Penipuan jual beli tiket bus yang marak tak hanya merugikan calon penumpang, tetapi juga membuat reputasi perusahaan otobus (PO) tercemar. Pelaku beraksi lewat kolom tanya jawab pada ulasan mesin pencari Google atau di platform media sosial dengan mengaku sebagai petugas resmi PO. Salah satu PO yang menjadi korban penipuan jual beli tiket ialah PT SAN Putra Sejahtera atau PO SAN. Menurut Wakil Dirut PO SAN Kurnia Lesari Adnan, pelaku menyalahgunakan foto bus perusahaan untuk menarik perhatian calon korban. Pelaku juga mengaku mereka petugas resmi dengan menjawab semua pertanyaan calon penumpang di kolom Google Review dan di media sosial, termasuk mencantumkan nomor ponsel.

”Begitu korban mentransfer uang pembelian tiket ke rekening yang diberikan pelaku,(kontak atau nomor ponsel korban) langsung diblokir pelaku. Calon penumpang kehilangan uang, tetapi tak bisa berangkat. Kami juga tak bisa melapor ke kepolisian disebabkan yang melapor haruslah korban,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (9/7) di Jakarta. Kurnia menambahkan, kasus pertama semacam ini ditemukan pada 2022. Sejak itu, laporan bertambah dari waktu ke waktu. Hingga kini sedikitnya ada 20 orang yang mengaku tertipu dengan total kerugian Rp 15,7 juta. Pihak PO SAN telah beberapa kali memersuasi korban agar melapor ke kepolisian dengan pendampingan hukum dari perusahaan.

Namun, mereka menolak karena enggan berurusan dengan penegak hukum. Kuasa hukum PO SAN, Fadjar Marpaung, mengatakan, posisi kliennya terjepit. Sebab, laporan sebagai badan hukum tak diterima, padahal korporasi turut dirugikan. PO SAN telah bersurat ke berbagai pihak, antara lain Kemenkominfo dan OJK. Kemenhub juga disurati dengan harapan dapat menengahi persoalan ini. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak-pihak tersebut. ”Kami sudah menyurati pihak Google. Namun, mereka berdalih hanya memfasilitasi, tak ada hak menindak. Kalau jadi sarana kejahatan, Google tak bertanggung jawab,” ucap Fadjar. (Yoga)

Jejak Margaretha Subekti (62) dalam gerakan pemberdayaan perempuan dan difabel yang terpinggirkan sudah terbentang selama 40 tahun. Saat dihubungi di Labuan Bajo, Sabtu (22/6) ia menceritakan, awalnya ia terlibat mengurus kaum perempuan di Kali Code, Yogyakarta, bersama Romo YB Mangunwijaya pada 1980-an. Setelah menikah, Margaretha diboyong suaminya, ASN Larantuka, Flores Timur. Ia bergabung dalam gerakan solidaritas perempuan luhur Lamaholot atau Sedon Senaren pimpinan Bibiana Rianghepat atau Ina Bibi. Mereka fokus mengurus kaum perempuan yang ditinggalkan suami ke luar negeri menjadi buruh migran, perempuan mantan buruh migran ilegal, perempuan korban KDRT dan anak-anak buruh migran yang kurang perhatian. Pada 2008, ketika suaminya pensiun dini, Margaretha ikut ke Labuan Bajo. Ia melanjutkan pengabdiannya pada gerakan solidaritas perempuan dan kaum marjinal.

Fokusnya sama, mengurus perempuan mantan buruh migran ilegal, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, ditambah ibu tunggal dan kaum difabel. Margaretha berjuang sampai kaum perempuan dan kaum difabel yang terpinggirkan ini mandiri secara ekonomi dengan dukungan anggota keluarga, dengan membangun usaha rumahan, seperti beternak ayam dan babi serta membuat tenun ikat. Ia juga mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sampah Rumah Pekerti. Sekitar 300 perempuan menjadi anggotanya. Usahanya, memanfaatkan aneka jenis sampah yang berserakan di Labuan Bajo. Bersama KSP Sampah Rumah Pekerti, para perempuan tersebut bisa mandiri secara finansial setelah dua-tiga tahun terlibat. Setelah mandiri, mereka bisa menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi, memperbaiki atau membangun rumah layak huni.

Setelahnya, perempuan kelahiran Nanggulan, Sleman, DI Yogyakarta itu, membimbing 75 perempuan disabilitas dan anak-anak telantar yang sebagian besar tinggal di Rumah Pekerti yang dibangun secara swadaya. Ia juga berusaha mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tak mudah bagi Margaretha melakukan itu karena ia juga kerap kesulitan secara ekonomi. Di Rumah Pekerti, Margaretha berusaha memberdayakan mereka dengan membekali aneka keterampilan, seperti memasak, menjahit, dan menenun. Ia mengajarkan tata krama, kebersihan lingkungan, dan perawatan diri. Ia mengajar kebersihan secara bertahap pada kaum difabel telantar. Awalnya, ia mengajak mereka memungut sampah di sekitar Rumah Pekerti, kemudian di permukiman penduduk, pantai, dan ruang publik sejak 2010, biasanya pada pagi dan sore ketika sampah mulai berserakan di sejumlah titik di Labuan Bajo. Semua sampah mereka ambil, tidak sebatas sampah bernilai ekonomi.  

Seiring waktu, anggota Rumah Pekerti mampu mendaur ulang sampah yang mereka pungut menjadi barang bernilai ekonomi, seperti tas, gantungan kunci, keranjang belanja, topi, dompet, sandal, dan lainnya. Bahkan, mereka bisa mengolah sampah pembalut. Kini, Rumah Pekerti menjadi rujukan pengelolaan sampah. Sejumlah pegiat sampah dari Maumere, Ende, dan Ruteng datang ke Rumah Pekerti untuk belajar mengolah sampah yang sulit diolah. Gerakan Rumah Pekerti telah merambah ke pelestarian wilayah pantai, bekerja sama dengan WWF menanam mangrove di beberapa bibir pantai yang rawan abrasi,terutama yang berbatasan dengan permukiman penduduk. Sudah ribuan mangrove yang ditanam Rumah Pekerti selama 20 tahun terakhir. Belakangan, Rumah Pekerti bekerja sama dengan pengelola hotel untuk mempromosikan pangan lokal, seperti singkong, ikan bakar, pisang, sayur-mayur, dan umbi-umbian kepada tetamu. (Yoga)

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempertanyakan tujuan pemerintah mendayagunakan dokter asing di Indonesia. Kebijakan tersebut dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru, terutama terkait disparitas pelayanan kesehatan. Ketua Umum Pengurus Besar IDI (PB IDI) Moh Adib Khumaidi dalam konferensi pers bertajuk ”Bagaimana Semestinya Regulasi Dokter Asing Berpraktik di Indonesia?”, di Jakarta, Selasa (9/7) berkata, isu pendayagunaan dokter asing sudah lama dibahas. Masuknya dokter asing merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Program tenaga kerja dokter asing lazim terjadi di banyak negara. ”Permasalahan dokter asing ini, kami (IDI) tidak dalam posisi setuju atau tidak, namun, concern kita pada perkembangan dunia global terkait (dokter asing) dengan mengedepankan keselamatan pasien.

Harus ada regulasi yang jelas, harus ada domestic regulation-nya,” tuturnya. Dalam Pasal 248 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan, pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulusan luar negeri harus melalui evaluasi kompetensi, meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik yang dilakukan oleh Menkes, melibatkan menteri bidang pendidikan serta konsil dan kolegium terkait profesi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tantangan lain yang harus dipertimbangkan dalam pendayagunaan dokter asing, yaitu, masih terjadi disparitas pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan yang belum efektif, serta kapasitas tata kelola kesehatan yang kurang.

Ketua Kluster Kedokteran dan Kesehatan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia di Timur Tengah Iqbal Mochtar menyebutkan, pemetaan terhadap kebutuhan dokter asing harus diperjelas, termasuk jenis dokter, jumlah dokter, serta penempatan daerah dari dokter asing yang akan dipekerjakan. Hal lain yang perlu diperjelas terkait insentif dan penggajian dokter asing. Insentif dari dokter asing dengan spesialisasi tertentu umumnya sangat besar. Dokter spesialis jantung di Amerika, memiliki besaran insentif berkisar Rp 400 juta-Rp 600 juta per bulan. (Yoga)

OJK bakal memberikan sanksi  yang keras bagi pelaku judi online yakni akan masuk dalam layanan jasa keuangan, seperti tidak bisa membuka rekening lagi. Hal ini dilakukan sebagai pengingat agar tidak ada lagi yang melakukan judi online. Kepala Eksekutif Pengawas  Perbankan OJK Dian Edianan Rae menjelaskan, dengan memasukkan nama-nama para pemain atau bandar judi onlie (judol) ke dalam daftar hitam, maka akan terdampak besar terhadap kehidupannya. Diharapkan dapat memberikan efek jera dan tidak diikuti oleh orang lain. "Kami akan bertindak lebih keras terhadao mereka yang sudah terbukti melakukan pelanggaran, mungkin sebagai fasilitator dan lain sebagainya ada  konsekuensi tidak boleh lagi membuka rekening di bank. Dan saya kira kalau mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Indonesia sekarang, mereka tidak akan bisa hidup dan melakukan kegiatan secara normal," jelas Dian. (Yetede)

Pemerintah menambah bantalan sosial bagi masyarakat tahun ini. Tujuannya adalah, untuk menjaga daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada parlemen mengatakan, pemerintah akan menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi di semester kedua tahun ini. Total bujetnya mencapai Rp 35,5 triliun. Perinciannya, pertama, tambahan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk belanja bansos beras, daging ayam, dan telur, sejalan dengan keputusan untuk memperpanjang penyaluran bantuan ini dalam tiga tahap, masing-masing Agustus, Oktober, dan Desember mendatang. Kedua, tambahan anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk subsidi pupuk. Ketiga, tambahan anggaran Rp 500 miliar untuk perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun. Proyeksi Kementerian Keuangan (Kemkeu), defisit anggaran tahun ini akan melebar ke level 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 2,29% dari PDB.

Sementara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, pemerintah menetapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp 496,8 triliun. Angka ini tertinggi sepanjang Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di MK pada awal April lalu, sebesar 38% dari anggaran perlinsos atau Rp 330 triliun, merupakan anggaran subsidi energi. Kemudian, sebesar Rp 30 triliun dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan Kementerian Agama. Lalu, Rp 49 triliun dikelola Kementerian Kesehatan. Ada pula yang disalurkan langsung ke masyarakat atau disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 10,7 triliun. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, tambahan anggaran subsidi pupuk harus mampu menjaga kenaikan biaya produksi para petani agar tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, harga pangan bisa terjaga.

Daya gebrak ekosistem pemanfaatan energi ramah lingkungan makin kencang. Tren transisi energi ini diproyeksikan bakal menggeser dominasi industri hulu minyak dan gas bumi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi situasi yang tidak mudah. Dimulai dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang mengganggu mobilitas kinerja sektor hulu, investasi hulu yang landai, hingga fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik yang belum kunjung usai. Langkah ini disusul oleh Shell Upstream Overseas Services (I) Limited yang meninggalkan Blok Masela dengan alasan ingin mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT. Terbaru, Eni SpA, perusahaan migas asal Italia, yang menguasai IDD dan sejumlah lapangan di Cekungan Kutai, menyampaikan niatnya untuk banting setir menjalankan transisi energi. Eni yang berpusat di Italia diketahui berencana untuk mengumpulkan lebih dari 4 miliar euro atau setara dengan US$4,3 miliar dari divestasi sejumlah aset hulu migas di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Siprus. 

Berdasarkan data Bloomberg, penjualan tersebut bakal menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjual aset dengan total nilai 8 miliar euro hingga 3 tahun ke depan. Melalui strategi tersebut dapat dilihat bahwa Eni berupaya mendapatkan dana segar dari proses divestasi aset yang bersinggungan dengan hidrokarbon. Dana segar ini digunakan untuk membiayai program transisi energi. Tren perusahaan migas multinasional yang akhir-akhir ini melepas aset hulu migas yang dinilai tidak kompetitif perlu direspons pemerintah dengan tepat. Pemerintah perlu segera mencari investor pengganti agar proyek hulu migas yang ditinggalkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tersebut tetap berjalan optimal. Harian ini menilai peningkatan investasi di transisi energi tidak berarti investasi di hulu migas ditinggalkan, khususnya di Indonesia. Keunggulan cadangan gas yang begitu besar di Tanah Air menjadi daya tarik bagi perusahaan migas yang mulai mengalihkan perhatian pada transisi energi yang dinilai ramah lingkungan.

Pelaku usaha siap terlibat dalam satuan tugas pemberantasan impor ilegal yang dibentuk Kementerian Perdagangan untuk mencegah maraknya produk impor tak resmi di dalam negeri. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan pembentukan satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal menjadi bukti upaya gotong-royong antara pemerintah dan pelaku usaha menyelesaikan persoalan impor di Tanah Air.“Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming [menyalahkan]. Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan] dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan,” katanya di Jakarta, Selasa (9/7). Arsjad menyinggung tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Dengan pembentukan satgas pemberantasan impor ilegal, dia meyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard agar tepat sasaran. Mendag Zulkifli menyatakan Kemendag memang menggandeng Kadin dalam satgas pemberantasan impor ilegal. Zulkifl i belum bisa memperinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam Satgas pemberantasan impor ilegal. 

Namun, dia menekankan Satgas akan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, Satgas juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor. “Kita buat satgas kita akan melihat bagaimana perbedaan data yang begitu besar terjadi,” ucapnya. Sebaliknya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak mempermasalahkan pembentukan Satgas tersebut. Namun, dia menekankan penanganan impor ilegal sebaiknya langsung menggunakan mekanisme penegakan hukum. Di sisi lain, Airlangga mengeklaim bahwa selama ini pemerintah juga telah berupaya menahan barang ilegal masuk ke dalam negeri. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam menilai industri tekstil memerlukan kebijakan terpadu agar bertahan di tengah banyaknya masalah yang menggempur sektor itu. Selain itu, dia menilai perlu dilakukan revitalisasi terhadap mesin-mesin maupun industri, serta digitalisasi agar industri tetap efisien dan produktif. Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No.8/2024 bermasalah ketika di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kafe jamu Acaraki Gama yang berlokasi di Gedung Fakultas Farmasi UGM, ikut melestarikan warisan leluhur dengan memperkenalkan jamu di kalangan anak muda, sehingga diharapkan keberadaan jamu dapat lestari. Fakultas Farmasi UGM dikenal terbuka dalam mengembangkan obat berbasis tanaman asli Indonesia. Dulu disebut jamu, kini bernama obat herbal. Pada tahun 2021, di Cireundeu, sebuah desa adat, yang masyarakatnya bertahan dengan segala keunikan adat istiadat yang mereka miliki hingga saat ini. Dimana mereka mampu merawat kepercayaan mereka pada Sang Khalik, yaitu Sunda Wiwitan. Kang Jajat, pemuka desa tersebut, mengatakan, sebagai penganut kepercayaan yang tak masuk enam ”agama resmi” di Indonesia, penduduk desa menghadapi konsekuensi yang kurang menguntungkan di masa lalu.

Namun, di tengah situasi yang tidak mudah, penduduk desa tidak hanya mampu mempertahankan keyakinan mereka, tetapi juga makanan pokok mereka sehari-hari. Alih-alih makan nasi, mereka masih mempertahankan rasi, yaitu beras yang terbuat dari singkong dengan pengolahan khusus. Sebagian besar singkong yang digunakan sebagai makanan pokok dipanen dari lading sendiri. Dengan rasi, penduduk Cireundeu mampu mencapai ketahanan pangan sampai saat ini. Kang Jajat bercerita, ketika pembangunan di bidang kesehatan masuk ke desa mereka dengan semua ”modernitasnya”, posisi paraji (dukun beranak) pelan-pelan tergeser oleh bidan dan dokter dan konsekuensinya adalah ikut punahnya pengetahuan pengobatan tradisional berbasis tanaman lokal.

Sebagai negara tropis, dengan keanekaragaman hayati luar biasa, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara penghasil obat dan bahan baku obat. Mengutip Kompas (13 Maret 2024) ada 28.000 spesies tumbuhan hidup Indonesia dan 80 % tanaman obat ada di sini. Apalagi jika mengingat Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Tak kurang dari 1.300 suku bangsa mendiami bumi Nusantara dengan kearifan lokal masing-masing, termasuk dalam hal pengobatan. Sayangnya, sebagian besar pengetahuan yang berbasis kearifan lokal itu tidak terdokumentasi dengan memadai karena sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganut budaya lisan, bukan tulis.

Tak heran jika pengetahuan pengobatan punah seperti di Cireundeu, Belum adanya kemandirian farmasi di Indonesia karena 95 % bahan obat masih diimpor dan potensi besar Indonesia dalam bidang obat-obatan berbasis tanaman dan pengetahuan lokal, menggali pengetahuan pengobatan berbasis kearifan lokal, yang sebagian besar masih tersembunyi di desa-desa, adalah sebuah cara menuju kemandirian di bidang kesehatan. Upaya yang dilakukan UGM, pantas disebarluskan untuk ditiru. Banyak pengetahuan berbasis kearifan lokal, yang masih terpendam di desa-desa, memiliki potensi menjadi solusi masalah-masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Perlu kesungguhan untuk menggali, menyempurnakan, dan kemudian merawat pengetahuan-pengetahuan tersebut, untuk Indonesia yang lebih baik. (Yoga)