Media nasional Beritasatu.com kembali memberikan apresiasi terhadap para tokoh dan pemimpin bangsa Indonesia atas inovasi dan program mereka yang menginspirasi. Terdapat 24 orang penerima apresiasi Satu Inspirasi 2024 yang telah melalui proses seleksi ketat dan panjang. Malam Apresiasi Satu Inspirasi yang digelar Kamis (25/07/2024) dihadiri oleh para tokoh salah satunya adalah komisaris utama media Disway, Dahlan Iskan hingga Tokoh Muda Inspiratif yaitu Gibran Rakabuming Raka. Selain itu datang tokoh lainnya yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hinga mantan wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Direktur Pemberitaan B-Universe (holding grup Beritasatu.com) Apreyvita Wulansari menjelaskan, Satu Inspirasi 2024 ini merupakan event kali kedua, setelah pada 2023 digelar dengan nama APDI (Apresiasi Pemerintah Daerah Indonesia) Guna melebarkan penerima penghargaan, yang tidak hanya berasal dari kalangan birokrat, maka nama acara tersebut diubah menjadi Satu Inspirasi. (Yetede)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap produk roti Okko dan Aoka. Pada 23 Juli 2024, BPOM menyatakan roti Okko mengandung sodium dehydroacetate atau natrium dehidroasetat, yang biasa digunakan untuk pengawet kosmetik. Zat itu tidak masuk daftar bahan tambahan pangan (BTP) yang diizinkan BPOM. Sedangkan roti Aoka dinyatakan bebas dari kandungan tersebut. Pengumuman BPOM tersebut berbeda dengan pernyataan Plt Deputi Bidang Pengawasan Makanan Olahan BPOM, Ema Setyawati, pada 17 Juli 2024.

Saat itu Ema memastikan hasil uji laboratorium BPOM tidak mendeteksi bahan pengawet berbahaya pada roti Okko ataupun Aoka. "Kami sudah melakukan (tes), hasilnya baik-baik saja. Itu dihasilkan dari laboratorium kami sendiri," ujarnya, Rabu, 17 Juli lalu. Namun, dalam keterangan resmi pada 23 Juli lalu, BPOM menyatakan roti Okko positif mengandung natrium dehidroasetat. Saat jumpa pers pada Kamis, 25 Juli 2024, Ema menuturkan BPOM mulai menyidik PT Abadi Rasa Food, produsen roti Okka, pada 2 Juli lalu.

Awalnya BPOM menginspeksi sarana produksi, lalu mendapati produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten. "Kemudian dari penemuan ini, BPOM menginstruksikan penghentian kegiatan produksi dan peredaran," ucapnya. Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 menyebutkan natrium dehidroasetat merupakan unsur kimia yang ditambahkan dalam produk kosmetik dengan batas takaran maksimum 0,6 % sebagai asam. Pengawet seperti zat itulah yang diduga membuat roti Okko awet hingga lebih dari tiga bulan. (Yetede)

Semua anak berhak mendapat pendidikan. Negara wajib menjamin dan melindungi hak tersebut, terutama pendidikan bagi anak-anak kaum marjinal. Dalam pidatonya saat menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin agar terhindar dari putus sekolah tahun pada 23 Januari 2024 di Blora, Presiden Jokowi mengatakan, semua anak Indonesia harus bersekolah, termasuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Diluncurkan sejak 2014, anggaran PIP dan jumlah siswa yang disasar terus meningkat. Anggaran PIP 2024 meningkat menjadi Rp 13,4 triliun, tahun sebelumnya Rp 9,6 triliun. Jumlah siswa usia 6-21 tahun yang disasar pun meningkat, dari 17,9 juta siswa pada 2023 menjadi 18,6 juta siswa pada 2024.

Namun, itu hanya sedikit dari total anak miskin di Indonesia yang mencapai 32,5 juta atau 11,8 % dari jumlah penduduk (BPS, 2022) dan masih banyak anak putus sekolah. Hingga 22 Juli 2024 sebanyak 1,422 juta anak usia PAUD-SMA/SMK dan 1,386 juta anak lulus tidak melanjutkan sekolah (Kompas.id, 22/7/2024). Tak sedikit anak-anak yang harus bekerja membantu perekonomian keluarga. Dalam keseharian, terutama di perkotaan, sering kita jumpai anak-anak yang bekerja di jam-jam sekolah, memulung; mengamen; menjajakan tisu, minuman, atau makanan; dan meminta belas kasihan orang lain. Umumnya anak-anak itu beserta keluarganya adalah pendatang yang berusaha mengadu nasib di kota (Kompas, 24/7/2024). Bukan hanya sangat miskin, mereka juga termarjinalkan dari bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan potensi mereka.

Mereka tidak tercatat sebagai penerima bantuan di tempat asal karena tidak tinggal di sana ataupun di tempat baru karena tidak tercatat sebagai penduduk. Anak-anak itu akan tetap termarjinalkan. Menyediakan pendidikan yang layak bagi mereka juga tidak bisa sekadar memberikan bantuan pendidikan karena sering kali permasalahannya lebih dari itu. Mereka diandalkan untuk membantu menopang perekonomian keluarga. Tak jarang orangtua mereka juga kurang mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Perlu ada program yang holistik dan membuka sekat-sekat tersebut. Jika bangsa ini ingin maju, jalan utama yang harus ditempuh adalah dengan menempatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kaum marjinal ini sebagai program prioritas. (Yoga)

Layanan pendidikan formal atau nonformal harus dapat dirasakan masyarakat dalam berbagai kondisi. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dibutuhkan untuk menjangkau semua anak, terutama anak yang berasal dari keluarga marjinal, agar mereka dapat mengakses pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan. Plt Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kemendikbudristek, Aswin Wihdiyanto, Rabu (24/7) di Jakarta, mengatakan, pemerintah serius memastikan anak-anak bangsa mendapatkan layanan pendidikan. Pendataan anak tidak sekolah, baik yang putus sekolah atau drop out di jenjangnya maupun lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang di atasnya, dilakukan berikut dengan skema penuntasannya. Skema penuntasan ini dilakukan melalui beberapa jalur, baik pendidikan formal maupun nonformal.

”Pemerintah juga menyediakan pendidikan layanan khusus memastikan pendidikan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat bagaimanapun kondisinya,” ucapnya. Aswin mengingatkan, penanganan pendidikan tentu merupakan kerja kolaborasi antara Kemendikbudristek, pemda, kementerian/lembaga lain, dan masyarakat. Anak-anak yang tidak terlayani pendidikan formal dapat dilayani lewat pendidikan nonformal yang nantinya dapat disetarakan dengan pendidikan formal. Pemerintah juga menyediakan bantuan operasional satuan pendidikan untuk lembaga pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang terkendala ke sekolah formal. Selain belajar, para siswa diberi beragam keterampilan untuk bekal mandiri.

Sekjen Kemendikbudristek Suharti mengatakan, negara menjamin bantuan sosial bagi anak usia sekolah untuk keberlangsungan pendidikan mereka. Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi bukti keberpihakan negara dalam menjamin bantuan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. ”Kami meminta semua elemen pendidikan bergotong royong mendukung pembelajaran yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan peserta didik,” ujar Suharti dalam puncak perayaan Hari Anak Nasional 2024, Selasa (23/7), di Jayapura, Papua. Pada akhir tahun 2023, ada 18 juta anak menerima PIP. Memasuki tahun 2024, pemerintah memberikan bantuan PIP untuk jenjang SD senilai Rp 450.000 per tahun dan SMP Rp 750.000 per tahun. Khusus pelajar SMA dan SMK, setiap anak menerima Rp 1,8 juta per tahun. Beti Cicilia Tokoro, siswa kelas 8 di SMPN 6, Sentani, Jayapura, bersyukur karena menerima PIP sehingga meringankan beban perekonomian keluarga. (Yoga)

Kementerian BUMN mengonfirmasi, ditunjuknya sejumlah sosok terafiliasi partai politik pendukung presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, ke dalam jajaran komisaris BUMN merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan. Di kompleks Gedung Filateli Jakarta, Rabu (24/7), Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah selaku pemegang saham utama, sewajarnya memilih komisaris BUMN yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan. Ia mengakui penunjukan sejumlah nama komisaris BUMN yang dianggap publik terafiliasi secara politik dengan presiden terpilih Prabowo mempunyai motif agar proses transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru dapat berjalan berkesinambungan.

”Setiap pemerintah itu punya arah kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan BUMN. Maka, wajar demi terjadinya kesinambungan, BUMN juga akan mengikuti arah (transisi) pemerintah,” ujarnya. Terhitung sejak KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, April lalu, ada 10 nama sukarelawan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) ataupun kader Partai Gerindra yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN, antara lain, Fuad Bawazier yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID.

Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero); Siti Nurizka Putri Jaya sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Fauzi Baadila sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero), Isra Daming Pramulya sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), Grace Natalie Komisaris MIND ID, dan Condro Kirono Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).

Dua tokoh yang baru ditunjuk sebagai dewan komisaris BUMN pekan ini adalah Ketua Dewan Pakar Gerindra yang juga mantan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan kader Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero). Arya memastikan penunjukan setiap sosok yang dipilih sebagai komisaris BUMN dilakukan berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Di luar itu, operasionalisasi BUMN selalu membutuhkan dukungan secara politik. Pasalnya, setiap kebijakan dan keputusan besar di BUMN, mulai dari aksi merger, pembentukan holding, IPO, penempatan modal negara, hingga pembubaran entitas BUMN, perlu mendapatkan persetujuan legislatif. (Yoga) 

Hamzah Haz adalah seorang politisi yang komplet. Kiai, ahli ekonomi, pembaca yang tekun, pemikir, dan penulis. Beliau juga lebih banyak membagi senyuman khasnya daripada kekesalannya. Guru, teman debat, serta teman diskusi dan bergurau. Mendiang amat kaya pengalaman dan pengetahuan. Entah siapa yang pertama kali memberikan predikat kepada Hamzah Haz sebagai ”Ayatollah APBN”. Di zaman beliau di DPR, sudah lazim, setiap menjelang pengajuan RAPBN oleh pemerintah ke DPR, Pak Hamzah sering kali dimintai pendapat tentang perkiraannya terhadap RAPBN. Bahkan, beliau sering menuliskan opininya di Koran Kompas. Pandangan-pandangan beliau, terlebih kalkulasinya atas penerimaan negara, jarang meleset.

Pak Hamzah telah terlembagakan dan otoritatif menyebutkan perkiraan postur RAPBN. Begitu juga kritik beliau terhadap ”pengeluaran pembangunan” yang sesungguhnya sebagian besar didanai utang luar negeri. Kala itu, model APBN masih berbentuk T-account, bukan seperti sekarang I-account. Pak Hamzah selalu mengingatkan soal hubungan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan negara. Jika ekonomi tumbuh, tetapi rasio pajak tak ikut tumbuh, artinya, ”Pertumbuhan itu tak mampu meningkatkan belanja untuk kesejahteraan rakyat atau jangan-jangan menambah utang.” Beliau menuturkan, ”Berutang boleh asal produktif.” Pada 1999, beliau menerima Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Hubert Neiss.

Pak Hamzah menyampaikan sangat mengada-ada IMF menghentikan IPTN (Dirgantara Indonesia). ”Alasan Anda sungguh irasional, apakah Anda mau membunuh masa depan Indonesia?” katanya. Argumentasi Pak Hamzah, ”Bukankah di balik IPTN itu akan tumbuh industri-industri pendukungnya dan juga menguntungkan industri-industri pemasok dari luar negeri, termasuk dari negara Anda.”  Selain rasio pajak, Pak Hamzah juga penuh perhatian terhadap isu kesehatan, pendidikan, pangan, dan energi. Beliau menyarankan agar rumah sakit dibangun menyebar sesuai kepadatan penduduk, bukan kepadatan dompet pasien. Pendidikan mesti menjadikan seseorang menciptakan kerja minimal untuk dirinya sendiri, bukan menjadi pencari kerja.

Pangan itu bukan kebutuhan yang bisa ditunda karena itu memerlukan kepastian, bukan perkiraan. Pada pemilihan wapres.dalam Gedung Nusantara di Kompleks DPR, pada putaran ketiga, Hamzah Haz mengungguli Akbar Tandjung dengan posisi 340 lawan 237 suara. Pemilihan itu berjalan penuh drama, tiga putaran. Semua lawannya ia kenal dengan baik. Beliau menceritakan kehebatan masing-masing. Mereka adalah Akbar Tandjung, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, dan Siswono Yudo Husodo. Dengan yakin sesuai perhitungannya, ia mengatakan, ”Saya insya Allah menang, jangan coba-coba menunda takdir-Nya, tetapi jemputlah.” Dan, 24 Juli 2024 pukul 09.30, Pak Hamzah menjemput takdir-Nya, kembali ke hadapan-Nya. (Yoga)

Tiba-tiba Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Temuan kasus ini membuka tabir gelap kejahatan rumah sakit yang selama ini hanya sebatas kasak-kusuk saja. Nilai dugaan korupsi tidak sebesar kasus-kasus yang sedang ditangani penegak hukum. KPK mengindikasikan kerugian keuangan negara sekitar Rp43 miliar dari kasus itu. Namun, disinyalir tersebut bukan kasus pertama. Tim gabungan dari KPK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS.Upaya tim mengungkap dugaan fraud itu berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat pada 2017. Di Negeri Paman Sam, praktik fraud sistem jaminan kesehatan, seperti ObamaCare disebut-sebut mencapai 3%—10% dari total klaim. Modusnya, oknum di RS diduga menggunakan phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Namun, tim menduga ada modus lain yang digunakan di tempat lain. Secara terperinci, satu RS di Jawa Tengah memiliki klaim fiktif atas pembayaran JKN sekitar Rp20 miliar dan Rp30 miliar. 

Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar—Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar—Rp10 miliar. Temuan itu didapatkan dari audit atas klaim BPJS Kesehatan. Atas temuan itu, KPK, Kemenkes, dan BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan ke lapangan. Hasil pulbaket itu disampaikan ke pimpinan KPK. Seperti diketahui, phantom billing adalah praktik klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. Adapun, manipulation diagnosis adalah memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi, dan iur biaya. Temuan praktik fraud ini tentu membuat publik kesal. Mengonfirmasi sejumlah keluhan layanan rumah sakit yang memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Berdasarkan data pengendalian potensi kecurangan BPJS Kesehatan, baik pada tahapan proses klaim atau verifikasi dan pascaverifikasi klaim, melalui audit November 2023, terdapat biaya pengendalian inefisiensi pembiayaan program JKN sebesar Rp866,8 miliar, dan pascaverifikasi sebesar Rp397,9 miliar.

Perkara kecurangan (fraud) terus menerus merongrong pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional (DJKN). Upaya pengendalian dan pengawasan seakan tak berkutik menghadapi lubang kebocoran terus mendapatkan celahnya. Teranyar, hasil audit Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap enam RS di tiga provinsi mencatatkan tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara terindikasi fraud atas klaim JKN. Oknum di ketiga rumah sakit diduga bermodus phantom billingatau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Perinciannya, satu RS di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif sebanyak Rp20 miliar—Rp30 miliar, satu RS di Sumatra Utara terindikasi curang Rp1 miliar—Rp3 miliar, dan satu RS di Sumatra Utara lainnya Rp4 miliar—Rp10 miliar. Phantom billing merujuk praktik klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. Sedangkan, manipulation diagnosis yakni memberikan diagnosis berbeda dengan hasil pemeriksaan demi mendapatkan klaim lebih tinggi. 

Adapun, enam modus lain yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifi kasi dan iur biaya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kecurangan terkait dengan tagihan klaim JKN, dengan indikasi kerugian keuangan negara antara Rp25 miliar—Rp43 miliar. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa tim gabungan menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS. Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan. Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK. Adapun, upaya tim mengungkap dugaan kecurangan berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada 2017, praktik kecurangan terkait dengan sistem jaminan kesehatan seperti ObamaCare mencapai 3%—10% dari total keseluruhan klaim. AS pun membentuk Healthcare Fraud Unit. Sementara itu, BPJS Kesehatan tak segan memutus kerja sama dengan pihak RS yang terindikasi curang. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, setidaknya ada lebih dari lima RS yang diputus kerja sama lantaran kasus kecurangan atau klaim fiktif. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan klaim palsu menjadikan beban bagi pembiayaan JKN. Bila tak diatasi, defi sit tak terhindarkan.Timboel melihat kecurangan terjadi karena ada kesenjangan pengawasan dan komunikasi langsung BPJS Kesehatan dengan pasien.