PPATK menemukan lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR, DPRD, dan Sekjen DPR dan DPRD terjerat judi daring atau populer disebut judi online. Transaksi judi daring dari tahun ke tahun pun terus meningkat, seperti pada kuartal I-2024 ini transaksinya mencapai Rp 101 triliun lebih. Kondisi ini menunjukkan judi daring sudah masuk ke semua lini dan menjadikan Indonesia darurat judi daring. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6) mengatakan, dari hasil pengklusteran PPATK, ditemukan lebih dari 1.000 orang yang meliputi anggota DPR, DPRD, dan pegawai Setjen DPR dan DPRD terjerat judi daring. Jika ditotal, transaksi mereka di judi daring itu mencapai 63.000 transaksi. Dari hasil temuan PPATK, ada satu orang yang transaksinya mencapai Rp 25 miliar. ”Transaksi mereka itu dari ratusan sampai miliaran (rupiah), ada satu orang sekian miliar (rupiah). Itu deposit. Kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliaran (rupiah),” ujar Ivan.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga sudah memiliki data orang-orang yang terjerat judi daring tersebut, mencakup nama, domisili, nomor ponsel, dan tanggal lahir. Karena itu, jika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR membutuhkan data tersebut untuk diproses lebih lanjut ke penanganan perkara etik, PPATK siap memberikannya. ”Dia transaksi di wilayah mana saja, kami punya data lengkap. Kami siap dipanggil MKD atau nanti kami akan berkirim surat (ke MKD),” ucap Ivan. Menurut Ivan, judi daring ini tidak hanya menjerat anggota Dewan serta lingkungan Setjen DPR dan DPRD, tetapi juga semua kalangan. Dari hasil pemetaan PPATK, ada pula kluster lain yang terlibat judi daring. Kluster dimaksud seperti pejabat daerah, pensiunan, pengusaha, buruh pabrik, ibu rumah tangga, wartawan, dokter, dan notaris. PPATK pun telah menyerahkan data itu kepada beberapa pemimpin kementerian/lembaga atau instansi masing-masing untuk ditindaklanjuti. (Yoga)

Komisi I DPR secara internal membahas gangguan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah sepekan ini belum bisa teratasi. Gangguan yang disebabkan serangan ransomware itu hingga kini diduga menyebabkan terjadinya kebocoran data. Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid, Rabu (26/6) menyebutkan, pihaknya akan memanggil Kemenkominfo selaku pengelola PDN serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Kamis ini untuk mendalami serangan siber terhadap PDN. Komisi I juga akan mendengarkan langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. ”Jadi, (Kamis) penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengungkapkan, Komisi I telah membahas serangan terhadap PDN secara internal.

Hal itu disebabkan ada indikasi kebocoran data di sejumlah instansi negara sebagai dampak dari serangan siber terhadap PDN. ”Karena itu, Komisi I membahas fenomena itu secara internal,” ucap Hasanuddin. Setelah terjadi serangan terhadap peladen (server) PDN, muncul klaim dari akun Moonz Haxor yang menyatakan memiliki data Badan Intelijen Strategis (Bais TNI) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri. Data hasil peretasan itu disebutkan telah dijual dalam suatu forum di situs gelap atau dark web. Sejak Sabtu (22/6), Moonz Haxor telah mengunggah kiriman penjualan data Inafis Polri seharga 1.000 USD. Ia mengklaim mendapatkan foto wajah anggota Inafis, sidik jari, dan surat elektronik. Data Bais TNI diakui telah diunggah pada Senin (24/6). Basis data dari 2.000 pengguna dijual 1.000 USD, jika ditambah dokumen rahasia berukuran 33,7 gigabyte menjadi 7.000 USD. (Yoga)

PPATK, Rabu (26/6) melaporkan kepada Komisi III DPR adanya transaksi mencurigakan yang terkait dengan Pemilu 2024. Nilainya mencapai Rp 80 triliun. Sebagai produk hasil analisis, maka laporan itu perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Dari 108 produk intelijen keuangan yang dihimpun PPATK selama periode Januari 2023 sampai Mei 2024, ditemukan perputaran dana yang melibatkan partai politik, anggota partai, calon anggota legislatif, incumbent, dan pejabat aktif, sebesar Rp 80.117.675.256.064. Sebanyak 108 laporan hasil analisis, informasi, dan hasil pemeriksaan itu telah diserahkan kepada beberapa pihak eksternal, termasuk aparat penegak hukum.

Dalam raker bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan, produk intelijen tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung (35 hasil analisis); KPK (21 hasil analisis dan 5 hasil pemeriksaan); Polri (1 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan); OJK (1 informasi); BIN (3 informasi); Badan Intelijen Strategis TNI (1 informasi); KPU (1 informasi); serta Bawaslu (39 informasi). Ivan menyatakan, nilai uang yang ditemukan itu merupakan perputaran dana terkait pemilu pada rekening para pihak yang dianalisis, bukan terkait tindak pidana.

Oleh karena itu, hasil analisis ataupun pemeriksaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Tiga rekomendasi dari hasil temuan tersebut antara lain; Pertama, perlunya evaluasi terhadap ketentuan mengenai dana kampanye pemilu berikut sanksi bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan tersebut. Kedua, perlunya penerapan kewajiban penggunaan rekening khusus dana kampanye terhadap pemilu legislatif, yang saat ini hanya diwajibkan untuk pemilihan presiden. Ketiga, perlu adanya ketentuan mengenai pembatasan penarikan uang tunai dan penukaran uang tunai yang dilakukan oleh calon tetap atau yang mewakil. (Yoga)

Sawit Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tengah berbenah. Begitu juga sawit rakyat. Keduanya sama-sama mengusung jalan transformasi di tengah tantangan internal dan eksternal yang makin kompleks. Holding Perkebunan Nusantara, yakni PTPN III, bakal membenahi hulu-hilir sawit melalui subholding PalmCo. Sementara petani sawit rakyat atau petani swadaya mulai menerapkan panduan budidaya komoditas bebas deforestasi. PalmCo merupakan hasil merger PTPN V, VI, dan XIII ke dalam PTPN IV pada awal Desember 2023. PalmCo mengelola perkebunan sawit milik empat PTPN itu serta perkebunan sawit dan lahan kosong PTPN VII dan XIV. ”Melalui merger, PTPN-PTPN yang kuat mendistribusikan kapabilitas dan modalitas untuk memperbaiki PTPN-PTPN lain yang lemah,” kata Direktur Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Abdul Ghani dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

Menurut Ghani, dalam lima tahun ke depan, PalmCo akan menambah luas kebun sawit dari 500.000 hektar menjadi 700.000 hektar. Upaya yang akan dilakukan adalah mengonversi tanaman karet jadi sawit dan memanfaatkan lahan kosong untuk sawit. Produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit juga akan dipacu dari 12-13 ton per hektar jadi 18 ton per hektar. Salah satu kebun yang telah digarap dan meningkat produktivitasnya ada di Banten. ”Kami berhasil meningkatkan produktivitas TBS sawit dari 12-13 ton per hektar menjadi 18 ton per hektar di lahan seluas 200.000 hektar. Ke depan, kami akan tingkatkan jadi 20 ton per hektar,” ujarnya. Selain itu, lanjut Ghani, PalmCo mulai menanam kembali sawit dengan target seluas 60.000 hektar. PalmCo siap membantu program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dananya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). ”Dengan naiknya dana PSR dari Rp 30 juta per hektar menjadi Rp 60 juta per hektar, PalmCo sanggup membantu percepatan PSR seluas 100.000 hektar,” katanya. (Yoga)

Pemerintah mengingatkan bahwa pemalsuan dokumen kependudukan untuk mengakali seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB merupakan tindak pidana. Pemalsuan dokumen kependudukan melanggar ketentuan Pasal 94 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Mereka yang memanipulasi data kependudukan terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda Rp 75 juta. Karena itu, perlu adanya proses verifikasi ketat agar praktik ini dapat diidentifikasi. ”Verifikasi kelengkapan dokumen untuk pendaftaran PPDB, untuk memastikan keaslian dokumen kependudukan yang diunggah peserta, kami sarankan untuk dicek ulang melalui aplikasi QR Code,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, Selasa (25/6) di Jakarta.

Anggota Ombudsman RI (ORI), Indraza Marzuki Rais, meminta pemerintah memperbaiki sistem ini. Desakan ini disampaikan ORI dalam laporan tentang pengawasan PPDB di 28 provinsi pada tahun 2023. Praktik manipulasi dokumen kependudukan jamak terjadi di sejumlah daerah agar lolos seleksi jalur zonasi. Begitu pula praktik titip siswa ke sekolah tertentu lewat berbagai pihak, praktik pungutan liar pada proses pendaftaran ulang, dan penambahan ruang kelas atau daya tampung rombongan belajar yang tidak sesuai ketentuan. ”Setiap warga pada dasarnya berhak memperoleh pendidikan dan negara wajib memfasilitasi serta membiayainya. Selain pengawasan PPDB, juga perlu perbaikan secara jangka panjang,” ujar Indraza, Selasa (25/6).

Sejumlah kepala daerah mengambil langkah tegas selama pelaksanaan PPDB. Pemprov Jabar mendiskualifikasi 262 calon peserta didik yang curang dalam PPDB. Mereka diketahui memakai data domisili yang tidak benar saat mendaftar PPDB. ”Kemungkinan jumlah calon peserta didik yang didiskualifikasi bisa terus bertambah. Kami masih melanjutkan verifikasi data PPDB tahap pertama hingga kini,” kata Pelaksana Harian Kadis Pendidikan Jabar Ade Afriandi, Senin (24/6), di Bandung. Mereka yang didiskualifikasi tersebar ditiga daerah, yakni Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Garut. Temuan Dinas Pendidikan Jabar, adanya modus kecurangan penggunaan lima hingga delapan KK di satu rumah warga. Modus berikutnya, penggunaan perkantoran sebagai alamat rumah calon siswa, salah satu yang digunakan kantor pengurus olahraga di Kota Bandung. (Yoga)

Pedagang terlihat menutupi dagangan mainannya dengan plastik saat gerimis turun di Pasar Gembrong, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (25/6/2024). Para pedagang  mengeluhkan sepinya pembeli dua tahun terakhir. Sejumlah pedagang menilai maraknya penjualan mainan melalui siaran langsung atau live di media sosial dengan harga jauh lebih murah menjadi sebagai salah satu penyebabnya. (Yoga)

American Express membeli platform pemesanan restoran milik Squarespace, Tock, seharga 400 juta USD untuk memperluas pijakannya di industri makanan beberapa waktu lalu. Visa dan Mastercard berinvestasi dan juga membeli saham beberapa usaha rintisan. American Express melihat platform pemesanan restoran ini penting karena kategori tersebut menyumbang 100 miliar USD dalam transaksi kartu mereka tahun lalu. Kesepakatan yang seluruhnya dilakukan secara tunai itu melanjutkan akuisisi raksasa kartu kredit tersebut atas platform reservasi restoran daring bernama Resy pada tahun 2019. Menurut Fast Company, Resy membantu pemegang kartu American Express mendapatkan akses khusus ke beberapa restoran, termasuk reservasi eksklusif, notifikasi awal, atau manfaat pengembalian uang tunai untuk pemesanan tertentu yang dilakukan melalui platform.

Pada 2023, Visa meluncurkan program Africa Fintech Accelerator, enam bulan setelah Mastercard Foundation mengumumkan pendanaan untuk berinvestasi di perusahaan tahap awal melalui perusahaan di Afrika. Tahun lalu Visa juga mengakuisisi usaha rintisan infrastruktur pembayaran asal Brasil, Pismo, senilai 1 miliar USD secara tunai. Pismo yang berbasis di São Paulo diam-diam telah ”memakan” klien dan nasabah perusahaan kartu kredit ternama, termasuk Citi, Itaú (salah satu bank terbesar di Brasil), Revolut, N26, Nubank, dan Cora. Laporan TechCrunch menyebutkan, usaha rintisan ini memproses hampir 50 miliar panggilan API dan volume transaksi senilai 40 miliar USD setahun dan mendukung hampir 80 juta akun serta lebih dari 40 juta kartu telah diterbitkan.

Mastercard membeli 3,8 % saham di bisnis uang seluler telekomunikasi terbesar di Afrika, MTN, seharga 200 juta USD. Perusahaan ini memiliki saham serupa dalam operasi uang seluler Airtel Afrika. Pengusaha dan pakar lokal mengatakan langkah ini akan membantu Visa dan Mastercard tetap relevan di Afrika yang pada saat ini banyak pengguna telah beralih ke dompet digital dan kode cepat (QRIS). Aksi korporasi sejumlah perusahaan kartu kredit itu merupakan langkah strategis agar mereka bisa selamat dari disrupsi digital. Di samping itu, mereka ingin mengembangkan bisnis yang makin terfokus pada layanan konsumen hingga kualitas layanan lebih baik. Layanan kartu kredit harus bisa menarik generasi milenial dan gen Z. Penerbit kartu kredit harus menentukan dengan jelas proposisi nilai di tengah kehadiran dompet digital dan lain-lain. (Yoga)

Pedagang perhiasan emas terlihat sedang menata dagangan yang berada di etalase tokonya di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (25/6/2024). Berdasarkan data di laman Logammulia.com yang dikelola PT Antam Tbk, harga emas per Selasa mencapai Rp 1.368.000 per gram atau naik Rp 8.000 per gram dibandingkan dengan hari sebelumnya. Hal ini membuat penjualan menurun dibandingkan pada hari-hari sebelumnya. (Yoga)

Judi online yang kian marak dan sulit diberantas menambah beban ekonomi nasional yang tengah menghadapi tantangan berat dari ketidakpastian global dan merosotnya daya beli masyarakat. Kegiatan ini terbukti menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia, lantaran perputaran uangnya sangat besar, mencapai Rp 327 triliun pada 2023. Jika dana itu digelontorkan  untuk konsumsi, efeknya ke pertumbuhan  ekonomi sangat dahsyat. Sebab, sekitar 50% lebih produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh konsumsi masyarakat. Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari pajak bisa bertambah. Ironis, perputaran judi online tahun ini bukannya turun, malah membengkak. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK) perputaran bisnis uang haram ini sudah mencapai  Rp 100 triliun kuartal I-2024, sehingga jika disetahunkan mencapai Rp 400 triliun. Akumulasi perputaran  uang judi online sudah menembus Rp 600 triliun per Maret 2024. (Yetede)