Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta unit dan berkontribusi pada PDB nasional sebesar 65 %. Apa yang diperlukan agar kinerja UMKM lebih optimal. Menurut Khairul Ihsan (33) peternak di Padang, Sumbar, “ Jika melihat kondisi saat ini, perpajakan sudah mengimpit pengusaha menengah ke bawah sehingga membuat kami lambat bangkit. Harapannya ke depan, pemerintah bisa menerbitkan regulasi yang berpihak pada sektor ekonomi menengah ke bawah, misalnya di sektor usaha kami, peternakan ayam, perlu pembatasan bagi principle besar untuk melakukan budidaya ayam broiler dan ayam petelur langsung, di mana seharusnya sektor ini dipegang masyarakat atau peternak rakyat.”

“Di tengah era disrupsi digital, pasar bebas, dan kondisi pasar tak menentu, kita sebagai pengusaha kecil harus bisa menemukan kembali ”makna mengapa” (why factor) dari usaha yang kita jalankan, agar tetap memiliki kemampuan bertahan dan lincah beradaptasi serta relevan dengan keinginan pasar. Harapannya, pengusaha memiliki kemudahan akses terhadap kelas-kelas self development dan workshop dari para praktisi sebagai fondasi yang menguatkan jati diri brand owner untuk menghadapi dunia usaha saat ini,” ujar Maya Rosmalinda (39) pemilik mamayaya.project, Jakarta

“Selama menjalankan bisnis, banyak tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Contohnya, tantangan permodalan. Banyak UMKM sulit mendapat modal untuk ekspansi, produksi atau kebutuhan operasional lain. Tantangan lain ialah kompetisi yang ketat dengan perusahaan besar. Dinas-dinas pemda semestinya dapat membantu dan memberi peluang agar kami semakin bertumbuh dan berkembang, bahkan di tengah situasi perekonomian yang tidak baik-baik saja,” ujar Mesni Johara, pemilik UMKM ”Goenagoni”, Semarang. (Yoga)

Konflik berkepanjangan antara warga dan perusahaan perkebunan sawit di Kalteng belum menemui titik terang. Pemda setempat meminta perusahaan segera memenuhi kewajiban memberikan 20 % kebun plasma kepada warga atau menggantinya dengan kegiatan usaha, seperti koperasi. Plt Kadis Perkebunan Kalteng Rizky Badjuri mengatakan, konflik lahan sawit yang berlarut-larut sangat memprihatinkan. Konflik itu dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya, upaya kelompok tertentu yang memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan yang melanggar hukum atau ilegal, seperti pencurian. Kelompok-kelompok ini datang dari banyak daerah untuk mengambil buah sawit yang dipanen di lokasi-lokasi yang disengketakan.

”Soal ini memang arahnya pidana. Jadi aparat penegak hukum yang berwenang menjelaskannya lebih detail,” kata Rizky, Minggu (11/8) di Palangka Raya. Situasi konflik di lahan sawit di Kalteng kembali mencuat setelah pekan lalu, Selasa (6/8) siang, ratusan mobil pikap lengkap dengan egrek atau alat panen buah sawit mendatangi kebun perusahaan sawit di Desa Bukit Buluh, Kecamatan SeruyanTengah. Mereka memanen buah sawit dilahan yang dikelola perusahaan dengan alasan sawit itu ditanam di atas lahan milik masyarakat. Akibatnya, empat orang ditangkap polisi dan dua mobil pikap mereka disita.

Warga lain yang mengetahui penangkapan mendatangi kantor perusahaan, membakar mes karyawan, dan meminta polisi membebaskan orang yang ditangkap. Sehingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan dan seorang warga terluka di bagian kaki. Konflik lahan di Seruyan dilatari tuntutan warga akan bagian 20 % kebun plasma yang menjadi kewajiban perusahaan. Hal itu, diatur PP No 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Permenytan No 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam Pasal 11 Permentan No 26/2007, diatur soal kewajiban perusahaan sawit membangun kebun untuk masyarakat dengan luas paling sedikit 20 % total luas areal kebun yang diusahakan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono disela kunjungannya ke Kalteng beberapa waktu lalu mengatakan, kebun plasma memang kewajiban perusahaan. Namun, ada perusahaan yang tidak menyedikannya dalam bentuk lahan, tetapi bentuk usaha. Penggantian kebun plasma dengan kegiatan usaha, menurut Rizky, sudah dilakukan oleh sebagian perusahaan di Kecamatan Seruyan Tengah. Ada tujuh koperasi yang sudah dibentuk untuk menerima manfaat dari perusahaan sawit dalam bentuk kegiatan usaha di Seruyan. Namun, soal penggantian kebun plasma dengan kegiatan usaha ini juga masih berpolemik. ”Soal kebun atau lahan plasma masih polemik, KLHK bilang tidak wajib dalam bentuk lahan, BPN bilang wajib bentuk lahan. Namun, kalau menuruti polemik, masalah ini tidak selesai-selesai,” kata Rizky. (Yoga)

Suhendri Ardiansyah (27) berangkat dengan niat mulia, agar tak menjadi beban keluarga dan bisa segera memiliki penghasilan sendiri. Namun, niat baik itu berujung petaka. Hendri diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar. Kini, keluarga Hendri cemas. Mereka diminta membayar tebusan 30.000 USD (setara Rp 400 juta) untuk keselamatan Hendri. Dari rekaman yang diterima Kompas, terdengar Hendri berkomunikasi dengan keluarganya, sepekan setelah tiba di Myanmar. Dengan suara ketakutan, Hendri memohon pertolongan dan mengungkap keinginannya untuk segera keluar dari wilayah yang tidak dikenalnya.

Hendri menceritakan, bersama 15 WNI lainnya, ia tiba di Thailand pada 11 Juli 2024. Setelah melanjutkan perjalanan selama delapan jam, ia baru menyadari telah berada di Myanmar. ”Check point tujuh kali titik. Kondisinya di pegunungan. Kalau dijemput, takut diketahui, kami dieksekusi. Patokannya SD Myanmar di sebelah kiri jalan ada gerbang gede, situ masuk. Yang jaga tentara semua. Kayak rusun gitu,” ujar Hendri terbata-bata. Rekaman lain mengungkap percakapan antara perwakilan keluarga Hendri dan seorang tak dikenal yang berbicara dengan aksen Melayu Malaysia. Orang itu meminta tebusan 15.000 dollar AS yang harus dibayar dalam dua hari.

Dua hari kemudian, orang yang sama kembali menagih tebusan. Sebelumnya, mereka bahkan meminta tebusan awal 30.000 USD dan 1.000 USD tambahan untuk meringankan siksaan Hendri. Hingga kini, keluarga Hendri belum dapat memenuhi permintaan tebusan tersebut. Keluarga berusaha memulangkan Hendri dengan meminta bantuan Kemenlu dan Polri. Yohana (35), kakak sepupu Hendri, mengatakan, sejauh ini keluarga sudah melaporkan dugaan TPPO ke Kemenlu dan Polri. ”Besok Senin (12/8), saya akan ke Mabes (Polri) lagi untuk dumas (pengaduan masyarakat) beserta bukti-bukti. Saya dengar juga kalau KBRI perlu kerja sama dan negosiasi dengan negara sana. Dari staf Kemenlu katanya akan memberi perkembangan (informasi) jika ada kabar,” ujar Yohana. (Yoga)

Kelompok serikat buruh di PT Indonesia Morowali Industrial Park, Sulteng, meminta dilibatkan dalam investigasi kebocoran tungku peleburan nikel di kawasan industri tersebut, untuk mencegah peristiwa itu terulang dan menimbulkan korban. Ketua Serikat Buruh Industri, Pertambangan, dan Energi (SBIPE) PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali Henry Foord Bebas, Minggu (11/8) mengatakan, tungku milik PT Lestari Smelter Indonesia (LSI) yang bocor diduga dalam kondisi tak proporsional untuk bekerja. Berdasar informasi yang dihimpun, tungku bocor karena sudah membengkak dan harus diperbaiki. Namun, peleburan nikel terus berlangsung.

”Informasi sementara yang kami kumpulkan seperti itu. Untuk membuka semuanya secara terang benderang, perlu penyelidikan bersama yang melibatkan buruh,” kata Henry. Tungku smelter milik PTLSI di kawasan PT IMIP diketahui bocor pada Jumat (9/8) malam. Cairan nikel tiba-tiba keluar dari tungku peleburan di tempat puluhan pekerja yang bertugas. Cairan panas meluber dan menciptakan api di area tungku. Serikat buruh mendesak perusahaan tidak hanya melakukan penyelidikan internal, tetapi juga melibatkan pihak buruh sebagai garda terdepan yang berhadapan dengan risiko saat terjadi kecelakaan kerja. ”Selama ini penyelidikan hanya terbatas di internal dan kementerian. Tapi, pihak buruh tidak pernah dilibatkan. Faktanya, yang selalu disalahkan adalah pihak pekerja, tapi tidak pernah sampai tahap manajemen atas. Padahal, kecelakaannya berulang,” ucap Henry. (Yoga)

Warga penerima pinjaman daring atau pindar paling banyak mengalami gangguan kesehatan mental level tinggi dibanding jenis kredit lain. Tak hanya menimpa orang yang meminjam, tapi juga keluarganya. Dari hasil analisis data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2022, Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan 2.644 warga yang mengaku mengalami gangguan kesehatan mental dan sebagai penerima pindar. Hampir 60 % di antaranya mengalami gangguan mental level tinggi dengan kategori selalu dan sering. Dan sebanyak 28,5 persen warga, mengalami gangguan mental level rendah. Gangguan mental mengakibatkan masyarakat menyatakan dirinya mengalami gangguan emosional atau perilaku.

Dari 44.178 warga penerima kredit perusahaan leasing kendaraan bermotor, hanya 30,3 % yang mengalami gangguan emosional/perilaku level tinggi. Begitu juga 29,6 % penerima kredit pegadaian; 25,2 % penerima kredit usaha rakyat (KUR); dan 22 % penerima kredit perorangan dengan bunga. Berbagai jenis kredit yang dimaksud sesuai data BPS dalam Susenas tahun 2022, antara lain, KUR, kredit koperasi, pegadaian, perusahaan leasing, hingga pindar. Sebagian besar penerima pindar bukan keluarga kelas bawah, melainkan kelas menengah. Analisis Kompas pada 2022 menunjukkan, dari total 524.953 masyarakat penerima pindar, paling banyak, yaitu 45,2 %, merupakan masyarakat keluarga kelas menengah, keluarga kelas bawah 32,7 % dan keluarga kelas atas 22,1 %.

Pembagian kelas masyarakat itu berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan. Terdapat 10 kelompok dengan hitungan statistik (desil 1-10), empat desil terbawah merupakan kelas bawah, empat desil berikutnya kelas menengah, dan dua desil teratas kelas atas. Pengeluaran kelas menengah mayoritas penerima pindar berkisar Rp 839.758-Rp 1,67 juta per kapita per bulan. Maraknya keluarga terjerumus pindar salah satunya karena kemudahan akses internet. Tercatat 91,8 % penerima pindar, minimal salah satu anggota keluarga pernah menggunakan internet. Teror demi teror membuat hati tidak tenteram. Itu yang dirasakan Rendy (31), warga Tengerang, Banten, hingga ia mengeblok banyak nomor Whatsapp karena dirasa sangat mengganggu.

Imbasnya, orang-orang terdekat Rendy menjadi sasaran terror juga, termasuk orangtua dan pacarnya. Padahal, waktu itu cicilannya Rp 4 juta per bulan, hampir setara besaran gajinya. Pinjaman itu akumulasi dari banyak transaksi di paylater dan sejumlah aplikasi pindar lainnya. Kecurigaan keluarga muncul pertengahan tahun lalu ketika kebiasaan Rendy memberi sebagian gaji ke orangtua semakin seret. Sejak itu, masalahnya jadi kecemasan keluarga. Satu unit sepeda motor harus dijual untuk menutup sebagian utang Rendy. Dosen Ekonomi UI, Aryana Satrya melihat fenomena ini marak terjadi. Banyak generasi muda tidak terbiasa menabung, sedangkan gaya hidupnya tinggi. Contohnya, dahulu orang lebih baik mencicil rumah, tetapi sekarang lebih baik mencicil tiket konser. (Yoga)

Anggaran peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia membengkak, mencapai 87 miliar karena dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta. Presiden Jokowi menilai hal tersebut wajar. ”Iya, namanya dulu (peringatan Proklamasi Kemerdekaan) hanya di satu tempat. Karena ada transisi menjadi (dilangsungkan) di dua tempat. Tapi, kan, bukan lompatan yang anu (Presiden mengangkat tangan ke atas). Saya kira anggaran biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kemensetneg,” tutur Presiden Jokowi kepada wartawan seusai menyerahkan SK Hutan Sosial, TORA, dan Sawit Rakyat serta Sertifikat Layanan Dana Lingkungan untuk Masyarakat, di Jakarta, Jumat (9/8).

Mensetneg Pratikno menyampaikan, anggaran negara untuk pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2024 di IKN membengkak. ”Ya, karena upacara sekarang diselenggarakan di dua tempat, anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tapi tidak signifikan,” ujar Pratikno, di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa (6/8). Selasa (6/8) pakar kebijakan publik dan ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai perayaan HUT Ke-79 RI di IKN terlalu ambisius dan menghamburkan uang negara.

Pengeluaran besar-besaran untuk mobilitas tamu VVIP dianggap tidak proporsional dengan kondisi ekonomi negara yang sedang berjuang pulih dari dampak pandemi Covid-19. ”Perayaan HUT RI di IKN seharusnya menjadi momen untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen pemerintah terhadap pemulihan ekonomi rakyat,” tutur Nur secara tertulis. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti bansos, pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian lokal, atau peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. (Yoga)