Konsolidasi di industri keuangan terus bergulir seiring langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan besaran modal minimum industri finansial. Potensi merger dan akuisisi di industri keuangan pun bakal tetap semarak demi memenuhi ketentuan batas minimal modal. Di industri asuransi misalnya. Tahun lalu, OJK merilis Peraturan OJK yang salah satu poinnya menetapkan modal minimum bagi perusahaan asuransi di Tanah Air. Tahun 2026, modal minimum perusahaan asuransi wajib mencapai Rp 250 miliar dan Rp 500 miliar bagi perusahaan reasuransi. Ekuitas minimum perusahaan asuransi syariah ditetapkan Rp 100 miliar dan perusahaan reasuransi syariah Rp 200 miliar. Lembaga riset Algo Research menulis dalam risetnya, 33% perusahaan asuransi di luar unit syariah yang memiliki modal di bawah Rp 250 miliar. Perusahaan ini akan berkonsolidasi lewat aksi merger dan akuisisi (M&A), guna memenuhi modal Rp 250 miliar. 

Algo Research juga melihat, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) juga berpotensi terlibat M&A. Per akhir kuartal II-2024, perusahaan milik Anthoni Salim ini memiliki modal Rp 216 miliar. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, peningkatan ekuitas perlu dilakukan untuk memperluas kapasitas pengelolaan  risiko. "Ini memungkinkan perusahaaan asuransi menutup lebih banyak risiko sehingga dapat mendukung penetrasi yang lebih besar dan efisien," kata Iwan, kemarin. Pelaku industri multifinance menilai saat ini permodalan industri kuat. "Sampai sekarang aman-aman saja. Kecuali jika ada perubahan pemegang saham harus setor Rp 250 miliar," kata Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Di industri fintech peer to peer (P2P) lending, terdapat 28 penyelenggara dari 100 P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp 7,5 miliar tahun ini. Tahun depan, perusahaan fintech harus menaikkan ekuitas lagi jadi Rp 12,5 miliar. Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menyebut, perusahaan fintech yang belum memenuhi ketentuan ekuitas akan melakukan aksi korporasi. Baik berupa penambahan modal pemegang saham, menghadirkan investor baru hingga merger atau akuisisi. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Teddy Alamsyah bilang saat ini ada kemungkinan terjadi aksi akuisisi untuk menyelamatkan BPR/S yang belum memenuhi modal inti.

Potensi return reksadana offshore berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) diramal tetap positif, kendati dolar AS masih melemah. Prospek reksadana offshore disokong ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve dan pemilu AS. CEO Star Asset Management (Star AM) Hanif Mantiq mengatakan, bursa saham AS berpeluang menguat karena ada pemilu AS. Secara historis, bursa AS cenderung bergerak positif pada tahun pemilu dan setahun setelahnya. Bursa saham AS telah menguat sekitar 83% sejak awal berdiri tahun 1928. Dengan rata-rata penguatan 11% dalam 23 pemilu. Lalu, setahun setelah pemilu 2016, bursa AS menguat 20%. 

Sedangkan pada pemilu terakhir di tahun 2020, bursa AS naik 40%. "Kami memperkirakan, ada penguatan 7%-10% sampai akhir tahun, dengan potensi penguatan lanjutan 15%-20% dalam kurun 12 bulan setelah pemilu AS November 2024," kata Hanif, akhir pekan lalu. Per 31 Juli 2023, reksadana saham STAR Global Sharia mencetak return 1 tahun 10,2%, dan return ytd 8,2%. Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM), Eri Kusnadi mengatakan, sentimen penurunan suku bunga acuan serta data ketenagakerjaan AS cenderung memberikan pengaruh positif bagi pasar saham AS. Samuel Kesuma, Chief Investment Officer, Equity Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) justru menyoroti reksadana offshore yang fokus investasi di Asia. Reksadana offshore Asia akan memberi return lebih positif akibat dari pelemahan dolar AS.

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan empat orang tersangka di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam kasus kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiar-to, mengatakan keempat tersangka tersebut berinisial IP, MYH, HMAC, dan A. 

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terkait kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Tessa Mahardhika Sugiar-to, juru bicara KPK, mengungkapkan bahwa para tersangka terdiri dari tiga pejabat negara dan satu pihak swasta. Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahaan ASDP, Shelvy Arifin, menegaskan bahwa perusahaan akan bekerja sama dengan proses hukum dan terus menerapkan prinsip transparansi dan integritas. 

Kasus ini berawal dari kebutuhan ASDP untuk menambah armada penyeberangan yang meningkat pesat, dan meskipun ada kasus hukum, ASDP tetap menjaga layanan penyeberangan di seluruh Nusantara. Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, Harry MAC, menjelaskan bahwa akuisisi Jembatan Nusantara berhasil meningkatkan pendapatan dan armada kapal, serta pangsa pasar ASDP.

Kondisi perekonomian tahun depan masih diliputi ketidakpastian. Di masa transisi, pemerintah berjaga-jaga, salah satunya mempertebal anggaran bantalan sosial pada 2025. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,2%, naik dipis ketimbang outlook 2024 sebesar 5,1%. Belanja pemerintah dipatok Rp 3.613,1 triliun, naik 8,66% dari target APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun dan naik 5,89% dari outlook tahun ini senilai Rp 3.412,2 triliun. Di luar anggaran pendidikan, di masa transisi 2025, pemerintah memperbesar dua anggaran bantalan bagi masyarakat. Pertama, anggaran subsidi sebesar Rp 552,6 triliun.  Kedua, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp 504,7 triliun. 

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyayangkan rancangan anggaran belanja pemerintah tahun depan yang mempertebal bantalan sosial. Ini menunjukkan pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengangkat tarif hidup masyarakat. "Kalau ada lapangan kerja yang cukup, tak perlu ada perlinsos," kata dia, Minggu (18/8). Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti tingginya alokasi anggaran subsidi energi tahun depan. Padahal, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 2025 US$ 82 per barel, sama dengan target APBN 2024. "Logikanya dengan rencana pembatasan subsidi energi harusnya turun ya, tapi ini malah naik," kata dia, kemarin. Ini artinya, tahun pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran, subsidi mendominasi.

Efektivitas penyaluran subsidi BBM masih akan menjadi PR pemerintahan mendatang. Apalagi, alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 394,3 triliun, melampaui alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini, di Rp 334,8 triliun. Catatan Kompas, subsidi BBM diberikan pada solar dan minyak tanah. Sementara kompensasi BBM adalah pada pertalite. Saat ini belum ada regulasi yang mengatur kriteria siapa saja yang berhak membeli pertalite. Dengan demikian, mobil mewah pun masih bisa mengantre pembelian pertalite di SPBU.

Sementara, subsidi elpiji 3 kg, yang sejatinya untuk warga miskin, ternyata masih bisa dibeli oleh kalangan mampu. Upaya pengendalian baru sebatas keharusan mendaftarkan NIK di tingkat pangkalan (subpenyalur). Tapi, elpiji 3 kg umumnya juga dapat dibeli di tingkat pengecer/warung.  Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Fahmy Radhi, berpendapat, adanya kenaikan subsidi dan kompensasi energi menunjukkan pemerintah masih bakal memenuhi kebutuhan energi masyarakat luas, khususnya BBM.

Namun, ”kebocoran” subsidi-kompensasi masih berpotensi terjadi. ”Perlu upaya untuk membatasinya. Perlu upaya serius agar BBM tersalurkan dengan tepat sasaran, agar ketidaktepatsasaran tersebut tak membesar,” ujar Fahmy, Minggu (18/8). Regulasi pengendalian penyaluran BBM bersubsidi dinilai mendesak. Penerapan kebijakan, terutama pada pertalite, baru bisa dilakukan jika ada payung hukum yang mengaturnya. Revisi Pepres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BB yang telah lama direncanakan hingga kini belum juga terbit. (Yoga)

Bank Dunia mengingatkan, tanpa lompatan pertumbuhan ekonomi, sulit bagi Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap/MIT). Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill, bersama Homi Kharas memperkenalkan konsep MIT, dalam laporan ”Jebakan Pendapatan Menengah” mengingatkan, jalan yang dihadapi Indonesia dan 107 negara lain untuk keluar dari MIT sangat terjal, kecuali ada terobosan kebijakan luar biasa. Untuk bisa naik kelas, tak semudah 3-5 dekade lalu. Tiga kendala utama: populasi yang menua semakin cepat, meningkatnya proteksionisme negara maju, dan kebutuhan dana yang makin besar untuk transisi energi (Kompas, 14/8/2024).

Per1Juli 2023, kita kembali ke status negara berpendapatan menengah atas. Namun, tak berarti kita sudah di rel yang tepat menuju Indonesia negara maju 2045. Dengan laju seperti sekarang, tanpa inovasi kebijakan, butuh 70 tahun hanya untuk mencapai seperempat pendapatan per kapita AS sekarang. Artinya, Indonesia Emas 2045 bisa tinggal mimpi. Pada 1960-an, Indonesia dan Korsel sama-sama negara miskin dengan pendapatan per kapita di bawah 1.000 USD. Tapi, Korsel jauh meninggalkan kita.

Tahun 2023, Korsel mencapai 35.569 USD, kita baru 4.941 USD. Padahal, Korsel terbilang miskin sumber daya alam. Untuk bisa keluar dari MIT, pertumbuhan ekonomi kita minimal harus 7-8 % per tahun selama 10 tahun ke depan. Sementara kurun 2005-2024, pertumbuhan kita rata-rata hanya 4,98 % dan cenderung terus melambat. Hampir semua target pertumbuhan tak tercapai. Hal sama terjadi pada PDB per kapita. Laporan Bank Dunia mengingatkan kita, Indonesia Emas 2045 tak bisa dicapai hanya dengan business as usual. (Yoga)

Petugas terlihat sedang menunjukkan uang koin yang ditukarkan warga pada Festival Rupiah Berdaulat Indonesia 2024 yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (18/8/2024). Festival itu adalah upaya Bank Indonesia meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya rupiah dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai alat pembayaran yang sah maupun sebagai simbol kedaulatan negara. (Yoga)

Menjadi perempuan buruh pabrik di kota-kota besar, termasuk Jakarta dan sekitarnya, tidak mudah. Upah minimum Jakarta mungkin lebih tinggi dari daerah lain, Rp 5 juta per bulan, tapi, biaya hidup tak kalah besar. Bagi pekerja perempuan dengan anak di bawah lima tahun, masalah kian pelik. Mereka harus memastikan pengasuhan dan pendidikan anak yang berkualitas. Saat ini, persoalan utamanya adalah sulitnya mengakses fasilitas pengasuhan anak pada jam kerja atau daycare yang ramah anak sekaligus terjangkau biayanya. Ini dialami Sri Rahmawati, buruh pabrik garmen di Cilincing, Jakut. Saat anaknya berumur 1,5 bulan, Sri yang aktif sebagai pengurus basis Federasi Serikat Buruh Perempuan Indonesia, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) harus sudah kembali bekerja.Ia pun menitipkan bayinya ke tetangga selama setahun, sampai anaknya mulai bisa jalan.

”Ketika anak saya mulai bisa jalan, tetangga saya harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia yang saya duga tidak mengerti pola pengasuhan memberi anak saya minuman instan. Ini yang saya tahu belakangan ketika anak saya masuk usia satu tahun dan harus dirawat 17 hari di RS karena gangguan pencernaan,” ujar Sri saat berkunjung bersama sejumlah buruh perempuan ke Menara Kompas, Jakarta, Jumat (16/8). Koordinator Departemen Perjuangan Buruh Perempuan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Siti Eni, menceritakan, buruh perempuan yang bekerja di pabrik manufaktur susah membawa anak ikut bekerja. Apalagi jika buruh tersebut adalah operator mesin. Pilihan paling gampang dan terjangkau biayanya adalah kepada tetangga terdekat.

”Buruh perempuan di pabrik manufaktur memang bisa memakai ruang laktasi, tetapi ruangannya terbatas. Kalau harus dititipkan, berarti harus mencari daycare yang ramah anak dan ramah kantong. Pernah ada kasus seorang buruh perempuan sudah menitipkan susu untuk bekal si anak, tetapi oleh pengasuh daycare dijual lagi dan kami menduga pengasuh tersebut diupah murah sehingga terdesak melakukan perbuatan itu,” paparnya. Ada pula kisah buruh perempuan yang harus berganti-ganti tempat menitipkan anak karena mencari orang yang bisa mengasuh anak dengan baik. Persoalan utamanya ialah buruh perempuan di pabrik-pabrik rata-rata pendapatannya pas-pasan. Sementara tempat pengasuhan anak yang memadai dan ”ramah kantong buruh” susah ditemukan. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan budidaya kerang coklat untuk bahan baku pakan lobster. Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu mengemukakan, salah satu tantangan dalam budidaya lobster adalah ketersediaan dan rantai pasok pakan. Inovasi terus dilakukan untuk penyediaan pakan lobster yang cukup dari aspek jumlah dan kualitas guna mendukung produksi yang maksimal. Kerang coklat (Mytilopsis adamsi) memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan menunjang tumbuh kembang lobster sehingga produksi budidaya lobster diharapkan meningkat.

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok dinilai telah berhasil menguasai teknologi pembenihan dan pembesaran kerang coklat. ”Pakan dari kerang coklat terbukti meningkatkan laju pertumbuhan dan produksi dalam budidaya  lobster,” katanya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/8). Inovasi teknologi BPBL Lombok, yaitu budidaya kerang coklat sebagai pakan lobster, diharapkan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas lobster sehingga Indonesia menjadi produsen lobster dunia. Keunggulan kerang coklat adalah pertumbuhannya cepat dan mudah dibudidayakan. Merujuk beberapa referensi, kerang coklat sangat toleran terhadap salinitas hingga 15-25 bagian per seribu (ppt) atau perairan payau.

Selain itu, kerang coklat tidak dikonsumsi manusia sehingga pengembangannya bisa fokus untuk pakan lobster. Pengembangan kerang coklat akan diarahkan ke wilayah yang dekat dengan sentra budidaya lobster. Pertumbuhan kerang coklat yang sangat cepat harus dikendalikan dengan memanen kerang coklat tersebut untuk pakan lobster. ”Sangat berharga sekali jika 1 ekor benih bisa menjadi lobster dewasa berkualitas. Oleh karena itu, kami berharap teknologi budidaya kerang coklat di BPBL Lombok dapat diaplikasikan di sentra-sentra budidaya lobster, mulai dari pembenihan, pendederan, hingga pembesaran lobster,” kata Tb Haeru. (Yoga)

Memperingati Hari Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia tak semata-mata soal merdeka dari penjajahan kolonial. Arti merdeka juga luas, termasuk kemandirian ekonomi. Apa tantangan dan harapan ”merdeka” secara ekonomi bagi warga? Burhanudin (46) pengusaha roti di Kabupaten Anambas, mengatakan, “Untuk mengajukan KUR masih sulit. Padahal, saya butuh bantuan modal untuk pengembangan usaha, yaitu roti rumahan, meski penjualannya cukup tinggi. Kesulitan mendapat pinjaman modal usaha dari salah satu bank milik negara saya alami kendati sudah mengagunkan sertifikat rumah. Saya harap pemerintah membantu kami dengan memerdekakan rakyat lewat kemudahan penyaluran kredit.

Untuk mendapat akses pengembangan bisnis, sebenarnya mudah. Pemerintah sering membuat seminar-seminar, misalnya tata cara mendaftarkan usaha ke BPOM. Namun, terkadang informasinya terpisah-pisah dan tidak menyeluruh sehingga kami sebagai pelaku UMKM kesulitan menyelesaikan proses di BPOM. Harapannya, pemerintah aktif membimbing kami tak hanya sampai tahap tertentu, tapi benar-benar sampai UMKM ’naik kelas’, ujar Fairuz Lutfi (32), pemilik Abu Salam Kebab, Bogor.

Aan (47) pedagang warung nasi asal Kuningan, Jabar, mengatakan, “Sudah tiga tahun buka warung nasi, alhamdulillah lancar, pengunjung cukup ramai. Tapi, saya sering nombok buat modal belanja. Sebenarnya banyak yang nawarin pinjaman modal usaha, biasanya dari bank keliling. Tapi, saya enggak mau, takut bunganya tinggi, enggak sanggup bayar. Harapan saya harga (pangan) cepat diturunin. Sekarang, pada mahal, harga-harga seperti cabai, beras, telur naik jauh. Kalau (harga pangan) lebih murah, muter uang (jadi modal usaha) sehari-hari bisa lebih mudah. (Yoga)