Sawit Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tengah berbenah. Begitu juga sawit rakyat. Keduanya sama-sama mengusung jalan transformasi di tengah tantangan internal dan eksternal yang makin kompleks. Holding Perkebunan Nusantara, yakni PTPN III, bakal membenahi hulu-hilir sawit melalui subholding PalmCo. Sementara petani sawit rakyat atau petani swadaya mulai menerapkan panduan budidaya komoditas bebas deforestasi. PalmCo merupakan hasil merger PTPN V, VI, dan XIII ke dalam PTPN IV pada awal Desember 2023. PalmCo mengelola perkebunan sawit milik empat PTPN itu serta perkebunan sawit dan lahan kosong PTPN VII dan XIV. ”Melalui merger, PTPN-PTPN yang kuat mendistribusikan kapabilitas dan modalitas untuk memperbaiki PTPN-PTPN lain yang lemah,” kata Direktur Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Abdul Ghani dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

Menurut Ghani, dalam lima tahun ke depan, PalmCo akan menambah luas kebun sawit dari 500.000 hektar menjadi 700.000 hektar. Upaya yang akan dilakukan adalah mengonversi tanaman karet jadi sawit dan memanfaatkan lahan kosong untuk sawit. Produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit juga akan dipacu dari 12-13 ton per hektar jadi 18 ton per hektar. Salah satu kebun yang telah digarap dan meningkat produktivitasnya ada di Banten. ”Kami berhasil meningkatkan produktivitas TBS sawit dari 12-13 ton per hektar menjadi 18 ton per hektar di lahan seluas 200.000 hektar. Ke depan, kami akan tingkatkan jadi 20 ton per hektar,” ujarnya. Selain itu, lanjut Ghani, PalmCo mulai menanam kembali sawit dengan target seluas 60.000 hektar. PalmCo siap membantu program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dananya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). ”Dengan naiknya dana PSR dari Rp 30 juta per hektar menjadi Rp 60 juta per hektar, PalmCo sanggup membantu percepatan PSR seluas 100.000 hektar,” katanya. (Yoga)

Pemerintah mengingatkan bahwa pemalsuan dokumen kependudukan untuk mengakali seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB merupakan tindak pidana. Pemalsuan dokumen kependudukan melanggar ketentuan Pasal 94 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Mereka yang memanipulasi data kependudukan terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda Rp 75 juta. Karena itu, perlu adanya proses verifikasi ketat agar praktik ini dapat diidentifikasi. ”Verifikasi kelengkapan dokumen untuk pendaftaran PPDB, untuk memastikan keaslian dokumen kependudukan yang diunggah peserta, kami sarankan untuk dicek ulang melalui aplikasi QR Code,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, Selasa (25/6) di Jakarta.

Anggota Ombudsman RI (ORI), Indraza Marzuki Rais, meminta pemerintah memperbaiki sistem ini. Desakan ini disampaikan ORI dalam laporan tentang pengawasan PPDB di 28 provinsi pada tahun 2023. Praktik manipulasi dokumen kependudukan jamak terjadi di sejumlah daerah agar lolos seleksi jalur zonasi. Begitu pula praktik titip siswa ke sekolah tertentu lewat berbagai pihak, praktik pungutan liar pada proses pendaftaran ulang, dan penambahan ruang kelas atau daya tampung rombongan belajar yang tidak sesuai ketentuan. ”Setiap warga pada dasarnya berhak memperoleh pendidikan dan negara wajib memfasilitasi serta membiayainya. Selain pengawasan PPDB, juga perlu perbaikan secara jangka panjang,” ujar Indraza, Selasa (25/6).

Sejumlah kepala daerah mengambil langkah tegas selama pelaksanaan PPDB. Pemprov Jabar mendiskualifikasi 262 calon peserta didik yang curang dalam PPDB. Mereka diketahui memakai data domisili yang tidak benar saat mendaftar PPDB. ”Kemungkinan jumlah calon peserta didik yang didiskualifikasi bisa terus bertambah. Kami masih melanjutkan verifikasi data PPDB tahap pertama hingga kini,” kata Pelaksana Harian Kadis Pendidikan Jabar Ade Afriandi, Senin (24/6), di Bandung. Mereka yang didiskualifikasi tersebar ditiga daerah, yakni Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Garut. Temuan Dinas Pendidikan Jabar, adanya modus kecurangan penggunaan lima hingga delapan KK di satu rumah warga. Modus berikutnya, penggunaan perkantoran sebagai alamat rumah calon siswa, salah satu yang digunakan kantor pengurus olahraga di Kota Bandung. (Yoga)

Pedagang terlihat menutupi dagangan mainannya dengan plastik saat gerimis turun di Pasar Gembrong, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (25/6/2024). Para pedagang  mengeluhkan sepinya pembeli dua tahun terakhir. Sejumlah pedagang menilai maraknya penjualan mainan melalui siaran langsung atau live di media sosial dengan harga jauh lebih murah menjadi sebagai salah satu penyebabnya. (Yoga)

American Express membeli platform pemesanan restoran milik Squarespace, Tock, seharga 400 juta USD untuk memperluas pijakannya di industri makanan beberapa waktu lalu. Visa dan Mastercard berinvestasi dan juga membeli saham beberapa usaha rintisan. American Express melihat platform pemesanan restoran ini penting karena kategori tersebut menyumbang 100 miliar USD dalam transaksi kartu mereka tahun lalu. Kesepakatan yang seluruhnya dilakukan secara tunai itu melanjutkan akuisisi raksasa kartu kredit tersebut atas platform reservasi restoran daring bernama Resy pada tahun 2019. Menurut Fast Company, Resy membantu pemegang kartu American Express mendapatkan akses khusus ke beberapa restoran, termasuk reservasi eksklusif, notifikasi awal, atau manfaat pengembalian uang tunai untuk pemesanan tertentu yang dilakukan melalui platform.

Pada 2023, Visa meluncurkan program Africa Fintech Accelerator, enam bulan setelah Mastercard Foundation mengumumkan pendanaan untuk berinvestasi di perusahaan tahap awal melalui perusahaan di Afrika. Tahun lalu Visa juga mengakuisisi usaha rintisan infrastruktur pembayaran asal Brasil, Pismo, senilai 1 miliar USD secara tunai. Pismo yang berbasis di São Paulo diam-diam telah ”memakan” klien dan nasabah perusahaan kartu kredit ternama, termasuk Citi, Itaú (salah satu bank terbesar di Brasil), Revolut, N26, Nubank, dan Cora. Laporan TechCrunch menyebutkan, usaha rintisan ini memproses hampir 50 miliar panggilan API dan volume transaksi senilai 40 miliar USD setahun dan mendukung hampir 80 juta akun serta lebih dari 40 juta kartu telah diterbitkan.

Mastercard membeli 3,8 % saham di bisnis uang seluler telekomunikasi terbesar di Afrika, MTN, seharga 200 juta USD. Perusahaan ini memiliki saham serupa dalam operasi uang seluler Airtel Afrika. Pengusaha dan pakar lokal mengatakan langkah ini akan membantu Visa dan Mastercard tetap relevan di Afrika yang pada saat ini banyak pengguna telah beralih ke dompet digital dan kode cepat (QRIS). Aksi korporasi sejumlah perusahaan kartu kredit itu merupakan langkah strategis agar mereka bisa selamat dari disrupsi digital. Di samping itu, mereka ingin mengembangkan bisnis yang makin terfokus pada layanan konsumen hingga kualitas layanan lebih baik. Layanan kartu kredit harus bisa menarik generasi milenial dan gen Z. Penerbit kartu kredit harus menentukan dengan jelas proposisi nilai di tengah kehadiran dompet digital dan lain-lain. (Yoga)

Pedagang perhiasan emas terlihat sedang menata dagangan yang berada di etalase tokonya di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (25/6/2024). Berdasarkan data di laman Logammulia.com yang dikelola PT Antam Tbk, harga emas per Selasa mencapai Rp 1.368.000 per gram atau naik Rp 8.000 per gram dibandingkan dengan hari sebelumnya. Hal ini membuat penjualan menurun dibandingkan pada hari-hari sebelumnya. (Yoga)

Judi online yang kian marak dan sulit diberantas menambah beban ekonomi nasional yang tengah menghadapi tantangan berat dari ketidakpastian global dan merosotnya daya beli masyarakat. Kegiatan ini terbukti menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia, lantaran perputaran uangnya sangat besar, mencapai Rp 327 triliun pada 2023. Jika dana itu digelontorkan  untuk konsumsi, efeknya ke pertumbuhan  ekonomi sangat dahsyat. Sebab, sekitar 50% lebih produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh konsumsi masyarakat. Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari pajak bisa bertambah. Ironis, perputaran judi online tahun ini bukannya turun, malah membengkak. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK) perputaran bisnis uang haram ini sudah mencapai  Rp 100 triliun kuartal I-2024, sehingga jika disetahunkan mencapai Rp 400 triliun. Akumulasi perputaran  uang judi online sudah menembus Rp 600 triliun per Maret 2024. (Yetede)

Industri karet nasional tengah berada dalam tekanan. Di antaranya datang dari produksi yang terus menurun dan terkini UU Antideforestasi Uni Eropa/European Union Deforestation Regulation (EUDR) di mana karet menjadi satu dari tujuh komoditas yang berperan dalam deforestasi. Penurunan produksi karet Indonesia disebabkan oleh tanaman yang sudah tua dan atau rusak, konversi tanaman karet, penyakit terutama gugur daun, dan kurangnya tenaga kerja penyadap. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 bahwa produksi karet nasional hanya 3,14 juta ton dan turun lebih dalam lagi pada 2023 menyisakan 2,65 juta ton. Dalam 6 tahun terakhir, produksi karet turun 1,24 juta ton. Indonesia kalah dari Thailand, yang mampu menghasilkan 4,58 juta ton (periode 2014—2018). Thailand berkontribusi 31,83% dari rata-rata produksi karet dunia pada periode tersebut. 

Padahal Indonesia adalah negara dengan luas kebun karet terbesar di dunia. Laporan BPS 2023, luas perkebunan karet Indonesia 3,55 juta hektare (ha). Angka itu sebenarnya turun 230.000 ha (6%) dibandingkan dengan 2022. Data pada 2022, ekspor ke Uni Eropa sebesar 340.066 ton, angka ini turun 13,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 391.683 ton. Seperti kita ketahui bahwa pada 31 Mei 2023 Uni Eropa telah menyepakati EUDR sebagai langkah antisipasi atas maraknya produksi komoditas yang merusak hutan. Konsekuensi EUDR mulai berlaku pada Desember 2024 bagi importir (18 bulan setelah ditetapkan) dan 24 bulan setelah ditetapkan (Juni 2025) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Data pada 2022, ekspor ke Uni Eropa sebesar 340.066 ton, angka ini turun 13,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 391.683 ton. Seperti kita ketahui bahwa pada 31 Mei 2023 Uni Eropa telah menyepakati EUDR sebagai langkah antisipasi atas maraknya produksi komoditas yang merusak hutan. Konsekuensi EUDR mulai berlaku pada Desember 2024 bagi importir (18 bulan setelah ditetapkan) dan 24 bulan setelah ditetapkan (Juni 2025) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Sampai saat ini, industri hilir karet nasional hanya sekitar 20% yang meliputi industri ban, vulkanisir, dock fender, dan sebagainya. Sisanya 80% untuk ekspor dalam bentuk setengah jadi berupa crumb rubber dan rubber smoked sheet (RSS). Indonesia juga harus mulai mempertimbangkan menjajaki pasar Asia bagian timur dan Amerika bagian utara serta Amerika bagian selatan untuk mengurangi risiko ketergantungan atas Uni Eropa. Adapun pemenuhan ketentuan UU Antideforestasi, pemerintah harus turun tangan membantu operator dalam menyediakan data geolokasi kebun, legalitas tanah, jaminan hak pekerja (termasuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur), dan perlindungan lingkungan. 

Selanjutnya diplomasi sesama negara produsen karet untuk memperjuangkan harga karet yang renumeratif bagi para pekebun. Termasuk mengintensifkan pertemuan Ad Hoc Joint Task Force (JTF) on EUDR yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Teknologi ini sudah mulai diuji coba oleh Malaysia Rubber Council (MRC) atau Dewan Karet Malaysia. Dari pengalaman Malaysia, teknologi ini membutuhkan biaya yang mahal, sebesar US$11/pohon/tahun. Selanjutnya, Indonesia mengoptimalkan peran International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang beranggotakan Indonesia, Thailand, dan Malaysia untuk berperan lebih dalam menjaga stabilitas harga karet dan kesejahteraan petani karet dari anggota ITRC.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan bahwa tidak pernah ada upaya dari Kementerian yang dipimpinnya untuk melindungi buron Harun Masiku. Hal ini disampaikan usai mengikuti Rapat Kabinet Paripurna bersama Presiden Joko Widodo (dan jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Negara, Senin (24/6). “Enggak lah. Mana berani. Itu pelanggaran hukum,” ujarnya. Lebih lanjut, Yasonna pun melanjutkan bahwa hingga saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pun belum mengetahui posisi dari buron kelas kakap itu berada. “Mana kami tahu? Kalau kami tahu, sudah kami kasih informasi,” ucapnya. Di sisi lain, dia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melindungi Harun Masiku meskipun buron tersebut merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pemerintah mengakui gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang terjadi sejak Kamis (20/6) disebabkan serangan siber perangkat keras perusak atau ransomware brain cipher, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Saat ini pemerintah masih fokus pada pemulihan dan mengabaikan permintaan tebusan dari pelaku peretas sebesar 8 juta USD atau Rp 131,6 miliar. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (24/6), pihaknya masih terus fokus pada pemulihan PDNS. ”Gangguan ini disebabkan oleh serangan siber ransomware brain cipher, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Kami mengetahuinya setelah meneliti sampel,” katanya. Lockbit merupakan salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019.

Grup operator ransomware ini sudah mengeluarkan Lockbit dan Lockbit 2.0. Terakhir, grup itu mengeluarkan versi terbaru, Lockbit 3.0, yang juga penyebab gangguan di Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu, dimana data nasabah BSI hilang dan layanan terganggu beberapa hari. Dalam hal pemulihan, BSSN telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Menurut dia, peretas meminta uang tebusan 8 juta USD, tapi permintaan itu tak akan dipenuhi. Menkominfo Budi Arie Setiadi, di Istana Negara, Jakarta, kemarin, menegaskan, pemerintah tak akan memenuhi permintaan peretas. Ia juga membantah jika sistem proteksi data nasional disebut lemah. ”Jangan salah, ini bukan PDN, tapi PDNS 2 di Surabaya, bukan PDN. Ini PDNS karena sedang dibangun PDN-nya,” ujarnya. (Yoga)