurut Fadhilah, kapal Cita XX berangkat dari Timika pada Senin (15/7) pukul 05.43 Wita dan dijadwalkan tiba di Yahukimo pada Kamis (18/7). Pada Jumat (19/7), penanggung jawab kapal Cita XX, Mufli, melaporkan posisi kapal yang belum tiba di Pelabuhan Yahukimo kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Timika. Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kemenkominfo Yulis Widyo Marfiah, mengatakan, Bakti hanya menyelesaikan pembangunan sisa menara pemancar 4G yang belum terbangun dari proyek 5.618 lokasi menara pemancar 4G di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). (Yoga)

Kebiasaan masyarakat bertransaksi tanpa menggunakan kartu semakin menjadikan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai primadona dalam sistem pembayaran. Hal ini umumnya terjadi pada generasi muda, yang sudah terbiasa untuk memindai (scan) QRIS dari smartphone dibandingkan dengan menggunakan kartu ATM atau debit. Kebiasaan bertransaksi tanpa kartu (cardless) para generasi muda ini pun tercermin dari transaksi yang tercatat pada Bank Indonesia (BI). Di mana, transaksi QRIS melesat 226,54% secara tahunan (year on year) pada kuartal II-2024 dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta. Bahkan, pada kuartal II ini pertumbuhannya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I-2024 sebesar 175,44% (yoy). Lonjakan yang terjadi pada transaksi QRIS bertolak belakang dengan transaksi kartu ATM/debit yang justru anjlok. Pada kuartal I-2024 tercatat kontraksi 3,8% (yoy) dan pada kuartal II-2024 kembali ambles lebih dalam sebesar-8,42% (yoy)