Bagi Tomy, kemeriahan upacara peringatan HUT - RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara tak membuatnya ikut euforia. warga Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, itu masih menunggu uang ganti rugi pembebasan lahan proyek IKN. Lahan milik Tomy masuk wilayah aset dalam pengendalian (ADP) di ibu kota baru ini. "Masih banyak yang belum dibayar padahal sudah menandatangani harga penilaian," ucapnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Ada pula warga yang sudah menunggu dana ganti rugi selama dua tahun. Tomy menghitung masih ada 30 orang yang belum mendapat dana ganti rugi lahan IKN. Padahal pemberian dana ganti rugi tahap I seharusnya rampung pada awal 2024. Itu belum termasuk warga yang lahannya masuk kawasan pembangunan IKN tahap II yang baru dimulai pada 2025.

Di sisi lain, banyak rumah warga yang tertutup debu tebal akibat terkena dampak pembangunan IKN, hingga tak bisa lagi ditempati. Dana ganti rugi, menurut Tomy, tak cukup untuk membeli rumah baru. Mungkin bisa untuk membeli lahan, tapi tidak bisa buat membangun rumah lagi. Anggota Staf Kebijakan dan Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kaltim, Dede Wahyudi, mengatakan masalah lahan masih menjadi sumber nestapa bagi warga di kawasan IKN. Pembangunan IKN terus menggerus wilayah masyarakat adat setempat. Belum adanya perlindungan hukum membuat posisi masyarakat adat lemah dan rentan terusir dari wilayah adat mereka.

Warga yang berkeberatan atas skema ganti rugi yang ditawarkan pemerintah diminta membuat permohonan gugatan. Namun, kata Dede, warga Penajam Paser Utara pesimis tuntutan mereka akan didengar. Ditambah sampai saat ini masyarakat masih sulit memperoleh legalitas lahan mereka. Untuk mendaftarkan tanah mereka ke BPN, masyarakat adat harus mendapat persetujuan Otorita IKN. Adapun pembangunan sejumlah fasilitas di IKN dikebut demi menggelar upacara kemerdekaan. Kementerian Keuangan membeberkan, anggaran pergelaran upacara kemerdekaan RI mencapai Rp 87 miliar, naik 64,5 % dibanding dana perayaan 17 Agustus di Jakarta pada 2023 yang sebesar Rp 53 miliar. (Yetede)

Di tengah protes deras publik terhadap pembahasan revisi UU krusial di DPR, Tubagus Hasanuddin yakin kolega-koleganya di Badan Legislatif (Baleg) tak akan melanjutkan pembahasan dalam sisa satu bulan masa tugas DPR periode 2019-2024. Politikus PDI-P itu merujuk keputusan rapat Baleg DPR, Selasa, 6 Agustus 2024. Keputusan Baleg itu berisi kesepakatan bahwa semua RUU ataupun rancangan revisi UU yang masih dalam tahap pembahasan hingga saat ini akan dilanjutkan pembahasannya dan diserahkan (carry over) kepada DPR periode 2024-2029. "Sehingga pada akhir masa bakti ini DPR tak akan membahas undang-undang apa pun," kata Hasanuddin pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Saat ini DPR tengah membahas sejumlah RUU, sebagian di antaranya merupakan usul inisiatif anggota Dewan yang baru muncul dalam tiga bulan terakhir. Misalnya revisi UU TNI, revisi UU Polri, revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden, dan revisi UU Kementerian Negara. Baleg belum memulai pembahasan keempat revisi UU tersebut karena menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari Presiden. Berdasarkan dokumen rapat Baleg pada 6 Agustus 2024, ada 18 RUU yang sedang dalam tahap pembahasan tingkat I antara pemerintah dan DPR. Lalu 93 RUU akan memasuki pembahasan tingkat I, empat RUU di tahap harmonisasi di Baleg, serta 17 RUU di tahap penyusunan di DPR. (Yetede)

Setelah melalui proses pembangunan yang kurang dari lima tahun saja, PT Freeport Indonesia (PTFI) mampu menyelesaikan mega proyeknya yakni pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Gresik, Jawa Timur. "Smelter lembaga single line terbesar di dunia senilai hampir Rp 60 triliun ini kami persembahkan dalam rangka Hari Raya Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Ini kado untuk kemerdekaan RI," kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Tony memastikan semuanya on the track, sesuai rencana. Pada 27 Juni sudah mulai dinyalakan  mesin yang akan memakan waktu 6-10 minggu. "Sekarang sudah tersambung semua, pemanasan sudah stabil, sudah dimaintain di 800 derajat. Diharapkan di bulan ketiga Agustus ini, sudah mulai feeding konsentrat. Kami berharap nanti saat Presiden meresmikan pada Minggu ke-4 bulan Agustus sudah memproduksi katoda tembaga," jelas Tony. (Yetede)

Indonesia memasuki usia 79 tahun. Liku-liku perjalanan untuk menjadi bangsa yang lebih baik terus dilalui. Suka duka, baik dan buruk, harapan serta tantangan menjadi warna perjalanan guna  menjadikan bangsa Indonesia lebih besar lagi. Bukan perjalanan yang mudah, namun bangsa ini telah terbukti memiliki jiwa dan semangat yang besar untuk tidak hanya melangkah tapi juga berlari. Mimpi, harapan dan cita-cita trus disematkan  bangsa Indonesia. Indonesia Emas adalah harapan sekaligus cita-cita yang direngkuh. Bukan sekarang. Bangsa ini ingin pada usia kemerdekaan menyentuh 100 tahun atau tepatnya 2045 menjadi negara maju dengan Visi Indonesia Emas 2045. (Yetede)

Memasuki usia 79 tahun pada 17 Agustus 2024, Republik Indonesia masih bergelut dengan sampah plastik yang mencemari laut. Segala jurus dilontarkan untuk memerangi limbah itu. Tak hanya pemerintah pusat, langkah itu melibatkan pemerintah daerah BUMN, masyarakat hingga komunitas  internasional. Maklum, masalahnya limbah plastik di laut juga persoalan yang berimbas kepada iklim global. Pada 2018, pemerintah berkomitmen mengurangi 70% sampah plastik di laut pada 2025, melalui pengumpulan, pemrosesan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali limbah padat, yang dilaksanakan melalui Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Sampai dengan akhir 2022, telah terjadi penurunan 35% dari tingkat pada 2018, yang menunjukkan kemajuan baik, tetapi sekaligus memperlihatkan perlunya percepatan kemajuan baik, tetapi sekaligus memperlihatkan perlunya mempercepat reformasi untuk mencapai target 70%. (Yetede)

Di tengah semangat perayaan, Indonesia bersiap menghadapi perubahan signifikan yang akan membentuk masa depan bangsa. Dua peristiwa krusial terjadi: perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara dan pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Sementara itu, visi besar Indonesia Emas 2045 kian mendekati realisasi. 

Indonesia sedang berada di tengah perubahan besar yang mencakup perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara dan pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemindahan IKN bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga perubahan pola pikir untuk mencapai visi Indonesia Maju. Nusantara diharapkan menjadi pusat inovasi yang mendukung transformasi ekonomi digital dan hijau, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti pendanaan dan keberlanjutan lingkungan. Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan proyek IKN serta menjaga momentum pembangunan yang telah dimulai oleh Jokowi. Transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi industri dan transisi energi, terus didorong untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, meski tantangan domestik dan global tetap ada.

Kejaksaan Agung melimpahkan kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah tumpang tindih dalam penanganan kasus tersebut. Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Jaksa Agung ST Burhanudin pada Maret 2024, dengan dugaan fraud yang melibatkan empat debitur LPEI senilai Rp2,5 triliun. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan penanganan perkara berjalan efektif tanpa adanya konflik antara lembaga penegak hukum.

Bisnis pinjaman online di Tanah Air kedatangan banyak pemodal asal luar negeri. Potensi pasar yang besar, diikuti dengan berbagai regulasi pendukung menjadi magnet para pemilik dana asing untuk masuk ke sektor usaha ini. Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2024, pemberi pinjaman teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer (P2P) lending yang berasal dari luar negeri saat ini sebanyak 739 rekening atau melonjak hingga 195% dibandingkan dengan periode yang sama 2023 sebanyak 250. Peningkatan itu berdampak pada tumbuhnya outstanding pinjaman hingga 13,23% menjadi Rp11,82 triliun.

Bisnis pinjaman online di Indonesia terus menarik minat investor asing, terlihat dari peningkatan jumlah rekening pemberi pinjaman asing yang signifikan. Berdasarkan data OJK per Juni 2024, jumlah rekening pemberi pinjaman asing di sektor teknologi finansial P2P lending meningkat 195% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan outstanding pinjaman mencapai Rp11,82 triliun. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut pertumbuhan sektor ini, terutama dalam pembiayaan UMKM dan ultra mikro, sebagai faktor pendorong masuknya investor asing. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi sektor ini meliputi maraknya pinjaman online ilegal, kredit macet, dan persyaratan modal minimum. Upaya kolaboratif antara pemerintah, OJK, dan pelaku usaha diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memastikan industri ini tumbuh dengan sehat.

Potensi besar panas bumi terdapat di Dataran Tinggi Dieng, Jateng. Di balik uap kawah dan telaga belerang yang menghiasi plato Dieng, ada potensi bencana yang bisa mengancam jiwa makhluk hidup dan manusia hanya bisa menduga dan memprediksi aktivitasnya dengan mengandalkan peralatan yang ada, termasuk di sekitar Kawah Sileri, Dieng. Rangkaian alat yang terdiri dari instrumen seismik dan kamera pengawas menjadi penyuplai data untuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM. ”Lewat kemajuan teknologi, kami bisa mengumpulkan data lebih banyak. Tidak hanya untuk mitigasi, tetapi juga kebutuhan lain terkait potensi yang ada di kawah-kawah Dieng,” ujar Surip, Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Dieng PVMBG.

Selain memantau konsentrasi karbon monoksida, gas beracun yang tidak berbau dan tak berasa, alat itu juga merekam berbagai data, termasuk potensi panas bumi di dalamnya. Kepala PVMBG Hadi Wijaya menguatkan pendapat itu. Data aktivitas gunung api yang digunakan untuk sektor lain adalah wujud dari kerja sama lintas sektor. Salah satu potensi yang terus dipantau adalah panas bumi yang menjadi potensi energi baru dan terbarukan (EBT). Penyelidik bumi madya Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi di Badan Geologi, Nurhadi, menjelaskan, energi panas bumi di Dieng lebih dari 200 megawatt elektrik (MWe). Energi hijau dari Dieng ini hanyalah satu dari ribuan titik panas bumi yang tersebar dari penjuru negeri.

Indonesia memiliki potensi besar karena dilewati rangkaian gunung api yang disebut Cincin Api (Ring of Fire). Aktivitas vulkanik dari gunung api ini menghasilkan uap yang bisa diproses menjadi energi. Selain aktivitas vulkanik, keberadaan panas bumi ini juga ditemukan di sejumlah sesar aktif tektonik. Berdasarkan catatan Badan Geologi, potensi panas bumi yang telah dipetakan hingga Desember 2023 mencapai 362 lokasi. Tempat-tempat itu menghasilkan energi hingga 23,5 gigawatt. Energi panas bumi yang dipanen di Pulau Jawa menjadi yang terbanyak dengan 1.267 MWe. Energi ini berasal dari tujuh pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Penggunaan energi panas bumi untuk listrik di Indonesia masih didominasi untuk sistem Jamali (Jawa, Madura, dan Bali).

Pemanfaatan ini sejalan dengan target Indonesia bebas emisi karbon pada tahun 2060. Suplai energi yang stabil dari panas bumi bisa menjadi opsi sumber listrik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Energi hijau dari perut bumi ini tidak terpengaruh cuaca, seperti pada energi surya dan angin, atau musim kemarau, seperti energi air. Panas bumi memerlukan dana tak sedikit. Biaya yang dibutuhkan untuk satu kali pengeboran eksplorasi 7 juta USD. ”Ini yang membuat perusahaan masih berpikir dalam melakukan pengeboran. EBT ini masih high risk dan high cost. Namun, biasanya teknologi akan diperbarui dan akan mencapai harga yang cocok sehingga pemanfaatan energi ini bisa dilakukan lebih optimal,” tuturnya. (Yoga)

Harvey Moeis dijerat UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus PT Timah Tbk. Pasalnya, Harvey disebut menerima Rp 420 miliar bersama Helena Lim. Dalam sidang pembacaan surat dakwaan terhadap dirinya, jaksa penuntut umum yang dipimpin Ardito Muwardi menyebut, Harvey menerima biaya pengamanan dari beberapa perusahaan smelter, yakni dari PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan CV Venus Inti Perkasa, melalui Helena Lim. Harvey disebut sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin.

”Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena setidaknya Rp 420 miliar,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/8). Tim jaksa dalam dakwaannya menyebut, meski bukan pengurus PT Refined Bangka Tin, Harvey Moeis yang merupakan satu dari 22 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, disebut mewakili perusahaan tersebut untuk bernegosiasi dengan direksi PT Timah Tbk dalam rangka pembelian bijih timah yang didapatkan dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Harvey juga disebut sebagai teman Suparta, Dirut PT Refined Bangka Tin.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman berpandangan, Harvey Moeis bukanlah penerima manfaat terbesar dalam praktik pengelolaan timah yang kini menjadi kasus korupsi. Sebab, dalam kasus itu, Harvey hanyalah perwakilan dari PT Refined Bangka Tin. ”Justru orang bernama RBS ini yang tidak muncul dalam dakwaan Harvey Moeis. Bahkan, menurut saya, RBS harus didakwa bersama-sama karena dialah pemilik keuntungan sesungguhnya,” tutur Boyamin.

Menurut Boyamin, sosok bernama RBS tersebut ikut dalam pertemuan dengan pihak PT Timah Tbk bersama dengan Harvey Moeis. Bahkan, sosok RBS tersebut diduga yang di awal menyediakan modal untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sosok tersebut jugalah yang menerima keuntungan besar dari praktik itu. Boyamin mengaku kecewa dengan proses hukum dalam kasus timah karena sosok yang diduga menjadi otak di balik praktik ini malah tidak dijerat hukum. Oleh karena itu, Boyamin berencana untuk mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan. (Yoga)