Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia turun signifikan dalam beberapa tahun terakhir akibat melemahnya daya beli masyarakat dan minimnya kebijakan pemerintah yang pro kepada kelas menengah. Dampaknya mulai terasa pada kondisi perekonomian nasional dan perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi keresahan sosial. Berdasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS yang diolah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) jumlah kelas menengah Indonesia menurun sejak tahun 2018. Pada 2018, kelas menengah di Indonesia berjumlah 60 juta orang atau 23 % dari total populasi.

Berdasar data Susenas 2023, jumlah kelas menengah di Indonesia turun menjadi 52 juta orang atau 18,8 % dari total populasi. Dalam lima tahun, 8,5 juta orang yang ”turun kelas” dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan. Hal itu terlihat dari proporsi penduduk calon kelas menengah yang meningkat dari 49,6 % pada 2018 menjadi 53,4 % atau 144 juta orang pada 2023. Sementara, proporsi kelompok masyarakat rentan meningkat dari 18,9 % pada 2018 menjadi 20,3 % pada 2023. ”Ini mengindikasikan pergeseran dari individu yang sebelumnya kelas menengah menjadi calon kelas menengah, bahkan rentan,” kata peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, Selasa (6/8).

Menurut Riefky, turunnya populasi kelas menengah disebabkan pelemahan daya beli kelompok tersebut, terlihat dari data Susenas BPS yang menunjukkan bahwa kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah mengalami penurunan tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita terparah di antara kelas ekonomi lain. Daya beli kelas menengah yang melemah itu dipicu pandemi Covid-19. Namun, pada dasarnya, kelas menengah Indonesia sudah rentan karena memiliki pekerjaan tidak layak dengan upah rendah yang cenderung stagnan dan minim kepastian kerja. ”Kalau tidak segera diatasi, calon kelas menengah dan kelas menengah berisiko tinggi terus-menerus mendapat penghasilan yang rendah dan kualitas pekerjaan yang buruk di masa depan,” ujar Riefky. (Yoga)

Anggaran upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, 7 Agustus 2024 akan membengkak, karena upacara HUT Ke-79 RI digelar di dua tempat, yakni Jakarta dan IKN. Selain itu, ada kendala keterbatasan sarana transportasi terkait pelaksanaan peringatan proklamasi di IKN. ”Ya, karena upacara sekarang diselenggarakan di dua tempat (IKN dan Jakarta). Tentu anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tapi tidak signifikan,” ujar Mensetneg Pratikno di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa (6/8). Pratikno menuturkan, seluruh biaya penyelenggaraan upacaradi IKN dan Istana Merdeka dibiayai negara.

Ketika ditanya berapa kali kenaikan jumlah anggaran upacara dibanding tahun lalu, Pratikno menjawab, ”Aduh, mungkin Pak Kasetpres (Kepala Sekretariat Presiden) yang lebih tahu.” Terkait sewa mobil pejabat selama upacara di IKN yang dikabarkan mencapai Rp 25 juta per unit per hari, Pratikno menegaskan bahwa infrastruktur IKN memang masih terbatas. ”Infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas. Dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga terbatas. Jalan tol belum sepenuhnya jadi. Bandara di IKN juga belum jadi. Jalan tol dan bandara ini diperkirakan jadi akhir Agustus, awal September,” tutur Pratikno.

Seperti dilaporkan Kompas TV, Senin (5/8), Kemensetneg telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kaltim untuk pengadaan 1.000 mobil untuk memfasilitasi pergerakan tamu negara dan VVIP selama perayaan HUT Ke-79 RI di IKN. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asperda Kaltim Damun Kiswanto menyatakan, Kemensetneg telah membayar uang muka 50 % dari nilai kontrak untuk pengadaan mobil tersebut. Permintaan ini menghadapi tantangan karena keterbatasan mobil rental di wilayah Kaltim. Untuk mengatasi hal ini, DPD Asperda Kaltim berkoordinasi dengan DPP Asperda Indonesia untuk mendatangkan kendaraan tambahan dari sejumlah daerah di Indonesia. (Yoga)

Lesunya konsumsi dalam negeri menjadi faktor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pelemahan daya beli masyarakat masih membayangi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2024, berdasarkan rilis BPS, tercatat 5,05 % (yoy), melambat dibanding triwulan I-2024 di 5,11 %. Konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan yang menyumbang 55 % PDB, masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tetapi daya ungkitnya melemah. Konsumsi rumah tangga triwulan II-2024 melambat dibanding periode yang sama tahun 2023 dan 2022. Tiga triwulan terakhir pertumbuhan konsumsi selalu di bawah 5 %.

Walau menurut BPS penurunan konsumsi tersebut lebih disebabkan penurunan konsumsi pakaian dan transportasi akibat pergeseran momentum Ramadhan 2024, sinyalemen pelemahan daya beli masyarakat sulit dibantah. Terutama di tengah laju inflasi pangan yang jauh melampaui kenaikan pendapatan masyarakat. Meningkatnya porsi konsumsi makanan dalam total pengeluaran enam bulan terakhir adalah bukti nyata tergerusnya daya beli kelompok menengah bawah. Penurunan daya beli juga tercermin dari penurunan penjualan kendaraan bermotor dan meningkatnya kredit bermasalah perbankan untuk kredit pemilikan rumah.

Deflasi yang terjadi tiga bulan berturut-turut (Mei-Juli), menurut para pengamat, juga menggambarkan pelemahan daya beli kelas menengah yang memicu penurunan permintaan di tengah perlambatan ekonomi dan kebijakan moneter yang ketat. Sebaliknya, BPS melihat deflasi tersebut lebih dipicu melimpahnya suplai di pasar, khususnya untuk bahan makanan bergejolak (volatile food). Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi juga berdampak pada konsumsi. Sejumlah pejabat pemerintah mengaitkan penurunan konsumsi dengan perilaku kelas menengah yang mengalihkan belanja mereka ke menabung atau berinvestasi. Namun, data Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan tabungan kelas menengah justru menyusut. Artinya, tabungan justru tergerus untuk konsumsi. (Yoga)

Kepesertaan pekerja informal dalam jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dipermudah. Pekerja informal yang masuk kategori bukan penerima upah memiliki masalah ketidakmampuan bayar iuran bulanan. Pemerintah bisa membantu pembayaran iuran melalui APBN atau APBD. Menurut Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan I Putu Wiradana, persentase peserta bukan penerima upah (BPU) yang tidak rutin membayar iuran bisa mencapai 20-30 % dari total peserta BPU.

Masih ada peserta BPU yang terpantau beberapa bulan aktif membayar, lalu berhenti membayar, kemudian aktif lagi. Peserta kategori BPU saat ini mencapai 7,96 juta orang. ”Yang kami pikir bukan sekadar melipatgandakan jumlah peserta BPU, melainkan bagaimana jumlah yang ada berkelanjutan, artinya rutin mengiur,” kata Putu di sela diskusi Fita ComboFit Jamsostek pada Selasa (6/8) di Jakarta. Masih ada peserta BPU yang tidak rutin mengiur bulanan karena ketidakmampuan membayar iuran setiap bulan dan pemahaman manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih kurang.

Masalahan lainnya adalah peserta lupa membayar. Berdasar Sakernas BPS Februari 2024, jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pekerja informal 84,13 juta orang. Jumlah pekerja informal peserta BPU jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2022 tercatat 6 juta orang, tumbuh 69,04 % dibanding tahun 2021 (Kompas.id, 12/5/2023). Putu menambahkan, dari 7,96 juta pekerja informal peserta BPU jaminan sosial ketenagakerjaan itu, latar belakang profesi yang dominan adalah petani, pedagang, pengemudi transportasi daring, dan nelayan. Di luar profesi tersebut, ada profesi pekerja lepas. (Yoga)

Pembajakan helikopter yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, berdampak pada pelayanan dasar warga dan distribusi logistik. Tim gabungan TNI-Polri terus memburu pelaku yang meneror penerbangan di Papua. Seperti diberitakan, OPM membajak sebuah helikopter komersial di Distrik Alama, Mimika, Senin (5/8). Semua penumpang yang merupakan warga setempat dibebaskan. Namun, pilot berkebangsaan Selandia Baru, Glen Malcolm Conning (50), tewas ditembak kelompok OPM. Tim gabungan TNI-Polri mengevakuasi jenazah Conning ke Timika, ibu kota Mimika, Selasa (6/8).

Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter milik Pangkalan TNI AU Mimika. Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen (Pol) Faizal Ramadhan menyatakan, selain evakuasi, tim juga melanjutkan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Empat tim akan melakukan pengejaran selama dua pekan. Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM, Sebby Sambom, mengakui penembakan tersebut. Dia menyebut penembakan ini merupakan peringatan bahwa daerah tersebut merupakan daerah konflik yang tidak boleh dilewati berbagai jenis pesawat.

Dalam catatan Kompas, sebelum kejadian di Distrik Alama, sepanjang tahun ini ada lima peristiwa teror yang menyasar penerbangan di Papua. Padahal, selama ini, warga Papua, khususnya yang berada di wilayah pegunungan tengah, sangat mengandalkan moda transportasi udara ini. Satgas Damai Cartenz melaporkan, akibat kejadian di Alama, penerbangan komersial ke daerah tersebut untuk sementara terhenti. Hal ini berpotensi memengaruhi penyaluran kebutuhan dasar di wilayah sana. (Yoga)

Setelah menembus harga Rp 70.000-Rp 75.000 per kg, harga jual biji kopi atau green bean jenis robusta di tingkat petani di Lampung berangsur turun dalam dua pekan terakhir. Petani disarankan tidak tergesa-gesa menjual hasil panen karena harga kopi diperkirakan kembali naik. Tren penurunan harga kopi di tingkat petani, menurut Ketua Dewan Kopi Lampung Mukhlis Basri, lebih dalam dibanding kondisi di pasar dunia. Harga kopi di terminal London memang turun, tapi tidak begitu signifikan. Pada Selasa (6/8) harga jual harian kopi robusta di terminal London berkisar 4.066 USD-4.173 per ton atau Rp 67,5 juta (kurs Rp 16.190). Kopi berada pada rentang harga 4.500 USD-4.600 USD atau Rp 72,85 juta-Rp 74,47 juta pada Juli 2024.

Saat ini, harga jual kopi asalan ditingkat petani di Lampung berkisar Rp 52.000-Rp 55.000 per kg. Harga jual kopi petik merah berkisar Rp 100.000-Rp 120.000 per kg. Menurut Mukhlis, penurunan harga kopi di tingkat petani yang signifikan tersebut lebih dipengaruhi oleh industri besar, yang untuk sementara menghentikan pembelian kopi dari petani. Selain karena stok gudang yang sudah penuh, para eksportir kopi masih memantau pergerakan harga kopi. Di sisi lain, masa panen raya kopi di sejumlah daerah di Lampung masih terus berlangsung. Tidak tertutup kemungkinan langkah industri menahan sementara pembelian kopi itu dilakukan agar harga kopi di tingkat petani semakin merosot.

Karena itu, para petani diminta untuk tidak tergesa-gesa memanen dan menjual seluruh kopinya. Dalam beberapa bulan ke depan, harga kopi robusta diperkirakan naik seiring berkurangnya stok bahan baku di gudang industri. Saat stok berkurang, industri akan kembali aktif mencari bahan baku sehingga harga komoditas bisa kembali terdongkrak. Malvin Syavana (45), petani kopi asal Kecamatan Sekincau, Lampung Barat, mengatakan, saat ini sebagian besar petani kopi di wilayah itu baru memasuki masa panen raya. ”Kalau sudah dijemur, kopi ini saya simpan sambil menunggu harga kopi naik lagi. Perkiraan kami, harga kopi akan kembali naik pada September 2024,” ujarnya. (Yoga)

Gelombang PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menjadi yang tertinggi di Tanah Air. Sejumlah program disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk memitigasi kondisi itu. DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar program-program ini efektif atau tepat sasaran, sesuai kebutuhan. Kemennaker melaporkan, pada periode Januari-Juni 2024 terjadi PHK terhadap 32.064 tenaga kerja. PHK terbanyak di Jakarta mencapai 7.469 tenaga kerja atau 23,29 % dari total PHK. Dalam periode yang sama sampai 27 Juni, Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta mendata 847 tenaga kerja terkena PHK.

Angka PHK kedua instansi berbeda sebab dinas mencatat orang yang bekerja ataupun berdomisili di Jakarta, sedang kementerian mencatat laporan pekerja yang memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Kadis Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho menuturkan, sektor yang mendominasi terjadinya PHK adalah perdagangan dan usaha rintisan (63,52 %), industri (12,05 %), serta infrastruktur, utilitas dan transportasi (10,75 %).

Sektor lainnya adalah kesehatan dan rumah sakit, yayasan, media (5,86 %) dan keuangan (4,89 %). ”Kami sudah sampaikan dan ingatkan beberapa perusahaan agar memenuhi hakhak pekerja yang terkena PHK. Kami juga siapkan langkah antisipasi dan mitigasinya,” kata Hari seusai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2023, Selasa (6/8).

Ada lima upaya yang dilakukan Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta, yaitu menginformasikan pasar kerja secara online dan offline. Selain itu, memperluas kesempatan kerja dan pelatihan kerja berbasis kompetensi di 7 pusat pelatihan kerja berbasis program unggulan kewilayahan. Dua upaya lagi adalah pelatihan peningkatan produktivitas yang diselenggarakan pusat pengembangan produktivitas daerah serta peningkatan ataupun revitalisasi sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. (Yoga)

Praktik impor ilegal yang melibatkan delapan tersangka diungkap Polda Metro Jaya. Dari kasus ini, potensi kerugian negara Rp 13 miliar per bulan. Kasus impor ilegal ini juga terkait dengan kejahatan pemalsuan produk, kejahatan pangan, serta tindak pidana kesehatan dan perlindungan konsumen. Wakil Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar di Jakarta, Selasa (6/8) mengatakan, penyelidikan kasus ini membutuhkan waktu yang panjang, yakni Januari-Juli 2024. Delapan pelaku ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya berkebangsaan China, satu tersangka lainnya adalah eks-warga Nigeria yang baru dua tahun menjadi WNI. Para tersangka itu berperan sebagai importir, penyalur, produsen, sekaligus pihak yang memasarkan produk palsu.

Barang bukti berupa 395 bal pakaian bekas, 1.931 unit drone dan arloji pintar dari China, 930 kosmetik impor dari Nigeria dan China, 2.275 bungkus bakso, 540 botol minyak goreng palsu, serta 1.997 liter sabun dan kosmetik berbagai merek disita. Produk itu dibuat dan disimpan di kawasan Bekasi, serta disebarkan di wilayah Jabodetabek. Peredaran barang impor ilegal dan barang palsu tersebut merugikan banyak pihak. Negara, menurut Hendri, berpotensi dirugikan Rp 13 miliar per bulan. Adapun keuntungan yang didapat pelaku mencapai Rp 5,3 miliar per bulan. Praktik ini juga merugikan perusahaan yang produknya dipalsukan, serta masyarakat yang menggunakan produk palsu ini. (Yoga)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan sejumlah strategi untuk membenahi masalah di industri kesehatan  nasional, membangun kemandirian, sekaligus memangkas harga obat yang saat ini sangat mahal, 3,5 kali lipat dari negara-negara Asean lainnya.  Strategi utama Kemenkes adalah membenahi tata kelola industri farmasi, mulai dari distribusi hingga biaya promosi obat. Strategi kedua mendorong pembangunan pabrik bahan baku obat di Tanah Air.

Ini penting, mengingat 90% bahan baku obat masih impor, sehingga menjadi salah satu faktor mahalnya harga obat. Ketiga, mencipatkan transparansi harga obat agar masyarakat tahu komponen apa saja yang membentuk harga. Adapun strategi  lainnya adalah mendorong ekosistem industri kesehatan untuk konsolidasi, memperbaiki e-katalog, membentuk Komite Kebijakan Sektor Kesehatan, membuat aturan yang menarik bagi swasta untuk berinvestasi di sektor ini, dan distribusi merata obat ke RS di setiap daerah. (Yetede)