Negara menjamin tersedianya pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan melalui LBH. Ironisnya, jaminan yang diatur UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum itu harus ikut ditanggung oleh pemberi bantuan hukum karena terbatasnya anggaran bantuan hukum dari negara. Berbelitnya prosedur untuk memperoleh anggaran negara membuat para pemberi bantuan hokum kerap kali harus membiayai dulu perkara kliennya. Heri Pramono, pengacara LBH Bandung, selalu nombok hingga Rp 20 juta untuk satu perkara yang ditangani, seperti dalam kasus kriminalisasi buruh di Kota Bandung. Kekurangan biaya kemudian ia coba penuhi dari menyisihkan honornya sebagai pembicara di berbagai seminar.

”Uang honor dari seminar saya pakai untuk biaya perkara klien,” ucapnya, pekan lalu. Heri harus nombok karena dana penanganan satu perkara litigasi yang disediakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham terbatas Rp 8 juta. Dana itu untuk membiayai penyidikan, sidang tingkat pertama, hingga peninjauan kembali di MA. Padahal, biaya penanganan satu perkara bisa menghabiskan Rp 30 juta-Rp 50 juta karena sebagian besar untuk membiayai transportasi hingga honor saksi, mengingat klien yang didampingi adalah warga tidak mampu. Akibatnya, setahun, LBH Bandung hanya bisa menangani 9-11 perkara.

Padahal, mengacu data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, selama 2023 terdapat 435.085 perkara kriminal dengan jumlah perkara terbanyak pencurian biasa hingga penipuan. Jika dirata-rata, terdapat sekitar 11.000 perkara di setiap provinsi. Tak heran, kehadiran layanan hukum gratis bagi warga miskin yang dijamin negara belum sepenuhnya dirasakan. Hal itu pun terpotret dari jajak pendapat Litbang Kompas, 22-24 Juli 2024, yakni enam dari 10 responden tidak mengetahui sama sekali ada bantuan hukum yang bisa diakses gratis. Dari empat responden lainnya, tiga di antaranya tidak tahu cara untuk mengaksesnya.

Bahkan, menurut Deolipa Yumara, advokat yang pernah mendampingi Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, hingga beberapa tahun lalu, ada banyak tersangka di kepolisian yang tak didampingi pengacara saat diperiksa. Untuk menjangkau pendanaan perkara warga miskin dari BPHN, Vazza Muyassir (28), pengacara di Yayasan LBH dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) cabang Jakpus, mengaku, hal itu dilakukan dengan cara klaim. Setelah mendampingi klien, diajukan proposal kepada Kemenkumham dengan disertai dokumen yang lengkap. ”Namun, pencairan biaya hukum itu pun tidak bisa cepat,” ujar Vazza. (Yoga)

Ardi Satriadi dan Muhammad Arif Ridho Tawakal, Jumat (26/7) dari kantor LBH Bandar Lampung, Lampung mengenang perjalanan menemui klien mereka di Pesawaran, Lampung, yang dibiayai uang Rp 10.000 dan menjual 3,5 kg gula pasir yang ada di kantor. ”Gula itu kami ambil dari kulkas di kantor,” ucap Ardi. Ardi dan Arif mengungkapkan, peristiwa itu terjadi saat mendampingi warga Pesawaran yang tengah mengajukan kemitraan konservasi kehutanan sosial, akhir Desember 2022. Agenda tersebut sudah direncanakan jauh hari. Namun, uang mereka di kantong saat itu tinggal Rp 10.000. Tak cukup untuk perjalanan menuju Pesawaran, 25 km dari kantor LBH Bandar Lampung.

”Tak mungkin dibatalin, karena masalah uang,” kenang Ardi. Ide pun melintas di pikiran keduanya, yakni menjual persediaan gula pasir di kulkas kantor seberat 3,5 kg. ”Di kantor, gula pasti banyak, hasil pemberian petani (klien yang didampingi). Sementara di kantor jarang ada yang ngopi pakai gula karena ngopi-nya pahit,” kata Ardi. Bermodal uang Rp 10.000 dan 3,5 kg gula pasir, pergilah Ardi dan Arif naik sepeda motor tahun 1995, tanpa lampu dan rem yang memadai, menuju Pesawaran. Sepeda motor itu yang selama ini mereka andalkan untuk berkeliling dari satu kabupaten ke kabupaten lain di Lampung, melakukan kerja pendampingan ke warga yang menjadi klien LBH Bandar Lampung.

Di tengah perjalanan keduanya menjual 3,5 kg gula pasir ke sebuah warung seharga Rp 28.000. ”Itu lebih rendah daripada harga normal. Tapi, daripada enggak ada yang mau, malah enggak jalan,” kata Arif. Uang Rp 28.000 itu kemudian digunakan untuk membeli bensin seharga Rp 15.000 dan sebungkus rokok. Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi mengungkapkan, LBH yang dipimpinnya memang tidak memiliki anggaran memadai. Dana pendampingan hokum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemenkumham, sebesar Rp 80 juta per tahun, hanya cukup untuk membiayai operasional kantor, seperti membayar tagihan listrik, air, internet, dan ATK. Karena itu, pengacara dan staf LBH Bandar Lampung tak ada yang digaji reguler. Hanya sesekali mereka diberi honor Rp 600.000 hingga Rp 700.000, dengan catatan kantor memiliki dana. (Yoga)

Generasi Z alias anak muda berusia 15-27 tahun sulit mencari kerja. Tak kurang usaha dilakukan, antara lain mengirim puluhan ”curriculum vitae” berikut ragam strateginya. Zefanya Mayvi Ardira (21) lulusan baru (”fresh graduate”) di Bandung, Jabar, mengatakan, “Saya telah memasukkan berkas lamaran ke 70 lowongan pekerjaan dari sektor keuangan melalui beragam platform pekerjaan dan situs resmi perusahaan. Hanya tujuh yang me- respons positif, lima penolakan di awal, sisanya belum ada kabar. Saya berharap kuota lapangan kerja lebih banyak. Meski beragam pekerjaan tersedia pada beragam platform, kuantitasnya belum sebanding dengan banyaknya usia pekerja di Indonesia.

”Di tengah kondisi ekonomi saat ini, mencari kerja sesuai jurusan kuliah sangat sulit. Meski jurusan yang diambil termasuk populer, untuk mendapatkannya, saya harus bersaing dengan ribuan pelamar lain. Sembari menanti dapat pekerjaan tetap, ada juga peluang menjadi freelancer online dengan menggarap pekerjaan yang ditawarkan secara daring. Namun, saya harap ada kemudahan mendapatkan pekerjaan tetap,” ujar Noorza Adi Nugroho (20), mahasiswa Universitas Pamulang, Tangsel, Banten.

”Menurut saya, sekarang ini mencari kerja benar-benar sulit. Sudah hampir setahun ini cari kerja dan sampai sekarang masih belum dapat. Tidak terhitung lagi berapa lowongan kerja yang saya apply. Sudah sering gonta-ganti CV juga, tetapi masih belum ada yang diterima. Mentok-mentok sampai interview, sehabis itu enggak ada kabar lagi. Masukan dan saranku buat perusahaan adalah menghilangkan syarat minimal pengalaman kerja dan memberi kesempatan buat fresh graduate,” ujar Tri Erysandi (22), pencari kerja asal Bekasi, Jabar. (Yoga)

Pondok Boro menjadi tempat menginap yang terkenal bagi para perantau di Kota Semarang, Jateng, untuk melepas lelah barang sehari. Terletak di tengah perkampungan di Kauman, Semarang Tengah, penginapan itu hanya menawarkan tarif Rp 4.000 per hari. Bangunan Pondok Boro tua dan kusam. Cat putih yang melapisi dinding bangunan telah mengelupas di sana-sini. Layaknya bangunan khas kolonial, Pondok Boro punya dinding setinggi 4 meter. Bangunan itu juga dilengkapi pintu lebar dan jendela berterali besi. Saat masuk ke dalam, yang pertama terlihat adalah lorong-lorong dengan dipan-dipan kayu sepanjang masing-masing 20 meter. Tidak dilengkapi kasur, bantal, guling. Di atas dipan-dipan itu hanya ada spanduk atau baliho bekas sebagai alas tidur para penghuninya.

Di samping dipan, ada loker-loker kayu untuk menyimpan barang. Selain dipan-dipan panjang yang disebut sebagai boro, Pondok Boro punya ”kelas” lain, yakni kamaran. Kamaran berupa bilik dari kayu dan tripleks, dilengkapi pintu dan gembok. Ukurannya 2 x 2 meter dan ada lima unit. Tarif menginap di kelas boro Rp 4.000 per hari. Untuk kelas kamaran, tarif sewa per bulan Rp 120.000 per unit. Pondok Boro yang kini dihuni lebih dari 100 orang terdiri atas dua lantai, dilengkapi dua kamar mandi dan satu tempat shalat berukuran 9 meter persegi. Rata-rata penghuni di Pondok Boro adalah perantau dari sejumlah wilayah di Jateng dan Jabar. Mayoritas mereka bekerja sebagai buruh atau pedagang asongan di Pasar Johar dan sekitarnya. Semuanya laki-laki.

Salah satu penghuni Pondok Boro adalah Rusmin (50) warga Kebumen, Jateng, yang pada 1996 merantau ke Semarang untuk bekerja sebagai pedagang asongan. Di keluarganya, Rusmin adalah orang keempat yang tinggal di Pondok Boro. ”Yang pertama tinggal di sini kakek saya, tahun 1945. Kerjanya sebagai kuli panggul di Pasar Johar. Setelah kakek meninggal, gantian bapak saya (yang bekerja dan tinggal di sini). Lalu kakak saya kesini, jadi pedagang asongan. Setelah kakak saya meninggal, saya yang meneruskan sebagai pedagang asongan dan tinggal di sini sampai sekarang,” kata Rusmin di Pondok Boro, Selasa (30/7). Bekerja sebagai pedagang asongan membuat Rusmin mengantongi Rp 3 juta-Rp 4 juta per bulan. Jika di Semarang ada acara musik atau hiburan, Rusmin bisa membawa pulang hingga Rp 6 juta per hari.

Pendapatan tersebut sebenarnya bisa untuk menyewa penginapan atau kos yang lebih nyaman. ”Lebih baik uangnya disimpan untuk keperluan keluarga di Kebumen. Kalau cuma untuk tidur, yang begini sudah cukup buat saya,” ucapnya. Uang yang dihasilkan Rusmin dari berdagang asongan di Semarang sudah dipakainya untuk membangun rumah dan membeli sawah dengan luas 1.000 meter persegi. Rusmin juga berhasil menyekolahkan dua anaknya hingga tamat SMK. Minggu (4/8), Lurah Kauman Imam Sutopo mengatakan, Pondok Boro merupakan penginapan dengan tarif paling murah di wilayahnya. Menurut Imam, penginapan itu sangat bermanfaat untuk para perantau, terutama yang kondisi ekonominya pas-pasan. (Yoga)

Kasus kejahatan seks di dunia maya atau cybersex telah menggurita, bahayanya merasuk hingga ke lini terkecil dalam kelompok masyarakat. Beragam kasus diungkap, tapi tak sedikit yang gentayangan tak terjamah. Kasus terakhir menimpa AD (24), model yang juga anak musisi kenamaan di Indonesia. Video asusila dengan pemeran mirip dirinya dijadikan ladang uang oleh dua tersangka, MRS (22) mahasiswa asal Pasuruan, Jatim dan JE (35) pengangguran di Padang, Sumbar. Mereka berasal dari kelompok yang berbeda, dengan hobi yang sama, yakni menyebarkan video asusila. Salah satunya video dengan pemeran berwajah mirip AD. Kasus ini terungkap setelah Subdirektorat Siber Dirkrimsus Polda Metro Jaya menerima laporan jika video itu disebarkan melalui platform X dan Telegram.

Salah satu tersangka, yakni MRS, menjual konten tersebut demi meraup keuntungan. Dalam sebulan, dia memperoleh keuntungan Rp 2 juta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Sabtu (3/8) menuturkan, kasus ini bermula saat tim siber Dirkrimsus Polda Metro Jaya melakukan patroli siber yang merupakan tindak lanjut dari laporan warga. Dua tersangka diringkus di tempat berbeda. Hingga kini, tim masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk menahan dua tersangka dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mengecek gawai milik tersangka dengan menerapkan laboratorium forensik. Polisi akan memanggil AD untuk memastikan apakah pemeran di itu dirinya atau pemeran lain yang mirip dirinya.

Untuk mendapatkan video penuh, tersangka menawarkan paket, yakni paket VIP dengan tariff Rp 35.000 dan paket VVIP dengan harga Rp 100.000. Pembayaran dilakukan melalui transaksi digital. MRS diketahui sudah beroperasi sejak Desember 2023 sampai Juli 2024 dengan omzet bulanan Rp 2 juta. Adapun jumlah pelanggan yang telah mengikuti kanal Telegram milik MRS mencapai 212.843 pelanggan. Tersangka JE mengunggah konten video asusila yang diduga milik AD melalui akun X, yakni @Hwandongzhou. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka memiliki peran sebagai admin kanal Telegram. Ade khawatir jika kasus ini tidak dituntaskan segera, anak-anak bisa menjadi korban.

Ada ribuan pelanggan yang ada dalam Telegram tersebut. Tidak tertutup kemungkinan salah satu pelanggannya adalah anak-anak. Ade berharap masyarakat tidak ikut menyimpan atau menyebarkan konten pornografi tersebut. Sebab, jika itu dilakukan, mereka akan dijerat dengan UU Pornografi dan UU ITE. Dari hasil penelusuran, semua konten yang disebarkan oleh kedua tersangka masih bisa diakses hingga Minggu (4/8). Aktivitas jual beli konten pornografi yang kian marak menandakan tingginya konsumen yang ingin menikmati konten tersebut. ”Fenomena ini akhirnya dimanfaatkan oleh sindikat penyebar video porno untuk meraih keuntungan,” kata Kriminolog Universitas Muhammadiyah, Palembang, Sri Sulastri. (Yoga)

Eksodus dana dari Indonesia ke Singapura dinilai terkorelasi dengan aktivitas tindak pidana terutama di sektor keuangan, sehingga patut ditelusuri oleh pemangku kebijakan.Di antaranya adalah transaksi yang berkaitan dengan judi daring, hingga penyembunyian aset atau harta yang secara historis acapkali dilakukan oleh individu maupun korporasi. Pada saat bersamaan, Pemerintah Singapura tengah fokus melakukan pembenahan untuk membersihkan stigma negatif sebagai negara pusat pencucian uang. Aksi ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk mempererat koneksi dua negara dalam menangkal “transaksi hitam”. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat pertumbuhan yang relatif baik di awal semester II/2024, dengan kenaikan 3,46% ke level 7.308,12 hingga penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Namun, pada Jumat pekan lalu, IHSG terkoreksi 0,24% akibat pelaku pasar merespons sentimen negatif dari kontraksi kinerja manufaktur dalam negeri yang telah berlangsung selama empat bulan berturut-turut. Data Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia yang dirilis oleh S&P Global menunjukkan penurunan dari 54,2 pada Maret menjadi 49,3 pada Juli 2024, yang menjadi alarm bagi pemangku kepentingan industri.

Beragam masalah di sektor manufaktur, seperti penurunan produktivitas, infrastruktur yang tidak memadai, pungutan liar, dan memburuknya iklim usaha, memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Kontraksi ini berdampak luas pada sektor-sektor usaha lainnya, termasuk industri dasar kimia, barang konsumsi, ritel, transportasi, infrastruktur, dan konstruksi, yang sudah menunjukkan tanda-tanda tekanan ekonomi yang berkepanjangan.

Pelaku pasar juga menantikan rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk kuartal II/2024, di mana pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5%—5,2%. Namun, kekhawatiran terhadap transisi pemerintahan dan ketidakpastian global tetap membayangi. Pergerakan IHSG pun tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi global, terutama di Amerika Serikat, yang mengalami pelambatan dan berdampak negatif pada bursa Asia.

Dalam kondisi ini, pemerintah diharapkan segera melakukan pembenahan di sektor manufaktur yang merupakan salah satu motor utama penggerak ekonomi, meskipun situasi global yang tidak mudah menambah tantangan yang harus dihadapi.

Pemerintah Kabupaten Jembrana, di bawah kepemimpinan Bupati I Nengah Tamba, berencana meningkatkan peran komoditas perkebunan kelapa dan kakao sebagai motor perekonomian daerah. Bupati Tamba menekankan bahwa kelapa dan kakao merupakan produk unggulan Jembrana, berkat kondisi geografis yang mendukung. Langkah-langkah strategis telah dilakukan, termasuk pemberian bibit kelapa genjah dan kakao dari Kementerian Pertanian, untuk meningkatkan produksi dan mendukung perekonomian petani. Selain itu, pemerintah juga memperluas area tanam kakao guna memenuhi kebutuhan pabrik cokelat lokal dan pasar ekspor, dengan ekspor biji kakao berkualitas premium sudah berlangsung ke Eropa dan Amerika Serikat.

PDIP kemungkinan besar akan berhadapan sendirian melawan Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, dalam Pilkada Sumatra Utara 2024. Bobby mendapat dukungan kuat dari berbagai partai besar, termasuk PKS, yang sebelumnya merupakan oposisi. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan pentingnya penyelenggaraan Pilkada yang adil dan transparan, mengingat salah satu kandidat adalah menantu Presiden. Djarot juga memastikan bahwa PDIP akan melawan setiap bentuk kecurangan yang terjadi selama Pilkada Serentak.