Gerakan Perlindungan HAM Yang Dimanipulasi Politik

;

Gerakan Perlindungan HAM Yang Dimanipulasi Politik

Sosial, Budaya, dan Demografi Yuniati Turjandini 30 Jul 2024 Tempo

Tren global hari ini memperlihatkan bagaimana pemajuan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), yang tertera pada berbagai macam hukum internasional, tidak diimplementasikan dengan baik. Kebangkitan populisme menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi pemajuan dan penegakan HAM di berbagai negara. Narasi HAM dibajak untuk kepentingan pemenangan pemilu yang dianggap sebagai formalitas dan menguntungkan kelompok-kelompok elite maupun bisnis. Politik populisme berkisar pada sosok karismatik yang menarik dan mengklaim dapat mewujudkan keinginan rakyat, demi mengkonsolidasikan kekuasaan mereka sendiri. Dalam bentuk politik yang dipersonalisasi ini, partai politik kehilangan arti pentingnya, dan pemilu akhirnya hanya berfungsi untuk menegaskan otoritas pemimpin ketimbang mencerminkan kesetiaan masyarakat yang berbeda-beda.

Kehadiran populisme otoriter ditandai dengan munculnya nasionalisme ekstrem, rasisme, konspirasi, dan pengkambinghitaman kelompok marginal. Berbagai hal itu masing-masing digunakan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pemimpin, mengalihkan perhatian publik dari kegagalan pemimpin, atau menyembunyikan sifat buruk pemimpin dari masyarakat, sekaligus menjadi penyebab masalah ekonomi atau sosial (Munnro, 2024). Hal ini tentunya menjauhkan isu HAM yang marwah sesungguhnya berkaitan dengan kepentingan rakyat. Isu HAM juga berhubungan erat dengan kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM. Namun jalinan tersebut terputus karena adanya pembajakan interpretasi dari definisi hak asasi manusia. (Yetede)