Kesibukan orangtua di masyarakat urban dalam bekerja membuat daycare atau tempat penitipan anak sudah menjadi kebutuhan. Namun, kasus penganiayaan anak di daycare Wensen School Indonesia di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jabar, menjadi pembelajaran agar lebih selektif dalam memilih tempat penitipan anak. Dalam kasus di Wensen School, polisi telah menangkap MI karena diduga melakukan kekerasan terhadap M (2) dan HW (9 bulan). Terbongkarnya kasus ini bermula dari adanya video di media sosial yang memperlihatkan seorang anak yang berbaju putih duduk di belakang pintu. Dari balik pintu, seorang perempuan dewasa masuk dan melempar anak tersebut.

Terlihat pula seorang anak yang lebih besar, yang berbaju merah, dianiaya secara fisik. Terdengar jelas suara tangis anak-anak itu. Kasus ini mengingatkan orangtua agar sebelum menitipkan anaknya ke daycare, perlu melakukan riset dulu untuk memastikan ”rumah kedua” sang anak tersebut terjamin kualitas dan keamanannya, karena saat ini banyak orangtua yang memilih menitipkan anaknya ke daycare karena dinilai lebih aman dan terjamin. Daycare ada berbagai jenis, mulai dari daycare sehari-hari, daycare setelah sekolah, daycare di rumah, hingga daycare di kantor yang banyak disediakan perusahaan tempat orangtua bekerja. Masing-masing dapat dipilih tergantung dari kebutuhan

Sebelum menentukan pilihan, orangtua perlu cermat. Pastikan daycare yang dipilih memiliki izin resmi. Cek daycare tersebut apakah memiliki NPWP, nomor induk berusaha (NIB), rekomendasi dinas pendidikan setempat, dan sertifikasi standar usaha. Yang tak kalah penting, pastikan pemilik dan para pengasuh yang ada di daycare tersebut memiliki kompetensi dalam bidang pengasuhan anak. Tenaga pengasuh dari lulusan pendidikan anak usia dini dan psikologi sangat direkomendasikan.

”Pilihlah daycare yang pemiliknya betul-betul menguasai, punya pengalaman dan kompetensi untuk membuka daycare. Karena, dia akan menyeleksi guru dan stafnya dengan baik juga,” kata psikolog anak Novita Tandry, di Jakarta, Jumat (2/8). Kemudian, sarana dan prasarana daycare tersebut harus memenuhi ketentuan, mulai dari lokasi dan sarana yang sehat, aman, ramah anak, hingga media pembelajaran yang edukatif. Novita menyoroti maraknya bisnis daycare di Indonesia yang tidak berstandar. Ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga bagi orangtua agar lebih berhati-hati. (Yoga)

Kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke sejumlah negara Asia dan Eropa menunjukkan upaya presiden terpilih itu untuk membangun relasi strategis di kancah global. Selain mencari dukungan demi pemenuhan kepentingan strategis dan stabilitas nasional, langkah tersebut ditengarai diambil lantaran Prabowo ingin lebih aktif dalam pergaulan dunia. Prabowo tiba di Tanah Air setelah lawatan sepekannya ke sejumlah negara Asia dan Eropa, Kamis (1/8). Pada 24-31 Juli, Prabowo berkunjung ke Perancis, Serbia, Turki, dan Rusia.

”Saya baru tiba kemarin sore, jadi hari ini saya minta waktu (untuk) laporan kepada Presiden (terkait) kunjungan saya kemarin, (menghadiri) pembukaan Olimpiade, bertemu empat mata dengan Presiden Macron, dan beberapa (pemimpin) negara lainnya,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/8). Dalam lawatannya ke luar negeri pada 24-31 Juli, Prabowo mengunjungi Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden Serbia Aleksandar Vucic, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedatangan Prabowo ke negara-negara sahabat tersebut selalu disambut hangat.

Para pemimpin negara menjemput langsung, bahkan juga mengantarkan kembali Prabowo ke kendaraan yang ditumpanginya. Prabowo memulai kunjungannya ke Perancis dan diterima Presiden Macron di Istana Elysee, Paris, Rabu (24/7). Keduanya membahas isu keamanan global dan rencana peningkatan kerja sama di bidang pertahanan, seperti modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), industri pertahanan, pendidikan dan latihan, serta forum dialog. Prabowo juga menghadiri pembukaan Olimpiade Paris 2024, Sabtu (27/7).

Selain itu, Prabowo juga menemui Presiden FIFA Gianni Infantino membahas upaya Pemerintah Indonesia dalam memajukan sepak bola di Tanah Air. Dari Perancis, Prabowo terbang ke Serbia, Senin (29/7) dan bertemu Presiden Aleksandar Vucic untuk memperkuat dialog politik serta mengembangkan dan mendorong kerja sama ekonomi. Lalu, Prabowo terbang ke Turki menemui Presiden Recep Tayyip Erdogan, membahas komitmen kerja sama kedua negara di bidang pertahanan, termasuk peningkatan kapasitas angkatan bersenjata hingga industri pertahanan.

Terakhir, Rabu (31/7) Prabowo menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa, membahas penguatan kerja sama RI-Rusia di bidang pendidikan, pariwisata, ketahanan pangan, dan pertahanan. Selain itu, dibahas pula kerja sama mengenai energi nuklir. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai positif rangkaian kunjungan kerja Prabowo. ”Indonesia negara yang strategis dalam percaturan global, sebagai presiden terpilih Pak Prabowo punya kepentingan menjadikan Indonesia penting dan strategis di dunia,” tuturnya. (Yoga)

Dalam laporan jurnalistik tentang Maluku Utara, Jangan Percaya Surat Palsu, dari kesaksian para penyintas, konflik adalah masalah batas wilayah. Konflik bermula antara masyarakat adat Kao dan orang Makian di Pulau Halmahera karena batas kebun. Orang Makian menggeser batas kebunnya memasuki tanah orang Kao. Mayoritas Kao beragama Kristen. Makian beragama Islam. Konflik tersebut menyebabkan kematian 2.084 jiwa dan hampir 200.000 orang mengungsi. Konflik Maluku Utara berbeda dengan konflik Ambon di Maluku, baik penyebab maupun wilayahnya. Yang jarang dibahas para peneliti adalah eksploitasi anak dalam konflik di Maluku Utara.

Salah satu korbannya adalah Venox. Pada 10 September 2019 di kedai kopi dalam benteng Fort Oranje, Ternate, Ia menceritakan pengalaman dan kesaksiannya yang traumatis dan menunjukkan keterhubungan antara konflik Ambon dan konflik Maluku Utara. Saat kerusuhan pecah di Ambon pada 19 Januari 1999, Venox dan teman-temannya sedang merayakan Idul Fitri. Tiba-tiba ribuan orang menyerbu Wainitu, desa tempat tinggal Venox. Mereka bersenjata pedang, membawa jeriken bensin dan menggiring anjing. Setelah penyerbuan itu, ayahnya meminta Venox pindah sekolah ke Tidore.

Ayahnya bekerja di instansi pemerintah di sana. Pada Oktober 1999, Venox pergi keAmbon untuk berlibur dan mengambil barang di rumah. Karena keadaan Ambon mencekam, Venox terpaksa turun dari kapal Lambelu dan mengungsi ke posko pengungsi di Masjid Raya Al Fatah, dalam Kota Ambon. Seorang pejabat yang juga pengusaha di Ambon menemui Venox di masjid itu. Ia mendesak Venox menyebarkan selebaran yang disiapkannya ke Tidore. Pejabat itu juga memberi Venox uang. Selebaran ini membakar Maluku Utara dalam konflik berdarah antarpemeluk agama. Venox mengalami trauma berat akibat peristiwa tersebut yang masih terbawa hingga kini. (Yoga)

Tak jarang beragam alasan memaksa menjadi anak adopsi. Berber Swart dan Supardiyatna dari Yayasan Ibu Indonesia berupaya menjembatani rindu anak-anak adopsi di Belanda terhadap ibu kandungnya di Indonesia. Hampir 10 tahun terakhir Berber (53) bolak-balik Indonesia-Belanda untuk membantu anak-anak yang terlahir dari ibu kandung warga Indonesia, tetapi diadopsi warga Belanda. Perjumpaan dengan Supardiyatna (46), yang akrab dipanggil Pardi, sebagai sopir sekaligus pemandu wisata mendorong keduanya bekerja sama mendirikan Yayasan Ibu Indonesia pada 2019. Berber merupakan CEO Yayasan Ibu Indonesia, sedangkan Pardi kini menjabat Location Manager.

“Tahun 1976 hingga 1983, ada tren adopsi anak-anak Indonesia oleh orang Belanda,” tutur Pardi, di Bandung, Jabar, Rabu (17/7)..  “Anak-anak yang diadopsi saat itu biasanya berasal dari keluarga kurang mampu, bayi yang terlahir di lokalisasi, juga dari kelahiran yang tak dikehendaki,” paparnya. Tak jarang ibu kandung menutupi dan merahasiakan keberadaan anaknya yang telah adopsi. Dari sisi sang anak di Belanda yang kini berusia 40-50 tahun, mereka punya kerinduan untuk mengetahui siapa ibu kandung mereka. Berber menyebutkan, berdasarkan la poran Pemerintah Belanda, pada kurun waktu tersebut ada 3.500 anak Indonesia yang diadopsi orangtua Belanda.

”Dalam lima tahun terakhir, 100 anak adopsi datang kepada kami untuk dicarikan siapa ibunya di Indonesia. Setelah pencarian, berhasil ditemukan 50 % keluarga yang disebutkan dalam dokumen adopsi. Baru setelah tes DNA dapat dikatakan 50 % mereka merupakan keluarga kandung,” kata Berber.Berber adalah pengacara bagi kasus kriminal dan imigrasi di Kantor Advokat Swart di Kota Groningen, Belanda, yang mengajar hukum Eropa dan HAM di Hanze University, Belanda. Ia tergerak mendirikan yayasan ini lantaran suaminya keturunan Belanda-Indonesia. ”Anak-anak adopsi ingin tahu siapa keluarga sesungguhnya. Mereka ingin tahu siapa ibu kandungnya. Itu kebutuhan dasar bagi mereka,” ujarnya.

Bagi Berber dan Pardi, ada kebahagiaan tersendiri kala sang anak adopsi berjumpa atau menemukan ibu kandungnya. Memang tak mudah mempertemukan mereka. Pencarian dimulai dari penelusuran nama ibu kandung yang tersemat dalam akta kelahiran. Selanjutnya, pencarian alamat atau yayasan tempat mereka pertama kali dititipkan di Indonesia, kadang ditolakan atau sudah tak ada arsipnya. Arsip menghilang bisa jadi karena dokumen itu telah menguning dan rapuh dimakan waktu. Karena itu, Yayasan Ibu Indonesia yang pendanaannya disokong Pemerintah Belanda bergerak membantu proses digitalisasi dokumen anak-anak adopsi yang masih tersimpan di sejumlah panti atau yayasan.

”Kami menemukan 300 arsip anak-anak yang diadopsi di salah satu tempat di Semarang. Selama seminggu, kami memindai dokumen itu karena kondisinya sangat memprihatinkan,” kata Pardi. Proses digitalisasi arsip penting untuk menjaga dokumen dari kerusakan. Dalam proses pencarian ibu kandung di Indonesia, tak jarang ada ibu yang merasa sangat bersalah karena tak mampu merawat anaknya. Namun, akhirnya ibu dan anak sangat bahagia jika bisa dipertemukan dan dapat melupakan masa lalu yang pahit. (Yoga)

Pemerintah dan otoritas terkait dinilai perlu kerja lebih keras dan serius untuk mendongkrak tingkat literasi dan inklusi keuangan di Tanah Air. Pasalnya, dengan metode yang telah disempurnakan, hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menyebutkan bahwa indeks inklusi keuangan penduduk Indonesia tahun ini hanya sebesar 75,02% lebih rendah dari hasil SNLIK sebelumnya. Hasil SNLIK yang tahun ini dilakukan bersama-sama antara OJK dan BPS itu justru 'mengoreksi' turun indeks inklusi keuangan survei OJK tahun 2022 yang sebesar 85,10%. Bahkan indek inklusi  keuangan itu jauh di bawah data tingkat inklusi keuangan Indonesia dari Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) yang sebesar 88,7% pada 2023. Padahal tahun ini pemerintah menargetkan tingkat inklusi mencapai 90%. (Yetede)

Gagal panen, virus demam babi afrika atau ASF yang tak kunjung hilang, dan kondisi ekonomi yang kian berat mendorong banyak warga NTT menjadi pekerja migran Indonesia nonprosedural. Di sisi lain, pemda tak berdaya mengatasi kondisi itu. Pada Kamis (1/8) pagi, sejumlah warga NTT di Kota Kupang sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Malaysia. ”Sudah siap semua, tinggal tunggu jadwal kapal dua hari lagi,” ujar Tinus Ola (36), warga Kabupaten Timor Tengah Utara. Kapal yang ditunggu adalah KM Bukit Siguntang yang akan tiba di Kupang pada Sabtu (3/8). Kapal yang dioperasikan PT Pelni (Persero) itu melayari rute dari Kupang hingga Nunukan di Kaltara. Dari Nunukan, Tinus menyeberang ke Sabah, Malaysia, secara nonprosedural.

Tinus adalah pekerja serbabisa. Ia mengolah kebun, memelihara ternak, dan menjadi tukang bangunan. Dua tahun terakhir, hasil kerjanya tidak maksimal. ”Gagal panen, ternak babi mati semua karena ASF. Saat susah begini, pemerintah tidak datang menolong,” ujarnya. Proyek bangunan yang menjadi harapan terakhir juga nyaris tidak ada sebab kondisi ekonomi masyarakat kian tertekan. Harga barang kebutuhan melejit Uang hanya cukup untuk makan. Proyek pembangunan fisik sepi. Tinus diajak oleh kawannya yang baru pulang dari Malaysia. Di sana, mereka bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan gaji Rp 5 juta per bulan, untuk menopang hidup keluarga dan ditabung untuk pendidikan anak.

Ini pertama kalinya Tinus menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) dan melalui jalur nonprosedural. Ia menyadari banyak risiko di depan mata, seperti ditangkap aparat Malaysia, gaji tidak sesuai standar, bahkan kehilangan nyawa. ”Demi hidup, saya harus ambil risiko ini,” ujarnya. Kadisnakertrans Kabupaten Lembata Rafael Betekeneng mengatakan, di tengah kondisi seperti ini, pemerintah tidak bisa mencegah warganya yang ingin bekerja ke luar negeri. Pemerintah tidak bisa menjamin kebutuhan masyarakat. Terlebih, keuangan daerah yang sangat terbatas membuat pemerintah sulit berinovasi menyerap tenaga kerja atau melakukan berbagai program pemberdayaan. (Yoga)