Hingga kini, gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kemenkominfo belum dapat diatasi. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan, dari proses analisis berdasarkan bukti digital belum dapat disimpulkan penyebab gangguan pada sistem di PDN tersebut. Melihat gangguan yang ada, pengamat keamanan siber menilai, sistem di peladen (server) PDN mengalami serangan ransomware. Hal itu terindikasi dari sistem peladen PDN yang tiba-tiba tak berfungsi dan terjadi berhari-hari, yakni sejak Kamis (20/6). Ada dugaan, hal itu sebagai upaya pelaku untuk menyandera. Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, Minggu (23/6), mengungkapkan, BSSN telah mengirimkan tim ke Kemenkominfo untuk menangani insiden sekaligus menyelidiki penyebab terganggunya sistem PDN. Upaya yang dilakukan di antaranya mencari bukti digital berupa pengumpulan log dan sampel artefak sistem yang terdampak. Namun, diakui Ariandi, dari proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan permasalahan utama, BSSN belum bisa menyimpulkan penyebab dari gangguan pada PDN tersebut.

”Tim masih melakukan proses analisis berdasarkan bukti digital yang ada untuk menemukan entry point (pintu masuk) dan root cause (akar masalah) insiden tersebut,” tuturnya. Gangguan pada sistem PDN telah mengakibatkan sejumlah layanan publik terganggu, di antaranya layanan keimigrasian di Kantor Ditjen Imigrasi Kemenkumham serta pelintasan negara, seperti bandara internasional. Gangguan juga dialami Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SIMSPAM) dan Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi Kementerian PUPR, serta Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kemendagri. Hingga Minggu (23/6), baru layanan imigrasi di Bali, termasuk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang pulih. Kakanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu mengatakan, pelayanan imigrasi di Bandara I Gusti NgurahRai melalui fasilitas autogate juga berangsur pulih. Dari insiden itu, pengamat teknologi dan ahliforensik siber. (Yoga)

Juni hingga Juli menjadi periode menyeramkan bagi guru-guru SMA negeri. Khususnya, sekolah yang menjadi incaran warga saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Di bulan-bulan ini, kepala sekolah dicari-cari orang. Guru pun bernasib sama. Mereka berharap jumlah siswa baru tidak membeludak seperti sebelumnya. Para pendidik lelah terus mengajar di ”kelas gemuk” dengan jumlah murid kebanyakan. Mereka ingin mendapat kelas yang lapang, lega, dengan siswa hanya fokus belajar, bukan memancing keributan dan membuat guru pusing. ”Mohon maaf anak-anak. Jangan memancing emosi karena Ibu sudah di titik sebentar lagi ’meledak’.” Inilah mantra andalan guru Ekonomi SMAN 2 Denpasar, Bali, Kadek Novi Sriasih, setiap mengajar pada jam genting, menjelang pulang sekolah. Mantra ini sering disampaikannya kepada siswa di kelas yang jumlah muridnya mendekati 50 orang.

Saat belum menjabat Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas per Januari 2024, ia termasuk guru yang beban kerjanya mendekati batas atas. Menurut PP No 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen No 74 Tahun 2008 tentang Guru, jam mengajar guru paling sedikit 24 jam dan paling banyak 40 jam seminggu. Satu jam pelajaran (JP) setara 45 menit. Saat itu, ia mengajar 36 JP per minggu. Dengan beban mengajar sebanyak ini, bisa dipastikan seharian kerjanya keluar masuk kelas. Itu pun bukan kelas standar yang jumlah siswanya maksimal 36, melainkan kelas gemuk yang dihuni 50 orang, lengkap dengan berbagai macam perangai murid. Sebagai pembanding, guru yang murah senyum ini pernah mengajar di swasta dengan siswa 24 per kelas. Saat situasi begini, ia masih berani meninggalkan kelas, lalu memeriksa tugas siswa di ruangan guru. Sekarang, di SMAN 2 Denpasar, ia tidak berani melakukan hal itu.

SMAN 2 merupakan salah satu sekolah incaran warga dengan jumlah siswa terbanyak di Denpasar. Jumlah pendaftar PPDB tahun 2023 sebanyak 1.700. Padahal, rencana daya tampung (RDT) sekolah hanya 360 siswa. Setelah berunding dengan pihak yang ingin menitipkan siswa, termasuk arahan dari dinas pendidikan, sekolah akhirnya menampung 584 orang. Inilah yang membuat SMAN 2 Denpasar serta sekolah-sekolah incaran lain menciptakan kelas gemuk. Mereka tidak mampu mempertahankan RDT yang dibuat berdasarkan kecukupan ruang kelas dan batasan maksimal jumlah siswa per kelas. “Ini yang kaya, pejabat, pengen di sini. Mereka tak mau mengikuti aturan sekolah. Kalau kami tegakkan aturan sekolah, nanti Kepala SMAN 2 Denpasar dianggap arogan, begitu keluar di media,” kata Kepala SMAN 2 Denpasar I Gede Eka Mahendra saat ditanya kenapa sulit menegakkan aturan PPDB. (Yoga)

Memberantas judi daring tentu bukan pekerjaan mudah karena selain bersifat lintas yurisdiksi, uang hasil kejahatan judi kini disinyalir telah menjadi ”modal” untuk usaha pinjaman daring ilegal. Dengan demikian, ibarat lingkaran setan, kini keduanya begitu mengakar kuat dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Mulai dari perputaran uang judi daring dari tahun 2017 sampai dengan kuartal I-2024 yang telah mencapai Rp 600 triliun, hingga keterlibatan oknum aparat yang kecanduan judi daring, membuat Presiden Jokowi menerbitkan Kepres No 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Dengan masa kerja efektif kurang dari empat bulan, timbul pertanyaan, langka apa yang perlu dilakukan satgas untuk mencegah dan memberantas akar judi daring yang telah mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosio-psikologis, dan bersifat kriminogen?

Atas dasar hubungan baik dan prinsip resiprositas, Indonesia dapat mengajukan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan UU dari negara yang diminta, antara lain untuk perampasan hasil tindak pidana, pelarangan transaksi kekayaan, dan membekukan aset. Untuk itu, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring dapat berkoordinasi dengan Menkumham sebagai pejabat pemegang otoritas (central authority) menurut UU No 1 Tahun 2006 yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana ke negara asing itu. Berdasarkan Pasal 57 UU No 1/2006, Menkumham juga dapat membuat perjanjian/kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan pembagian hasil dari asset tindak pidana yang dirampas, untuk disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Transformasi hukum yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas perjudian daring adalah pertama, perlu dilakukan kampanye edukatif untuk memberikan literasi digital, hukum, dan keuangan yang benar kepada masyarakat. Kedua, penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan kepada semua pihak yang menawarkan, memberikan kesempatan, mentransmisikan, mendistribusikan perjudian daring, termasuk kepada oknum aparat yang membekingi. Ketiga, pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memuat perjudian perlu dilakukan secara berkala, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan penyedia layanan internet, operator telekomunikasi, serta pengelola laman yang memuat iklan judi daring. Pemerintah perlu menyediakan layanan rehabilitasi dan konseling bagi anggota masyarakat yang telanjur kecanduan judi daring untuk dipulihkan kesehatan jiwanya. (Yoga)

Sepekan terakhir, Kementerian PPNl/Bappenas dan Kemensosial saling silang pendapat soal kemutakhiran data penerima bansos. Narasi di kalangan elite pemerintahan ini dinilai tidak produktif dan justru bisa merugikan masyarakat. Pernyataan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut data bansos tidak tepat sasaran hingga 46 %, dan mencontohkan salah satu pejabat eselon satunya turut menerima, mengundang kegaduhan. Hal itu disampaikan Suharso saat peluncuran sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam acara Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/6). ”Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu 40 % melenceng, (tepatnya) 46 % tidak tepat,” kata Suharso.

Sistem Regsosek diklaim Suharso bisa melengkapi data bansos sehingga penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa turun hingga 30 % pada akhir 2024. Data Regsosek meliputi informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, asset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan program perlindungan sosial. Kemensos tidak terima dengan pernyataan tersebut. Staf Khusus Mensos Suhadi Lili meminta Suharso membuka data yang ia miliki untuk dibandingkan dengan daftar penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Selain itu, membuka secara terang-terangan nama pejabat eselon satu di lingkup Bappenas yang menerima bansos. ”Misalnya tidak percaya DTKS dan membuat data sendiri yang diyakini pasti lebih baik untuk hipotesis itu, tepat tidak? Itu hipotesis, masih belum terbukti,” kata Suhadi di Command Center Kemensos, Cawang, Jaktim, Jumat (21/6).

Suhadi mengatakan, jumlah penerima bantuan dalam DTKS fluktuatif karena selalu diperbarui setiap bulan melalui mekanisme musyawarah kelurahan atau desa, diserahkan ke pemda, lalu disetujui Kemensos. Masyarakat yang merasa dirinya atau orang lain tidak pantas menerima bansos bisa melapor melalui laman Cekbansos. Skema ini sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, yakni UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Catatan Kemensos sampai Mei 2024, penerima bansos dalam DTKS, termasuk bansos penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, mencapai 127.151.985 jiwa. Pihaknya juga terus menggalakkan pemberdayaan masyarakat untuk berwirausaha melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena).

Sepanjang 2023 sampai Maret 2024, ada 21.333 keluarga penerima manfaat yang dihapus dari daftar penerima bansos karena sudah mandiri. Menurut Kemensos, silang pendapat ini harus diselesaikan di ranah publik. Sebab, Bappenas mengungkit terlebih dahulu kepada media sebagai representasi publik. Data orang miskin yang dimiliki pemerintah saat ini ada tiga, yakni DTKS di Kemensos, Regsosek di Bappenas, dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) di Kemenko PMK. Belum lagi sistem data pemda. Banyaknya produsen data ini akan membingungkan pelaksana teknis di daerah, mulai dari Bappeda sampai organisasi perangkat daerah teknis. Mereka harus memadukan data dengan verifikasi dan validasi ulang, sedangkan anggaran terbatas. Egosentris kementerian dan lembaga terkait beragam data kesejahteraan sosial ini selain tidak tepat dan tidak etis, juga tidak efisien. (Yoga)

Hasil survei Kompas mengenai tingkat kepuasan publik atas kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan dua potret persepsi. Meski masyarakat kelas bawah mengaku puas atas capaian pemerintah, tidak demikian halnya dengan kelas menengah dan atas. Semakin tinggi kelas sosial dan latar pendidikannya, semakin rendah persepsi kepuasan yang muncul. Secara umum, berdasarkan hasil survei berkala periode Juni 2024, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin di bidang ekonomi sebesar 65,1 %, tertinggi yang dicapai selama Jokowi-Amin menjabat atau dalam 4,5 tahun terakhir. Namun, jika diperhatikan lebih detail, tingkat kepuasan publik itu tidak merata di seluruh kelas sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan.

Kelompok responden yang memiliki kepuasan tertinggi atas capaian ekonomi rezim Jokowi adalah kelas sosial-ekonomi bawah dengan tingkat kepuasan 69,8 %. Semakin tinggi kelas sosial-ekonominya, semakin rendah tingkat kepuasannya. Kelas menengah-bawah mencatat kepuasan 63,8 %, menengah-atas 60,1 %, dan kelas atas 52 %. Responden dengan latar belakang pendidikan dasar mencatat kepuasan tertinggi sebesar 69,2 %, pendidikan menengah 66 % dan responden pendidikan tinggi 46,3 %. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin rendah kepuasannya atas capaian pemerintah. Ada dua realitas ekonomi berbeda yang dirasakan masyarakat dari kelompok sosial-ekonomi bawah dan menengah-atas.

Keduanya sama-sama valid. Namun, hasil survei itu semakin menegaskan potret keresahan masyarakat kelas menengah yang belakangan semakin banyak terdengar di ruang-ruang publik dan linimasa media sosial. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, berbagai gejolak ekonomi yang akhir-akhir ini muncul, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, PHK di sektor-sektor padat karya, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, memang lebih banyak dirasakan oleh kelompok menengah dan kelompok atas. ”Sementara kelompok bawah masih puas dengan kinerja ekonomi pemerintah karena negara hadir untuk kelompok ini dengan berbagai bansos yang ada sehingga berbagai gejolak ekonomi masih bisa teredam oleh bansos,” katanya, Sabtu (22/6/2024).

Keberpihakan pemerintah itu yang belum dirasakan kelompok menengah-atas yang berhadapan dengan berbagai gejolak ekonomi itu dalam keseharian, dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, cicilan kredit kendaraan bermotor dan KPR yang semakin berat, serta ancaman kehilangan pekerjaan dan upah. Berbeda dengan kelompok bawah, kelompok menengah-atas tak mendapat bantuan atau kebijakan yang signifikan dari pemerintah untuk meredam persoalan ekonomi tersebut, tidak heran jika persepsi kepuasan dari kelompok menengah dan atas jauh lebih rendah dibanding persepsi kelompok bawah. Langkah mitigasi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk meredam keresahan itu, menurut Teguh, adalah menunda kebijakan yang bisa semakin membebani masyarakat kelas menengah. Misalnya, rencana menaikkan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 2025. (Yoga)

Video sejumlah orang tua asal Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, menghebohkan jagat maya di Sumsel sepekan terakhir. . Mereka minta pertolongan kepada Presiden dan presiden terpilih agar bisa memulangkan anak mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja. ”Kepada Bapak Presiden dan staf ahlinya, dan juga Bapak Prabowo, tolong bantu kami, Bapak. Anak kami diperjual belikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kamboja. Anak kami sudah tidak tahan menghadapi siksaan dan intimidasi, mulai dari siksaan fisik dan denda. Apabila anak kami tidak bekerja satu hari, dikenai denda 100 dollar,” ujar salah satu orangtua dalam video yang juga disiarkan akun Instagram @oganilir.id, Selasa (18/6).

Sayuti salah satu orangtua korban TPPO, Kamis (20/6), di Desa Tanjung Raja Utarai menceritakan, ada delapan remaja asal Sumsel yang dipekerjakan di Kamboja, terdiri dari tujuh orang asal Ogan Ilir dan satu orang asal Palembang. Salah satunya adalah anak Sayuti, Ivan Saputra. ”Anak-anak ini berusia 18-21 tahun. Mereka baru lulus SMA,” kata Sayuti. Ivan dan teman-temannya mendapatkan tawaran bekerja di Kamboja dari kenalan dalam grup aplikasi Whatsapp (WA). Selisih waktu antara informasi pertama yang mereka sampaikan pada orangtua dan jadwal keberangkatan, hanya sepekan. Sesampainya di Kamboja, semula mereka dijanjikan menjadi petugas kebersihan. Namun, mereka justru dipaksa menjadi scammer atau penipu daring. ”Ivan bilang, mereka disuruh jadi scammer. Intinya, mereka disuruh menipu orang.

Padahal, keinginan mereka bukan seperti itu. Kami tidak terima anak kami dipekerjakan seperti itu,” kata Sayuti. Pada hari biasa, mereka bekerja sejak pukul 07.00 atau 08.00 hingga pukul 24.00. Pada hari Minggu, mereka bekerja di atas pukul 12.00 hingga tengah malam. Mereka hanya diberi dua sesi istirahat per hari, antara pukul 11.00-12.00 dan 17.00 dengan durasi 30-45 menit per sesi. Para remaja itu hanya bisa menggunakan ponsel saat isirahat. Kesempatan itu digunakan menghubungi keluarga masing-masing di Indonesia. Kalau terlambat masuk kerja, mereka didenda hingga 100 USD. Jika tidak mencapai target pekerjaan, mereka akan mendapat sanksi hukuman fisik. ”Contohnya, saat disuruh mencari 100 nomor WA, hanya dapat 80, mereka akan dihukum push up atau squat jump 100-150 kali,” kata Sayuti.

Gaji yang diterima Ivan dan teman-temannya tidak sesuai kesepakatan. Mereka menerima 300 USD dari janji sebelumnya 800 USD per bulan. Gaji itu masih dipotong denda dan biaya pengobatan. Sayuti mengatakan, Ivan dan para pekerja lain di sana ingin pulang. Akan tetapi, proses pulang tidak mudah. Mereka harus membayar Rp 40 juta per orang kalau ingin pulang. Syarat itu sangat memberatkan karena mereka belum sempat mengumpulkan uang. Orangtua mereka pun tergolong berekonomi terbatas. Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Ogan Ilir Edy Demang Jaya saat ditemui Kamis lalu mengatakan, sejauh ini tidak ada informasi resmi atau laporan dari para orangtua dan keluarga dari remaja tersebut. Bahkan, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel tidak memilliki data para remaja tersebut, karena para remaja tersebut berstatus pekerja ilegal. (Yoga)

Janji Pemprov DKI Jakarta menindak tegas parkir liar belum sepenuhnya dirasakan warga. Buktinya, warga kembali mengeluhkan maraknya parker liar di kota metropolitan terbesar di Indonesia ini. Mereka resah lantaran juru parkir liar mematok tarif hingga Rp 300.000 disertai ancaman pecah kaca kendaraan. Warga memviralkan video parkir liar di sekitar Masjid Istiqlal, Jakpus, yang diunggah akun Instagram jakarta.terkini pada Jumat (21/6). Dalam video, tampak tiga juru parkir tengah berbincang dengan perekam video. Disebutkan mereka mematok tarif parkir bus pariwisata sebesar Rp 300.000 dengan ancaman pecah kaca. Bulan lalu juga beredar video serupa. Tampak tiga orang meminta biaya parkir mobil sebesar Rp 150.000 kepada pengunjung Masjid Istiqlal.

Buntut video viral tersebut, Polsek Sawah Besar menangkap AB (49), J (26), dan D. AB positif narkoba berdasarkan tes urine, sedang J (26) terlibat kasus pencurian. Pada Minggu (23/6), hanya bajaj yang mengetem di sekitar Masjid Istiqlal. Tidak kelihatan juru parkir liar. Bisa jadi karena petugas Dishub DKI Jakarta sedang mengempiskan ban mobil yang parkir di bahu jalan. Seorang sopir bajaj, Rustam (48), mengatakan, juru parker liar sedang beristirahat karena semalam, Sabtu (22/6), banyak kendaraan pribadi dan rombongan parkir di sekitar Masjid Istiqlal. Kendaraan tersebut milik warga yang mengikuti perayaan ulang tahun Jakarta di Monas. ”Semalam mereka panen. Mereka getok harga sampai Rp 200.000 (per kendaraan),” kata Rustam. Pengelola Masjid Istiqlal mengatakan tak tinggal diam atas parkir liar ini.

”Kami lapor bahkan langsung ke Pj Gubernur DKI Jakarta. Dua bulan lalu parkir liar di luar pagar Istiqlal sudah ditertibkan. Orangnya ditangkap polisi, kena kasus nar- koba dan pencurian,” ujar Wakil Kabid Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul Salam, siang kemarin. Video parkir liar ini viral di tengah upaya Pemprov DKI Jakarta menertibkan parkir liar. Dalam kurun 15-30 Mei 2024, tim gabungan menindak 442 juru parkir liar di minimarket hingga ruko perkantoran. Sebagai tindak lanjut, juru parkir liar ber-KTP Jakarta akan diberikan pelatihan kerja sesuai minat, usia, dan riwayat pendidikan. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, telah berbincang perihal video viral itu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Pemda akan menindak tegas praktik parkir liar. (Yoga)

Gagal panen yang kerap melanda petani di kampungnya membuat Sudarmaji (45) menjadi pemulia benih padi. Setelah menyilangkan puluhan jenis padi dan menyeleksi ratusan galur, dia berhasil menemukan dua benih yang tahan kekeringan dan berumur pendek. ”Saya mulai menyilangkan padi setelah mengikuti pelatihan pemuliaan tanaman tahun 2017,” kata Sudarmaji, di rumahnya di Dusun Besuki, Kecamatan Balen, Bojonegoro, Jatim, Sabtu (15/6). Pelatihan itu mendatangkan Haji Masroni, pemulia benih senior dari Indramayu, yang aktif di Asosiasi Bank Benih Teknologi Tani Indonesia (AB2TI). Setelah kematian nenek yang membesarkannya sampai SMP, Sudarmaji meninggalkan kampungnya dan tinggal serta belajar di pondok pesantren di Sidoarjo dan Malang, Jatim. Ia kemudian menikah dan tinggal di Magetan menjadi tukang bangunan. Sesekali dia pulang kampung ke Bojonegoro, di mana dia kerap mendengar keluh kesah petani yang gagal panen, terutama disebabkan kekeringan dan serangan hama.

Hingga tahun 2014 dia membangun rumah sendiri di Besuki. ”Saat itu saya mulai belajar bertani sambil sesekali bekerja di bangunan. Saya juga kerap tanya sama petani lain tentang kesulitan mereka, salah satunya adalah soal benih,” katanya. Sawah warisan nenek seluas 1.700 meter persegi mulai digarapnya, Sudarmaji juga lebih serius mencari benih padi unggul. Pada 2017 dia mendapat informasi pelatihan pemuliaan padi AB2TI di Ponorogo. Dia segera mendaftar dan mengikuti pelatihan bersama 30 petani dari Jateng dan Jatim. Sepulang pelatihan, dia mengumpulkan informasi benih padi yang dibutuhkan petani. ”Saya bertanya kepada petani lain, bahkan pada tengkulak, padi seperti apa yang baik, enak, dan laku dijual,” katanya. Daftar itu ditulisnya dan dijadikan panduan dalam pemuliaan benih padi, diberi judul ”Benih Idaman”, Sudarmaji menyebut beberapa kriteria, di antaranya umur genjah, batang kokok, agak tahan jamur, tahan cekaman air, rasa nasi pulen, bulir panjang, dan beragam kriteria ideal lain.

Dia membuat laboratorium kecil di samping rumahnya, untuk menyemai benih-benih padi hasil persilangan, lalu ditanam di sawah warisan dimana sebagian ditanam benih padi lain untuk konsumsi keluarga. Padi hasil persilangan pertama, disebut benih F1, tak dikonsumsi, tapi untuk benih berikutnya. Benih F1 disilangkan hingga stabil, sampai16 kali persilangan atau F16 sebelum diuji multilokasi dan uji laboratorium sebelum bisa dipatenkan dan dilepaskan. ”Saya menyilangkan hingga mendapat 600 galur, lalu diseleksi menjadi 40 galur,” katanya. Untuk biaya perawatan dan kebutuhan keluarga, Sudarmaji menyewa lahan kakaknya dan ditanami tomat, bawang merah, dan jagung. Dia menyimpan sebagian benih padi di dapurnya. ”Benih yang bisa diselamatkan dan nunggu giliran disemai saya simpan di kulkas. Namun, ini membuat istri marah-marah, katanya, Menjadi pemulia benih padi tak menjanjikan secara ekonomi. Selain waktu untuk pemuliaan yang panjang dan kerap menuai kegagalan, saat berhasil menemukan benih unggul pun belum tentu bisa menghasilkan keuntungan ekonomi, kecuali pemerintah, terutama pemda, mau membeli benih tersebut sebagai bagian dari program untuk didistribusikan ke petani lain.

Kini, mimpi Sudarmaji mendekati kenyataan. Dengan bantuan Tani Center IPB University dan Gerakan Petani Nusantara, dua galur padi hasil pemuliaan Sudarmaji telah diuji laboratorium dan uji multilokasi. Dua benih hasil persilangan Ciherang dan IR-64, yang diberi nama Dramaga 1 dan Dramaga 2, itu dianggap memenuhi syarat benih unggul dan didaftarkan ke Komisi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dramaga 2, dinyatakan lolos dan direkomendikasikan PVT ke Kementan untuk pelepasan. Benih ini memiliki karakteristik umur pendek, malai banyak, nasi pulen, cukup tahan terhadap hama wereng batang coklat (WBC) 1 dan 2, tahan tungro dan penyakit hawar daun bakteri (HDB), serta cocok tumbuh di lahan tadah hujan di ketinggian 0-600 meter. ”Saya selalu percaya benih yang paling cocok jika dihasilkan dari pemuliaan di lingkungan sendiri karena sudah beradaptasi dengan kondisi setempat. Jadi, saya bekerja ini sebenarnya untuk petani-petani di Bojonegoro. Soal ganjarannya, saya ikhlas, nanti pasti ada yang membalas,” katanya (Yoga)

Praktik judi daring yang merambah ke berbagai lapisan masyarakat membawa ancaman. Tak sedikit mereka yang terjerat judi online merupakan anak-anak muda, tumpuan ekonomi Indonesia ke depan. Belum lagi, banyak segmen masyarakat menggunakan dana yang bersumber dari pinjaman lembaga keuanganuntuk praktik judi daring. Alhasil, situasi itu bakal memengaruhi banyak aspek di sektor jasa keuangan ke depan. Pemerintah yang telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring diharapkan bertindak tegas untuk mengatasi persoalan tersebut. Jika sekadar formalitas, jutaan masyarakat yang terjerumus di perjudian bakal membebani ekonomi.