Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kembali menyuarakan keheranannya terkait tindakan aparat penegak hukum yang kerap menjadikan kader partainya sebagai sasaran penegakan hukum. KPK menegaskan, penegakan hukum yang dilakukan lembaga itu tidak menarget partai tertentu. Megawati menyampaikan keheranannya terkait sejumlah kadernya yang menjadi sasaran penegak hukum saat menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta, Selasa (30/7). ”Kenapa kami dibeginikan? Saya sampai tanya, PDI Perjuangan, saya, kan, nanya sama ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salah saya ini opo,” kata Megawati.

Bersamaan dengan pernyataan Megawati di Mukernas Perindo, KPK menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya, Alwin Basri, yang menjabat Ketua Komisi D DPRD Jateng, sebagai saksi. Keduanya merupakan kader PDI-P. Alwin memenuhi panggilan KPK, sedangkan Hevearita tak hadir. Seusai diperiksa, Alwin mengatakan mengikuti proses hukum. Sementara Hevearita tidak hadir karena menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang. Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan, Hevearita sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan, 1 Agustus 2024.

Dalam kasus ini, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang tahun 2023-2024 pada 11 Juli 2024. Selain itu, diduga ada pula pemerasan terhadap PNS atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi. KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni dua orang pihak swasta dan dua penyelenggara negara. Informasi yang diperoleh Kompas, Hevearita dan Alwin termasuk di antaranya.Tessa menampik ada kesengajaan dari KPK untuk menyasar Hevearita setelah pernyataan Megawati di Mukernas Perindo. ”Dalam hal ini kebetulan bersamaan dengan statement Ibu Megawati. Namun, tidak ada hal yang disengaja. Tidak ada KPK menargetkan partai-partai tertentu,” katanya. (Yoga)

Sati (37), bukan nama sebenarnya, dibuang dalam keadaan sakit di sebuah pasar di Riyadh, Arab Saudi, oleh majikannya pada Desember 2021. Pekerja migran asal Karawang, Jabar, itu ditemukan oleh warga negara Indonesia yang berbaik hati mengantarya ke kantor Kedbes RI (KBRI) di Riyadh. Sati hanya dibekali sedikit uang, tak ada ponsel. ”Saya sudah tinggal di sini (shelter di KBRI Riyadh) lebih dari dua tahun. Sudah beberapa kali mengikuti sidang (gugatan perdata menuntut gaji yang belum dibayar majikan), tapi entah bagaimana kelanjutannya,” ujarnya, Senin (29/7) di Riyadh. Ia telah bekerja di Arab Saudi 12 tahun lamanya. Kendati berangkat kerja dari Indonesia lewat jalur resmi, apa yang ia alami di Arab Saudi benar-benar di luar dugaan. Mulai dari disekap, komunikasi dibatasi, hingga tak diberi gaji. Ia juga mengaku dipaksa majikannya untuk mengecap jempolnya di atas kertas slip gaji, tetapi sebenarnya yang dia cap itu bukan kertas slip gaji sesungguhnya.

”Saya ditakut-takutin. Mereka membawa senjata tajam. Saya tidak mau cerita perilaku majikan, semuanya saya simpan dalam hati,” katanya sembari mengingat apa yang sebenarnya terjadi di persidangan. Permasalahan gaji tak dibayar majikan juga dialami Mila (40), pekerja migran asal Purwodadi, Jateng. Hampir 22 tahun bekerja di Arab Saudi, Mila tidak pernah digaji meski berangkat lewat jalur resmi atau P3MI. Ia sudah bertanya kepada majikan kapan gaji dibayar, tetapi tidak membuahkan hasil.  Saat ini, perkembangan kasus yang saya dengar dari Pemerintah Indonesia, mantan majikan berjanji mau melunasi tunggakan gaji dua bulan lagi. Dari 22 tahun, baru dibayar setahun,” ucapnya sembari mengaku kerap dipukul majikan dengan sapu lidi.

Apa yang dialami pekerja migran tersebut bukanlah cerita baru. Masalah tersebut kerap dialami oleh pekerja migran yang sebelumnya sudah ada di sana. KBRI di Riyadh menyebut, jumlah kasus yang dialami pekerja migran Indonesia di Arab Saudi pada 2021 mencapai 1.382 kasus, lalu naik menjadi 1.746 kasus pada 2022, dan meningkat menjadi 2.090 kasus pada 2023. Pengaduan kasus tersebut didominasi masalah ketenagakerjaan dan keimigrasian. Tren kasus ketenagakerjaan yang ditangani oleh KBRI pun masih seputar permasalahan klasik, seperti gaji tidak dibayar dalam sekian tahun dan gaji tidak sesuai kontrak. Selain itu, terdapat pula sejumlah kasus yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Data KBRI di Riyadh juga menunjukkan, hak ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia yang berhasil diperjuangkan tahun 2021 sebesar Rp 19,6 miliar, lalu 2022 turun menjadi Rp 17,1 miliar. Pada 2023 tercatat Rp 8,9 miliar dan pada 2024 turun menjadi Rp 7,8 miliar. Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Juwarih, yang turut serta dalam sesi bedah kasus pekerja migran Indonesia di Riyadh, mengatakan, pendekatan Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti pengaduan acap kali tidak memakai pendekatan TPPO. Padahal, kebanyakan kasus pengaduan itu dipastikan terindikasi TPPO karena pekerja migran mulanya diiming-imingi penghasilan besar, bujuk rayu, serta diberangkatkan oleh agen dengan visa kunjungan. (Yoga)

Total posisi utang pemerintah terus membengkak menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi. Meski jauh dari ”batas aman” rasio utang terhadap produk domestik bruto, kondisi itu tetap perlu diwaspadai karena menunjukkan ruang keuangan negara yang semakin sempit. Data Kemenkeu menunjukkan, posisi utang outstanding pemerintah atau total jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2024 adalah Rp 8.444,87 triliun, terdiri dari utang berbentuk obligasi negara atau surat berharga negara (SBN) senilai Rp 7.418,76 triliun serta utang berbentuk pinjaman sebanyak Rp 1.026,11 triliun. Dalam satu tahun, utang pemerintah telah meningkat Rp 589,34 triliun atau 7,5 % dibanding kondisi Juli 2023.

Saat itu, total outstanding utang pemerintah Rp 7.855,53 triliun yang terdiri dari utang SBN senilaiRp 6.985,20 triliun dan pinjaman sebesar Rp 870,33 triliun. Posisi utang per Juni 2024 itu pun menaikkan rasio utang Indonesia menjadi 39,13 % terhadap PDB. Kenaikannya terhitung signifikan dibanding rasio utang tahun lalu, di 37,78 % terhadap PDB. Dalam paparannya di Dokumen APBN Kita edisi Juni 2024, Kemenkeu menilai pengelolaan utang pemerintah masih terjaga, terlihat dari rasio utang yang masih di bawah ”batas aman” 60 % terhadap PDB yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”

Memang kalau berpatok pada indikator yang diatur di UU, masih dalam batas aman. Namun, yang jadi persoalan adalah indikator di luar itu yang sudah dalam kondisi lampu kuning atau berbahaya,” kata peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, Selasa (30/7). Contohnya, indikator debt to service ratio (DSR) Indonesia yang saat ini sudah berada di angka 17 %, sementara batas amannya adalah 20 persen. ”Itu hitungannya sudah mendekati batas aman, cukup berbahaya bagi ekonomi kita, di mana beban pembayaran utang dan bunga utang kita sudah sangat tinggi,” ujarnya. (Yoga)

Sebanyak 462 bus yang diperiksa di sejumlah destinasi wisata di Jabar ditemukan tidak laik jalan. Jumlah itu mencapai 38,6 % dari total 1.194 bus yang diperiksa Kemenhub dalam dua bulan terakhir. Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jabar Muhammad Fahmi, di Bandung, Selasa (30/7) mengatakan, 1.194 bus pariwisata ini diperiksa di sejumlah destinasi wisata di beberapa kabupaten/kota di Jabar. Pemeriksaan digelar dari 16 Mei hingga 14 Juli 2024. Hasilnya, 732 bus dinyatakan laik jalan, sedang 462 bus tidak laik jalan. Bus-bus tersebut dinyatakan tak laik jalan karena pelanggaran administrasi dan pelanggaran teknis.

Bentuk pelanggaran administrasi itu, antara lain, kartu pengawasan dan buku uji kendaraan bermotor (KIR)-nya tidak aktif lagi. Bentuk pelanggaran administrasi lainnya adalah STNK belum diperpanjang masa berlakunya. Namun, jumlah bus yang tidak laik jalan itu berkurang jika dibanding temuan BPTD Jabar bulan lalu, yakni 576 bus pariwisata. ”Kami juga menemukan mayoritas bus hanya memiliki sopir dan kernet. Mereka tidak memiliki sopir cadangan. Risiko sopir mengalami kelelahan sangat tinggi jika berkendara lebih dari delapan jam,” ungkap Fahmi. Ia menuturkan, bus pariwisata memiliki risiko tinggi kecelakaan karena tidak memiliki rute trayek yang tetap.

Bus ini bisa berjalan ke mana saja sesuai permintaan pengguna. Fahmi merekomendasikan penyewa bus pariwisata untuk melakukan sejumlah tips, demi keamanan dan kenyamanan perjalanan. Tips pertama, pilihlah bus dengan sopir berpengalaman karena rute perjalanan bus wisata selalu berubah. Kedua, waktu perjalanan dengan bus harus diatur secara bijak. ”Sopir tidak boleh mengemudikan bus lebih dari delapan jam sehari untuk menghindari risiko kelalaian karena kelelahan dan tidur sesaat (microsleep),” kata Fahmi. Ia menambahkan, BPTD Jabar telah memberikan sanksi bagi pemilik bus pariwisata yang tidak laik jalan, berupa penundaan perjalanan, penggantian komponen yang rusak, dan teguran bagi pengemudi hingga pemilik bus. (Yoga)

Dalam kurun setahun, M (20) mentransmisikan dan menyebar 8.400 video dan 32.640 foto melalui akun Telegramnya untuk meraup pundi-pundi rupiah. Dari ribuan video tersebut, sebagian besar berisi konten pornografi anak. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam memutus mata rantai eksploitasi seksual anak. Direktur Reskrimsus Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Subdirektorat IV Tindak Pidana Siber Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan seorang pria berinisial M yang tinggal di Bandung, Jabar, Jumat (26/7) lalu.

”Total konten pornografi pada Deflamingo Collection sejumlah 8.400 video dan 32.640 foto. Sebulan omzetnya Rp 5 juta-Rp 7 Juta. Sejak Oktober 2023, omzet berkisar Rp 10 juta-Rp 15 juta.Tersangka sudah melakukannya sejak Agustus 2023 hingga Juli,” ujar Ade, Selasa (30/7). Tersangka mendapat konten video dan foto dari media sosial. Ia mengunduh, disimpan di gawainya, lalu menjualnya melalui akun Telegram. M mengaku menjalankan aksinya sendirian. Namun, polisi masih menyelidiki terkait keterlibatan pihak lain atau jaringan lainnya.

”Terkait pengikutnya di Telegram juga sedang didalami, terutama pelanggan yang memesan atau membeli konten pornografi anak,” kata Ade. Pengungkapan kasus itu, berawal dari patrol siber di media sosial. Tim siber menemukan akun grup Telegram bernama Deflamingo Collection yang menawarkan, memperjualbelikan, mentransmisikan, dan menyebarkan video yang berisi muatan asusila atau pornografi. Setelah didalami lebih lanjut, akun tersebut juga menawarkan video-video pornografi anak. Di kanal Telegram Deflamingo Collection, ditemukan 23 jenis file dengan ribuan konten video dan foto pornografi.

Salah satu file yang bermuatan konten pornografi anak adalah loli. Tersangka M menawarkan paket bulanan seharga Rp 165.000 dan paket eceran seharga Rp 15.000 kepada pelanggannya.” Untuk menggaet para pelanggan, M terlebih dahulu mengiklankan k nten video bermuatan asusila atau pornografi melalui akun X, dulu Twitter, dengan nama @DeflamingoOfc. Saat ini akun itu sudah diblokir. Di akun X itu, M mengunggah pratinjau gambar dari video porno yang diiklankan dan memasang tautan untuk mengarahkan calon pembeli ke akun Telegram. Pembayaran paket tersebut menggunakan dompet digital. Member yang sudah berlangganan sebanyak 107 user, sedangkan member yang mengikuti channel Telegram milik tersangka sebanyak 25.000 user, kata Ade. (Yoga)

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia optimistis daya beli masyarakat terdongkrak naik pada paruh kedua tahun ini seiring dengan festival belanja Indonesia Shopping Festival 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa Indonesia Shopping Festival (ISF) 2024 menjadi jurus ampuh untuk meningkatkan konsumsi masyarakat saat periode low season yang terjadi pasca-Lebaran hingga pra-Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Mudah-mudahan dengan acara Shopping Festival ini, [dampak] low season tidak terlalu dalam,” ujarnya seusai konferensi pers ISF 2024 di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (30/7). Dia menyatakan ajang ISF dengan pemberian diskon hingga 79% bisa menaikkan tingkat okupansi mal hingga 100%. Dia melanjutkan pemberian diskon itu dan promosi lain dalam ISF bisa menolong masyarakat kelas menengah bawah untuk berbelanja.“Ada pameran dan bazar, yang tentunya itu produk dalam negeri, ini juga salah satu cara mendongkrak [daya beli] masyarakat menengah bawah,” katanya. Dalam ajang ISF 2024 selama 12 hari diikuti 400 pusat perbelanjaan anggota APPBI di seluruh Indonesia. Dia menargetkan tingkat kunjungan ke mal bisa mencapai 100 juta orang dengan target nilai transaksi minimal Rp25 triliun. Terkait dengan penaikan pajak pertambahan nilai 12% pada 2025, Alphonzus menilai bisa memperburuk daya beli masyarakat menengah ke bawah. 

Musababnya, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% bakal menyebabkan kenaikan harga jual di ritel. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan Juan Permata Adoe menyatakan bahwa festival belanja menjadi momentum untuk meningkatkan geliat perekonomian di masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan bahwa ISF 2024 menjadi wadah UMKM untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk. Selain itu, ISF juga berpotensi menarik kunjungan wisatawan mancanegara untuk berbelanja di Tanah Air karena banyaknya promosi dan diskon menarik. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mendukung gelaran ISF 2024. Dia mendorong para pelaku usaha khususnya UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat masuk ke pusat perbelanjaan.

Pemerintah baru saja merilis aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Beleid yang diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan 26 Juli 2024 ini diharapkan bisa menciptakan sistem kesehatan yang kuat di Indonesia. Namun, aturan ini menuai pro kontra, salah satunya dari dunia usaha. Sejatinya, beleid yang berisi 1.072 pasal ini langsung menghapus 26 peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden terkait bidang kesehatan. Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin berharap, PP 28/2024 melempangkan jalan pemerintah untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh. Aturan ini meliputi beragam kegiatan, mulai dari penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.

Dalam beleid tersebut, keberadaan tenaga medis asing yang sempat diprotes profesi tenaga medis dalam negeri terus jalan. Nantinya tenaga medis asing atau dokter asing bisa berpraktik di layanan kesehatan dalam negeri. Beleid ini juga mengatur penjualan dan peredaran produk tembakau dan rokok. Alhasil, PP 28/2024 semakin mempersempit peredaran rokok sehingga turut memukul industri tembakau. Misalnya, beleid ini melarang penjualan rokok secara eceran. Penjualan rokok pun tidak boleh dilakukan ke anak usia di bawah 21 tahun. Penjualan rokok pun dibatasi, yakni minimal berjarak 200 meter dari tempat pendidikan atau bermain anak-anak. Zonasi ini memunculkan reaksi dari pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyosorti radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita juga melihat zonasi 200 meter sulit terlaksana dengan baik, bahkan dapat memicu timbulnya oknum yang akan melakukan pemerasan.