Kondisi keuangan negara sedang penuh tantangan. Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai target, sedang belanja negara lebih tinggi dari rencana. Akibatnya, defisit anggaran diproyeksikan melebar dari 2,29 persen menjadi 2,7 % dari PDB, alias membengkak Rp 80,8 triliun dari rencana awal Rp 522,8 triliun menjadi Rp 609,7 triliun dan semakin mepet mendekati batas aman. Kondisi terakhir keuangan negara itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam raker dengan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) Senin (8/7) untuk membahas Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Proyeksi Kinerja APBN Semester II Tahun 2024. Kemenkeu memperkirakan setoran perpajakan sampai akhir tahun 2024 hanya mencapai Rp 2.218,4 triliun atau 96 % target awal APBN 2024 di Rp 2.309,9 triliun.

Pemerintah berharap pada setoran non-pajak untuk mendorong pendapatan negara agar mencapai target 100 %. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun diproyeksikan mencapai Rp 549,1 triliun atau 111,6 % target APBN. Pada saat penerimaan negara sulit mencapai target, belanja negara justru membengkak melampaui target di APBN 2024. Kemenkeu memprediksi belanja pemerintah tahun 2024 akan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6 % dari target awal di Rp 3.325,1 triliun. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sepanjang semester I-2024, disebabkan merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terkena dampak penurunan harga komoditas yang cukup tajam. ”Profit mereka turun sangat tajam.

Di sisi lain, kebutuhan belanja negara masih besar. Sepanjang semester I-2024, pemerintah sudah jorjoran membelanjakan APBN untuk beberapa kebutuhan, antara lain belanja pegawai untuk menaikkan gaji ASN dan TNI Polri pada awal tahun 2024. Selain itu, belanja untuk pelaksanaan pemilu pada Februari 2024 serta program pendidikan dan pelayanan publik. Pemerintah juga menggelontorkan bansos di awal tahun untuk memitigasi dampak El Nino dan perubahan iklim. Untuk menutup defisit dan membiayai kebutuhan belanja yang membesar, Kemenkeu meminta persetujuan DPR untuk menambah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) alias ”kas cadangan” sebesar Rp 100 triliun di sisa tahun ini. Sebelumnya, dalam APBN 2024, pemerintah merencanakan penggunaan SAL sebesar Rp 51 triliun. (Yoga)

Nasib pilu terjerat judi daring atau online dialami S (44), karyawan swasta, yang akhirnya bunuh diri di Ciputat, Tangsel, Banten, Minggu (7/7). Ia ditemukan tewas dalam posisi gantung diri di rangka atap saung rumahnya. Hasil pemeriksaan awal Polsek Ciputat.menunjukkan S meninggal karena gantung diri dan tidak ditemukan adanya tanda kekerasan atau luka pada tubuhnya. ”S tidak memiliki riwayat penyakit. Pihak keluarga menolak visum dan otopsi. Dari keterangan orang sekitar, S mempunyai utang kepada beberapa orang,” kata Kapolsek Ciputat Komisaris Kemas MS Arifin, Senin (8/7). S yang diduga bunuh diri karena judi daring ini menambah rentetan panjang kasus serupa. Dari masyarakat umum hingga TNI dan Polri, ada yang terjerat judi daring, terlilit utang, dan bunuh diri.

Slamet (32), sopir ojek daring di Semarang, Jateng, gantung diri pada Juni lalu karena kalah judi daring dan terlilit utang Rp 15 juta. Ia menggadaikan sertifikat rumah. Slamet terjerat judi daring tiga tahun terakhir. Muhammad Nurhapif (24), sopir truk, ditemukan gantung diri saat kendaraannya parkir di bahu Jalan Tol Tangerang-Merak Km 52, Serang, Banten, Selasa (12/3). Dari keterangan saksi, Nurhapif naik-turun truk sambil bermain judi daring. Tak lama berselang, ia ditemukan gantung diri diduga karena kalah judi daring. Letnan Satu Dokter Eko Damara diduga bunuh diri karena judi daring. Sama dengan Prada Prima Saleh Gea. Eko, dokter di Satgas Pengamanan Perbatasan Mobile RI-Papua Niugini Yonif 7 Marinir, diduga terlilit utang untuk judi daring. Ia ditemukan bersimbah darah dengan tubuh bersandar pada dinding.

Prima, anggota Batalyon Kesehatan 1 Divisi Infanteri 1 Kostrad Bogor, diduga gantung diri karena terjerat judi daring. Ia ditemukan di Kamar OB Rumah Sakit Lapangan Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Bogor, pada 4 Juni 2024. Brigadir Satu Fadhilatun Nikmah bahkan membakar suaminya, Briptu Rian DW, karena menghabiskan tabungan untuk judi daring, Sabtu (8/6), di Mojokerto, Jatim. Rentetan kejadian ini menunjukkan judi daring telah menjadi penyakit akut. Sebanyak 3,2 juta warga Indonesia bermain judi daring pada tahun 2023 berdasarkan data PPATK. Sekitar 80 % bermain judi dengan nilai di bawah Rp 100.000. Akumulasi perputaran uang judi daring pada 2023 mencapai Rp 327 triliun (Kompas, 19 Juni 2024).

 Sehubungan dengan judi daring ini, Pusat Informasi Kriminal Bareskrim Polri mencatat penanganan 9.790 kasus judi selama kurun Januari 2021 sampai September 2023. Pada saat yang sama, Kemenkominfo memutus akses 1,91 juta konten bermuatan judi daring mulai dari 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024. Kemenkominfo juga menutup 18.877 sisipan halaman judi daring di situs pendidikan dan 22.714 sisipan halaman di situs pemerintahan sampai 22 Mei 2024. Pada Juni lalu, pemerintah menegaskan akan satu barisan memberantas judi daring dengan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Satgas melakukan sejumlah strategi, mulai dari menelusuri aliran uang dalam ribuan rekening mencurigakan, menyelidiki jual-beli rekening, hingga menutup penjualan isi ulang gim yang diduga terafiliasi dengan praktik perjudian (Kompas, 19 Juni 2024). (Yoga)

Susanto Zuhdi (71), Guru Besar Ilmu Sejarah UI, memimpikan kembalinya kegemilangan peradaban lautan Nusantara melalui tangan anak-anak muda yang kelak menjadi pemimpin negara. Saat kapal layar KRI Dewaruci melintasi lautan sisi timur Sumatera, Susanto Zuhdi duduk di haluan menikmati sinar matahari terbenam pada pelayaran hari pertama Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024. Senyumnya merekah karena setelah puluhan tahun mendalami ilmu sejarah maritim, ia bisa berlayar bersama kapal layar legendaris itu. Selama pelayaran dari dermaga Kolinlamil di Tanjung Priok, Jakut, Jumat (7/6/2024), menuju Belitung Timur, Bangka Belitung, Susanto berkeliling menjelajahi kapal cagar budaya tersebut.

Dia mendapat ruang tidur yang nyaman dekat kamar komandan, tapi selalu keluar ke setiap sudut kapal. ”Pelayaran ini semacam impian yang terwujud karena dulu di Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan saya menjadi Direktur Sejarah (2001-2006), membuat program Arung Sejarah Bahari (Ajari) dan sekarang disempurnakan dalam MBJR dengan KRI Dewaruci yang luar biasa,” kata Susanto. Masa kegemilangan Laut Melayu Nusantara selama berabad berlangsung di bawah penguasaan Sriwijaya, Majapahit, Melaka, dan Johor-Riau, tidak hanya menumbuhkan perekonomian, tetapi juga peradaban dan kebudayaan. Namun, masuknya bangsa Eropa, yakni Inggris di Malaysia dan Singapura serta Belanda di Indonesia, lambat laun mengakhiri kegemilangan peradaban Laut Melayu Nusantara.

Secuplik kisah itu diceritakan Susanto di geladak kapal kepada 29 anak-anak muda yang menjadi laskar rempah dalam pelayaran muhibah ini. ”Ada harapan saya suatu saat ketika mereka menjadi pemimpin atau orang-orang berpengaruh, mereka membuat kebijakan untuk menyebarkan ajaran bahari dan kekuatan bahari kita akan kembali berjaya,” ucapnya. Kebijakan-kebijakan dengan orientasi darat turut mengikis kebudayaan bahari masyarakat, terlihat dari pembagian anggaran tiga matra TNI tahun 2025. Dari total Rp 155 triliun yang diajukan Kemhan, Angkatan Laut hanya mendapatkan Rp 20 triliun. Angkatan Udara Rp 18 triliun, dan terbesar untuk Angkatan Darat Rp 54 triliun.

Pasar-pasar terapung di sungai kian ”tenggelam”, reklamasi semakin merusak alam bawah laut, hingga seni tradisi orang laut yang mati pelan-pelan. ”Nawacita untuk kembali ke laut masih sebatas jargon semata. Kita harus mengembalikan persepsi bahwa Indonesia ini disatukan oleh laut, bukan dipisahkan oleh laut. Ini pekerjaan rumah untuk presiden yang akan datang,” tutur Susanto. Setiap laskar rempah ditugaskan membuat konten di media sosialnya untuk menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat tentang jalur rempah dan kekuatan bahari Tanah Air, sebagai upaya Indonesia mengajukan jalur rempah sebagai warisan budaya pada UNESCO. Targetnya, pengajuan itu bisa didapat pada 2024. (Yoga)

Sebagai institusi yang didirikan oleh pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga neraca keuangan, supaya tidak membawa kerugian kepada negara. Neraca keuangan BPJS Kesehatan memang menjadi hal yang krusial. BPJS Kesehatan harus menanggung beban yang tidak kecil seiring dengan peran vitalnya selaku lembaga yang mengelola program jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Menjaga pemasukan dan pengeluaran yang berimbang bukanlah perkara mudah bagi BPJS Kesehatan. Biaya berobat tak murah. Inflasi kesehatan terus meningkat tiap tahun. Acap kali Dana Jaminan Sosial (DJS) pun tergerus. Posisi surplus memang sempat dibukukan BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu data BPJS Kesehatan yang dipublikasikan pada 5 Juli 2024, posisi aset neto DJS Kesehatan pada 2022 tercatat surplus Rp56,5 triliun. Jumlah itu kemudian naik menjadi Rp56,66 triliun pada 2023. Namun, yang menjadi catatan, beban jaminan kesehatan sepanjang 2023 mencapai Rp158,85 triliun, sedikit di atas pendapatan iuran yang sebesar Rp158,12 triliun. Hal itu berarti beban jaminan telah melampaui penerimaan iuran. Kondisi serupa dikhawatirkan kembali terjadi pada 2024 ini.

Aset neto BPJS Kesehatan memang surplus. Hal ini karena pada 2019—2020 silam, BPJS Kesehatan melakukan penyesuaian iuran yang membuat pendapatan kian tebal.Apalagi kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap layanan BPJS Kesehatan justru turut membuat biaya utilisasi dan klaim tagihan dari rumah sakit membengkak. Hal lain yang harus dihadapi manajemen BPJS Kesehatan ialah besaran iuran. Nominal iuran yang disesuaikan tentu akan menguntungkan bagi neraca keuangan BPJS Kesehatan. Namun, tentu tak semudah itu menaikkan besaran iuran yang membebani masyarakat. Apalagi, masih ada jutaan orang peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang menunggak. Per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta JKN, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif. Dari data itu, ada 16,9 juta peserta JKN yang non-aktif dan memiliki tunggakan iuran. Memang sejak 2023, BPJS Kesehatan telah mereaktivasi status 7,3 juta peserta non-aktif tersebut. Namun, tagihan iuran atau piutang mereka belum terhapus. Karena itu kita berharap pemerintah dan pihak-pihak terkait merumuskan dan mengeluarkan aturan teknis pemutihan (write off) terkait dengan tunggakan peserta JKN tersebut.

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah menyiapkan skema yang lebih berkelanjutan dalam mengelola dana jaminan sosial (DJS) kesehatan agar keuangannya tidak kembali mengalami defisit. Berdasarkan laporan keuangan diaudit per 2023, BPJS Kesehatan tercatat masih memiliki aset bersih sebesar Rp56,66 triliun, meningkat tipis dari Rp56,5 triliun pada 2022. Salah satu pencatatan yang signifi kan, adanya peningkatan aset investasinya menjadi Rp35,68 triliun dari Rp6,07 triliun. Agaknya, dalam jangka panjang pendapatan investasi disiapkan sebagai salah satu penopang pembayaran klaim. Adapun, pendapatan investasi 2023 meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp5,71 triliun dari 2022 yang sebesar Rp2,88 triliun. Pendapatan terbesar masih berasal dari pendapatan iuran yang bernilai jumbo Rp151,69 triliun tumbuh 4,86% pada 2023. Pendapatan iuran turut bertumbuh seiring dengan peningkatan jumlah peserta menjadi 267,31 juta jiwa dari 248,77 juta jiwa pada 2022. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menuturkan memang ada rencana sengaja mengambil posisi defisit pada pengelolaan DJS tahun ini. Dia menjelaskan hal ini sebagai bagian dari upaya mendapatkan kinerja sehat yang lebih berkelanjutan.

Adapun, surplus BPJS Kesehatan mencatatkan penurunan menjadi Rp157,22 miliar pada 2023 dari posisi surplus Rp17,74 triliun pada 2022. Dari segi beban, memang beban jaminan kesehatan mengalami lonjakan 39,82% menjadi Rp158,85 triliun pada 2023. Salah satu solusi yang dapat dilakukan demi menjaga kinerja pengelolaan DJS tetap sehat yakni perubahan besaran iuran secara berkala. Lebih jauh, Ghufron mengungkapkan strategi lain yang tengah dikaji yakni urun biaya. Namun, diskusi ini masih panjang dan mesti melibatkan berbagai pihak. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengakui penaikan iuran DJS acap kali menjadi kebijakan politis. “Kenaikan iuran ini sangat dinanti, mengingat kenaikan biaya kesehatan,” terangnya. Selain itu, Timboel menilai sejumlah hal dapat dilakukan demi menjaga kinerja keuangan. Salah satunya, perlu adanya peningkatan nilai iuran dan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Berikutnya, perlu ada peningkatan kepesertaan di Pekerja Penerima Upah (PPU) yang didaftarkan sebagai peserta. Selanjutnya, perlu ada relaksasi tunggakan dari peserta mandiri. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan setidaknya ada tiga opsi yang dapat dilakukan BPJS Kesehatan saat defisit, yaitu penyesuaian tarif, suntikan dana tambahan, serta penyesuaian manfaat. Adapun, Drajat Wibowo, Ketua Dewan Pakar PAN, yang tergabung dalam koalisi pemenang pemilu, menilai Indonesia mesti belajar dari pengembangan jaminan kesehatan di Inggris dan Australia.

Kepolisian daerah (Kapolda) Jawa Barat menyatakan akan segera membebaskan Pegi Setiawan usai pihak kepolisian kalah dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Polda Jabar menghormati segala putusan hakim yang telah mengabulkan gugatan praperadilan dari pihak pemohon. "Terkait dengan pembebasan tentu kami akan mematuhi segala keputusan dari pengadilan. Secepatkan akan kami penuhi. Kita menunggu mudah-mudahan secepatnya," kata Kabid Humas Polda Jawa barat Kombes Pol Jules Abraham Abast di Bandung. "Saat ini sudah sama-sama dengarkan hasil putusan sidang. Kami dari Polda Jabar menanggapi pertama kami akan mematuhi putusan sidang praperadilan," katanya. (Yetede)

Informasi di media sosial mengenai password atau kata sandi Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 yang dibocorkan karyawan vendor ke situs Scribd.com pada 2022 menarik diusut. Audit forensik dibutuhkan untuk menemukan keterkaitan dugaan pembocoran kata sandi itu dan serangan ransomware terhadap peladen PDNS 2 di Surabaya, Jatim, pada 20 Juni 2024. Penjelasan yang transparan dari pemerintah terkait serangan terhadap PDNS 2 juga masih ditunggu. Hingga kini, meski Brain Cipher yang mengklaim sebagai pelaku serangan itu mengaku telah merilis kunci dekriptor agar PDNS 2 dapat kembali diakses, belum semua layanan publik yang terdampak serangan itu kembali pulih.

Direktur Eksekutif Information Communication Technology Institute Heru Sutadi menuturkan, peretasan, ransomware, biasanya disebabkan beberapa faktor. Serangan terhadap PDNS 2 bisa dipicu kelalaian penggunaan username dan password dari pengelola. ”Perlu didalami dan dipastikan apakah peretasan dan beredarnya data di Scribd memiliki kaitan dengan serangan ransomware pada PDNS 2. Ini perlu diselidiki, didalami, dan dipastikan melalui digital forensik,” kata Heru, Minggu (7/7). Bocornya username dan password PDNS 2 diungkap unggahan di situs Scribd.com berjudul ”Dokumen Akses Layanan Pusat Data Nasional (Government Cloud). Unggahan itu dibuat akun Dicky Prasetya pada 11 Oktober 2022.

Namun, saat Kompas kembali mengaksesnya melalui mesin pencari Google, artikel itu telah dihapus. Menurut Heru, peretas yang menyerang dengan ransomware sebenarnya tak membutuhkan password atau username untuk masuk ke sistem. Sebab, mereka sudah menginfeksi sistem itu dengan malware sehingga akan mudah terbuka dan masuk ke dalamnya, meski demikian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mesti mendalami data apa saja yang terdapat dalam dokumen yang disebarkan di Scribd.com tersebut. Apalagi, di dalamnya juga ditemukan banyak dokumen yang diduga milik kementerian/lembaga dalam format PDF. (Yoga)