Akses keadilan bagi warga miskin tak hanya dihadapkan pada masalah keterbatasan anggaran, tapi juga jangkauan keadilan yang belum memadai akibat persebaran advokat yang tak kunjung merata. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah hingga desa dalam mendanai bantuan hukum, termasuk melibatkan kepala desa sebagai hakim juru damai. Hingga kini, sejumlah LBH di Indonesia masih menghadapi problem pendanaan untuk membiayai bantuan hokum bagi warga tak mampu yang didampingi. Berdasar data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, dana bantuan hukum dari pemerintah baru menjangkau 619 organisasi bantuan hokum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi di 279 kabupaten/kota.

”Kalau advokat di wilayah itu nggak ada, paralegalnya nggak ada, ya sudah. Orang digebukin sampai mati, dirampas lahannya, pasrah saja,” kata Isnur. YLBHI memiliki jaringan 20 LBH di sejumlah kota. Hakim juru damai Pemerintah, menurut Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana, telah menjalankan sejumlah terobosan sebagai jalan keluar dari keterbatasan bantuan hukum. BPHN menjalin kerja sama dengan Kemendes PDTT merevitalisasi eksistensi kepala desa sebagai hakim juru damai desa atau nonlitigation peacemaker. Melalui kebijakan restorative justice, kepala desa dapat mengerem agar tidak semua masalah masuk ke peradilan. Kepala desa berperan mempertahankan kondisi stabil, tenteram, dan bila ada masalah tetap dalam skala yang masih bisa dikendalikan. Contohnya, kasus perceraian. diwacanakan agar hal tersebut diselesaikan di tingkat RT, RW atau kepala desa sebelum masuk ke pengadilan. (Yoga)

Memasuki semester kedua tahun ini, sejumlah emiten gencar melakukan ekspansi seiring dengan alokasi belanja modal atau capital expenditure (capex) yang masih sangat besar. Dengan modal belanja yang jumbo, harapannya emiten dapat mendorong kinerja secara jangka panjang. Dengan kocek besar tersebut, setidaknya kepercayaan pasar, baik sektor riil maupun pasar keuangan, bakal terungkit karena adanya potensi pertumbuhan korporasi di masa mendatang.

Tira Ardianti, Head of Investor Relations PT Astra International Tbk. (ASII), yang menjelaskan bahwa Grup Astra akan menggelontorkan capex dalam jumlah besar pada akhir tahun 2024, terutama untuk menunjang lini bisnis pertambangan dan alat berat PT United Tractors Tbk. (UNTR). Presiden Direktur Amman Mineral Internasional, Alexander Ramlie, juga menyoroti bahwa PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) mengalokasikan belanja modal sebesar US$2 miliar pada 2024 untuk berbagai proyek, termasuk smelter dan infrastruktur pendukung. Dari sektor telekomunikasi, Presiden Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengungkapkan bahwa perusahaan mengalokasikan Rp12 triliun pada 2024 untuk meningkatkan jaringan dan mendukung layanan data. Selain itu, Direktur Utama Blue Bird, Adrianto Djokosoetono, menyatakan bahwa perseroan menyiapkan belanja modal sebesar Rp2,5 triliun untuk peremajaan dan penambahan armada.

Secara keseluruhan, menurut Kiswoyo Adi Joe, Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama, besarnya alokasi belanja modal emiten untuk ekspansi memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, Fath Aliansyah Budiman, Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas, mencatat bahwa capex normalnya baru akan terefleksi terhadap kinerja emiten dalam beberapa tahun ke depan, sehingga fluktuasi pasar saat ini tidak akan memengaruhi rencana perusahaan.

Sejumlah catatan penting mencuat di awal Agustus, mulai dari sinyal perlambatan ekonomi, penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 3,4% di awal pekan, hingga ancaman resesi di Amerika Serikat (AS) yang menguat. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2024 sebesar 5,05%, turun dari 5,11% pada kuartal sebelumnya dan 5,17% pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah, melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menyebut capaian pertumbuhan ekonomi 5,05% pada kuartal kedua tahun ini masih sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah di kisaran 5,1%—5,2% sepanjang 2024.

Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat tekanan dari ketidakpastian ekonomi global, seperti ancaman resesi di AS dan penurunan Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh di atas 5%. Hal ini didukung oleh beberapa indikator makroekonomi yang masih menunjukkan performa yang baik, seperti tren penguatan nilai tukar rupiah, penurunan inflasi yang terkendali, dan defisit APBN yang terjaga. Selain itu, optimisme terhadap pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran juga mendorong sejumlah emiten besar untuk terus melakukan ekspansi melalui penggunaan belanja modal (capex) pada semester kedua tahun ini. Ekspansi ini diharapkan dapat menjadi momentum pemulihan dan penguatan ekonomi domestik, serta memberikan sinyal positif kepada investor tentang prospek masa depan perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi mencatatkan laju perlambatan pada kuartal II/2024. Pelemahan daya beli ditambah dengan gejolak ekonomi dunia yang mengarah ke jurang resesi, bakal menjadi ancaman berganda bagi Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2024 mencapai 5,05% secara year-on-year (YoY), namun laju ini lebih lambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu.

Penurunan konsumsi rumah tangga, perlambatan investasi, dan penurunan konsumsi pemerintah menjadi faktor utama yang mempengaruhi perlambatan ini. Ekspor dan impor mengalami rebound, namun tetap rentan terhadap gejolak ekonomi global, terutama dengan situasi ekonomi di Amerika Serikat yang semakin tidak stabil. Pasar modal dunia, termasuk Indonesia, ikut terpengaruh dengan aksi jual besar-besaran, yang dipicu oleh keputusan Berkshire Hathaway Inc. untuk melepas hampir 50% saham Apple Inc., sebuah sinyal bahwa kondisi ekonomi AS sedang bermasalah.

Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan pasar domestik yang kuat dan menahan laju impor barang jadi, serta mendorong produksi dan konsumsi dalam negeri melalui kebijakan strategis. Fenomena global ini, meskipun berasal dari Amerika Serikat, diperkirakan akan membawa dampak signifikan pada perekonomian Indonesia.

Alokasi dana bantuan hukum dari pemerintah belum menjawab kebutuhan masyarakat, karena masyarakat tak hanya membutuhkan bantuan hukum saat beperkara di pengadilan, tetapi juga saat berhadapan dengan kebijakan pemerintah dan pemilik modal, seperti konflik agraria. Hingga kini, alokasi anggaran untuk litigasi terkait proses di pengadilan memperoleh porsi lebih besar dibanding nonlitigasi yang terkait persoalan struktural, seperti konflik agraria. LBH Bandar Lampung yang masuk kategori C karena dijalankan tiga pengacara dan tiga paralegal/staf, misalnya, hanya memperoleh dana bantuan hukum untuk 10 litigasi dan tiga program nonlitigasi. Berdasarkan ketentuan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, dana bantuan hukum litigasi terbatas Rp 8 juta dan nonlitigasi Rp 10 juta per perkara hingga proses hukum tuntas. Padahal, penanganan perkara di pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap, ataupun konflik agraria, bisa bertahun-tahun.

Beberapa tahun terakhir, LBH Bandar Lampung memperoleh dana bantuan hokum dari BPHN sebesar Rp 80 juta setiap tahun, dengan Rp 10 juta di antaranya untuk nonlitigasi. Kondisi itu membuat LBH Bandar terpaksa menggunakan anggaran litigasi untuk menangani 80 bantuan hukum nonlitigasi. Menurut Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi, pekan lalu, dana sebesar itudapat digunakan untuk 40.000 penerima manfaat. Selain itu, menurut Sumaindra, dana bantuan hukum yang diperoleh juga digunakan untuk membiayai operasionalisasi kantor, seperti membayar iuran listrik dan air. ”Advokat kami tidak ada yang digaji (karena dana terbatas),” ujarnya.

Besarnya kebutuhan warga akan bantuan hukum terekam dalam survei Litbang Kompas 22-24 Juli 2024. Setidaknya 62,2 % publik membutuhkan bantuan hukum. Namun, baru 12 % yang merasakan bantuan hukum gratis tersebut. Keterbatasan juga membuat LBH Bandung, Jabar, membatasi 9-11 layanan bantuan hukum litigasi dan delapan program nonlitigasi dari 100 permohonan yang masuk, karena LBH Bandung termasuk kategori C. Heri Pramono, pengacara LBH Bandung, mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan LBH, tiap-tiap pengacara menyisihkan honor yang diperoleh jika diminta menjadi pembicara di seminar. Dari situ, LBH Bandung masih bisa membayar gaji pengacaranya meski di bawah upah minimum Kota Bandung yang besarnya Rp 4,2 juta. (Yoga)

Negara maju adalah negara yang memanjakan warganya dengan layanan transportasi public memadai. Indonesia perlu berlari lebih kencang. Hingga pertengahan tahun ini, BPS DKI Jakarta mencatat kenaikan jumlah pengguna angkutan umum. Penumpang MRT Jakarta pada Juni 2024 mencapai 3.474.541 orang. Pada bulan yang sama, pengguna LRT Jakarta 102.707 orang dan 31.617.767 orang naik Transjakarta. Dibanding Juni 2023, kenaikan jumlah pengguna tiga moda transportasi publik massal yang dikelola Pemprov DKI Jakarta tersebut masing-masing 28,22 %, 22,26 % dan 42,01 %. Data BPS itu mengembuskan angin positif dalam upaya pembangunan layanan angkutan umum tidak hanya di Jakarta, tetapi juga secara nasional.

Jakarta membuktikan, kota di Indonesia mampu menyediakan angkutan umum massal yang terintegrasi, murah, dan cakupannya cukup luas. Ketersambungan layanan tidak sebatas antarmoda yang dikelola DKI Jakarta, tapi juga dengan KRL Jabodetabek dan LRT Jabodebek yang dikelola pemerintah pusat. Pembangunan dan perbaikan trotoar hingga fasilitas khusus, seperti halte integrasi Blok M dan Transport Hub Simpang Temu Dukuh Atas, memudahkan warga berganti moda. Keberadaan mikrotrans Jaklingko yang dikelola Pemprov DKI dan berfungsi sebagai angkutan pengumpan yang bisa diakses gratis makin memuluskan integrasi antarmoda.

Soal tarif, DKI Jakarta telah memberlakukan tarif terintegrasi multimoda LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan Transjakarta Rp 10.000 per 180 menit per penumpang. Tarif murah diimbangi layanan mencakup 87 % kawasan menjadi daya tarik utama penggunaan transportasi umum di Jakarta. Kemacetan masih terjadi karena angkutan umum yang cukup ideal baru tersedia di Jakarta, sementara di kawasan sekitarnya masih sangat terbatas. Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2023 menunjukkan, ada 14,9 % penduduk komuter dari 29,6 juta penduduk Jabodetabek. Sebanyak 79 persen penduduk komuter masih menggunakan kendaraan bermotor pribadi. PR yang harus dituntaskan kalau tidak ingin terus berkubang sebagai negara berkembang dan kurang sejahtera. (Yoga)

Konsekuensi praktik batas usia melamar kerja, terutama membatasi lowongan pekerjaan hanya untuk usia muda, membuat pencari kerja berusia di atas 30 tahun bakal sulit masuk ke sektor formal. Akibatnya, mereka terpaksa bekerja di sektor informal yang kurang mendapat perlindungan ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, Senin (5/8). Menurut Teguh, makin banyak angkatan kerja yang masuk sektor informal, makin banyak kerentanan dalam dunia kerja. 

Sebab, sektor informal sangat kurang mendapat perlindungan ketenagakerjaan, seperti pensiun, jaminan hari tua, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Pengembangan karier personal juga jarang terjadi di sektor informal. ”Pembatasan usia melamar kerja sangat wajar dan mungkin dilakukan karena alasan pragmatis pemberi kerja untuk mengurangi biaya rekrutmen (mengurangi biaya seleksi jika pelamar berjumlah banyak) dan kemungkinan pekerja usia muda atau lulusan baru cenderung mau menerima gaji lebih rendah,” ucapnya. Kondisi seperti itu terjadi karena jumlah lowongan lebih sedikit  dibanding jumlah pencari kerja. 

Kondisi berbeda di negara maju karena terjadi penuaan populasi sehingga jumlah lowongan pekerjaan lebih besar dibanding tenaga kerja yang ada. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirah, Senin (5/8) mengatakan, persyaratan lowongan pekerjaan di Indonesia cukup unik dan cenderung membatasi kesempatan. Selain usia, ada pula kriteria agama, penampilan, dan pengalaman khusus bagi pekerjaan awal atau entry level. Apa yang banyak serikat pekerja khawatirkan, termasuk Aspek, ialah persyaratan  pekerjaan yang membatasi usia merupakan bentuk penerapan upah murah. (Yoga)

Tradisi Taman Budaya sebagai ruang publik, berakar kuat pada peradaban Nusantara semula jadi. Prasasti Tulang Tuo bertajuk 23 Maret 684M, mengisahkan pembangunan Taman Ksetra oleh Sri Jayanasa, sebagai tempat terbuka bagi para pejalan yang kehausan badan dan pengetahuan. Tempat untuk penyegaran diri dan berdialog saling mengingatkan bagi pemuliaan budi. Bentuk paling monumental Taman Budaya adalah pendirian Borobudur sebagai Kamulan Bumi Sambara. Yakni tempat untuk menyemai dan memetik kebajikan, keindahan dan pengetahuan (prasasti Kayumwungan 824M). Dari generasi ke generasi, rasa rindu akan taman budaya ini, terekam pada arkatipe kolektif; hingga kita memperoleh bayangannya pada lanskap IKN ibu kota Nusantara.

Sejak Kongres Kebudayaan Magelang 1948, "Taman Kebudayaan" untuk pengajaran, selalu dibicarakan bersamaan dengan "Taman Siswa" untuk pendidikan. Namun baru pada Dirjen Kebudayaan Prof Ida Bagus Mantra, keinginan terpendam ini dihidupkan. Setelah mewakafkan tanah keluarganya, dibangunlah Taman Budaya Bali (salah kaprah diterjemahkan sebagai Bali Art Centre) dan diselenggarakan Pesta Kesenian Bali pertama kali pada tahun 1978, yang semarak dan berkelanjutan hingga saat ini. Bali kemudian menjadi model dan rujukan pendirian Taman Budaya di berbagai propinsi, yang dikelola secara langsung oleh Dirjen Kebudayaan. Untuk kegiatan kesenian, pengaruh dari Taman Ismail Marzuki, yang lebih dahulu berdiri 1968, tak terelakan. Meskipun awal tujuan pendirian Taman Budaya, arahan Prof Mantra;"... akan berfungsi sebagai laboratorium dan etalase, sekaligus juga sebagai tempat pendidikan dan pelatihan seni." (Yetede)