Saat ini, pangsa pasar ritel Indonesia dikuasai waralaba asing. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar bagi pertumbuhan bisnis waralaba lokal, salah satunya permintaan dari pasar domestik. Indonesia juga memiliki potensi kekhasan produk olahan makanan lokal. Berdasar catatan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) jumlah merek waralaba asing yang beroperasi di Indonesia per akhir 2022 mencapai 700 merek dengan rata-rata pertumbuhan 5 % per tahun. Waralaba lokal tercatat hanya 130 merek dengan pertumbuhan cenderung stagnan sejak sebelum pandemi Covid-19. Sementara, pertumbuhan yang cukup signifikan justru ada pada bidang business opportunity, yakni 8-10 %.

Berbeda dengan franchise yang memberi hak paten bisnis dan format bisnisnya kepada pihak lain, business opportunity hanya memberikan produk, metode, dan alat kerja dengan pembekalan di awal tanpa mensyaratkan penerapan format bisnis oleh pemilik. Alih-alih memberikan ruang bagi waralaba lokal, bisnis kemitraan di Indonesia justru didominasi oleh business opportunity yang cenderung ingin meraih tujuan secara instan sehingga jarang dapat bertahan lama. Dari jangka waktunya, waralaba biasanya terhitung telah menjalankan bisnis lebih dari lima tahun, sedangkan business opportunity hanya tiga tahun.

Menurut Ketua AFI Anang Sukandar dalam konferensi pers Pameran Bisnis Lisensi, Waralaba, dan Kemitraan atau International Franchise, Licen se, and Business Concept Expoand Conference (IFRA) 2024, di Jakarta, Rabu (7/8) fenomena tersebut menggambarkan mentalitas berbisnis yang cenderung asal-asalan, kurang bersungguh-sungguh, dan minim pengalaman. Karena itu, dibutuhkan peran pemerintah melalui program inkubasi yang meliputi pendampingan dan pelatihan. Makanan cepat saji Menurut Anang, peluang bagi waralaba lokal bertumbuh ada pada sektor makanan dan minuman, khususnya makanan cepat saji, mengingat kunci bagi pertumbuhan waralaba adalah nilai keunikan dan Indonesia memiliki beragam makanan khas daerah.

Salah satu upaya mendorong bisnis waralaba ialah melalui pameran, sebagai pintu masuk memperkenalkan pola franchise yang benar sehingga berdampak pada perekonomian sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. ”Dengan mengandalkan pasar domestik, waralaba lokal dapat bertumbuh dan pada gilirannya diharapkan mampu menarik investasi sehingga ekonomi Indonesia akan berputar, ” kata Anang. Salah satu gelaran pameran waralaba tersebut, yakni IFRA 2024, yang akan diselenggarakan pada 16-18 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center dan pada 16 Agustus - 6 September 2024 secara daring melalui situs www.ifraindone-sia.com. Kegiatan ini akan diikuti 185 perusahaan dan 225 merek dengan target nilai transaksi mencapai Rp 1,5 triliun. (Yoga)

Perdagangan pasar modal diwarnai banyak koreksi pada pertengahan tahun 2024. Sekuritas pun menargetkan pertumbuhan sedang atau moderat pada Indeks Harga Saham Gabungan di akhir tahun. Indeks bursa diharap tumbuh dengan dukungan sejumlah sentimen positif di dalam dan luar negeri. IHSG sepanjang tahun ini sampai Kamis (8/8) tumbuh negatif hampir 1 % dari level sekitar 7.300 menjadi sekitar 7.200. Volatilitas IHSG signifikan terjadi pada pertengahan Juni ketika menyentuh posisi 6.700-an.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede dalam webinar Virtual Media Briefing-PIER Economic Review, Kamis (8/8) menjelaskan, pelemahan IHSG pada semester I-2024 hampir serentak terjadi pada kinerja beragam sektor saham. ”Kami mencatat bahwa kinerja sektoral saham teknologi masih turun 27 %, transportasi turun 15 %,  sektor energi sendiri meningkat 15 %. Sementara perbankan masih dengan kinerja negatif 4 % karena dipengaruhi beberapa kinerja saham bank yang kinerja kreditnya terdampak, khususnya dari sektor UMKM,” katanya. Lemahnya kinerja saham perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia sejalan dengan besarnya modal asing yang keluar dari pasar modal.

Berdasar data year to date sampai 7 Agustus, arus masuk (inflow) bersih yang menggambarkan selisih dana masuk dan keluar dari investor asing sebesar 52 juta USD. Di pasar surat utang atau obligasi, arus modal keluar (outflow) bersih tercatat mencapai 1,6 miliar USD. Kabar baiknya, sejak awal triwulan III-2024 atau Juli, net inflow yang masuk ke pasar saham tercatat 479 juta USD. Sementara, di pasar obligasi, investor asing mulai menarik dananya pada awal Agustus ini karena ekspektasi penurunan suku bunga pada akhir kuartal ini. Sejak awal Juli, tercatat ada arus keluar bersih 259 juta USD. ”Ada inflow di Juli yang meningkat, diantaranya kembalinya inflow investor asing di pasar saham dan kurangnya kepemilikan dana asing di pasar obligasi,” ujar Josua. (Yoga)

Platform media sosial milik miliarder Elon Musk, X, menggugat Aliansi Global untuk Media yang Bertanggung Jawab atau Global Alliance for Responsible Media (GARM), koalisi para pengiklan besar dunia. Ia menuduh GARM melanggar regulasi antimonopoli karena berkoordinasi untuk mencegah merek-merek terkemuka dunia, seperti Unilever, CVS Pharmacy, dan perusahaan energi Denmark, Orsted, untuk memasang iklan di X. Gugatan antimonopoli itu diajukan X ke pengadilan federal Texas, awal pekan ini. Elon Musk, Selasa (6/8) mencuit di X yang intinya menyatakan perang terhadap merek-merek terkemuka yang dia tuduh telah melakukan boikot besar-besaran terhadap X.

”Kami mencoba perdamaian selama dua tahun, sekarang perang,” cuit Musk. Kemarahan Musk terhadap pengiklan tersebut sudah terjadi lama. Saat acara Deal Book Summit yang digelar The New York Times tahun lalu, Musk bahkan beberapa kali mengumpat untuk menyerang merek-merek terkemuka, seperti Disney, yang tidak lagi pasang iklan di X. Mengutip The New York Times, Kamis (8/8), CEO X Linda Yaccarino mengatakan, perilaku GARM dan para eksekutif merek-merek terkemuka di dunia itu ilegal dan merugikan X miliaran USD.

”Orang-orang terluka ketika pasar ide dirusak dan beberapa konten sudut pandang di X tidak didanai (tak memikat pengiklan). Ini bagian boikot ilegal,” ujarnya. Sejak mengakuisisi X senilai 22 miliar USD pada 2022, Musk berjanji untuk mengantar X ke era baru kebebasan berbicara tanpa batas. GARM yang mewakili merek-merek terkemuka di dunia yang menguasai lebih dari 90 % belanja iklan global dituduh telah mengajak para pengiklan anggotanya untuk menghindari X setelah Musk membelinya. Tudingan itu dibuktikan oleh X karena 18 anggota GARM berhenti beriklan di platform X sama sekali. Puluhan anggota GARM lainnya mengurangi pengeluaran pasang iklan di X hingga 70 % atau lebih.

Upaya hukum yang ditempuh Musk bersama jajaran eksekutif X ini dinilai banyak pengamat periklanan sebagai langkah memutus hubungan dengan para pemimpin perusahaan media sosial lainnya. Mereka telah menjalin hubungan dekat dengan para pengiklan dan cepat tanggap terhadap kekhawatiran pengiklan tentang konten yang menyinggung. ”Sepanjang Musk belum memutus semua hubungan dengan seluruh komunitas periklanan, saya tidak melihat pengajuan gugatan ini akan membuat merek-merek terkemuka di dunia kembali ke X,” ujar Chief Strategy Officer Ebiquity, konsultan pemasaran dan media, Ruben Schreurs kepada The New York Times. (Yoga)

Makan bergizi gratis bakal diujicobakan di sekolah Jakarta setelah perayaan HUT Ke-79 RI. Menurut rencana, uji coba program presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini dilakukan setiap Senin dan Rabu secara bergiliran. Awalnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ingin melakukan uji coba makan bergizi gratis pada Senin (12/8). Namun, karena padatnya agenda menjelang HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024, uji coba ini ditunda. ”Nanti setelah HUT Ke-79 RI, saya akan ke sekolah-sekolah di Jakarta untuk uji coba setiap dua minggu sekali, yakni pada Senin dan Rabu,” kata Heru, Kamis (8/8).

Pemprov DKI Jakarta akan mengawali uji coba di beberapa SD di Jaktim dan Jaksel. Setelah itu, bergulir menjangkau SD dan SMP lain di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan contoh makanan bergizi selama uji coba. Dalam uji coba ini, pihaknya akan turut melibatkan Perumda Dharma Jaya. Sebab, Perumda Dharma Jaya merupakan perseroan yang bergerak di bidang pangan hewani. Rencana uji coba akan menggunakan APBD DKI Jakarta. Anggaran makan bergizi gratis Rp 15.000 per anak, tapi, belum dipastikan total anggaran yang akan digelontorkan.

Program diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar siswa, tapi juga berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang siswa dengan meletakkan dasar gaya hidup lebih sehat. Dan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak. Sebelumnya, program ini diuji coba di  Tangerang dan Bogor. Untuk di Tangerang, Banten, Pj Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan, program ini telah menjangkau 27.555 siswa di 34 sekolah. Pembiasaan program makan bergizi gratis dilakukan selama tiga bulan ke depan di 60 sekolah dengan anggaran berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) daerah yang juga bersumber dari APBD Kota Tangerang. (Yoga)

Kebijakan pemerintah di sektor perdagangan, yang dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, justru menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan polemik berkepanjangan melalui perubahan regulasi impor yang sering dilakukan. Dalam kurun waktu lima bulan, pemerintah telah empat kali mengubah kebijakan importasi, yang berujung pada terbitnya Permendag No. 8/2024 yang melonggarkan impor produk padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

Cheril Tanuwijaya, Head of Research Mega Capital Sekuritas, menyoroti bahwa pelonggaran kebijakan ini menjadi bumerang bagi industri dalam negeri, yang kini mulai merasakan dampak negatifnya, seperti penurunan indeks manufaktur (PMI) yang terus terjadi. Penurunan ini juga berbanding lurus dengan menurunnya kontribusi industri pengolahan terhadap PDB, yang menandai fase deindustrialisasi di Indonesia. Fenomena ini mengancam perekonomian nasional, dan pemerintah perlu segera menetapkan kebijakan yang konsisten dan jangka panjang untuk mendukung industri domestik serta mengevaluasi kembali kebijakan importasi agar sektor industri tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Seiring dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengisyaratkan adanya penyesuaian iuran peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebut bahwa penerapan KRIS kemungkinan akan menyebabkan kenaikan iuran, terutama ketika standar layanan meningkat.

Ghufron menjelaskan bahwa pembiayaan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak swasta melalui skema Coordination of Benefit (CoB), di mana peserta JKN kelas II atau I dapat menggunakan asuransi tambahan untuk mendapatkan pelayanan VIP. Penyesuaian tarif KRIS masih menunggu evaluasi dan keputusan pemerintah, dengan iuran kelas III dipastikan tidak akan naik karena mayoritas pesertanya adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Selain itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menantang BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan kepesertaan JKN hingga 100% dari total populasi Indonesia. Ghufron menegaskan bahwa mencapai 100% kepesertaan tidaklah mudah karena demografi penduduk Indonesia yang sebagian besar berada di kategori "missing the middle," yakni bukan tergolong miskin tetapi juga tidak kaya, dan banyak yang merasa berat untuk menyisihkan uang untuk iuran BPJS Kesehatan.

Jakarta menjadi daerah dengan PHK terbanyak. Di tengah susahnya mencari kerja, mereka yang sudah bekerja pun dihantui PHK. Penganggur dan pekerja sama-sama susah. Kemenaker melaporkan ada 7.469 pekerja di DKI Jakarta terkena PHK dari Januari-Juni 2024, terbanyak se-Indonesia, dari total 32.064 pekerja yang terkena PHK. Pada periode yang sama, sampai 27 Juni 2024, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta melaporkan 847 pekerja dikenai PHK. Sektor paling banyak melakukan PHK adalah perdagangan dan usaha rintisan (63,52 %).

Di sisi lain, mencari pekerjaan tidak mudah. Aurelia (26), warga Jaksel, hampir setahun menganggur. Terakhir, lulusan S-1 itu bekerja di salah satu usaha desain interior yang terus merugi sehingga harus mengurangi jumlah karyawan. ”Susah, demi Tuhan. Sudah melamar ke mana-mana, tapi mentok di wawancara,” kata Aurelia sambil menghela napas, Rabu (7/8). Ia berharap bisa segera kembali bekerja agar tidak menjadi beban orangtua.

PHK yang terjadi di DKI Jakarta boleh jadi lebih besar dari catatan resmi pemerintah. Sebab, tidak semua perusahaan melaporkan PHK. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari serikat pekerja, Dedi Hartono, meminta pemerintah memberi perhatian khusus dan mengantisipasi gelombang PHK dengan memperbaiki sistem ketenagakerjaan dan regulasi terkait, serta menyosialisasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan agar hak pekerja terjamin. (Yoga)