Hamzah Haz adalah seorang politisi yang komplet. Kiai, ahli ekonomi, pembaca yang tekun, pemikir, dan penulis. Beliau juga lebih banyak membagi senyuman khasnya daripada kekesalannya. Guru, teman debat, serta teman diskusi dan bergurau. Mendiang amat kaya pengalaman dan pengetahuan. Entah siapa yang pertama kali memberikan predikat kepada Hamzah Haz sebagai ”Ayatollah APBN”. Di zaman beliau di DPR, sudah lazim, setiap menjelang pengajuan RAPBN oleh pemerintah ke DPR, Pak Hamzah sering kali dimintai pendapat tentang perkiraannya terhadap RAPBN. Bahkan, beliau sering menuliskan opininya di Koran Kompas. Pandangan-pandangan beliau, terlebih kalkulasinya atas penerimaan negara, jarang meleset.

Pak Hamzah telah terlembagakan dan otoritatif menyebutkan perkiraan postur RAPBN. Begitu juga kritik beliau terhadap ”pengeluaran pembangunan” yang sesungguhnya sebagian besar didanai utang luar negeri. Kala itu, model APBN masih berbentuk T-account, bukan seperti sekarang I-account. Pak Hamzah selalu mengingatkan soal hubungan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan negara. Jika ekonomi tumbuh, tetapi rasio pajak tak ikut tumbuh, artinya, ”Pertumbuhan itu tak mampu meningkatkan belanja untuk kesejahteraan rakyat atau jangan-jangan menambah utang.” Beliau menuturkan, ”Berutang boleh asal produktif.” Pada 1999, beliau menerima Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Hubert Neiss.

Pak Hamzah menyampaikan sangat mengada-ada IMF menghentikan IPTN (Dirgantara Indonesia). ”Alasan Anda sungguh irasional, apakah Anda mau membunuh masa depan Indonesia?” katanya. Argumentasi Pak Hamzah, ”Bukankah di balik IPTN itu akan tumbuh industri-industri pendukungnya dan juga menguntungkan industri-industri pemasok dari luar negeri, termasuk dari negara Anda.”  Selain rasio pajak, Pak Hamzah juga penuh perhatian terhadap isu kesehatan, pendidikan, pangan, dan energi. Beliau menyarankan agar rumah sakit dibangun menyebar sesuai kepadatan penduduk, bukan kepadatan dompet pasien. Pendidikan mesti menjadikan seseorang menciptakan kerja minimal untuk dirinya sendiri, bukan menjadi pencari kerja.

Pangan itu bukan kebutuhan yang bisa ditunda karena itu memerlukan kepastian, bukan perkiraan. Pada pemilihan wapres.dalam Gedung Nusantara di Kompleks DPR, pada putaran ketiga, Hamzah Haz mengungguli Akbar Tandjung dengan posisi 340 lawan 237 suara. Pemilihan itu berjalan penuh drama, tiga putaran. Semua lawannya ia kenal dengan baik. Beliau menceritakan kehebatan masing-masing. Mereka adalah Akbar Tandjung, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, dan Siswono Yudo Husodo. Dengan yakin sesuai perhitungannya, ia mengatakan, ”Saya insya Allah menang, jangan coba-coba menunda takdir-Nya, tetapi jemputlah.” Dan, 24 Juli 2024 pukul 09.30, Pak Hamzah menjemput takdir-Nya, kembali ke hadapan-Nya. (Yoga)

Tiba-tiba Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Temuan kasus ini membuka tabir gelap kejahatan rumah sakit yang selama ini hanya sebatas kasak-kusuk saja. Nilai dugaan korupsi tidak sebesar kasus-kasus yang sedang ditangani penegak hukum. KPK mengindikasikan kerugian keuangan negara sekitar Rp43 miliar dari kasus itu. Namun, disinyalir tersebut bukan kasus pertama. Tim gabungan dari KPK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS.Upaya tim mengungkap dugaan fraud itu berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat pada 2017. Di Negeri Paman Sam, praktik fraud sistem jaminan kesehatan, seperti ObamaCare disebut-sebut mencapai 3%—10% dari total klaim. Modusnya, oknum di RS diduga menggunakan phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Namun, tim menduga ada modus lain yang digunakan di tempat lain. Secara terperinci, satu RS di Jawa Tengah memiliki klaim fiktif atas pembayaran JKN sekitar Rp20 miliar dan Rp30 miliar. 

Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar—Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar—Rp10 miliar. Temuan itu didapatkan dari audit atas klaim BPJS Kesehatan. Atas temuan itu, KPK, Kemenkes, dan BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan ke lapangan. Hasil pulbaket itu disampaikan ke pimpinan KPK. Seperti diketahui, phantom billing adalah praktik klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. Adapun, manipulation diagnosis adalah memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi, dan iur biaya. Temuan praktik fraud ini tentu membuat publik kesal. Mengonfirmasi sejumlah keluhan layanan rumah sakit yang memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Berdasarkan data pengendalian potensi kecurangan BPJS Kesehatan, baik pada tahapan proses klaim atau verifikasi dan pascaverifikasi klaim, melalui audit November 2023, terdapat biaya pengendalian inefisiensi pembiayaan program JKN sebesar Rp866,8 miliar, dan pascaverifikasi sebesar Rp397,9 miliar.

Perkara kecurangan (fraud) terus menerus merongrong pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional (DJKN). Upaya pengendalian dan pengawasan seakan tak berkutik menghadapi lubang kebocoran terus mendapatkan celahnya. Teranyar, hasil audit Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap enam RS di tiga provinsi mencatatkan tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara terindikasi fraud atas klaim JKN. Oknum di ketiga rumah sakit diduga bermodus phantom billingatau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Perinciannya, satu RS di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif sebanyak Rp20 miliar—Rp30 miliar, satu RS di Sumatra Utara terindikasi curang Rp1 miliar—Rp3 miliar, dan satu RS di Sumatra Utara lainnya Rp4 miliar—Rp10 miliar. Phantom billing merujuk praktik klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. Sedangkan, manipulation diagnosis yakni memberikan diagnosis berbeda dengan hasil pemeriksaan demi mendapatkan klaim lebih tinggi. 

Adapun, enam modus lain yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifi kasi dan iur biaya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kecurangan terkait dengan tagihan klaim JKN, dengan indikasi kerugian keuangan negara antara Rp25 miliar—Rp43 miliar. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa tim gabungan menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS. Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan. Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK. Adapun, upaya tim mengungkap dugaan kecurangan berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada 2017, praktik kecurangan terkait dengan sistem jaminan kesehatan seperti ObamaCare mencapai 3%—10% dari total keseluruhan klaim. AS pun membentuk Healthcare Fraud Unit. Sementara itu, BPJS Kesehatan tak segan memutus kerja sama dengan pihak RS yang terindikasi curang. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, setidaknya ada lebih dari lima RS yang diputus kerja sama lantaran kasus kecurangan atau klaim fiktif. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan klaim palsu menjadikan beban bagi pembiayaan JKN. Bila tak diatasi, defi sit tak terhindarkan.Timboel melihat kecurangan terjadi karena ada kesenjangan pengawasan dan komunikasi langsung BPJS Kesehatan dengan pasien.

Melewati paruh pertama tahun berjalan, ketidakpastian global masih menggelantung. Teka-teki kapan pemangkasan suku bunga acuan the Fed dan ekskalasi geopolitik di Timur Tengah membawa imbas signifikan pada kinerja perekonomian baik di level nasional, sektoral, maupun di ranah regional. Sektor industri manufaktur tampaknya bukan sebuah pengecualian. Sektor yang digadang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi itu agaknya masih gamang. Purchasing Manager’s Index atau PMI manufaktur publikasi S&P Global Market Intelligence pada Juni 2024 menunjukkan penurunan menjadi 50,7 dari bulan sebelumnya 52,1. Komparasi dengan indikator industri terbitan lembaga lain agaknya masih sejalan. Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Juni 2024 berada di level 52,50, alias tidak berubah dibanding Mei 2024. 

Bahkan, nilai itu melambat 1,43 poin dibandingkan dengan nilai IKI Juni tahun lalu yang sebesar 53,93, Sementara, IKI Juni 2023 meningkat 3,03 poin dari IKI Mei 2023 dan masih tertinggi sepanjang IKI rilis. Artinya, bidang usaha yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja itu terkesan mandek. Narasi yang sedikit berbeda datang dari Prompt Manufacturing Index (PMI) yang dirilis Bank Indonesia (BI). Pada triwulan kedua 2024, PMI-BI nangkring di posisi 52,39. Capaian itu lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berada di level 50,75 persen. Jika dirata-ratakan untuk bulanan, PMI-BI menunjukkan tren kenaikan kendati kecil. Diagnosa stagnasi sektor industri pengolahan masih bisa diterima. 

Impor industri manufaktur mayoritas berupa bahan mentah, bahan penolong, dan barang modal yang digunakan untuk pengolahan produk ekspor. Impor nonmigas per Juni 2024 yang ambles 8,83% dari bulan sebelumnya dengan sendirinya mendukung tesis di atas. Dugaan bahwa sektor industri pengolahan tetap tumbuhpun juga tidak terlalu keliru. Terlepas dari perbedaan indikator plus argumen logis yang menyertainya, persamaan yang termaktub dari ketiga indikator di atas adalah ekspansi (semua indeks lebih besar dari 50). Artinya, sektor industri pengolahan sejatinya masih memiliki persepsi positif atas kondisi ekonomi dalam kurun 6 bulan ke depan. Momentum persepsi positif inilah yang musti dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengakselerasi perkembangan industri di Tanah Air. Dalam situasi ketidakpastian yang masih tinggi, pemerintah perlu menggenjot insentif pada industri manufaktur. Penguatan dan perluasan pasar ekspor juga tetap harus didukung dengan berbagai kemudahan serta insentif pembiayaan ekspor. Relaksasi beberapa aturan tentang Devisa Hasil Ekspor perlu dimodifikasi. Lebih lanjut, dorongan pada kemampuan produksi juga perlu diimbangi dari konsumsinya. Menjaga daya beli masyarakat juga menjadi determinan yang krusial. Oleh karenanya, pemerintah untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah serta mengendalikan inflasi demi keterserapan produk industri di pasar domestik.

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) cetak kinerja gemilang berkat meningkatnya kunjungan rawat di semester pertama 2024. Emiten rumah sakit swasta ini juga bakal disokong pemasukan tambahan dari Rumah Sakit (RS) baru. Analis Indo Premier Sekuritas Andrianto Saputra mencermati, kinerja positif MIKA di semester pertama 2024 berkat meningkatnya volume lalu lintas rumah sakit. Hal ini seiring dengan pertumbuhan pendapatan rawat inap dan rawan jalan MIKA. Seperti diketahui, pendapatan rawat inap Mitra Keluarga meningkat 22,63%yoy di semester pertama 2024. Pendapatan rawat jalan MIKA juga ikut meningkat sekitar 14,63% yoy di periode tersebut. Di sisi lain, Ebitda MIKA tahun ini naik 29,6% yoy menjadi Rp936 miliar dengan Margin Ebitda sebesar 38.2% di semester I-2024. Khususnya pada kuartal kedua, Ebitda MIKA tumbuh kuat yang didukung oleh peningkatan margin. Andrianto mencermati, pendapatan kuartal kedua MIKA meningkat 18%yoy dan 1,2%qoq menjadi Rp 1,2 triliun. Hal ini karena pendapatan dari rawat inap per hari yang luar biasa sekitar 6,8% yoy dan 1,2% qoq, ditambah dengan kuatnya lalu lintas rawat inap 13,5% yoy dan -1,7% qoq selama periode tersebut. Ebitda MIKA di kuartal kedua tumbuh signifikan 30,7%yoy dan 1,7%qoq menjadi Rp472 miliar, dengan margin Ebitda sebesar 39% didorong oleh peningkatan margin pada Gross Profit dan tingkat Ebitda.

Pada saat yang sama, biaya pengeluaran (Opex) terhadap penjualan pada kuartal kedua turun 85bps qoq menjadi 22,5% (-37bps yoy) karena gaji turun menjadi 7.2%. Alhasil, MIKA mencatat laba bersih triwulan kedua tahun ini sebesar Rp 312 miliar, atau meningkat 40% yoy dan 7,7%qoq. “Secara keseluruhan, pencapaian MIKA di semester pertama 2024 berada di atas pedomannya yaitu pertumbuhan pendapatan sebesar 12%-15% yoy dan margin Ebitda sebesar 35,5% - 37%,” ungkap Andrianto dalam riset 18 Juli 2024. Analis Buana Capital Sekuritas James Stanley Widjaja menjelaskan bahwa margin Ebitda MIKA adalah yang tertinggi di antara para pesaingnya. Hal itu berkat pengendalian biaya yang unggul, dengan margin Ebitda tahun 2023 sebesar 34,8% dibandingkan margin HEAL ataupun SILO yang masing-masing sebesar 26,8% dan 25,2%. Hanya saja, kemungkinan dampak penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) belum akan terasa di tahun ini. Pemerintah menargetkan aturan KRIS berlaku paling lambat 30 Juni 2025. Selain itu, iuran BPJS Kesehatan akan dijadikan satu tarif atau tunggal baru diterapkan usai pemberlakuan KRIS. 

Adapun aturan KRIS memerintahkan untuk semua kamar peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dibuat sesuai 12 kriteria standar KRIS yang tertuang dalam Perpres Nomor 59 tahun 2024. Dengan demikian, iuran BPJS kesehatan kemungkinan juga bakal mengalami penyesuaian. Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada menilai, rencana MIKA menambah rumah sakit baru akan memperluas branding dan kegiatan usaha perseroan. Dengan demikian, MIKA dapat lebih menjangkau sejumlah daerah dan juga menambah pemasaran pasien-pasiennya. Namun di sisi lain, perlu diperhatikan beban biaya operasional MIKA dari pembukaan rumah sakit baru tersebut. Beban keuangan yang tidak terkontrol bisa menjadi penghalang bagi MIKA yang bertujuan untuk mengincar pendapatan tambahan lewat RS baru. Indo Premier Sekuritas meyakini bahwa MIKA kemungkinan akan melampaui panduan tahun ini di tengah pertumbuhan lalu lintas yang padat. Selain itu, MIKA berencana membatalkan saham treasurinya yakni sekitar 2,38% total saham beredar, dan ini akan meningkatkan free float MIKA sebesar 83bps menjadi 34,94%.

Angka pembunuhan sejumlah provinsi di Indonesia tergolong tinggi dibanding daerah lain. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan dianggap sebagai salah satu faktor pencetus. Di Sumut, berita tentang pembunuhan atau penganiayaan hingga tewas seperti tidak putus-putusnya. Berdasarkan Publikasi Statistik Kriminal 2023 yang diterbitkan BPS, Sumut tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kejahatan pembunuhan kedua tertinggi di Indonesia. Yang terbaru, wartawan Sempurna Pasaribu (47) bersama istri, anak, dan cucunya meninggal karena dibunuh dengan cara dibakar di rumahnya di Kabupaten Karo, 27 Juni 2024.

Diduga, kematian itu terkait erat dengan pemberitaan Sempurna tentang maraknya rumah judi. Dua orang yang diduga membakar rumah kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Di Sumut, kasus pembunuhan paling sering terjadi di kawasan aglomerasi Medan, yakni Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro). Medan merupakan pusat industri dan perdagangan yang cukup maju. Sebagian besar warganya bekerja di kawasan perdagangan di pusat kota atau di pabrik-pabrik di kawasan industri. Ketua Laboratorium Sosiologi USU, Muba Simanihuruk menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus pembunuhan di Sumut.

Ketiganya meliputi peredaran gelap narkoba, ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum, dan kesenjangan ekonomi. Di tingkat mikro, warga enggan memercayakan penyelesaian kasusnya kepada penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Mereka lebih memilih jalan pintas untuk penyelesaian masalah, termasuk melakukan tindakan kriminal. Menurut Muba, banyak kasus pembunuhan terjadi di daerah sub-urban, seperti di daerah satelit pinggiran Kota Medan. Setiap pagi dan sore, jalan-jalan menuju daerah sub-urban, seperti Sunggal, Binjai, Tanjung Morawa, Percut, dan Belawan, dipenuhi warga yang bersepeda motor.

Mereka tinggal di kawasan padat penduduk. Berbeda jauh dengan kawasan Polonia, Petisah, dan Setia Budi di pusat Kota Medan yang dipenuhi rumah-rumah mewah. Potret riil ketimpangan dan tingginya angka pembunuhan di Sumut ini sesuai dengan catatan WHO bahwa kemiskinan dan ketimpangan ekonomi menjadi salah satu faktor risiko pembunuhan. Analisis data BPS 2022 oleh Tim Jurnalisme Data Kompas, ditemukan adanya korelasi antara kemiskinan dan tingkat pembunuhan per 100.000 penduduk di Indonesia. Ketika kemiskinan meningkat, kasus pembunuhan juga akan semakin banyak. (Yoga)

Kepala sekolah se-DKI Jakarta menolak disalahkan dalam polemik pemecatan atau cleansing ratusan guru honorer. Mereka beralasan selama ini terpaksa merekrut guru honorer tanpa sepengetahuan dinas pendidikan karena kekurangan guru di sekolah. Hal itu diungkap Mutia, Kepala SMA Negeri 112 Jakbar, yang mewakili kepala sekolah se-DKI Jakarta, dalam rapat bersama dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakpus, Selasa (23/7). Mereka tidak pernah berniat untuk memberhentikan ratusan guru honorer karena tenaga mereka masih dibutuhkan di sekolah.

Mutia menjelaskan, pemecatan ratusan guru honorer secara sepihak adalah keputusan Dinas Pendidikan DKI, bukan kemauan kepala sekolah. Sekolah membutuhkan guru untuk mengatasi kurangnya pengajar karena banyak guru yang pensiun, tetapi tak kunjung digantikan oleh guru baru. Upaya kepala sekolah meminta guru baru untuk menggantikan yang pensiun ke dinas pendidikan sudah dilakukan. Namun, tidak selalu bisa dipenuhi karena rekrutmen guru ASN belum bisa memenuhi kebutuhan guru di DKI Jakarta.

”Kami tiap bulan meminta ke dinas, tapi, tidak serta-merta saat ada guru pensiun, ada penggantinya. Sementara sekolah saya, tahun 2023 ada tiga orang pensiun. Tahun 2024 empat orang pensiun. 2025, lima orang pensiun. Sementara kegiatan belajar mengajar jalan terus,” kata Mutia.  Menurut data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, total guru di Jakarta 42.018 orang, dibagi menjadi 18.885 guru PNS, 16.414 guru PPPK, 4.065 guru kontrak kerja individu (KKI), 2.654 guru honorer, dan 1.473 tenaga kependidikan honorer. Jumlah ini masih tak sebanding untuk mengajar 505.549 peserta didik se-Jakarta. Karena itu, para kepala sekolah memohon agar guru honorer yang terdampak cleansing diberikan afirmasi untuk diutamakan dalam seleksi guru KKI yang akan dilakukan dinas pendidikan.

Plt Kadis Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, 141 guru honorer yang dipecat telah diminta kembali ke sekolah untuk mengajar dan dibayar dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Mereka akan diarahkan untuk mengikuti seleksi guru KKI pada Agustus 2024 dengan kuota 1.700 guru dan 2.300 kuota guru KKI pada 2025. DKI juga akan membantu 2.654 guru honorer untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan membuka kuota 1.900 guru dalam seleksi PPPK yang berlangsung bertahap hingga akhir 2024. Seleksi PPPK ini bisa diikuti semua guru honorer ataupun guru lulusan baru. (Yoga)

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik semua negara, termasuk Indonesia. BPS mencatat angka kemiskinan selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Meski mengalami peningkatan saat pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali turun pascapandemi. Pada 2023, tercatat sembilan dari 100 orang masuk dalam kategori miskin. Meski secara persentase rendah, jika dilihat dari jumlahnya, 25,9 juta jiwa masih hidup dalam kemiskinan. Jumlah ini setara 2,5 kali lipat penduduk DKI Jakarta. Berdasar kategori umur, persentase kemiskinan anak menunjukkan angka lebih tinggi, yaitu 11,80 %.

Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan memperbesar peluang untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Hal ini otomatis meningkatkan pendapatan sehingga dapat memutus rantai kemiskinan. Indonesia sedang mengalamifase bonus demografi dengan rasio ketergantungan berada di titik terendah. Jika initak dimanfaatkan, pada masa akan datang, bonus demografi yang kini sedang berlangsung akan menjadi bencana demografi, karena kelompok penduduk usia produktif yang ada sekarang tak dikelola dengan baik sehingga menjadi beban pada masa yang akan datang.

Salah satu yang harus diselesaikan adalah mengatasi kemiskinan anak. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi komponen utama mewujudkan Indonesia Maju 2045. Kemiskinan pada anak akan menghambat masa depannya. Hasil riset kuantitatif dari Smeru menunjukkan bahwa anak yang terlahir dari keluarga miskin cenderung berpenghasilan rendah dibandingkan sebayanya ketika dewasa. Selain itu, riset kualitatif Smeru juga menunjukkan bahwa anak-anak miskin sangat sulit keluar dari kemiskinan karena kondisi kemiskinan keluarganya.

Keterbatasan atau ketiadaan sumber daya menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki akses dan kesempatan mendapatkan pendidikan atau keterbatasan sumber daya penunjang pendidikan, seperti fasilitas-fasilitas yang bisa disediakan orangtua dari anak keluarga tidak miskin. Pendidikan merupakan solusi mengatasi kemiskinan, tapi pendidikan masih berharga mahal di negara ini. Padahal, sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 bahwa penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dilakukan melalui program percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Artinya, PR pemerintah mengatasi kemiskinan anak masih sangat panjang, mengingat target wajib belajar belum tercapai. Masih ada 21,61 % anak usia 16-18 tahun yang seharusnya mengenyam bangku SMA/sederajat, tetapi tidak bersekolah. (Yoga)

Dalam perjalanan menuju negara berpendapatan tinggi, pemerintah memproyeksikan sejumlah daerah di Indonesia akan terlebih dahulu lolos dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). Ini menunjukkan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia belum merata antardaerah. Untuk lepas dari jerat negara berpendapatan menengah, Indonesia harus bisa mengerek pertumbuhan ekonominya ke level 6-7 % sejak tahun 2025. Sementara sudah 11 tahun terakhir ekonomi Indonesia masih tumbuh stagnan di level 5 %. Pemerintah masih memasang target pertumbuhan ekonomi relatif moderat di kisaran 5,3-5,6 % pada tahun 2025, belum menyentuh ”syarat” level minimum 6 % yang diharuskan untuk lolos dari middle income trap.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (23/7) menilai, prospek Indonesia untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) tidak terlalu jauh di depan mata. Saat ini beberapa daerah di Indonesia pun sebenarnya sudah terhitung lepas dari perangkap tersebut. Ia menjelaskan, pendapatan per kapita Indonesia per akhir tahun 2023 adalah 5.000 USD atau Rp 81 juta per tahun. Sementara pendapatan per kapita DKI Jakarta sudah mencapai 21.000 USD atau Rp 340,4 juta per tahun.

Ada kabupaten/kota lain yang pendapatan per kapitanya saat ini sudah melampaui level nasional dan nyaris lepas dari middle income trap, antara lain Palembang dan Ogan Komering Ilir di Sumsel yang pendapatan per kapitanya mencapai 10.000 USD atau Rp 162,1 juta per tahun. Kondisi serupa juga ditemukan di Balikpapan, Kaltim. ”Jadi, kalau mau melihat bagaimana gambaran Indonesia kalau lolos middle income trap, lihat saja Jakarta dan daerah-daerah tersebut,” kata Airlangga saat berpidato di acara BJ Habibie Memorial Lecture bertajuk ”Strategi Indonesia Mengatasi Jebakan Pendapatan Menengah dan Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta. Secara jangka panjang, pada 2045, bertepatan dengan momentum Indonesia Emas, pendapatan per kapita nasional Indonesia ditargetkan 26.000-30.000 USD atau Rp 421,5 juta-Rp 486,4 juta per tahun. (Yoga)

Transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto dibayangi tekanan eksternal dan internal. Ekonomi negara mitra dagang utama tumbuh lambat di tengah pelemahan konsumsi domestik.  Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (23/7) mengatakan, saat ini, Indonesia tengah dibayangi sejumlah risiko ekonomi di sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Di sektor perdagangan, permintaan negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia, seperti China dan AS, tengah melemah. China, sejak awal tahun ini, industri manufaktur di negara tersebut tengah mengalami pelemahan permintaan dan kelebihan pasokan.

Produk manufaktur China telah melebihi permintaan dalam negeri sehingga diekspor ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. ”Tak mengherankan jika Indonesia kebanjiran produk impor dari China, terutama tekstil dan produk tekstil,” ujarnya dalam webinar Tinjauan Tengah Tahun CORE Indonesia bertema ”Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru,” di Jakarta. CORE Indonesia mencatat, pada Januari-Mei 2024, ekspor China meningkat 7,6 % secara tahunan, sedangkan impornya hanya tumbuh 1,8 %. Sebaliknya, ekspor Indonesia ke China pada triwulan II-2024 justru terkontraksi 4,2 %, sedang impor dari China tumbuh 5,1 %. Adapun nilai impor tekstil dan produk tekstil dari China meningkat signifikan 35,5 %.

Menurut Faisal, pelemahan permintaan China turut menyebabkan kinerja ekspor Indonesia tumbuh lambat. Nilai ekspor Indonesia sejak awal 2023 hingga triwulan II- 2024 hanya tumbuh 1,8 % secara tahunan. Ekspor sejumlah produk hasil hilirisasi tambang, seperti produk turunan nikel serta besi dan baja, ke China justru turun. Nilai ekspor besi dan baja, tumbuh negatif 26,9 % pada triwulan II-2024. ”Hal itu menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap China sangat besar. Porsi ekspor Indonesia ke China selama semester I-2024 sekitar 22,5 %, jauh lebih tinggi dari porsi ekspor Thailand, Filipina, dan Malaysia ke China di kisaran 10-12 %,” tuturnya.

Selain sektor perdagangan, Indonesia tengah dibayangi risiko pelemahan konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke bawah, sejalan dengan minimnya peningkatan upah. Karena itu, lanjut Faisal, sejumlah langkah terobosan perlu dilakukan. Indonesia perlu serius menggarap pasar-pasar ekspor selain China. Indonesia juga perlu menggarap hilirisasi industri manufaktur selain tambang. Di antaranya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang sumber daya alam dan serapan tenaga kerjanya sangat besar. ”Ke depan, pastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berdampak ganda pada perekonomian rakyat. Jangan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar atau justru menambah impor,” ujarnya. (Yoga)