Petani di Dusun Jambangan, Sumenep, Jatim, belum mulai menanam tembakau jenis campalok. Namun, para calon pembeli telah mengantre untuk mendapatkan tembakau rajangan yang dihasilkan dusun di puncak perbukitan itu. Sebagian lagi memesan sejak dua tahun lalu. Sajak’i (41) petani tembakau, mengatakan, musim tanam serentak di kawasan tegalan dan perbukitan dimulai pertengahan Mei 2024. Namun, khusus tembakau campalok baru ditanam awal Juni 2024. ”Saat ini baru proses penyiapan lahan, seperti penggemburan tanah, dilanjutkan pembuatan bedengan (petak-petak tanam). Setelah siap tanam, baru dikasih pupuk kandang,” ujar Sajak’i, Rabu (8/5) di rumahnya. Selain menunggu lama, pembeli harus merogoh kocek dalam-dalam karena harga tembakau campalok rajangan kering tahun ini Rp 5 juta per kg, berkali lipat lebih mahal dari tembakau biasa yang berkisar Rp 70.000-Rp 120.000 per kg.

Ada dua petak ladang di Bukit Jambangan dengan luas 10 x 20 meter dan 7 x 15 meter. Hasil panen tiap tahun hanya 14-15 kg. Petak-petak ladang itu berada di bawah pohon campalok yang berusia ratusan tahun. Menurut mitologi, bunga penghias mahkota putri Kerajaan Sumenep, Potre Koneng yang berteduh di bawah pohon campalok jatuh ke tanah dan menguarkan wangi. Karena itu, tembakau yang ditanam di bawah pohon tersebut memiliki aroma wangi yang kuat, daun tembakaunya berwarna kuning keemasan. Daun yang sudah dirajang dan dikeringkan memiliki tekstur lembut. Pelanggan tembakau campalok, Ibnu Jaril, mengatakan, tembakau berkualitas tersebut kerap dipakai sebagai campuran pada industri rokok. Bisa juga disimpan di gudang untuk menguatkan aroma tembakau biasa.

”Kualitas rasanya paling enak,” ujar penikmat campalok, KH Mochammad Naqib Hasan. Di luar urusan mitologi, tembakau merupakan komoditas pertanian yang sangat berharga bagi petani di Madura, karena itu, tembakau mendapat julukan ”daun emas” atau ”emas hijau”. Hal itu tak lepas dari harganya yang tinggi dibanding padi, jagung, ketela, atau tanaman pertanian lain. Petani tembakau di Desa Kertagena Dajah, Pamekasan, Cholili (35), mengatakan, setiap 1 hektar tanaman menghasilkan 800 kg hingga 1,2 ton tembakau rajangan kering dengan harga jual Rp 70.000-Rp 100.000 per kg. Potensi pendapatan kotor petani Rp 80 juta hingga Rp 120 juta untuk satu musim tanam yang berlangsung empat bulan. (Yoga)

”Laskar Sape Kerrab” (julukan Madura) terus bergerak, berinovasi, dan menginspirasi dalam upaya pemajuan Madura. ”Bibit-bibit ini baru ditanam untuk menyulami tanaman mangrove yang sudah rusak. Kami harus membuat bentang alam untuk menangkal abrasi yang menggerus pantai terus-menerus,” ujar Fatlillah (45) di Pantai Kundang Wetan, Desa Tanjung, Saronggi, Sumenep, Madura, Selasa (7/5). Ia memulai gerakan penanaman mangrove sejak 2017 dan Sekretaris Pokmaswas Reng Paseser, Saronggi, Sumenep, yang bergerak di bidang plestarian ekosistem laut, baik di daratan maupun di dalam air. Fatlillah mengatakan, kawasan pesisir tengah menghadapi ancaman kerusakan akibat abrasi, pembuangan sampah rumah tangga ke laut, dan alih fungsi lahan.

Kondisi ekosistem laut yang berada juga tidak kalah memprihatinkan akibat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. ”Jika dibiarkan, hasil tangkapan nelayan terus merosot karena ikannya tidak bisa berkembang biak,” ucap Koordinator Sumenep Kelompok Peduli Mangrove Madura itu. Guna memulihkan ekosistem pesisir, pokmaswas rutin menanam mangrove di daratan dan pulau-pulau kecil, seperti Gili Labak serta Gili Genting. Pembibitan mangrove dilakukan sendiri dengan produksi 11.000 bibit per tahun, melibatkan ibu-ibu rumah tangga di Desa Tanjung.Mastuki (38), warga Desa Bira Tengah, Sokobanah, Sampang, di pantai utara Madura. Anak nelayan yang juga pedagang ikan teri di pasar itu, mengubah lubang-lubang bekas galian tambang pasir laut menjadi destinasi wisata di Pantai Lon Malang.

Upaya Mastuki menciptakan lapangan kerja bagi pemuda desa, dengan gaji Rp 1,2 juta hingga Rp 1,4 juta per bulan, di atas upah minimum daerah. Para ibu rumah tangga dilibatkan dalam pembuatan cendera mata, seperti tas, dompet, dan gantungan kunci, sedikitnya 180 orang terlibat. ”Kalau bukan pemuda (pelopornya), siapa lagi,” ujar Mastuki. Kiprah Wawan Noviyanto (35) lain lagi. Ia melestarikan tradisi pembuatan keris di Desa Aeng Tong Tong, Sumenep, lewat desa wisata, ia membuat paket wisata sehari menjadi empu yang menarik turis domestik dan mancanegara. Warisan nenek moyang itu pun kian dikenal publik. Mengubah citra Madura turut diperjuangkan Yusrif Rahmat Syakur (21) dan Faihaa (20), mahasiswa IAIN Madura. Lewat program Lensa Sekolah yang diinisiasi media lokal Klikmadura, mengangkat aktivitas pemuda Madura yang mengajarkan berbagai keterampilan kepada anak sekolah.

Rektor Institut Ilmu Keislaman (Instika) Annuqayah, Muhammad Naqib Hasan, menyatakan, tanpa peran pemuda, kemajuan pembangunan di empat kabupaten di Madura sulit dicapai. ”Pemuda (sumber) kekuatan yang luar biasa. Beri panggung kepada kaum muda agar mereka bisa berkiprah seluas-luasnya untuk kemajuan Madura,” katanya. Madura menduduki peringkat tertinggi persentase jumlah penduduk miskin di Jatim tahun 2023. Mayoritas penduduk tidak tamat SD. Mengatasi isu SDM itu, sosiolog UTM, Iskandar Dzulkarnain, mengatakan, kiprah para pemuda harus semakin ditingkatkan. Buka akses seluasnya agar lebih banyak inspirasi, inovasi, dan kreasi untuk mempercepat pemajuan Madura. (Yoga)

Transformasi yang dilakukan pemerintah di tubuh BUMN sehingga entitas ini mampu menyetorkan jumlah nominal dividen terbesar sepanjang sejarah kepada negara, mencapai Rp 82,1 triliun pada tahun 2023, patut diapresiasi. Namun, politisasi berpotensi menghambat ruang gerak BUMN sehingga sulit melompat, apalagi mengglobal. Sesuai amanat UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, perusahaan negara bukan hanya melakukan fungsi komersial, BUMN punya peran menjalankan fungsi layanan publik, seperti penyedia layanan kebutuhan masyarakat, pengelola sumber daya alam, hingga alat pemerintah dalam menata kebijakan ekonomi. Dalam kerangka fungsi dan tugas BUMN tersebut, para pemangku kepentingan (stakeholder) yang berurusan dengan BUMN menjadi luas. Bukan cuma pemegang saham, seperti eksekutif di pemerintahan, tetapi juga pemegang shareholder lain, sebut saja legislatif, ormas, dan berbagai kelompok kepentingan.

Pengamat BUMN dari BUMN Research Group Lembaga Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Toto Pranoto, mengatakan, tidak bisa dinafikan bahwa kekuasaan politik punya pengaruh terhadap pengelolaan BUMN. Contoh paling sederhana, penguasa selalu punya wewenang untuk menempatkan sosok, baik di jajaran direksi maupun komisaris BUMN. ”Kondisi ini kerap membuat harapan dari terlaksananya tata kelola yang baik di BUMN terganggu. Karena adanya intervensi dari invisible hand (tangan tak terlihat) yang menggunakan bermacam akses, termasuk akses-akses yang dianggap tidak bersih,” ujarnya. Besarnya pengaruh pemerintah dalam menempatkan sosok-sosok kunci di tubuh BUMN, lanjut Toto, merupakan konsekuensi dari struktur kelembagaan BUMN yang kepemilikannya didominasi oleh negara. Meski demikian, risiko praktik tata kelola yang buruk dapat diantisipasi selama ada sistem dan mekanisme yang sesuai dalam penunjukan direksi ataupun komisaris. (Yoga)

Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton tahun ini. Namun, enam bulan berlalu, serapan pupuk bersubsidi baru terealisasi 32,6 %. Sebanyak 7,58 juta petani terdaftar juga belum menebus pupuk. Kondisi ini terjadi kala produksi beras nasional pada Januari-Agustus 2024 diperkirakan turun 2,25 juta ton dibanding Januari-Agustus 2023. Untuk itu, akselerasi penyaluran pupuk bersubsidi dan penambahan luas tanam perlu dilakukan. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Selasa (2/7). Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan, per 30 Juni 2024, sebanyak 97 % kabupaten dan kota dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia telah menerbitkan surat keputusan (SK) bupati/wali kota tentang alokasi pupuk bersubsidi. Sisanya belum melakukan alokasi. 

Mereka adalah daerah yang alokasi pupuk subsidinya kecil, yakni Papua, Papua Barat, Kalimantan, dan DKI Jakarta. ”Patut menjadi catatan, ada satu daerah yang menjadi lumbung beras nasional belum menerbitkan SK bupati, yakni Banyuwangi,” ujarnya. Per 30 Juni 2024, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi 3,11 juta ton atau baru 32,8 % dari total alokasi 9,55 juta ton. Jumlah petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) yang belum menebus pupuk juga masih banyak. Dari 14,28 juta petani yang terdaftar dalam e-RDKK, baru 6,7 juta petani yang sudah menebus pupuk bersubsidi. Artinya masih ada 7,58 juta petani atau 53 % dari jumlah petani terdaftar dalam e-RDKK yang belum menebus pupuk tersebut. Rahmad mengaku, perseroan sudah berkoordinasi dengan Kementan untuk mencari penyebab dan solusi persoalan itu.

Hal itu bisa jadi karena ada daerah yang belum memasuki musim tanam berikutnya dan ada juga petani yang pindah lahan, tetapi datanya belum termutakhirkan. ”Kami telah sepakat dengan Kementan untuk memutakhirkan data petani dalam e-RDKK empat bulan sekali,” katanya. Rahmad juga meminta pemda terlibat mengatasi persoalan tersebut. Itu penting mengingat pupuk sangat dibutuhkan petani di setiap daerah untuk meningkatkan produktivitas padi. Selama ini, pupuk berkontribusi besar terhadap produktivitas pertanian, yakni 56 %. Secara khusus, pupuk bersubsidi mampu menurunkan biaya produksi padi sebesar 9 % sehingga pemerintah berupaya menjaga harganya tidak naik. Di tengah masih rendahnya penyaluran pupuk bersubsidi, Indonesia dibayangi penurunan produksi beras nasional lantaran dampak El Nino tahun lalu dan kondisi cuaca ekstrem pada tahun ini. (Yoga)

Presiden Jokowi memimpin rapat tertutup terkait relaksasi pajak untuk industri kesehatan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/7). Selama ini pengenaan bea untuk komponen alat kesehatan ataupun biaya tak terduga membuat industri kesehatan Indonesia sulit bersaing dengan produk impor. Presiden Jokowi meminta supaya harga alat kesehatan dan obat-obatan produksi dalam negeri bisa sama denganproduk impor. Selain itu, Presiden juga meminta supaya industri farmasi dan industri alat kesehatan dalam negeri bisa dibangun, demikian disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin seusai rapat, Indonesia semakin tangguh, terutama saat menghadapi kondisi darurat seperti pandemi. Masalahnya, saat ini harga obat produksi Indonesia bisa tiga sampai lima kali lebih mahal dari obat impor. Harga alat kesehatan buatan dalam negeri juga cenderung lebih mahal. Industri alat kesehatan Indonesia pun tak maju. Penyebabnya, menurut Budi, adalah inefisiensi di jalur perdagangannya.

Ada biaya-biaya yang tak transparan dan tak terduga. Akibatnya, harga jual produk jadi tak masuk akal. Ujung-ujungnya yang membeli juga pemerintah. ”Layanan kesehatan sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi, kalau (biaya layanan kesehatan) mahal, nanti pemerintah yang akan bayar (mengeluarkan biaya). Itu sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin,” kata Budi. Selain itu, penerapan pajak tidak mendukung perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Contohnya, produk alat kesehatan impor tak dikenai bea masuk. Namun, komponen pembentuk alat kesehatan yang masih impor dikenai bea 15 %. Ketika ditambah biaya-biaya tak terduga lainnya, harga produk alat kesehatan dalam negeri menjadi tak bisa bersaing. Untuk itu, tambah Budi, perlu ada transparansi jalur perdagangan alat kesehatan dan produk farmasi. Tata kelola yang baik akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Langkah kedua adalah mengefisienkan sistem perpajakan. (Yoga)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merekam tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang tengah terjadi di industri tekstil dan pakaian jadi. Tercatat, ada penurunan 46.001 peserta di sektor ini sejak Januari 2023. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut. Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023. Kendati demikian, sempat terjadi kenaikan kepesertaan selama momen Idulfi tri. “Setelah itu kembali ke posisi normal sehingga kelihatan di grafik itu ada yang naik sedikit, turun lagi, tahun ini juga begitu,” jelas Anggoro dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (2/7). 

Tren penurunan juga terjadi di sektor industri tekstil. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, peserta aktif di sektor ini turun 6% atau 21.005 peserta sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Total peserta aktif yang berasal dari industri tekstil hanya 319.326 peserta per Mei 2024 dari sebelumnya 340.331 peserta di Januari 2023. Menurutnya, sebanyak 31 perusahaan dilaporkan tutup dan 21 perusahaan melakukan PHK terhadap sebagian pekerjanya. Adapun, BPJS Ketenagakerjaan juga telah berkomunikasi dengan 57 perusahaan dengan 321.966 peserta aktif yang mewakili 21,37% pekerja di sektor industri pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki. Lebih lanjut, 

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp25,43 triliun sepanjang semester I/2024. Pembayaran tersebut diberikan untuk 1,6 juta persetujuan. Sementara itu pada posisi akhir 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp52,72 triliun dengan total 4 juta klaim. Hal tersebut mengakibatkan pekerja terutama yang terkena PHK tidak bisa mendapatkan pembayaran klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau tidak eligible. Data sementara 2024, ada 27.222 pekerja yang terkena PHK, sementara klaim JKP mencapai 24.453 pekerja. Secara nominal, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan klaim JKP sebanyak Rp184 miliar sampai dengan Juni 2024. Pada 2023, klaim JKP tercatat sebesar Rp366 miliar. Adapun, Ketua Dewan Pengurus Nasional, Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Tajudin menilai total klaim yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang saat ini di PHK. Terkait klaim JHT oleh pekerja, Tajudin menyebut sejauh ini, pihaknya belum menerima laporan mengenai kendala saat mencairkan JHT. Pasalnya, para pekerja yang tergabung dalam KSPN sudah cukup familiar dengan program tersebut. Dalam perkembangan lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi pada hari ini, Rabu (3/7) di depan Istana Negara, Jakarta. Presiden KSPI, Said Iqbal salah satu tuntutan utama aksi kali ini menuntut pemerintah menghentikan PHK di industri tekstil.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyampaikan hanya dua orang anggota DPR RI dari 58 orang di lingkungan DPR yang terlibat judi online. Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menjelaskan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Konfirmasi hanya dua anggota DPR dan statusnya terduga, kita akan klarifikasi. Lalu anggota, dalam arti bukan anggota DPR, [tapi] orang yang bekerja di lingkungan DPR sebanyak 58. Totalnya jadi 58 tadi itu, angkanya [transkasi] Rp1,926 miliar,” jelas Adang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan nilai deposit dari para pelaku judi online klaster anggota legislatif itu bisa mencapai Rp25 miliar. Sementara itu, satu orang bisa melakukan transaksi judi online ratusan juta sampai dengan miliaran rupiah. “Lalu transaksi yang kami potret lebih dari 63.000 transaksi yang mereka lakukan, angka rupiahnya hampir Rp25 miliar. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar,” ujar Ivan

Setelah penerimaan pajak sempat meroket akibat naiknya harga komoditas global pada 2022 dan 2023, kinerja pajak tahun 2024 turun drastis seiring melandainya harga komoditas tersebut. Lima bulan berturut-turut sepanjang awal 2024, setoran pajak merosot. Berdasar data Kemenkeu, penerimaan pajak Januari-Mei 2024 terkontraksi 8,4 % dibandingk periode yang sama tahun lalu, yakni dari Rp 830,5 triliun jadi Rp 760,4 triliun Turunnya kinerja pajak itu sudah terjadi sejak awal 2024. Per Januari 2024, setoran pajak minus 8,07 % secara tahunan. Berturut-turut minus 3,9 % per Februari, minus 8,8 % per Maret, dan minus 9,3 % per April. Sementara, pengeluaran pemerintah semakin besar. Selain belanja wajib dan rutin yang harus dialokasikan di APBN, pemerintah juga harus membayar cicilan bunga utang yang semakin besar.

Tahun ini, pembayaran bunga utang mencapai Rp 497,3 triliun. Tahun depan, nilainya membengkak jadi Rp 561 triliun. Di tengah kondisi keuangan negara yang semakin ”cekak”, pemerintah punya proyek ambisius. Ada pembangunan IKN yang ”diwariskan” rezim Jokowi kepada Prabowo Subianto. Ada program makan bergizi gratis, janji kampanye Prabowo, yang butuh anggaran Rp 71 triliun pada 2025. Di antara opsi lain, seperti berutang, pilihan paling ideal tentunya menaikkan penerimaan pajak. Tantangannya adalah pada caranya. Cara paling mudah dan cepat adalah dengan menaikkan tarif pajak yang dipungut dari setiap wajib pajak.

Berdasar amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN atau Pajak Konsumsi semestinya dinaikkan dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025. Namun, keputusan menaikkan tarif pajak di tengah kondisi gejolak ekonomi, daya beli masyarakat yang sedang melemah, serta sektor riil yang tertekan adalah tidak mudah dan belum tentu tepat pula. Publik akhir-akhir ini sangat resistan terhadap kebijakan pemerintah yang bisa menambah beban biaya hidup. ”Akan sulit menaikkan tarif PPN karena itu bukan hal yang populis meski dibutuhkan. Keputusannya bagaimana, kita tunggu pemerintahan selanjutnya. Namun, sepertinya akan sulit sehingga kita bakal lebih berharap pada intensifikasi (pajak),” kata peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, Minggu (30/6). (Yoga)

Pada 10 Juni 2009 Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Jembatan Suramadu, sepanjang 5.438 meter, yang tak sekadar menghubungkan Pulau Jawa dan Madura, tetapi juga menjadi gerbang perubahan wajah kawasan ini. Setelah dibuka, jalur dari dan ke Madura tak pernah sepi, bahkan hingga hari ini. Ribuan warga wira-wiri menggunakan jembatan itu untuk beraktivitas dari dan ke Madura. Setelah ada jembatan ini, potensi wilayah pun menjadi lebih mudah diperdagangkan. Geliat itu, dirasakan perajin batik Madura di Tanjung Bumi. Momentum batik Madura itu diperkuat dengan pengukuhan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kini, batik Madura melenggang di pasar-pasar Jawa dengan motif ngejreng dan berani.

Perubahan pada laju mobilitas diikuti pula laju perekonomian dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2009, berdasarkan data BPS, IPM di empat kabupaten di Pulau Madura masuk terendah di Jatim. Selang 15 tahun ada kenaikan angka IPM, kesejahteraan, dan pendidikan. Pada 2023, angka IPM Pamekasan 70,32, Sampang 66,19. Bangkalan 66,82 dan Sumenep 69,13. Ada kenaikan, tetapi masih di bawah rata-rata Jatim di 74,65 dan di bawah nasional di 74,39. Dalam data terakhir 2023, penduduk miskin di Pamekasan turun menjadi 13,85 %, Sampang 21,76 % dan Bangkalan 19,35 %, Sumenep 18,70 %. Namun, angka itu belum mencapai rata-rata nasional 9,36 % dan rata-rata Jatim 10,35 %. Partisipasi sekolah tingkat atas, yakni usia 16-18 tahun, pun meningkat. (Yoga)