Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, merupakan pekerjaan besar yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ada, tanpa terburu-buru. Presiden mengatakan di IKN dilakukan sesuai tahapan dan rencana yang ada.  "Ini pekerjaan besar menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun-dua tahun. Banyak berpikir kita ini ngejar-ngejar. Enggak," kata Jokowi. Presiden Jokowi menyebutkan masih ada tahap pekerjaan penyelesaian akhir (finishing) hingga pembersihan di sejumlah area, terutama  di Kantor Presiden atau istana garuda menjelang Upacara Peringatan HUT ke-79 RI di IKN. "Kalau 17 Agustus enggak ada masalah, ini udah bersih-bersih. Tapi memang perlu pekerjaan besar meskipun bersih-bersih, finishing akhir tapi masih pekerjaan besar," kata Presiden Jokowi. (Yetede)

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Langkah serupa telah diambil Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah ini demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. ”Kami tidak mengejar keuntungan. Karena kalau mikir diri sendiri, insya Allah Muhammadiyah sudah cukup,” kata Haedar dalam konferensi pers seusai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, Minggu (28/7) di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan Universitas Aisyiyah Yogyakarta, DI Yogyakarta. Melalui PP No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran izin usaha pertambangan.

KH Ulil Abshar-Abdalla mengatakan, posisi PBNU adalah menerima kebijakan pemerintah itu. NU akan mengelola tambang secara profesional (Kompas, 27/6/2024). Haedar menyatakan, Muhammadiyah ingin mewujudkan pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik serta disparitas sosial. Namun, ia mengakui, tidak mudah mengelola tambang yang bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak merusak lingkungan, tapi, selama ini Muhammadiyah memiliki pengalaman mengelola unit usaha di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga perhotelan. ”Maka, menjadi tantangan bagi kami jika IUP (izin usaha pertambangan) ini kami manfaatkan melalui badan usaha kami. Kami akan mengelolanya dengan cara saksama dan mengeliminasi hal-hal problematik,” ucap Haedar. (Yoga)

Kenaikan harga kopi robusta seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Petani harus sejahtera dan ekosistem kopi dalam negeri makin kuat. Tren kenaikan permintaan kopi dunia dan merosotnya pasokan diprediksi membuat harga kopi robusta bertahan tinggi. Mengacu laporan Organisasi Kopi Internasional (ICO) tahun 2024, permintaan kopi global diperkirakan terus tumbuh dengan laju 2,0 % dan 2,5 % setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup menjadi salah satu pendorong pertumbuhan konsumsi kopi di masa depan. Adapun mayoritas lonjakan konsumsi kopi dunia diprediksi dari negara berkembang.

Kemungkinan pengurangan lahan yang cocok untuk kopi hingga 50 % pada 2050 bakal menjadi ekses paling ekstrem akibat perubahan iklim. Tantangan lain adalah volatilitas harga akibat berkurangnya pasokan dan kenaikan biaya produksi (Kompas.id, 27/7/2024). Petani kopi robusta Indonesia seharusnya menikmati masa-masa bahagia karena harga kopi terus naik. Tapi, akibat anomali rantai pasok, mereka tak bisa merasakan dampak positif lonjakan harga itu. Mereka mungkin saja terjebak dalam sistem ijon dan rantai perdagangan yang merugikan. Pada saat-saat mendatang, perubahan iklim harus mendapat perhatian lebih serius. Para peneliti perlu didorong agar bisa mencermati dampak perubahan iklim pada pertanian kopi.

Lembaga penelitian perlu menghasilkan varietas yang bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Para petani harus menyiapkan diri dengan perubahan iklim. Mereka perlu berinvestasi guna kelangsungan pertanian kopi dalam jangka panjang. Kenaikan harga saat ini harus bisa memperbaiki ekosistem kopi dari hulu hingga hilir. Petani kopi harus mendapatkan manfaat dari kenaikan ini sekaligus memperbaiki dan menyiapkan pertanian kopi kita di masa depan. Kejadian ini juga menjadi pelajaran berharga untuk peneliti, kalangan bisnis, pemerintah, dan lain-lain agar bisa memanfaatkan peluang sekaligus membuat antisipasi jika keadaan berubah. Tak selamanya kenaikan harga terus terjadi. (Yoga)

Lumbung pangan Merauke, Papua Selatan, digadang-gadang mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan energi nasional. Kini, lumbung pangan itu tengah menjadi ladang uji pengembangan pertanian modern beserta varietas unggul padi dan tebu. Pemupukan menggunakan pesawat nirawak (drone) hingga budidaya tanaman pangan dengan internet untuk segala (IoT) diterapkan. Berbagai varietas padi nasional, termasuk yang tahan perubahan cuaca, ditanam. Bahkan, bibit tebu impor dari Australia turut dibudidayakan. Pada 23 Juli 2024, Kementan serta Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan perkembangan lumbung pangan padi dan tebu di Merauke kepada Presiden Jokowi.

Dua lokasi lumbung pangan disambangi, yakni Rice Estate Desa Telaga Sari di Distrik Kurik dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tebu di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring. Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah akan mengembangkan pertanian di Merauke secara bertahap. Pada tahap awal, lahan yang akan dikembangkan seluas 63.000 hektar (ha). Sekitar 40.000 ha telah dikerjakan. Pada tahap berikutnya, pemerintah menargetkan dapat menggarap 1 juta ha lahan. ”Pengembangan pertanian itu mengadopsi teknologi pertanian dan hasil  teknologi tersebut, seperti benih varietas unggul, sensor kelembaban tanah dan cuaca, drone, dan sistem pengairan otomatis,” ujarnya melalui siaran pers.

Benih padi varietas unggul yang diuji dan dikembangkan di Merauke adalah Cakrabuana Agritan. Varietas itu adaptif terhadap perubahan iklim dan memiliki produktivitas tinggi, yakni berkisar 9-10 ton per ha. Ke depan, varietas itu akan dikembangkan di sawah seluas 1 juta ha. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan Haris Syahbuddin menambahkan, kementan juga menerapkan teknologi IoT, mulai dari penggunaan drone untuk memupuk tanaman padi seluas 40.000 ha serta penerapan alat pengamatan kelembaban tanah dan sistem otomatis pengairan tanaman. (Yoga)

Sebagian besar dana terkait aktivitas judi daring masih mengalir ke luar negeri. Pemerintah diminta meningkatkan upaya hukum, mulai dari perampasan asset hingga pemiskinan pihak bandar. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan, jumlah transaksi judi daring pada triwulan I-2024 meningkat 24 % secara tahunan menjadi 59,22 juta kali transaksi. Total nominal perputaran uang judi daring pada periode yang sama melonjak 43 % secara tahunan menjadi Rp 101,23 triliun. Maraknya perjudian daring tersebut mulai terjadi semenjak pandemi Covid-19 merebak, tercermin dari jumlah transaksi judi daring pada 2020 yang melonjak 205 % secara tahunan diikuti peningkatan total nilai perputaran dana sebesar 155 %.

Jumlah transaksi pada 2021 meroket hingga 674 % diikuti lonjakan total nilai perputaran dana sebesar 267 %. Pada 2022, jumlah transaksi judi daring masih meningkat 140 % secara tahunan dengan nilai perputaran dana yang meningkat 80 % secara tahunan. Selama 2023, jumlah transaksi terkait judi daring meningkat 61 % secara tahunan menjadi 168,34 juta kali transaksi dengan peningkatan nilai perputaran dana 213 % menjadi Rp 327,05 triliun. Secara keseluruhan, total nilai perputaran dana judi daring sejak 2017 hingga 2023 tercatat Rp 517,31 triliun dengan 168,34 kali transaksi.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebutkan, sebagian besar perputaran uang judi daring mengalir ke luar negeri, sejalan dengan temuan penyidik dan aparat penegak hukum yang menemukan aliran dana ke sejumlah negara sebagai tujuan akhir. ”Yang masih berada dalam negeri tidak lebih dari 10 %, sisanya sudah ke Kamboja atau negara lainnya,” katanya, akhir pekan lalu. Selain memastikan uang hasil rampasan terkait aktivitas judi daring ke dalam kas negara, tidak kalah penting pemerintah sebaiknya turut membuat miskin bandar lokal yang terlibat. (Yoga)

Pengembangan industri manufaktur menjadi faktor utama bagi suatu negara untuk naik kelas menjadi negara maju. Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan menjadi presiden dan wapres Indonesia pada 20 Oktober 2024 punya PR besar mendorong industrialisasi. Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fahmi Wibawa mengatakan, berkaca dari sejumlah negara maju, seperti Jepang dan Taiwan, mereka menjadikan negaranya sebagai produsen produk manufaktur bukan tujuan pasar.

”Dengan menjadi negara produsen, akan banyak tenaga kerja yang terserap dan alih teknologi terus berlangsung. Roda perekonomian pun berputar sehingga pertumbuhan ekonomi kian terakselerasi,” ujar Fahmi dalamdiskusi bertajuk ”Tantangan Ekonomi Politik Pemerintah Baru: Menyambut Kabinet Prabowo-Gibran” yang diselenggarakan Forum Jurnalis dan Akademisi akhir pekan lalu. Di negara maju, unsur pembentuk produk domestik bruto (PDB) ditopang oleh investasi.

Berbeda dengan Indonesia yang PDB-nya hingga kini masih disokong konsumsi rumah tangga dalam negeri. Mengutip data BPS, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan PDB triwulan pertama 2024 mencapai 54,9 %. Dari sisi produksi, menurut Fahmi, Indonesia saat ini justru sedang menunjukkan gejala deindustrialisasi, terlihat dengan pembiaran Tanah Air jadi destinasi produk impor akibat berbagai kebijakan yang kontraproduktif dengan pertumbuhan industri. (Yoga)

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ai Maryati Solihah, Minggu (28/7) mengatakan, fenomena prostitusi daring kian meningkat, terlihat dari jumlah transaksi prostitusi yang terus melesat. Bahkan, data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan, perputaran uang dari prostitusi daring yang melibatkan anak mencapai Rp 127 miliar. ”Jumlah ini meningkat dari data terakhir yang saya terima, yakni mencapai Rp 114 miliar,” kata Ai. Pada tahun 2021-2023, laporan yang masuk terkait prostitusi daring, baik melalui pelaporan langsung oleh anak dan orangtua maupun media, sekitar 481 kasus dengan 900 anak yang berkaitan dengan kasus kejahatan ini.

”Kemungkinan jumlah laporan yang diterima di bawah 1 % dibanding kejadian di lapangan,” katanya. Keterlibatan anak dalam prostitusi daring ini tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi juga berkaitan dengan hal lain, misalnya jual-beli konten pornografi yang melibatkan anak. ”Bahkan, kebanyakan transaksi menggunakan uang digital,” katanya. Bahkan, ada konsumen seks anak yang membeli konten pornografi dengan menggunakan mata uang asing, salah satunya euro. Sayangnya, tidak semua kasus bisa diselesaikan. Hal initidak lepas dari rumitnya penelusuran laporan. Apalagi, jika kasus berkaitan dengan pencucian uang.

”Hingga saat ini belum ada alat yang bisa melacak keberadaan dari pembeli seks,” kata Ai. Selama ini, kasus prostitusi daring juga hanya berkutat pada penangkapan germo dan mucikari. Belum menjerat pembeli seksnya. Kondisi ini diperparah dengan jumlah aparat penegak hukum yang masih terbatas. ”Untuk polisi siber, misalnya, masih terbatas di 10 provinsi. Padahal, kejahatan ini sudah menyebar hampir di semua provinsi,” katanya. Karena itu, peran semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan, sangat diharapkan. Pengenalan tentang literasi digital juga perlu dimasifkan. (Yoga)