Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fathul Wahid menyentak publik. Di kala banyak orang mengidam-idamkan agar tulisan ”Prof” bisa tersemat di depan namanya, Fathul malah meminta jabatan akademiknya tak usah disebutkan. Fathul memformalkan sikap itu dalam kebijakan resmi melalui surat edaran Rektor UII bernomor 2748/Rek/10/SP/VII/2024, tertanggal 18 Juli 2024 ditujukan kepada semua pejabat struktural di lingkungan UII. Surat itu berbunyi: ”Dalam rangka menguatkan atmosfer kolegial dalam tata kelola perguruan tinggi, disampaikan bahwa seluruh korespondensi surat, dokumen, dan produk hukum selain ijazah, transkrip nilai, dan yang setara itu dengan penanda tangan Rektor yang selama ini tertulis gelar lengkap ’Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.’ agar dituliskan tanpa gelar menjadi ’Fathul Wahid’”.

Di akun Instagram-nya yang diunggah pada hari yang sama, Fathul menjelaskan lebih jauh. ”Dengan segala hormat, sebagai upaya desakralisasi jabatan profesor, kepada seluruh sahabat, mulai hari ini mohon jangan panggil saya dengan sebutan ’Prof’. Panggil saja: Fathul, Dik Fathul, Kang Fathul, Mas Fathul, atau Pak Fathul. Insya Allah akan lebih menenteramkan dan membahagiakan. Matur nuwun,” tulisnya. Saat dikonfirmasi, Jumat (19/7) Fathul membenarkan surat edaran dan unggahan Instagram tersebut. Sikap itu, menurut dia, sebagai upaya menjaga semangat kolegialitas di lingkungan kampus. ”Tidak ada lagi jarak sosial, birokrasi menjadi lebih ditingkatkan. Kita berharap kampus menjadi salah satu tempat yang paling demokratis di muka bumi,” katanya. Sikap ini, menurut dia, sekaligus untuk menegaskan bahwa jabatan profesor sesungguhnya merupakan tanggung jawab dan amanah publik, bukan sesuatu yang dipandang sebagai status sosial. (Yoga)

Pembudidaya lobster mengeluhkan bisnis budidaya lobster semakin terpuruk. Harga benih bening lobster kian tak terjangkau, sedang harga jual hasil budidaya anjlok. Kebijakan membuka keran ekspor benih bening lobster dinilai tak berpihak pada usaha budidaya lobster dalam negeri. Abdullah, pembudidaya di UD Brilian Selatan, Kampung Lobster Lombok, NTB, mengungkapkan, harga benih lobster melambung tinggi dan sulit didapat, sedang harga pakan berupa rucah juga mahal. Harga benih bening lobster Rp 19.000 per ekor,sedangkan harga benih berukuran jangkrik berbobot 30 gram di kisaran Rp 25.000 per ekor. Pembudidaya tak sanggup menyerap benih lobster yang mahal.

Sebagian pembudidaya menyerap benih lobster yang sudah berubah warna dengan harga Rp 7.000 per ekor, tapi pasokannya sangat minim. Pengiriman benih bening lobster ke luar negeri, baik secara legal maupun ilegal, disinyalir menyebabkan benih lobster semakin langka dan mahal. Sementara, harga jual lobster hasil budidaya anjlok dibawah Rp 300.000 per ekor. Harga itu turun drastis dari biasanya Rp 500.000 per ekor. Akibat kerugian dan kondisi yang semakin tidak menentu, sebagian pembudidaya lobster di Lombok Timur mulai menghentikan usaha dan beralih pekerjaan.

”Lobster hasil budidaya terpaksa dijual untuk bertahan hidup. Kalau lobster konsumsi terus dilepas dengan harga rendah, pembudidaya pasti rugi. Tanpa solusi, budidaya lobster bakal ditinggalkan,” tutur Abdullah, Kamis(18/7). Abdullah menilai, pembudidaya lobster di Tanah Air seakan ditinggalkan di tengah upaya pemerintah mengejar PNBP dari ekspor benih bening lobster. Effendy Wong, pembudidaya lobster di Sibolga, Sumut, menyebut, kebijakan ekspor benih bening lobster mematikan budidaya lobster dalam negeri. Benih bening lobster semakin sulit didapat, sedangkan tidak ada jaminan dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhan benih bagi usaha budidaya lobster dalam negeri. ”Tanpa keberpihakan, budidaya lobster di Tanah Air menunggu kehancuran,” ujar Effendy. (Yoga)

Suksesi kepemimpinan negara memang baru resmi Oktober nanti. Namun, manuver pemerintahan baru makin tampak setelah masuknya penggawa tim kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto, ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Kemarin, Kamis (18/7), hanya beberapa jam seusai tiba dari kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab (UEA), Presiden Joko Widodo melantik tiga wakil menteri baru di Istana Negara. Mereka adalah Thomas Djiwandono, anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra, yang dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan II; Sudaryono, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, yang dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian, menggantikan Harvic Hasnul Qolbi. Presiden Jokowi juga melantik Yuliot Tanjung, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, menjadi Wakil Menteri Investasi. Sejumlah kalangan pun berharap, para pejabat baru tersebut dapat bertugas dengan baik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. 

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid berharap ketiga wamen dapat menjalankan tugas dengan baik di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan, seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan konflik geopolitik yang berisiko memengaruhi stabilitas ekonomi, serta perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan nasional. "Kadin juga berharap agar Wakil Menteri Investasi [Yuliot Tanjung] dapat menggenjot investasi luar negeri ke Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," kata Arsjad, Kamis (18/7). Setali tiga uang, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga berharap ketiga wamen baru tersebut dapat bekerja sama dengan pelaku usaha, baik untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih efi sien, berdaya saing, maupun proproduktivitas. “Kami menantikan kinerja positif mereka hingga akhir masa jabatan,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani. Putra mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajad Djiwandono itu juga akan bekerja erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Menkeu Sri Mulyani berharap kehadiran Thomas Djiwandono sebagai Wamankeu II memudahkan transisi pemerintahan. 

“Dengan adanya Mas Thomas, [transisi] menjadi lebih mudah karena komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas Prabowo dan wapres terpilih Gibran,”ujarnya. Faktanya, Prabowo memang memiliki sejumlah program ambisius dan menantang dari segi fiskal. Misalnya, makan siang gratis yang pada tahap awal membutuhkan Rp71 triliun, atau Rp400 triliun jika diterapkan secara penuh, serta food estate. Belum lagi program melanjutkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan program pangan pada era Presiden Jokowi akan dilanjutkan pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo. Wakil Menteri Investasi Yuliot menyebut ada calon investor asing baru di IKN Nusantara yang sudah masuk ke tahap perizinan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah berpendapat penunjukan tim Prabowo menjadi wamen menunjukkan bahwa Jokowi sedang berusaha menyenangkan Prabowo dalam rangka mengamankan koalisi politik yang terbangun lewat pasangan Prabowo-Gibran saat pilpres lalu.

Menginjak tahun kedelapan, industri peer-to-peer (P2P) len­­­ding sudah bukan lagi dikategorikan sebagai in­­­fant industry di industri jasa keuangan Indonesia. P2P lending diharapkan sudah lebih kuat dalam fondasi permodalan, stabil dalam kinerja keuangan, serta jauh lebih baik dalam penerapan governance, risk, and compliance (GRC). P2P lending lahir dilatarbelakangi sebagai instrumen alternatif pendanaan bagi masyarakat yang belum terjangkau bank dan lembaga keuangan konvesional pada umumnya. Berdasarkan data Kadin Indonesia, pada 2023 terdapat 66 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 97% total tenaga kerja nasional dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 61%. Hal ini mencerminkan besarnya potensi pasar yang dapat dimanfaatkan industri P2P lending ke sektor produktif dan UMKM dengan menawarkan akses mudah, bunga pinjaman rendah, dan tanpa agunan. P2P lending memiliki karakteristik tersendiri dibanding instrumen keuangan lainnya. Dari sisi borrower, persyaratannya pendanaan P2P lending lebih sederhana dan dapat mengajukan pendanaan tanpa adanya agunan. 

Proses penyalurannya pun lebih cepat dan dapat dilakukan di mana saja tanpa ada batasan waktu dan lokasi karena berbasis digital. Sementara itu, dari sisi lender, P2P lending menjadi salah satu pilihan dalam melakukan diversifikasi investasi. Selain itu, investasi di P2P lending menawarkan imbal hasil yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan industri jasa keuangan pada umumnya. Disadari, pendanaan P2P lending di sektor produktif belum sepopuler seperti halnya kredit bank atau pembiayaan lainnya di masyarakat, tecermin dari proporsi penyaluran dana masih didominasi oleh sektor konsumtif. Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk mendorong pendanaan sektor produktif. Pertama, OJK telah menerbitkan SE OJK 19/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI dengan memberlakukan batas maksimum manfaat ekonomi bagi pendanaan sektor produktif. Dalam SE ini, manfaat ekonomi yang diberlakukan untuk pendanaan sektor produktif sebesar 0,1% per hari sejak 1 Januari 2024 dan berkurang lagi menjadi 0,067% per hari pada 1 Januari 2026. Kedua, perluasan penyaluran sektor produktif yang masih terkonsentrasi pada kategori tertentu. Berdasarkan data statistik fintech P2P lending, penyaluran produktif terbesar terdapat pada kategori perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp3,155 triliun. Ketiga, secara umum penyaluran P2P lending masih terkonsentrasi di pulau Jawa, dengan jumlah penyaluran sebesar Rp15,9 triliun, sedangkan di luar jawa hanya sebesar Rp4,9 trilliun.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap praktik penggelapan 20.000 unit sepeda motor lintas negara yang menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp876,2 miliar. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol.Djuhandhani Rahardjo Puro menyampaikan perincian kerugian korban pihak leasing Rp826 miliar dan kerugian negara Rp49 miliar.“Transaksi pengiriman sebanyak kurang lebih 20.000 unit sepeda motor rentang waktu Februari 2021 —Januari 2024. Dampak kerugian ekonomi dalam kasus ini berjumlah sekitar Rp876,2 miliar,” ujarnya di Jakarta Timur, Kamis (18/7). Modus operandi kasus ini dengan melakukan pemesanan kendaraan bermotor kepada perantara. Selanjutnya, perantara mencari debitur untuk melakukan kredit motor di diler Pulau Jawa. Kredit tersebut dilakukan menggunakan identitas debitur dengan imbalan Rp1,5 juta—Rp2 juta. Penadahan sepeda motor berlokasi di enam TKP yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Awalnya, petugas menemukan 675 unit motor, tetapi setelah ditelusuri ternyata penadahan memiliki riwayat transaksi lebih dari 20.000 unit motor. Polisi sudah menetapkan tujuh tersangka yaitu NT dan ATH sebagai debitur; WRJ dan HS sebagai penadah; FI dan HM selaku perantara; dan WS merupakan eksportir.

Presiden Jokowi melantik tiga wakil menteri baru, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7). Ketiganya adalah Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II, Sudaryono sebagai Wamentan dan Yuliot sebagai Wamen Investasi. Langkah yang diambil di sisa tiga bulan masa pemerintahan Presiden Jokowi ini disebut untuk kepentingan transisi ke pemerintahan presiden-wapres terpilih Prabowo-Gibran. Namun, langkah itu juga menyisihkan salah satu figur potensial calon gubernur untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2024. Pelantikan tiga wamen ini terkesan mendadak karena Presiden baru tiba dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Kamis pukul 04.00 WIB. Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang sudah punya agenda resmi sebelumnya juga meluncur ke Istana Negara dan menghadiri pelantikan.

Thomas merupakan keponakan Prabowo dan juga anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran atau tim transisi. Thomas juga menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra. Thomas akan menjadi Wamenkeu II mendampingi Suahasil Nazara yang sudah menjabat Wamenkeu. Sementara, Sudaryono adalah mantan asisten pribadi Prabowo yang kini menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Jateng. Baik Thomas maupun Sudaryono dikabarkan diusulkan Prabowo untuk masuk kabinet. Adapun Yuliot sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM.

Adanya dua wamen di Kemenkeu, menurut Mensetneg Pratikno, adalah wajar dan bukan sesuatu yang baru. Kementerian BUMN, pernah memiliki dua wamen. ”Ini, kan, bagian dari keberlanjutan. Pak Suahasil tugasnya mengawal pelaksanaan APBN 2024, sedangkan Pak Tommy (panggilan Thomas Djwandono) ditugaskan untuk menyiapkan, mengawal penyiapan APBN 2025. Jadi, ini bagian dari keberlanjutan,” kata Pratikno seusai pelantikan. Thomas pun membenarkan. ”Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran,terutama di 2025, selaras dengan apa yang sudah dicetuskan pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan,” ujar Thomas. (Yoga)

Populasi penduduk berusia lanjut yang meningkat perlu diantisipasi dengan baik. Jangan sampai bertambahnya usia harapan hidup justru disertai dengan angka kesakitan tinggi dan tingkat kesejahteraan yang rendah pada warga lansia, bahkan tutup usia dalam kesunyian. Kisah pilu meninggalnya sepasang warga lansia di rumah mereka di Bogor, Jabar, dalam kondisi sendirian, tanpa didampingi keluarga, riuh jadi perbincangan di media sosial, menambah rentetan kisah duka kehidupan sebagian warga lansia. Kejadian warga lansia yang meninggal sendirian bukan pertama kali terjadi.

Awal Januari 2024, seorang warga berusia 74 tahunditemukan tewas di rumahnya tanpa didampingi keluarga, di Depok, Jabar. Ia tinggal sendirian. Kasus warga lansia yang meninggal dalam kondisi sendirian ini menjadi keprihatinan dan pelajaran berharga bagi setiap keluarga. Agar warga lansia hidup sehat dan sejahtera, perlu sistem pendukung dari keluarga ataupun lingkungan sosial di sekitar tempat tinggal (Kompas.id, 18 Juli 2024). Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap warga lansia sehingga perlu menjadi perhatian serius bagi negara.

Apalagi, Indonesia memasuki era populasi yang menua lantaran warga lansia sudah lebih dari 10 % jumlah total penduduk. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk berusia lebih dari 60 tahun di Indonesia pada 2023 mencapai 11,1 % total penduduk atau 30,9 juta orang. Angka ini diperkirakan naik menjadi 20,5 % pada 2045 atau 65,8 juta orang. Penuaan penduduk juga disertai meningkatnya kebutuhan pendampingan dan perawatan jangka panjang pada warga lansia akibat penyakit degeneratif dan disabilitas. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 mencatat, 41,49 % warga lansia mengalami keluhan kesehatan.

Aspek kesehatan serta kesejahteraan warga lansia menjadi tantangan utama yang dihadapi masyarakat dan pemerintah dalam kondisi penuaan penduduk. Mutu hidup warga lansia harus dipertahankan, mengingat penurunan kemampuan fisik dan status kesehatan akan terjadi seiring bertambahnya usia. Selain perhatian keluarga, pemantauan warga lansia memerlukan dukungan dari lingkungan masyarakat di setiap daerah dengan memperkuat sistem pendukung sosial untuk menjaga kesehatan psikososial pada warga lansia. Lingkungan yang mendukung agar lansia tetap sehat dan produktif perlu disiapkan untuk jangka panjang, bahkan sejak pra-lansia. Selain pemenuhan asupan gizi yang baik, keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat juga perlu diperhatikan agar warga lansia tetap aktif dan bahagia. (Yoga)

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita meminta pabrikan mobil menahan kenaikan harga jual mengingat pasar otomotif tengah lesu. Menurut dia, daya beli masyarakat sedang turun seiring penguatan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah sehingga kenaikan harga jual akan memperlambat penjualan. Meski demikian, lesunya pasar dalam negeri diharapkan bisa diimbangi peningkatan kinerja ekspor mobil. ”Pada dasarnya pemerintah minta supaya produsen jangan menaikkan harga produknya karena sekarang pasar dan daya beli sedang lesu,” ujar Agus Gumiwang di sela-sela acara pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Kamis (18/7). Agus menjelaskan, kondisi ini disebabkan ketidakpastian global yang menguatkan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah, yang memperlambat perekonomian dalam negeri.

Mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil di Indonesia periode Januari-Juni 2024 sebanyak 408.012 unit, turun 19,43 % dibanding periode yang sama tahun lalu. di 506.427 unit. Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, beberapa pabrikan mobil, termasuk Hyundai, memprediksi penjualan mobil tahun ini tidak mencapai 900.000 unit. Ia menjelaskan, penjualan mobil lesu lantaran tekanan ekonomi global, seperti kebijakan suku bunga tinggi dari bank sentral AS,The Federal Reserves (The Fed). Suku bunga acuan The Fed biasanya diikuti bank sentral negara lain dengan menaikkan suku bunga acuan mereka, yang memperlambat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tahun ini Indonesia juga menjalani pemilu sehingga banyak konsumen menahan pembelian mobil baru. (Yoga)

Dosen tergolong profesi khusus. Sebagai pekerja intelektual, dosen harus terjamin kesejahteraannya. Ini bukan saja bentuk penghargaan sebagai pekerja, melainkan terutama penghargaan atas kemampuan intelektualnya. Kesejahteraan dosen dijamin UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Faktanya, kesejahteraan dosen masih jauh dari harapan. Survei Serikat Pekerja Kampus (SPK) pada kuartal I-2023 mengungkap bahwa mayoritas dosen menerima gaji bersih kurang dari Rp 3 juta (Kompas.id, 15/7/2024). Bahkan, dosen di perguruan tinggi swasta berpeluang tujuh kali lebih besar menerima gaji bersih kurang dari Rp 2 juta.

Ironis, membandingan gaji dosen dengan upah minimum provinsi 2023 yang sebesar Rp 2,9 juta (Kemenaker, 2023). Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah uang kuliah mahasiswa dan anggaran pendidikan yang meningkat tiap tahun. Selain itu, juga gencarnya upaya pemerintah mendorong perguruan tinggi di Tanah Air untuk masuk ranking top dunia (world class university). Untuk mencapai ranking top dunia, tentu kualitas menjadi prasyarat utama. Namun, bagaimana pendidikan tinggi akan berkualitas jika banyak dosennya sibuk mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tidak maksimal menjalankan tugas utamanya sebagai dosen. Keterlibatan dosen di proyek-proyek yang berkelindan dengan kekuasaan, misalnya, bisa mengganggu marwah keilmuan dan marwah akademik.

Jamak pula, dosen melakukan segala cara, termasuk melanggar integritas akademik, guna memenuhi angka kredit agar dapat naik pangkat/jabatan. Semua itu demi mengejar kesejahteraan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesejahteraan dosen tidak bisa dipenuhi hanya dari gaji dan tunjangan sertifikasi dosen. Karena itu, pola penggajian dosen perlu dirumuskan kembali. Tidak bisa sistem penggajian dosen, terutama yang berstatus ASN, disamakan dengan ASN pada umumnya. Ini jelas tidak adil bagi dosen. Pemerintah perlu lebih fokus pada pembangunan manusia dengan mewujudkan pendidikan berkualitas, salah satunya melalui kesejahteraan dosen. Termasuk  dukungan bagi dosen melaksanakan penelitian. (Yoga)