Laju penurunan kemiskinan di wilayah perkotaan berjalan lambat. Akibatnya, tingkat kemiskinan di kota saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Data terbaru BPS yang dirilis Senin (1/7) menunjukkan, tingkat kemiskinan kota per Maret 2024 lebih tinggi dibanding kondisi sebelum pandemi. Per Maret 2024, persentase penduduk miskin di perkotaan 7,09 % atau 11,64 juta orang, lebih tinggi dibanding persentase penduduk miskin perkotaan sebelum pandemi, yaitu 6,56 % atau 9,86 juta orang pada September 2019. Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi menyampaikan, hal ini menjadi catatan penting yang perlu diperhatikan. Penurunan kemiskinan di kota berjalan relatif lebih lambat. Bahkan, meski empat tahun sudah berlalu, tingkat kemiskinan kota per Maret 2024 masih lebih tinggi dibanding kondisi sebelum pandemi.

Walakin, persentase penduduk miskin di Indonesia terus menurun. Per Maret 2024, penduduk miskin berkurang 680.000 orang atau turun 0,33 % dibanding pada Maret 2023, menjadi 9,03 % total penduduk atau 25,22 juta orang. Ini lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, yakni 9,41 % atau 25,14 juta orang pada Maret 2019 alias prapandemi. Bahkan, dalam 10 tahun terakhir, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 3,06 juta orang atau turun 2,22 %.  Pada Maret 2014, persentase penduduk miskin adalah 11,25 % atau 28,28 juta orang. Secara rata-rata, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 300.000 orang per tahun dalam 10 tahun. Imam mengatakan, upaya menurunkan kemiskinan di perkotaan lebih sulit dibanding perdesaan. Sebagai perbandingan, tingkat kemiskinan di perdesaan pada Maret 2024 lebih rendah 0,81 % poin dibanding prapandemi. Namun, tingkat kemiskinan di perkotaan per Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 % poin dibanding kondisi prapandemi. (Yoga)

Kinerja industri manufaktur Indonesia pada Juni 2024 merosot dibanding bulan-bulan sebelumnya. Penyebabnya adalah menurunnya permintaan produk. Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia Juni 2024 yang dirilis oleh S&P Global berada pada level 50,7, menurun dibandingkan pada Mei 2024 yang ada pada level 52,1. Kendati masih tergolong ekspansif, ini sudah mendekati ambang batas menuju kontraksi. Sebab, indeks berada di atas 50 menunjukkan industri manufaktur dalam posisi ekspansif, sementara di bawah 50 menunjukkan sebaliknya. Economics Director S&P Global Market Intelligence, Trevor Balchin, menjelaskan, manufaktur Indonesia kehilangan momentum besar pada bulan Juni, dengan pertumbuhan permintaan baru hampir berhenti karena ekspor turun selama empat bulan berturut-turut.

Ia mengatakan, PMI Indonesia masih bertahan di atas tren rata-rata jangka panjang, tetapi perkiraan Indeks Output Masa Depan tidak bergerak dari posisi pada bulan Mei dan merupakan bagian dari yang terendah dalam rekor. Hal ini menggambarkan kekurangan perekrutan tenaga kerja pada bulan Juni, dan penurunan pertama pada penumpukan pekerjaan dalam tujuh bulan. ”Arah pergerakan menunjukkan penurunan seketika pada permintaan baru  pada awal semester kedua di tahun ini, yang merupakan kontraksi kedua sejak pertengahan 2021,” ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (1/7/2024).

PMI Indonesia disusun berdasarkan jawaban-jawaban kuesioner bulanan yang dikirimkan kepada manajer pembelian yang tergabung dalam satu panel terdiri atas 400 perusahaan manufaktur. Panel tersebut dikelompokkan berdasarkan ukuran sektor dan tenaga kerja perusahaan secara terperinci berdasarkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). ”Sektor industri saat ini memang sudahmasuk ke kondisi waspada. Optimisme pelaku industri menurun terhadap perkembangan bisnis mendatang, dipengaruhi melemahnya pertumbuhan pesanan baru yang dipengaruhi oleh kondisi pasar, hambatan perdagangan di negara lain, juga regulasi yang kurang mendukung,” ujar Febri. (Yoga)

Berbekal bibit mangrove, cemara udang, dan daya juang tinggi, Fatlillah (44)  memulihkan ekosistem pesisir Madura yang kini menjadi tujuan wisata, tempat pembelajaran, penelitian, hingga pemberdayaan ekonomi. Ribuan bibit tanaman mangrove memenuhi Rumah Bibit Mangrove di Pantai Kundang Wetan, Desa Tanjung, Sumenep, Madura, Selasa (7/5) sore. Jumlahnya lebih dari 10.000 bibit siap tanam dari berbagai jenis, seperti Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, dan Rhizophora apiculata. Fatlillah mengatakan, pembibitan mangrove berjalan sejak 2017 secara swadaya. Baru pada 2023 ada bantuan bibit dari instansi pemerintah dan swasta. Juga ada bibit cemara udang yang diproduksi secara mandiri. Kapasitas produksi bibit mangrove dan cemara udang mencapai 11.000 bibit per tahun. Pembibitan swadaya ini melibatkan ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sekitar. Mereka bertugas menyiapkan media tanam, seperti polybag, tanah, dan pupuk kompos, dengan upah Rp 200 per bibit tanaman mangrove.

”Pelibatan ibu-ibu menjadi wahana edukasi lingkungan pesisir dan pemberdayaan ekonomi menambah penghasilan keluarga,” ujar Fatlillah. Ibu-ibu tersebut otomatis belajar mengenal tanaman mangrove, cara merawatnya, hingga manfaat yang diperoleh. Hal itu menjadi pintu masuk sosialisasi masyarakat agar tak menebang tanaman untuk kepentingan ekonomi, seperti pembukaan lahan tambak dan pengambilan kayu bakar. Sebaliknya, keberlangsungan mangrove memberi manfaat besar bagi warga. Selain menangkal abrasi, juga menjadi habitat bagi biota laut bernilai ekonomi tinggi, seperti ikan, udang, dan kepiting. Hutan mangrove juga berpotensi memperkaya destinasi wisata di Pantai Kundang Wetan. Pembibitan mangrove merupakan kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Reng Paseser Kecamatan Saronggi, yang meliputi tiga desa berpesisir, yakni Tanjung, Kebundadap Timur, dan Pagarbatu.

Sebelumnya, ia menggagas tempat wisata pantai dan hutan mangrove yang diberi nama E Kasoghi di Kecamatan Saronggi. ”Tutupan hutan mangrove di Pantai E Kasoghi dan pantai-pantai lain juga punya daya tarik sendiri untuk jadi tempat penelitian. Sudah banyak perguruan tinggi yang meneliti di sana, baik tentang pariwisata maupun hutan mangrovenya,” papar Fatlillah. Guna memulihkan ekosistem pesisir, penanaman mangrove tak hanya dilakukan di wilayah daratan, tetapi juga pulau-pulau kecil, seperti Gili Labak, Gili Genting, dan Gili Iyang. Baru-baru ini, tiga gili itu gencar dipromosikan sebagai destinasi wisata global. Gili Iyang memiliki oksigen terbaik kedua di dunia, Gili Labak memiliki pemandangan bawah laut yang cantik, sedangkan Gili Genting memiliki pesisir pantai menawan.

Menurut dia, tantangan terbesar saat ini ialah pembiayaan, terutama untuk pembelian bahan dan akomodasi menuju tempat konservasi. Untuk mengangkut bibit-bibit mangrove ke pulau-pulau kecil, diperlukan perahu berbahan bakar solar. Total biayanya ratusan ribu rupiah untuk satu pulau. Menyiasati kendala biaya, Fatlillah menawarkan paket wisata dengan daya tarik menanam terumbu karang. Juga wisata menanam mangrove berbiaya terjangkau. Namun, daya jangkau promosi wisatanya masih terbatas di Sumenep sehingga jumlah wisatawannya belum optimal. Fatlillah terus membangun jejaring dengan merangkul para pemuda dari desa-desa lain yang memiliki wilayah pesisir. Mereka diajak mengenal lingkungan sendiri dan memetakan potensi ancaman yang ada di sekitarnya. Juga mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir agar rumah dan desa mereka tak tergerus abrasi. (Yoga)

Situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Indikatornya adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD yang terus melemah. Meski BI berusaha menahan laju pelemahan itu dengan melakukan intervensi, rupiah terus tertekan hingga Rp 16.500 per USD pada pertengahan Juni 2024. Dalam beberapa bulan ke depan, tekanan terhadap rupiah kemungkinan besar akan berkurang karena dalam waktu dekat bank sentral AS alias Federal Reserve Bank (The Fed) berpotensi memo tong suku bunga USD. Penurunan suku bunga USD akan membuat USD melemah dan rupiah bisa menguat dalam beberapa bulan ke depan. Ancaman yang sesungguhnya terhadap rupiah bakal terjadi setelah pemilihan presiden AS pada November mendatang.

Siapa pun presiden terpilih akan menjadi seperti buah simalakama bagi rupiah. Keduanya akan menempuh kebijakan merangsang ekonomi AS. Jika Joe Biden terpilih, dia akan mendorong belanja negara secara besar-besaran. Jika Donald Trump terpilih, dia bakal mendorong pengurangan pajak besar-besaran.  Stimulus akan memicu kembali pertumbuhan ekonomi AS pada 2025. Namun, pertumbuhan itu akan memicu efek beruntun, dan inflasi di AS akan kembali melejit. Akibatnya, The Fed akan terpaksa kembali menaikkan suku bunga USD, sehinga USD menguat dan membuat rupiah terpuruk. Anjloknya rupiah pada 2025 akan menimbulkan gejolak, bahkan ancaman terhadap ekonomi Indonesia. Biaya impor, terutama minyak mentah dan BBM membengkak. BI akan terpaksa menaikkan suku bunga rupiah, yang membuat biaya modal bagi dunia usaha ataupun konsumen meningkat

Di awal era reformasi, Indonesia pernah mengalami situasi serupa, yaitu meroketnya USD. Ada tiga masalah fundamental yang menjadi penyebab krisis ekonomi 1997-1998, yaitu (1) ketergantungan terhadap utang luar negeri, (2) lemahnya regulasi, dan (3) crony capitalism. Utang luar negeri yang diterima perbankan dan sektor swasta ini kebanyakan mengalir ke kroni-kroni pemerintah dan bukan ke institusi / orang yang layak mendapat kredit. Puncaknya, saat mata uang baht Thailand dan won Korea ambruk, muncul keraguan terhadap negara lain di Asia, termasuk Indonesia, menyebabkan krisis kepercayaan, yang memicu arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia.

Ujung-ujungnya penarikan tabungan masyarakat dari bank-bank karena hilangnya keyakinan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia, dan akhirnya pada seluruh perekonomian Indonesia. Akibatnya, rupiah melemah dari Rp 2.000 per USD pada Agustus 1997 menjadi Rp 16.000 per USD pada Juni 1998. Di era sekarang, pemerintah tidak perlu menunggu sampai krisis melanda. Belajar dari krisis moneter 1997-1998, pemerintah bisa secara proaktif dan preventif memulai proses amputasi bisnis yang tidak sehat pada 2024-2025. Jangan terlambat bertindak karena dipaksa oleh kepanikan di pasar uang dan pasar modal untuk mengambil langkah drastis. Yang menjadi sumber utang bermasalah adalah BUMN dan pemerintah. Kondisi keuangan masyarakat juga bermasalah karena daya belinya terpuruk dan semakin terjerembap pinjaman online serta judi daring. (Yoga)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang. Dalam kurun tahun 2014 hingga 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22% poin. Pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 28,28 juta orang (dengan persentase penduduk miskin 11,25%), setelah itu tingkat kemiskinan terus turun menurun hingga Maret 2019 yang sebanyak 25,14 juta orang (9,14%). Namun, saat pandemi Covid-19 penduduk miskin meningkat pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang (9,78%), dan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang (10,14%). Setelah periode tersebut penduduk miskin terus menurun sampai pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang (9,02%). Secara rata-rata jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. (Yetede)

Dalam berbagai rilis hasil survei lembaga-lembaga internasional terkait pandangan para pengambil kebijakan dan pelaku bisnis global terhadap perekonomian saat ini dan ke depannya, mayoritas responden menjawab bahwa risiko geopolitik menduduki peringkat pertama. Disusul kemudian kebijakan moneter ketat sebagai respons atas inflasi tinggi sebagai risiko tertinggi kedua. Risiko tertinggi ketiga adalah melemahnya perekonomian China, dan risiko tertinggi adalah besarnya utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya. Sesungguhnya isu tentang meningkatnya risiko geopolitik sudah mencuat ketika perang Ukraina versus Rusia yang mengejutkan dunia pada Februari 2022. Risiko geopolitik bukan hanya semata terkait dengan aksi perang antarnegara, melainkan juga risiko politik di sejumlah negara. Dengan adanya agenda pemilihan umum (pemilu) nasional—baik untuk presiden maupun perdana menteri (PM)—di lebih dari 70 negara tahun ini, maka setengah populasi dunia akan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara.

Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat penting bagi perdagangan global dan stabilitas (geo) politik, dengan peringatan indeks risiko sosial dan politik terkait lingkungan ekonomi berisiko tinggi dan labil di seluruh dunia. Semuanya berujung pada tiga isu besar ini, yaitu demam pemilu, meningkatnya populisme dan ketidakstabilan geopolitik. Memang, di dunia yang sedang membentuk kembali tatanan geopolitik global, beberapa pemilu akan terbukti menentukan prospek ekonomi setiap negara dan berakumulasi pada prospek ekonomi dunia. Di beberapa negara, para pemilih hanya akan diberikan pilihan terbatas. Pada saat yang sama, pada fase pra dan pasca pemilu akan memberikan peluang munculnya tiga tren risiko. Pertama, pergeseran politik dan ketidakpastian. Lingkungan sosial ekonomi saat ini membawa aura ketidakpastian dengan volatilitas tinggi bagi pelaku bisnis selama periode pemilihan. Kedua, potensi kerusuhan sosial. Di sejumlah negara, terutama negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang dan berpendapatan rendah, potensi eskalasi kerusuhan sosial dipicu oleh kenaikan harga, erosi kepercayaan pada politisi dan ketidakpuasan pemilih yang meluas. Ketiga, risiko geopolitik. Dengan adanya kebuntuan agenda gencatan senjata dan/atau perjanjian perdamaian terkait perang antara Rusia dan Ukraina, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, dan perluasan keanggotaan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) untuk memasukkan lima anggota baru, jelas akan mempengaruhi konstelasi ekonomi politik global dan kawasan yang mengarah pada fragmentasi global sebagaimana dikhawatirkan oleh Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, dalam berbagai kesempatan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersedia untuk pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan diberikan sejumlah insentif salah satunya percepatan kenaikan pangkat. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Azwar Anas usai mengikuti rapat internal (ratas) mengenai pemindahan ASN ke IKN bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (1/7). “Presiden tadi telah berikan gambaran bagaimana dokter-dokter yang ditempatkan di 3T itu diberikan insentif khusus, begitu juga ASN. Insentif berupa anggaran maupun percepatan kepangkatan, dan ini nanti akan kami excercise dalam rapat pimpinan tadi,” ujarnya kepada wartawan. Untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, Anas menjelaskan, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara. Pertama, pemindahan ASN ke IKN secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi. Pada tahap pertama, terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN. Ketiga, dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN.

Komunitas keamanan siber, Ciberity, menemukan sejumlah problem serius dalam pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomware LockBit 3.0, pekan lalu. Implikasi serangan siber   pada 20 Juni lalu masih terus dirasakan. Hingga Minggu, 30 Juni 2024, sejumlah layanan publik yang terimbas serangan siber belum pulih, misalnya layanan digital Kemendikbudristek yang terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa kuliah bagi calon mahasiswa dari keluarga tak mampu. Akibatnya, calon mahasiswa khawatir gagal memperoleh KIP Kuliah. Ketua Cyberity Arif Kurniawan saat dihubungi, Minggu (30/6), menuturkan, salah satu problem serius yang ditemukan dalam pengelolaan PDNS 2 adalah kesiapan yang tak memadai dari Kemenkominfo. Infrastruktur teknologi informasi PDNS 2 tak mampu dengan mudah diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan.

Artinya, skalabilitasnya rendah. Pemakai PDNS 2 pun harus menyurati Kemenkominfo terlebih dahulu saat ingin melakukan skalabilitas. Selain itu, kurangnya kontrol protokol keamanan siber. Setiap pemakai PDNS 2 berhak mengatur konfigurasi sendiri tanpa diawasi. Jika sistem admin teknologi informasi tersebut cakap, hasilnya baik. Namun, jika tidak, banyak sekali masalah yang akan timbul. Dukungan terhadap PDNS 2 juga tidak memadai, bahkan jauh dari kesan profesional. Pemakai PDNS 2 dari pemda dan institusi di pusat, juga bermasalah. Banyak pejabat yang menangani urusan teknologi informasi, tetapi tidak mengerti tugasnya. Mereka ditunjuk hanya karena kedekatan dengan pejabat tertentu atau kekuatan politis. ”Akibatnya fatal. Cara berpikir IT (teknologi informasi) sederhana seperti membuat backup informasi data saja tidak ada. Apalagi, protokol pengamanan data,” tutur Arif. (Yoga)

Alokasi anggaran makan bergizi gratis Indonesia Rp 71 triliun. Program itu masuk RAPBN 2025. Angka itu membuat sejumlah negara tak sabar menanti bekerja sama dengan Indonesia. Padahal, teknisnya belum pasti. ”Kami ikut gembira dengan inisiatif pemerintah ini, tapi, penting bagi kami melihat dulu rincian programnya akan seperti apa dari Pemerintah Indonesia,” kata Duta Bisnis Australia untuk Indonesia sekaligus Rektor Universitas Western Sydney, Jennifer Westacott, Rabu (26/6) di Jakarta. Westacott mengatakan, makan bergizi gratis untuk anak harus berfokus pada tujuan pemenuhan gizi anak, dari susu segar atau produk turunan susu.

Gizi penting karena terkait perkembangan mental dan emosi anak. Dubes Jepang di Jakarta Masaki Yasushi mengatakan, Jepang memiliki berbagai proyek nyata dengan Indonesia yang dipayungi Tujuh Target Capaian Bersama. Jepang melandaskan proyek itu pada visi Indonesia Emas 2045, termasuk makan bergizi gratis. Makan gratis bagi pelajar diterapkan di 76 negara. Ada 418 juta anak mendapat manfaatnya. Program itu merangsang produksi pertanian, memperkuat perekonomian lokal, dan menciptakan lapangan kerja.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan 82,9 juta anak sekolah satu hari saja, dibutuhkan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, dan 500.000 ton daging sapi. Juga sejuta ton ikan, sayur-mayur, buah-buahan, dan 4 juta kiloliter susu segar. Untuk menjamin kualitas makanan, pimpinan sekolah wajib makan bersama siswa. Orangtua juga diajak makan bersama supaya bisa memberi masukan. Dalam buku Transforming School Food Politics Around the World karya Jennifer Gaddis dan Sarah A Robert disebutkan, untuk menjamin gizi makanan bagi anak-anak, makanan harus dimasak dari awal dan langsung dimasak di dapur sekolah. Karena semua harus segar, disarankan bahan dibeli dari pertanian lokal dan, kalau bisa, organik. (Yoga)

Do not growing old before growing rich. ”Jangan menjadi tua sebelum kaya”, pesan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Jakarta, Jumat (28/6) dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 29 Juni 2024, bertema ”Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas”. Tahun 2045, perkiraan BPS, Nusantara akan memiliki 321 juta orang, dengan 91,7 juta keluarga. Setiap keluarga rata-rata memiliki 3,5 warga. Pesan ”jangan menua sebelum kaya” menjadi relevan ketika melihat profil keluarga di negara kita dan harapan akan adanya bonus demografi. Apalagi, dikaitkan dengan asa Indonesia Emas sewaktu kita merayakan seabad Proklamasi Kemerdekaan RI. Rasio ketergantungan (dependency ratio) kita cenderung tinggi. Artinya, beban warga yang produktif cenderung berat.

Dependency ratio adalah perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia) dan jumlah penduduk usia produktif. Prediksi rasio ketergantungan Indonesia tahun 2045, berdasarkan proyeksi penduduk yang sering digunakan, diperkirakan turun hingga tahun 2030. Namun, akan kembali meningkat seiring penuaan populasi. Menurut data BPS, rasio ketergantungan negara ini diperkirakan meningkat menjadi sekitar 49,3 % tahun 2045. Artinya, ada 49 orang yang tidak bekerja (usia di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun) untuk setiap 100 orang yang bekerja, yang berusia 15-64 tahun. Angka ini bisa berubah seiring dengan perubahan demografi, kebijakan sosial, ekonomi, dan kesehatan di Indonesia.

Tahun 2035, dependency ratio di angka 48. Pada 2040, diproyeksikan menyentuh angka 50. Hasto mengingatkan, sebetulnya bonus demografi praktis sulit dinikmati untuk akselerasi pendapatan per kapita. Setelah tahun 2035, diperkirakan periode bonus demografi ini hilang. Jika kita tak bisa memanfaatkan bonus demografi ini, peluang untuk bangsa ini bisa kaya dan keluar dari middle income trap menjadi sangat kecil. Jendela bonus demografi semakin sempit. Jendela peluang bonus demografi terjadi saat dependency ratio di bawah 50 (Kompas, 29/6/2024). Sekecil apa pun, bonus demografi masih bisa dioptimalkan. Selalu masih ada harapan. (Yoga)