OJK bakal memberikan sanksi  yang keras bagi pelaku judi online yakni akan masuk dalam layanan jasa keuangan, seperti tidak bisa membuka rekening lagi. Hal ini dilakukan sebagai pengingat agar tidak ada lagi yang melakukan judi online. Kepala Eksekutif Pengawas  Perbankan OJK Dian Edianan Rae menjelaskan, dengan memasukkan nama-nama para pemain atau bandar judi onlie (judol) ke dalam daftar hitam, maka akan terdampak besar terhadap kehidupannya. Diharapkan dapat memberikan efek jera dan tidak diikuti oleh orang lain. "Kami akan bertindak lebih keras terhadao mereka yang sudah terbukti melakukan pelanggaran, mungkin sebagai fasilitator dan lain sebagainya ada  konsekuensi tidak boleh lagi membuka rekening di bank. Dan saya kira kalau mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Indonesia sekarang, mereka tidak akan bisa hidup dan melakukan kegiatan secara normal," jelas Dian. (Yetede)

Pemerintah menambah bantalan sosial bagi masyarakat tahun ini. Tujuannya adalah, untuk menjaga daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada parlemen mengatakan, pemerintah akan menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi di semester kedua tahun ini. Total bujetnya mencapai Rp 35,5 triliun. Perinciannya, pertama, tambahan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk belanja bansos beras, daging ayam, dan telur, sejalan dengan keputusan untuk memperpanjang penyaluran bantuan ini dalam tiga tahap, masing-masing Agustus, Oktober, dan Desember mendatang. Kedua, tambahan anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk subsidi pupuk. Ketiga, tambahan anggaran Rp 500 miliar untuk perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun. Proyeksi Kementerian Keuangan (Kemkeu), defisit anggaran tahun ini akan melebar ke level 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 2,29% dari PDB.

Sementara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, pemerintah menetapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp 496,8 triliun. Angka ini tertinggi sepanjang Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di MK pada awal April lalu, sebesar 38% dari anggaran perlinsos atau Rp 330 triliun, merupakan anggaran subsidi energi. Kemudian, sebesar Rp 30 triliun dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan Kementerian Agama. Lalu, Rp 49 triliun dikelola Kementerian Kesehatan. Ada pula yang disalurkan langsung ke masyarakat atau disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 10,7 triliun. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, tambahan anggaran subsidi pupuk harus mampu menjaga kenaikan biaya produksi para petani agar tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, harga pangan bisa terjaga.

Daya gebrak ekosistem pemanfaatan energi ramah lingkungan makin kencang. Tren transisi energi ini diproyeksikan bakal menggeser dominasi industri hulu minyak dan gas bumi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi situasi yang tidak mudah. Dimulai dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang mengganggu mobilitas kinerja sektor hulu, investasi hulu yang landai, hingga fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik yang belum kunjung usai. Langkah ini disusul oleh Shell Upstream Overseas Services (I) Limited yang meninggalkan Blok Masela dengan alasan ingin mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT. Terbaru, Eni SpA, perusahaan migas asal Italia, yang menguasai IDD dan sejumlah lapangan di Cekungan Kutai, menyampaikan niatnya untuk banting setir menjalankan transisi energi. Eni yang berpusat di Italia diketahui berencana untuk mengumpulkan lebih dari 4 miliar euro atau setara dengan US$4,3 miliar dari divestasi sejumlah aset hulu migas di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Siprus. 

Berdasarkan data Bloomberg, penjualan tersebut bakal menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjual aset dengan total nilai 8 miliar euro hingga 3 tahun ke depan. Melalui strategi tersebut dapat dilihat bahwa Eni berupaya mendapatkan dana segar dari proses divestasi aset yang bersinggungan dengan hidrokarbon. Dana segar ini digunakan untuk membiayai program transisi energi. Tren perusahaan migas multinasional yang akhir-akhir ini melepas aset hulu migas yang dinilai tidak kompetitif perlu direspons pemerintah dengan tepat. Pemerintah perlu segera mencari investor pengganti agar proyek hulu migas yang ditinggalkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tersebut tetap berjalan optimal. Harian ini menilai peningkatan investasi di transisi energi tidak berarti investasi di hulu migas ditinggalkan, khususnya di Indonesia. Keunggulan cadangan gas yang begitu besar di Tanah Air menjadi daya tarik bagi perusahaan migas yang mulai mengalihkan perhatian pada transisi energi yang dinilai ramah lingkungan.

Pelaku usaha siap terlibat dalam satuan tugas pemberantasan impor ilegal yang dibentuk Kementerian Perdagangan untuk mencegah maraknya produk impor tak resmi di dalam negeri. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan pembentukan satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal menjadi bukti upaya gotong-royong antara pemerintah dan pelaku usaha menyelesaikan persoalan impor di Tanah Air.“Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming [menyalahkan]. Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan] dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan,” katanya di Jakarta, Selasa (9/7). Arsjad menyinggung tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Dengan pembentukan satgas pemberantasan impor ilegal, dia meyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard agar tepat sasaran. Mendag Zulkifli menyatakan Kemendag memang menggandeng Kadin dalam satgas pemberantasan impor ilegal. Zulkifl i belum bisa memperinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam Satgas pemberantasan impor ilegal. 

Namun, dia menekankan Satgas akan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, Satgas juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor. “Kita buat satgas kita akan melihat bagaimana perbedaan data yang begitu besar terjadi,” ucapnya. Sebaliknya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak mempermasalahkan pembentukan Satgas tersebut. Namun, dia menekankan penanganan impor ilegal sebaiknya langsung menggunakan mekanisme penegakan hukum. Di sisi lain, Airlangga mengeklaim bahwa selama ini pemerintah juga telah berupaya menahan barang ilegal masuk ke dalam negeri. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam menilai industri tekstil memerlukan kebijakan terpadu agar bertahan di tengah banyaknya masalah yang menggempur sektor itu. Selain itu, dia menilai perlu dilakukan revitalisasi terhadap mesin-mesin maupun industri, serta digitalisasi agar industri tetap efisien dan produktif. Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No.8/2024 bermasalah ketika di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kafe jamu Acaraki Gama yang berlokasi di Gedung Fakultas Farmasi UGM, ikut melestarikan warisan leluhur dengan memperkenalkan jamu di kalangan anak muda, sehingga diharapkan keberadaan jamu dapat lestari. Fakultas Farmasi UGM dikenal terbuka dalam mengembangkan obat berbasis tanaman asli Indonesia. Dulu disebut jamu, kini bernama obat herbal. Pada tahun 2021, di Cireundeu, sebuah desa adat, yang masyarakatnya bertahan dengan segala keunikan adat istiadat yang mereka miliki hingga saat ini. Dimana mereka mampu merawat kepercayaan mereka pada Sang Khalik, yaitu Sunda Wiwitan. Kang Jajat, pemuka desa tersebut, mengatakan, sebagai penganut kepercayaan yang tak masuk enam ”agama resmi” di Indonesia, penduduk desa menghadapi konsekuensi yang kurang menguntungkan di masa lalu.

Namun, di tengah situasi yang tidak mudah, penduduk desa tidak hanya mampu mempertahankan keyakinan mereka, tetapi juga makanan pokok mereka sehari-hari. Alih-alih makan nasi, mereka masih mempertahankan rasi, yaitu beras yang terbuat dari singkong dengan pengolahan khusus. Sebagian besar singkong yang digunakan sebagai makanan pokok dipanen dari lading sendiri. Dengan rasi, penduduk Cireundeu mampu mencapai ketahanan pangan sampai saat ini. Kang Jajat bercerita, ketika pembangunan di bidang kesehatan masuk ke desa mereka dengan semua ”modernitasnya”, posisi paraji (dukun beranak) pelan-pelan tergeser oleh bidan dan dokter dan konsekuensinya adalah ikut punahnya pengetahuan pengobatan tradisional berbasis tanaman lokal.

Sebagai negara tropis, dengan keanekaragaman hayati luar biasa, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara penghasil obat dan bahan baku obat. Mengutip Kompas (13 Maret 2024) ada 28.000 spesies tumbuhan hidup Indonesia dan 80 % tanaman obat ada di sini. Apalagi jika mengingat Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Tak kurang dari 1.300 suku bangsa mendiami bumi Nusantara dengan kearifan lokal masing-masing, termasuk dalam hal pengobatan. Sayangnya, sebagian besar pengetahuan yang berbasis kearifan lokal itu tidak terdokumentasi dengan memadai karena sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganut budaya lisan, bukan tulis.

Tak heran jika pengetahuan pengobatan punah seperti di Cireundeu, Belum adanya kemandirian farmasi di Indonesia karena 95 % bahan obat masih diimpor dan potensi besar Indonesia dalam bidang obat-obatan berbasis tanaman dan pengetahuan lokal, menggali pengetahuan pengobatan berbasis kearifan lokal, yang sebagian besar masih tersembunyi di desa-desa, adalah sebuah cara menuju kemandirian di bidang kesehatan. Upaya yang dilakukan UGM, pantas disebarluskan untuk ditiru. Banyak pengetahuan berbasis kearifan lokal, yang masih terpendam di desa-desa, memiliki potensi menjadi solusi masalah-masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Perlu kesungguhan untuk menggali, menyempurnakan, dan kemudian merawat pengetahuan-pengetahuan tersebut, untuk Indonesia yang lebih baik. (Yoga)

Pegi Setiawan bebas dari status tersangka terkait pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon, Jabar, pada 2016, karena penetapannya sebagai tersangka dinyatakan tidak memenuhi prosedur. Putusan ini tak hanya menjadi momentum bagi kepolisian untuk mengevaluasi implementasi manajemen penyidikan kasus pidana, juga dijadikan bukti baru atau novum dalam perkara pembunuhan Vina dan Rizky. Putusan praperadilan yang membebaskan Pegi dari status tersangka ini dibacakan hakim tunggal Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jabar, Senin (8/7). Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan Polda Jabar menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

”Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum, menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka,” kata Eman. “Saya berterima kasih pada pak hakim, seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung dan mendoakan Pegi. Hari ini doa kami terbukti. Anak saya tidak bersalah,” ujar Kartini (48) ibu Pegi terbata-bata. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, pihaknya menghormati dan tunduk pada putusan PN Bandung. Putusan itu akan menjadi bahan evaluasi bagi penyidik. Penyidik akan melihat lagi syarat formil dan materiil yang tidak dipenuhi sebagaimana putusan hakim. Menurut Djuhandhani, penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Rizky masih dipercayakan kepada Polda Jabar. (Yoga)

Kasus penawaran investasi tidak berizin kembali terjadi, melibatkan pemengaruh (influencer) investasi di media sosial, Ahmad Rafif Raya, yang juga pengurus dan pemegang saham PT Waktunya Beli Saham. Ia gagal mengelola investasi Rp 71 miliar milik 34 warga Makassar, Sulsel. PT Waktunya Beli Saham juga tak memiliki izin OJK untuk bertindak sebagai manajer investasi dan penasihat investasi. Pada 2022-2023, kasus penyalahgunaan dana yang melibatkan pemilik dan pemegang saham sejumlah perusahaan, antara lain PT Jouska Financial Indonesia, mencuat. PN Jakpus yang dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan MA, menghukum Aakar Abyasa Fidzuno dan Tias Nugraha Putra sebagai manajer investasi.

MA menyebutkan, keduanya terbukti berkegiatan pasar modal sebagai penasihat investasi tanpa izin usaha dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kerugian Rp 5,6 miliar, dana milik 16 orang. Kisah investasi ilegal belum berakhir. Bentuknya kian beragam: investasi emas ilegal, memutar uang ala skema Ponzi, hingga di pasar keuangan dan pasar saham. Korbannya dari berbagai kalangan, melibatkan receh hingga miliaran rupiah. Pelaku umumnya mengiming-imingi korban dengan keuntungan dan kecanggihan dunia investasi. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 oleh OJK, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia 49,68 %. Survei dilakukan terhadap 14.634 responden di 34 provinsi.

Di sisi lain, informasi perihal investasi melalui konten di media sosial dan media lain mudah disebarkan. Bukan hal yang salah jika konten tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi publik. Namun, menjadi salah jika pemengaruh yang menyebarkan konten tersebut lantas bertindak melampaui kemampuan dan izin yang ia miliki. OJK mesti bertindak tegas kepada pemengaruh yang menyalahgunakan pengaruhnya sehingga menjerumuskan pemilik dana, juga menginformasikan investasi legal yang bisa diikuti dan investasi ilegal yang mesti dijauhi masyarakat. Literasi keuangan pun mesti dipacu. Jangan tunggu jatuh korban (Yoga)

Kemiskinan di Jakarta sangat pelik dan seolah sulit diselesaikan. Di tengah kemegahan kota dan kehidupan mewah kalangan kelas atas, masih banyak orang berkekurangan dan jauh dari hidup layak. Kisah Ibu Rusmiyati (60), warga Jaksel (Kompas, 19/6/2024), yang tewas saat gubuknya terbakar serta seminggu jasadnya tak dimakamkan karena ketiadaan biaya dan tak terdaftar dalam administrasi kependudukan di Jakarta, menjadi contoh nyata bentuk kemiskinan di Jakarta. Pada Maret 2023, BPS mencatat angka kemiskinan di DKI Jakarta berada di level 4,44 % (4,78 juta jiwa), terendah sejak Maret 2020, dan urutan ketiga terendah secara nasional. Namun, capaian ini masih menyisakan banyak ”PR”.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dalam periode itu masih meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,682 pada September 2022 menjadi 0,695 pada Maret 2023, artnyai, jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,158 menjadi 0,175. Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin tinggi. Tingkat ketimpangan pengeluaran Jakarta yang diukur dengan rasio gini pada Maret 2023 meningkat cukup tajam dan tertinggi sejak Maret 2017. Rasio gini Maret 2023 mencapai 0,431.

Menunjukkan melebarnya kesenjangan (gap) antara pendapatan penduduk kelas bawah dan kelas atas, meski penduduk miskin berkurang. Masalah kemiskinan di Jakarta memang kompleks dan memerlukan banyak kebijakan sekaligus. Tak hanya bansos, kebijakan terkait penyediaan lapangan kerja, pembatasan urbanisasi, juga berpengaruh pada kemiskinan. Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki daya tarik bagi pencari kerja. Orang dari banyak daerah rela menunggu dan mengadu nasib di Jakarta. Padahal, lapangan kerja yang tersedia terbatas dan tak semua orang mampu bersaing mendapatkannya.

Ini membuat sebagian besar masyarakat terpaksa bekerja serabutan di sektor informal, seperti perdagangan dan jasa perorangan, dengan pendapatan relatif kecil di tengah tingginya kebutuhan hidup. Pada akhirnya, kemiskinan pun menjerat mereka. Karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengurangi arus urbanisasi ke Jakarta, dengan memperkuat ekonomi dan infrastruktur di daerah asal migran, agar mereka tidak perlu datang ke Jakarta mencari pekerjaan. Akses pada pendidikan dan kesehatan yang memadai juga kunci utama memerangi kemiskinan. Perlu upaya serius menciptakan lapangan kerja baru yang layak dan berkelanjutan, memberi pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. (Yoga)