Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton tahun ini. Namun, enam bulan berlalu, serapan pupuk bersubsidi baru terealisasi 32,6 %. Sebanyak 7,58 juta petani terdaftar juga belum menebus pupuk. Kondisi ini terjadi kala produksi beras nasional pada Januari-Agustus 2024 diperkirakan turun 2,25 juta ton dibanding Januari-Agustus 2023. Untuk itu, akselerasi penyaluran pupuk bersubsidi dan penambahan luas tanam perlu dilakukan. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Selasa (2/7). Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan, per 30 Juni 2024, sebanyak 97 % kabupaten dan kota dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia telah menerbitkan surat keputusan (SK) bupati/wali kota tentang alokasi pupuk bersubsidi. Sisanya belum melakukan alokasi. 

Mereka adalah daerah yang alokasi pupuk subsidinya kecil, yakni Papua, Papua Barat, Kalimantan, dan DKI Jakarta. ”Patut menjadi catatan, ada satu daerah yang menjadi lumbung beras nasional belum menerbitkan SK bupati, yakni Banyuwangi,” ujarnya. Per 30 Juni 2024, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi 3,11 juta ton atau baru 32,8 % dari total alokasi 9,55 juta ton. Jumlah petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) yang belum menebus pupuk juga masih banyak. Dari 14,28 juta petani yang terdaftar dalam e-RDKK, baru 6,7 juta petani yang sudah menebus pupuk bersubsidi. Artinya masih ada 7,58 juta petani atau 53 % dari jumlah petani terdaftar dalam e-RDKK yang belum menebus pupuk tersebut. Rahmad mengaku, perseroan sudah berkoordinasi dengan Kementan untuk mencari penyebab dan solusi persoalan itu.

Hal itu bisa jadi karena ada daerah yang belum memasuki musim tanam berikutnya dan ada juga petani yang pindah lahan, tetapi datanya belum termutakhirkan. ”Kami telah sepakat dengan Kementan untuk memutakhirkan data petani dalam e-RDKK empat bulan sekali,” katanya. Rahmad juga meminta pemda terlibat mengatasi persoalan tersebut. Itu penting mengingat pupuk sangat dibutuhkan petani di setiap daerah untuk meningkatkan produktivitas padi. Selama ini, pupuk berkontribusi besar terhadap produktivitas pertanian, yakni 56 %. Secara khusus, pupuk bersubsidi mampu menurunkan biaya produksi padi sebesar 9 % sehingga pemerintah berupaya menjaga harganya tidak naik. Di tengah masih rendahnya penyaluran pupuk bersubsidi, Indonesia dibayangi penurunan produksi beras nasional lantaran dampak El Nino tahun lalu dan kondisi cuaca ekstrem pada tahun ini. (Yoga)

Presiden Jokowi memimpin rapat tertutup terkait relaksasi pajak untuk industri kesehatan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/7). Selama ini pengenaan bea untuk komponen alat kesehatan ataupun biaya tak terduga membuat industri kesehatan Indonesia sulit bersaing dengan produk impor. Presiden Jokowi meminta supaya harga alat kesehatan dan obat-obatan produksi dalam negeri bisa sama denganproduk impor. Selain itu, Presiden juga meminta supaya industri farmasi dan industri alat kesehatan dalam negeri bisa dibangun, demikian disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin seusai rapat, Indonesia semakin tangguh, terutama saat menghadapi kondisi darurat seperti pandemi. Masalahnya, saat ini harga obat produksi Indonesia bisa tiga sampai lima kali lebih mahal dari obat impor. Harga alat kesehatan buatan dalam negeri juga cenderung lebih mahal. Industri alat kesehatan Indonesia pun tak maju. Penyebabnya, menurut Budi, adalah inefisiensi di jalur perdagangannya.

Ada biaya-biaya yang tak transparan dan tak terduga. Akibatnya, harga jual produk jadi tak masuk akal. Ujung-ujungnya yang membeli juga pemerintah. ”Layanan kesehatan sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi, kalau (biaya layanan kesehatan) mahal, nanti pemerintah yang akan bayar (mengeluarkan biaya). Itu sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin,” kata Budi. Selain itu, penerapan pajak tidak mendukung perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Contohnya, produk alat kesehatan impor tak dikenai bea masuk. Namun, komponen pembentuk alat kesehatan yang masih impor dikenai bea 15 %. Ketika ditambah biaya-biaya tak terduga lainnya, harga produk alat kesehatan dalam negeri menjadi tak bisa bersaing. Untuk itu, tambah Budi, perlu ada transparansi jalur perdagangan alat kesehatan dan produk farmasi. Tata kelola yang baik akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Langkah kedua adalah mengefisienkan sistem perpajakan. (Yoga)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merekam tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang tengah terjadi di industri tekstil dan pakaian jadi. Tercatat, ada penurunan 46.001 peserta di sektor ini sejak Januari 2023. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut. Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023. Kendati demikian, sempat terjadi kenaikan kepesertaan selama momen Idulfi tri. “Setelah itu kembali ke posisi normal sehingga kelihatan di grafik itu ada yang naik sedikit, turun lagi, tahun ini juga begitu,” jelas Anggoro dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (2/7). 

Tren penurunan juga terjadi di sektor industri tekstil. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, peserta aktif di sektor ini turun 6% atau 21.005 peserta sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Total peserta aktif yang berasal dari industri tekstil hanya 319.326 peserta per Mei 2024 dari sebelumnya 340.331 peserta di Januari 2023. Menurutnya, sebanyak 31 perusahaan dilaporkan tutup dan 21 perusahaan melakukan PHK terhadap sebagian pekerjanya. Adapun, BPJS Ketenagakerjaan juga telah berkomunikasi dengan 57 perusahaan dengan 321.966 peserta aktif yang mewakili 21,37% pekerja di sektor industri pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki. Lebih lanjut, 

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp25,43 triliun sepanjang semester I/2024. Pembayaran tersebut diberikan untuk 1,6 juta persetujuan. Sementara itu pada posisi akhir 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp52,72 triliun dengan total 4 juta klaim. Hal tersebut mengakibatkan pekerja terutama yang terkena PHK tidak bisa mendapatkan pembayaran klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau tidak eligible. Data sementara 2024, ada 27.222 pekerja yang terkena PHK, sementara klaim JKP mencapai 24.453 pekerja. Secara nominal, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan klaim JKP sebanyak Rp184 miliar sampai dengan Juni 2024. Pada 2023, klaim JKP tercatat sebesar Rp366 miliar. Adapun, Ketua Dewan Pengurus Nasional, Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Tajudin menilai total klaim yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang saat ini di PHK. Terkait klaim JHT oleh pekerja, Tajudin menyebut sejauh ini, pihaknya belum menerima laporan mengenai kendala saat mencairkan JHT. Pasalnya, para pekerja yang tergabung dalam KSPN sudah cukup familiar dengan program tersebut. Dalam perkembangan lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi pada hari ini, Rabu (3/7) di depan Istana Negara, Jakarta. Presiden KSPI, Said Iqbal salah satu tuntutan utama aksi kali ini menuntut pemerintah menghentikan PHK di industri tekstil.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyampaikan hanya dua orang anggota DPR RI dari 58 orang di lingkungan DPR yang terlibat judi online. Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menjelaskan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Konfirmasi hanya dua anggota DPR dan statusnya terduga, kita akan klarifikasi. Lalu anggota, dalam arti bukan anggota DPR, [tapi] orang yang bekerja di lingkungan DPR sebanyak 58. Totalnya jadi 58 tadi itu, angkanya [transkasi] Rp1,926 miliar,” jelas Adang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan nilai deposit dari para pelaku judi online klaster anggota legislatif itu bisa mencapai Rp25 miliar. Sementara itu, satu orang bisa melakukan transaksi judi online ratusan juta sampai dengan miliaran rupiah. “Lalu transaksi yang kami potret lebih dari 63.000 transaksi yang mereka lakukan, angka rupiahnya hampir Rp25 miliar. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar,” ujar Ivan

Setelah penerimaan pajak sempat meroket akibat naiknya harga komoditas global pada 2022 dan 2023, kinerja pajak tahun 2024 turun drastis seiring melandainya harga komoditas tersebut. Lima bulan berturut-turut sepanjang awal 2024, setoran pajak merosot. Berdasar data Kemenkeu, penerimaan pajak Januari-Mei 2024 terkontraksi 8,4 % dibandingk periode yang sama tahun lalu, yakni dari Rp 830,5 triliun jadi Rp 760,4 triliun Turunnya kinerja pajak itu sudah terjadi sejak awal 2024. Per Januari 2024, setoran pajak minus 8,07 % secara tahunan. Berturut-turut minus 3,9 % per Februari, minus 8,8 % per Maret, dan minus 9,3 % per April. Sementara, pengeluaran pemerintah semakin besar. Selain belanja wajib dan rutin yang harus dialokasikan di APBN, pemerintah juga harus membayar cicilan bunga utang yang semakin besar.

Tahun ini, pembayaran bunga utang mencapai Rp 497,3 triliun. Tahun depan, nilainya membengkak jadi Rp 561 triliun. Di tengah kondisi keuangan negara yang semakin ”cekak”, pemerintah punya proyek ambisius. Ada pembangunan IKN yang ”diwariskan” rezim Jokowi kepada Prabowo Subianto. Ada program makan bergizi gratis, janji kampanye Prabowo, yang butuh anggaran Rp 71 triliun pada 2025. Di antara opsi lain, seperti berutang, pilihan paling ideal tentunya menaikkan penerimaan pajak. Tantangannya adalah pada caranya. Cara paling mudah dan cepat adalah dengan menaikkan tarif pajak yang dipungut dari setiap wajib pajak.

Berdasar amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN atau Pajak Konsumsi semestinya dinaikkan dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025. Namun, keputusan menaikkan tarif pajak di tengah kondisi gejolak ekonomi, daya beli masyarakat yang sedang melemah, serta sektor riil yang tertekan adalah tidak mudah dan belum tentu tepat pula. Publik akhir-akhir ini sangat resistan terhadap kebijakan pemerintah yang bisa menambah beban biaya hidup. ”Akan sulit menaikkan tarif PPN karena itu bukan hal yang populis meski dibutuhkan. Keputusannya bagaimana, kita tunggu pemerintahan selanjutnya. Namun, sepertinya akan sulit sehingga kita bakal lebih berharap pada intensifikasi (pajak),” kata peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, Minggu (30/6). (Yoga)

Pada 10 Juni 2009 Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Jembatan Suramadu, sepanjang 5.438 meter, yang tak sekadar menghubungkan Pulau Jawa dan Madura, tetapi juga menjadi gerbang perubahan wajah kawasan ini. Setelah dibuka, jalur dari dan ke Madura tak pernah sepi, bahkan hingga hari ini. Ribuan warga wira-wiri menggunakan jembatan itu untuk beraktivitas dari dan ke Madura. Setelah ada jembatan ini, potensi wilayah pun menjadi lebih mudah diperdagangkan. Geliat itu, dirasakan perajin batik Madura di Tanjung Bumi. Momentum batik Madura itu diperkuat dengan pengukuhan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kini, batik Madura melenggang di pasar-pasar Jawa dengan motif ngejreng dan berani.

Perubahan pada laju mobilitas diikuti pula laju perekonomian dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2009, berdasarkan data BPS, IPM di empat kabupaten di Pulau Madura masuk terendah di Jatim. Selang 15 tahun ada kenaikan angka IPM, kesejahteraan, dan pendidikan. Pada 2023, angka IPM Pamekasan 70,32, Sampang 66,19. Bangkalan 66,82 dan Sumenep 69,13. Ada kenaikan, tetapi masih di bawah rata-rata Jatim di 74,65 dan di bawah nasional di 74,39. Dalam data terakhir 2023, penduduk miskin di Pamekasan turun menjadi 13,85 %, Sampang 21,76 % dan Bangkalan 19,35 %, Sumenep 18,70 %. Namun, angka itu belum mencapai rata-rata nasional 9,36 % dan rata-rata Jatim 10,35 %. Partisipasi sekolah tingkat atas, yakni usia 16-18 tahun, pun meningkat. (Yoga)

Donatur Presiden AS Joe Biden (81) kecewa. Sebab, debat Biden dengan mantan Presiden Donald Trump selama 90 menit di Studio CNN, Atlanta, AS, Kamis (27/6) waktu setempat berakhir mengecewakan. Dalam laporan Senin (1/7) Associated Press menyebut keluarga meyakinkan Biden untuk tak mundur dari pencalonan, yang disampaikan kala mereka berkumpul di Camp David pada Minggu. Sementara, sebagian donatur Biden cemas dia kalah dari Trump. Mereka mulai menanyakan kemungkinan mencari pengganti Biden. ”Saya memahami kekhawatiran soal ini. Ini bukan malam yang menyenangkan bagi saya maupun Trump. Saya berjanji kepada Anda bahwa kami akan memenangi pemilu ini,” kata Biden selepas debat.

Mereka juga menanyakan peraturan tentang kemungkinan Biden bisa digantikan sebelum atau saat Konvensi Nasional Partai Demokrat. Ada juga beberapa donatur yang menghubungi istri Biden, Jill, agar membujuk Biden untuk tidak mencalonkan diri. Mereka tahu bahwa keputusan itu tergantung pada Biden dan keluarganya. Sementara, sebagian penyumbang tetap menyokong Biden, terbukti pada 27 juta USD sumbangan yang dikumpulkan di New York dan New Jersey selepas debat di Atlanta. Acara di New York diadakan miliarder Barry Rosenstein. Sementara itu, Gubernur New Jersey yang kaya, Phil Murphy, menggelar pengumpulan dana selepas acara di New York.

Beberapa bulan yang lalu, Biden mempunyai dana 100 juta USD lebih banyak ketimbang Trump, tapi, kini tim kampanye Biden dan Komite Nasional Partai Demokrat hanya memiliki simpanan 212 juta USD di bank pada Juni 2024. Sementara Trump dan Komite Nasional Partai Republik memiliki 235 juta USD. Aliran dana dari donatur ini dikhawatirkan seret. Sebab, ada sejumlah donatur menyatakan akan menghentikan donasinya. Namun, sejauh ini tidak ada tokoh atau anggota senior Demokrat yang menyerukan agar Biden mundur. Mantan Presiden Barack Obama dan Bill Clinton masih mendukung penuh.

Anggota DPR AS, Nancy Pelosi, yang pernah menjadi ketua DPR, mengingatkan kinerja di adu Salah satu donatur Biden, Charles Myers, menyesalkan beredarnya narasi panik tentang donatur yang eksodus dari kampanye Biden. Narasi itu justru tidak benar dan membuat frustrasi. Myers mengaku memang para donatur khawatir setelah melihat adu debat Biden yang sangat buruk. Namun, masih banyak yang mendukung dan ingin berbuat lebih banyak. Banyak pendukung Biden yang masih mau membantu memperbaiki kinerjanya. ”Saya rasa Biden tidak akan ke mana-mana. Ini adalah calon terbaik yang kita punya. Kita harus membuatnya benar-benar siap maju bertarung lagi,” ujarnya. (Yoga)

Ada aturan baru untuk mendaki Gunung Fuji di Jepang pada musim pendakian 2024. Musim pendakian tahun ini persis dimulai pada Senin (1/7/2024). Aturan itu setidaknya berlaku di Prefektur Yamanashi dan Prefektur Shizuoka yang selalu dipadati pendaki. Sebab, pendakian dianggap sudah berlebihan dan melebihi kapasitas. Calon pendaki Gunung Fuji wajib memahami aturan baru ini. Sekarang, pendaki harus membayar biaya 2.000 yen atau setara Rp 206.000 per orang. Sebelumnya, setiap pendaki dikenai tarif 1.000 yen atau sekitar Rp 103.000. Pemerintah Prefektur Yamanashi juga membatasi hanya 4.000 pendaki per hari. 

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, jumlah pendaki Fujisan kini sudah pulih ke jumlah sebelum  pandemi. Setiap tahun jumlah pendaki tercatat 300.000 orang. Pembatasan ini menjadi cara Pemerintah Jepang mengatasi masalah sampah, polusi, dan jalur pendakian yang berbahaya akibat padatnya pendaki. Pembatasan juga menjadi cara supaya pendakian lebih teratur. Gubernur Yamanashi, Kotaro Nagasaki, mengatakan bahwa pembatasan jumlah pendaki juga diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan insiden penyakit ketinggian. (Yoga)

BBM berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Subsidi BBM pun dialokasikan dan disalurkan pada pihak yang membutuhkan. Masyarakat bergerak menuju tempat kerja dan aktivitas lain menggunakan angkutan umum dan kendaraan pribadi. Kebutuhan energi Indonesia pada 2023 lebih tinggi dibanding 2022. Berdasarkan Statistik dan Ekonomi 2023 yang dirilis Kementerian ESDM pada Juni 2024, konsumsi energi Indonesia pada 2023 sebesar 1,22 juta barel setara minyak, meliputi, BBM, gas, dan batubara. Sebagai negara pengimpor bersih (net importer) minyak, Indonesia patut mencermati kebutuhan BBM yang bertambah seiring peningkatan aktivitas. Pengimpor bersih artinya impor minyak lebih besar daripada ekspornya. Kegiatan ekspor menghasilkan USD, sedang impor memerlukan USD. Penambahan minyak yang diimpor berdampak pada peningkatan kebutuhan USD.

Padahal, nilai tukar USD terhadap rupiah fluktuatif, dipengaruhi kondisi perekonomian global dan negara bersangkutan. Semakin kuat USD terhadap mata uang lain, termasuk rupiah, semakin banyak rupiah yang dibutuhkan untuk membayar minyak impor. Ekspor dan impor minyak juga tak lepas dari harganya. Pasokan di pasaran, kondisi negara produsen, dan perekonomian dunia memengaruhi harga minyak. Nilai tukar rupiah, berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, Senin (1/7) Rp 16.355 per USD. Setahun lalu, Senin (3/7/2023) nilai tukar Rp 15.034 per USD. Situasi ini cukup jauh dari asumsi makro APBN 2024, yakni nilai tukar Rp 15.000 per USD dan harga minyak 82 USD per barel. Peran BBM yang vital dalam kegiatan industri dan rumah tangga membuat pemerintah menyediakan subsidi BBM sebanyak 19,58 juta kiloliter pada 2024. Pertanyaannya sekarang, apakah subsidi ini sudah diterima pihak yang tepat? (Yoga)