Pekerja Nonprosedural di NTT

;

Pekerja Nonprosedural di NTT

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 02 Aug 2024 Kompas

Gagal panen, virus demam babi afrika atau ASF yang tak kunjung hilang, dan kondisi ekonomi yang kian berat mendorong banyak warga NTT menjadi pekerja migran Indonesia nonprosedural. Di sisi lain, pemda tak berdaya mengatasi kondisi itu. Pada Kamis (1/8) pagi, sejumlah warga NTT di Kota Kupang sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Malaysia. ”Sudah siap semua, tinggal tunggu jadwal kapal dua hari lagi,” ujar Tinus Ola (36), warga Kabupaten Timor Tengah Utara. Kapal yang ditunggu adalah KM Bukit Siguntang yang akan tiba di Kupang pada Sabtu (3/8). Kapal yang dioperasikan PT Pelni (Persero) itu melayari rute dari Kupang hingga Nunukan di Kaltara. Dari Nunukan, Tinus menyeberang ke Sabah, Malaysia, secara nonprosedural.

Tinus adalah pekerja serbabisa. Ia mengolah kebun, memelihara ternak, dan menjadi tukang bangunan. Dua tahun terakhir, hasil kerjanya tidak maksimal. ”Gagal panen, ternak babi mati semua karena ASF. Saat susah begini, pemerintah tidak datang menolong,” ujarnya. Proyek bangunan yang menjadi harapan terakhir juga nyaris tidak ada sebab kondisi ekonomi masyarakat kian tertekan. Harga barang kebutuhan melejit Uang hanya cukup untuk makan. Proyek pembangunan fisik sepi. Tinus diajak oleh kawannya yang baru pulang dari Malaysia. Di sana, mereka bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan gaji Rp 5 juta per bulan, untuk menopang hidup keluarga dan ditabung untuk pendidikan anak.

Ini pertama kalinya Tinus menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) dan melalui jalur nonprosedural. Ia menyadari banyak risiko di depan mata, seperti ditangkap aparat Malaysia, gaji tidak sesuai standar, bahkan kehilangan nyawa. ”Demi hidup, saya harus ambil risiko ini,” ujarnya. Kadisnakertrans Kabupaten Lembata Rafael Betekeneng mengatakan, di tengah kondisi seperti ini, pemerintah tidak bisa mencegah warganya yang ingin bekerja ke luar negeri. Pemerintah tidak bisa menjamin kebutuhan masyarakat. Terlebih, keuangan daerah yang sangat terbatas membuat pemerintah sulit berinovasi menyerap tenaga kerja atau melakukan berbagai program pemberdayaan. (Yoga)