Seni tradisional yang terpinggirkan dapat memperpanjang usianya tak lepas dari beragam bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sejumlah perusahaan telah melakukan terobosan pada sektor kebudayaan, tetapi tugas terbesar memelihara kebudayaan tetap pada negara. Kolaborasi pemerintah dan swasta dinantikan. PT Djarum, misalnya, menjadikan budaya sebagai salah satu fokus program CSR-nya. Program yang dinamai Bakti Budaya Djarum Foundation itu berupaya memperbaiki ekosistem kebudayaan di Indonesia dari hulu hingga hilir. ”Indonesia begitu beragam dengan kebudayaannya. Banyak seniman bertalenta, para maestro yang tak lagi menghitung keuntungan ketika menghidupi seninya,” ujar Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian, di Jakarta, Kamis (20/6). Hal itu mendorong Djarum turut berfokus menggarap budaya, termasuk seni pertunjukan tradisional.

Djarum juga membangun Galeri Indonesia Kaya yang memberi panggung kepada seniman dan jadi ruang arsip kebudayaan Nusantara, mulai dari alat musik tradisional, pakaian adat, hingga kuliner. Adapun besaran dana CSR tiap tahun berbeda. Hal serupa dilakukan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F Haryn mengatakan, bantuan diberikan pada sektor budaya karena budaya merupakan identitas suatu bangsa. Program-programnya menyasar pula pada pengenalan serta pembinaan budaya bagi anak-anak. Filantropi guna mendukung budaya lokal juga dilakukan, antara lain, pada pertunjukan ”Sudamala: Dari Epilog Calonarang” yang dihelat di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, tahun lalu.

”Ketika ada penghasilan, teman-teman dari sanggar yang kami support untuk melakukan aktivitas pergelaran bisa spending, apalagi 57 % pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang rumah tangga,” ucap Hera. Sepanjang 2023, BCA mengucurkan Rp 153,2 miliar untuk CSR di bidang pendidikan, diikuti budaya, lingkungan, kesehatan, dan pengembangan komunitas. Sejumlah perusahaan lain juga memberi ”panggung” bagi seniman tradisional meski bukan menjadi program utama. Budayawan Butet Kartaredjasa berpendapat, tugas utama menjaga dan memelihara kebudayaan ada pada negara, bukanCSR. Dalam persentase, 70 % tugas negara, sisanya baru swasta. Selama ini, bantuan yang diberikan mayoritas masih berupa pendanaan. Padahal, aspek terpenting adalah pendampingan tata kelola seni. ”Supaya kawan-kawan seniman tradisional bisa mengukur dan punya bargaining position yang setara, terhormat. Mereka harus dibiasakan supaya terlatih dan punya martabat, harga diri,” ujar Butet. (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin meresmikan pembukaan Bank Syariah Indonesia atau BSI International Expo 2024 yang merupakan pameran ekosistem keuangan syariah berskala internasional pertama di Indonesia. BSI International Expo 2024 yang diselenggarakan pada 20-23 Juni 2024 menghadirkan pembeli potensial dari 20 negara, dengan target jumlah transaksi Rp 1triliun. ”Seperti saya bilang, ini bank syariah harus halal, tapi juga keren. Jangan kumuh! Selain itu, BSI semakin terdepan dalam menciptakan ekosistem yang mampu menopang dan mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah Indonesia ke depan,” tutur Wapres Amin pada acara pembukaan BSI International Expo 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Sejak hadir pada tahun 2021, BSI dinilai telah mampu menjawab kebutuhan yang sangat tinggi akan adanya bank syariah berkapasitas mumpuni.

Saat ini, BSI mampu tumbuh menjadi bank terbesar kelima nasional dan mengukuhkan posisinya dalam merepresentasikan bank syariah yang modern, inklusif, dan mampu bersaing dengan bank konvensional. Di tataran global, BSI juga telah menembus 10 besar bank syariah terbesar dunia dari sisi kapitalisasi, membuka cabang di Dubai, dan terus berupaya melebarkan sayapnya di mancanegara. Hal ini dinilai sebagai langkah konkret yang akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama ekonomi syariah dunia. ”Hari ini saya bangga, BSI menyelenggarakan ajang BSI International Expo untuk pertama kalinya. Sebuah agenda strategis untuk mendemonstrasikan berbagai inovasi dan pengembangan di sektor industri halal nasional dan global,” tambah Wapres Amin. (Yoga)

Kegiatan bazar sembako murah di Jakarta rutin digencarkan untuk memenuhi ketersediaan pangan murah bagi warga Jakarta. Selain bazar, pada 20-21 Juni digelar pula Jakarta Food Festival. Kedua program ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga inflasi. Kamis (20/6) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Bazar UMKM Pasar Jaya di Kantor Pusat Perumda Pasar Jaya, Cikini, Jakpus. Kegiatan ini diinisiasi BUMD Perumda Pasar Jaya untuk memperingati HUT Ke-497 Jakarta. Mulai dari bahan pokok murah, makanan, pakaian, aksesori, hingga perlengkapan sekolah dijual di bazar. Terdapat 1.000
paket sembako seharga Rp 100.000 per paket. Paket ini terdiri dari beras premium 5 kg, tepung terigu 1 kg, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kg. Disediakan pula cabai merah keriting dan cabai rawit merah. 

Heru mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempertahankan laju inflasi. Ia berharap kegiatan ini dapat menstabilkan ekonomi di wilayah Jakarta, termasuk menstabilkan  harga bahan pokok. ”Dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta serta bentuk upaya menjaga inflasi agar terkendali, Pemprov DKI Jakarta melalui rekan-rekan BUMD menyelenggarakan serangkaian acara bazar pangan murah. Kali ini, Pasar Jaya mengadakan sembako murah melalui bazar UMKM agar bisa menjangkau masyarakat,” tutur Heru. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah  memberikan tugas kepada dinas terkait untuk berupaya dalam menstabilkan ekonomi di wilayah Jakarta. ”Banyak tugas yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta kepada Food Station, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, di wilayah Jakarta,” ucapnya. (Yoga)

Empat pemudi duduk sambil bercerita di Herbal Corner, kafe minuman herbal di Semarang Tengah, Jateng, Rabu (19/6). Adette (20), salah satu dari mereka, memegang kunyit asam grande. Warga Candisari, Semarang, meyakini minuman berbahan dasar kunyit dan asam jawa itu bisa mengatasi nyeri menstruasi yang dideritanya. Minuman itu selalu dicari sebulan sekali oleh mahasiswi program studi gizi perguruan tinggi negeri Kota Semarang itu. Adette yang kehilangan pedagang jamu keliling langganannya kegirangan menemukan kafe herbal itu lewat video yang muncul di Instagramnya.Tanpa pikir panjang, Adette langsung datang ke kafe tersebut. Di kafe itu, jamu-jamu dicampur dengan bahan lain, kemudian diolah menjadi aneka minuman kekinian, seperti jamu blend (diblender), jamu shake (kocok), dan es krim jamu. Terkesan dengan olahan jamu di kafe itu, Adette sering mengajak teman-temannya untuk njamu di tempat itu.

”Meski tidak menstruasi, saya tetap datang. Soalnya, jamunya unik, kekinian, tak membosankan. Tampilannya menarik. Saya dapat manfaat khasiat jamu tanpa mengecap atau membaui aroma jamu,” ujarnya. Selain olahan minuman jamu yang dibanderol Rp 25.000-Rp 30.000, kafe juga menjual jamu-jamu cair, serbuk, tablet, dan kapsul. Tak hanya di kafe minuman herbal, jamu produksi Sido Muncul yang diolah menjadi es krim juga dijual di sejumlah kafe di Kota Semarang. Penyajian jamu menjadi minuman kekinian di sejumlah tempat itu meru pakan upaya Sido Muncul, produsen jamu di Semarang, membuat jamu lebih menarik dan gampang dijangkau, khususnya untuk konsumen muda. Di sejumlah hotel yang merupakan anak usaha Sido Muncul, pengelola selalu menawarkan tamu untuk mencicipi jamu seduh Sido Muncul. Jadi, mari kita njamu bareng. (Yoga)

Suparlan (55) tak menyerah pada kondisi alam desanya. Ketika lahan rawa pasang surut di sekitar rumahnya tak lagi memberikan hasil pascabanjir besar tahun 2021, ia menerima tantangan berinovasi dengan padi apung, lalu berhasil bangkit dari kegagalan panen dan bertekad terus melanjutkan inovasi itu. Tanaman padi apung dengan media tanam pot plastik dan styrofoam menghijaukan lahan rawa pasang surut di samping rumah Suparlan di Desa Sampurna, Barito Kuala, Kalsel, 35 km dari Kota Banjarmasin. Saat ditemui di rumahnya, Senin (20/5) Suparlan menuturkan, padi apung yang ditanamnya baru berusia satu bulan. Tahun ini merupakan tahun keduanya menanam padi apung. Jenis padi yang ditanamnya adalah siam madu. ”Ini termasuk padi unggul, bisa panen dalam tiga bulan. Kalau tak ada kendala, dalam dua bulan ke depan sudah bisa panen, pada Juli nanti,” katanya.

Suparlan menggunakan 76 lembar styrofoam berukuran 1 x 2 meter dengan ketebalan 20 cm sebagai media pengapung. Satu lembar styrofoam menyangga 21 pot tanaman padi. Ada lebih dari 1.500 rumpun padi yang tumbuh mengapung di atas air. Tiang-tiang kayu ditancapkan di berbagai sisi Styrofoam untuk menahan tanaman padi apung agar tidak bergeser saat tertiup angin. Dari kejauhan, padi itu tampak seperti ditanam di bedeng terapung. Menurut anggota Kelompok Tani Ar-Raudah itu, lahan rawa pasang surut di samping rumahnya hampir tak pernah surut pascabanjir besar tahun 2021.Banjir kala itu tidak hanya menenggelamkan hamparan tanaman padinya, tetapi juga sampai merendam rumah panggungnya. Ketinggian air d alam rumah sempat mencapai 50 cm. ”Setelah banjir besar itu, kami para petani di sini kerap gagal panen. Sebagian lahan kami juga terendam terus sehingga tidak memungkinkan ditanami padi,” kata bapak dari empat anak sekaligus kakek dari empat cucu itu.

Pada 2023, Suparlan dan beberapa petani di sana ditawari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel untuk mengembangkan padi apung. Mereka mendapat bantuan styrofoam dan pot, tapi benih, pupuk, danp-i pestisida tetap diusahakan sendiri oleh petani. ”Saya pikir ide inovasi itu bagus dan mesti dicoba. Kalau berhasil, petani kembali sejahtera. Jadi, tak perlu beli beras lagi seperti beberapa tahun terakhir pascabanjir,” ujarnya. Pada Mei 2023, ia menjadi satu-satunya petani di desanya yang berhasil panen padi apung. Hasil panen perdana itu cukup menggembirakan. ”Saya dapat 12 kaleng,  sekitar 240 kg gabah kering panen,” ucapnya. Menurut Suparlan, hasil panen tersebut setara hasil panen di sawah berukuran dua borong atau 340 meter persegi. ”Kalau sebagian hasilnya tidak dijual, hasil panen itu cukup untuk makan kami bertiga di rumah selama setahun,” katanya.

Suparlan sebetulnya tak ingin menjual hasil panen perdana padi apungnya. Namun, karena banyak petani lain yang  menginginkan gabah kering itu sebagai benih, ia pun rela berbagi. ”Mereka bahkan berani membeli dengan harga tinggi karena kualitas benihnya bagus. Tidak kena hama dan tidak hampa,” ujarnya. Gabah kering untuk benih itu pun dihargai Rp 140.000 per kaleng. Padahal, harga pasarannya waktu itu masih Rp 80.000 per kaleng. ”Tujuan saya memang bukan berbisnis, melainkan berbagi,” katanya. ”Pada prinsipnya, sama saja menanam padi itu. Bedanya, untuk padi apung ini, kita harus lebih telaten. Tidak bisa habis ditanam langsung ditinggal, seperti tanam padi di sawah,” ujarnya. ”Kalaupun nanti tidak dapat bantuan lagi, saya tetap akan meneruskan budidaya padi apung. Saya menyadari inovasi pertanian ini adalah solusi yang tepat di lahan yang saya garap,” katanya. (Yoga)

Polemik yang terjadi antara menteri melahirkan kebijakan inkonsitensi yang tidak saja membuat kebingungan publik, lebih jauh turut merugikan dunia usaha. Padahal, masa kerja kabinet pemerintahan Jokowi hanya tinggal beberapa saat lagi dan harus dilanjutkan oleh pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Karenanya, para pejabat harus mengurangi kebiasaan berkontroversi di publik dan tidak mengeluarkan  kebijakan strategis yang berpotensi membebani pemerintahan  selanjutnya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, tidak solidnya beberapa pejabat kementerian dalam mengeluarkan kebijakan/statement karena ketidakjelasan visi pembangunan ekonomi. "Ya karena memang tidak ada visi pembangunan ekonomi yang clear. Maisng-masing kementerian sepertinya bermain sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi. Ini menambah ketidakpastian berusaha, dan ini hambatan investasi yang sangat berbahaya," ungkap Redma kepada Investor Daily. (Yetede)

Melalui Kep pres 15/2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas. Satgas adalah lembaga adhoc. Pembentukan satgas dimaksudkan untuk mengambilalih tugas-tugas yang melekat pada kementerian/lembaga (K/L). Keberadaan satgas, dengan demikian, adalah pengakuan K/L yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) mengurusi industri gula tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Penunjukan Bahlil tentu bukan tanpa alasan. Selama jadi menteri, Bahlil terbukti sebagai salah satu die hard Jokowi. Bahlil selalu tampil sebagai pembela terdepan tatkala ada kebijakan pemerintah yang dinilai melawan nalar publik. Dengan sikapnya itu, di satu sisi, Bahlil potensial menjadi musuh publik. Di sisi lain, ia juga jadi ujung tombak Presiden untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang telah ditentang publik. Sebagai politikus Golkar, Bahlil teruji melakoni dua sisi itu. Berbeda dengan pejabat profesional. 

Penunjukan Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke mesti dibaca dari dua aspek. Pertama, mengefektifkan eksekusi. Saat satgas dibentuk, usia pemerintahan Jokowi tinggal 5 bulan. Dengan kepiawaiannya, Bahlil diharapkan fokus pada eksekusi. Kedua, menghindari kegagalan berulang. Seperti dimaklumi, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Merauke ‘ditabalkan’ sebagai lumbung pangan. Lewat proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate pada 2010, Merauke diproyeksikan jadi pusat produksi jagung, tebu, dan kayu sebagai pangan dan energi. Belasan investor masuk, tapi 3—4 tahun kemudian tutup operasi. Tiada tersisa. Di Keputusan Menko Perekonomian No. 418/2023 tentang Peta Jalan Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol Sebagai Biofuel 2024—2030 ditulis ada potensi lahan 2 juta ha yang cocok untuk tebu. Semua di luar Papua. Benar, Merauke dan Papua ditulis daerah yang cocok untuk tebu. Tapi tidak disebutkan luasannya. Merujuk laporan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (2010), 500.000 ha dari total areal 711.071 ha yang sesuai industri gula di luar Jawa ada di Papua. Dari 500.000 ha, 220.000 ha ada di Merauke. Kesesuaian lahan adalah hal dasar. Jika lahan tak sesuai, potensi gagal besar. 

Elevasi Merauke datar. Iklimnya, terutama di Malind, Kurik, Jagebob, Muting, dan Okaba cocok buat tebu. Ini ditandai perbedaan musim hujan dan kering yang tegas. Bahkan, bulan kering di Merauke lebih lama sebulan dari Lampung, sentra produsen tebu dan pabrik gula terpenting di luar Jawa. Ini menguntungkan karena periode panen dan giling lebih lama. Agar tidak berulang, Bahlil dengan Satgas perlu memeriksa penyebab kegagalan MIFEE di masa lalu. Dari belasan investor, ada 5 korporasi swasta yang mengantongi izin menanam tebu dan membangun pabrik gula di Merauke, yaitu Rajawali Corpora, Medco, Wilmar, Hardaya, dan Astra Agro. Tatkala hutan dibuka untuk tebu, ekosistem pun terganggu. Chilo yang kehilangan inang lalu menyerang tebu, yang kandungan gulanya 100 kali dari gelagah. Tujuh varietas tebu ludes. Kala kebun pabrik gula Bungamayang dibuka di Lampung, tebu diserang walang dan gulma rayutan (Ipomoea triloba). Serangan menurun kala luas kebun bertambah. Konsep keseimbangan ekosistem ini mesti diterapkan di Merauke. Tantangan berikutnya adalah potensi konflik dengan masyarakat. Saat MIFEE bergulir, hampir semua korporasi berkonflik dengan masyarakat adat. Baik karena batas tanah maupun jumlah kompensasi. Bukan hanya izin formal dari birokrasi, restu warga mesti dikantongi korporasi.

Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis kepada Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI non-aktif Achsanul Qosasi dengan pidana 2,5 tahun penjara beserta denda Rp250 juta subsider 4 bulan penjara. Hakim Ketua Fahzal Hendri dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (20/6), mengatakan bahwa Achsanul terbukti menerima suap dalam pengondisian kasus proyek BTS 4G Bakti Kominfo pada 2021. Adapun vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, yakni pidana penjara 5 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Fahzal menuturkan vonis yang lebih ringan tersebut utamanya lantaran Achsanul berlaku sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, belum pernah dihukum, serta telah mengembalikan keseluruhan uang yang telah diterima secara tidak sah sejumlah US$2,64 juta atau setara dengan Rp40 miliar dalam tahap penyidikan. “Achsanul juga telah merasa menyesal dan mengaku bersalah.”

Perhimpunan Waralaba dan Lisensi (Wali) menyatakan aksi sweeping gerai waralaba merek asing yang disinyalir mendukung Israel seperti Starbucks, KFC, dan McDonald’s tidak dibenarkan. Levita G. Supit, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Wali, mengatakan aksi tersebut akan merugikan pelaku usaha di dalam negeri. Sebenarnya, ada aksi boikot internasional yang sukses. Dilansir dari Context.id, Pada 2012, terjadi pemboikotan terhadap perusahaan G4S diserukan oleh gerakan BDS. Aksi boikot juga dilakukan untuk memprotes permukiman ilegal Israel, tembok apartheid, militer dan kepemilikan saham di konsorsium yang mengoperasikan akademi kepolisian Israel. Akibat aksi itu, beberapa divestasi penting dari G4S terjadi selama bertahun-tahun, dan perusahaan tersebut akhirnya membuat komitmen pada Juni 2023 untuk menjual seluruh sisa bisnisnya di Israel. Aksi boikot lainnya, terjadi kampanye boikot apparel Puma diluncurkan oleh atlet Palestina pada 2018 setelah 200 klub olahraga Palestina mengirimkan surat kepada perusahaan tersebut yang mendesak mereka untuk mengakhiri sponsornya terhadap Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).

Selasa siang (18/6) rumah Abu Bakar (56) di Desa Panembahan, Plered, Cirebon, Jabar, masih gelap.Tak ada jendela yang mengalirkan cahaya. Penerangan hanya berasal dari sebuah bola lampu dan atap yang gentengnya bolong. Rumah berukuran 6 x5 meter itu tidak layak huni, ruang tamu berlantai tanah dan lembab, menjadi kamar Abu. Hanya kasur tipis, kotor, dan bau apek yang jadi tempat tidurnya, jangankan selimut, bantal pun tak ada. ”Anak saya pernah kena demam berdarah, meninggal umur empat tahun, di tahun 2010,” ucap Abu. ”Kalau hujan, di sini banjir. Saya pindah ke rumah tetangga,” kata bapak tiga anak ini. Tak ada kamar mandi di rumah Abu. Jika ingin mandi, ia ke mushala, tak jauh dari kediamannya. Sebelum istrinya meninggal pada 2016, ia mendapat bantuan pemerintah untuk bedah rumah. ”Tapi, biayanya enggak cukup. Jadi, enggak selesai.

Hanya temboknya (selesai). Itu pun saya minjem (uang) ke saudara dan teman-teman,” ungkapnya. Sehari-hari Abu memulung barang bekas dengan pendapatan Rp 25.000-Rp 30.000. Pada Selasa (18/6), ia memilih tidur karena bandar barang rongsokan libur. Jangankan memperbaiki rumah, untuk makan saja ia kesulitan. ”Kadang, sehari enggak makan,” ucapnya. Siang itu, ember yang biasa berisi beras tampak kosong. Di tempat penanak masih tersisa nasi untuk sekali makan. Di wajan terdapat sisa air untuk masak mi. ”Saya enggak dapat bantuan. Boro-boro PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan beras saja enggak dapat,” katanya. Februari lalu, Imron Rosyadi, yang masih menjadi Bupati Cirebon, memberikan beras dan mi. Abu sempat berpikir, ia akan menerima bansos rutin, namun hingga kini harapan itu belum terwujud.

”Dulu zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), saya dapat BLT Rp 300.000 setiap tiga bulan. Tapi, setelah itu enggak pernah lagi. Padahal, ada orang yang rumahnya lebih bagus dari saya dapat bansos,” ujar Abu. 50 meter dari rumah Abu, Nursiba (68) dan keluarganya juga hidup dalam kemiskinan. Dalam rumah 7 x 10 meter itu terdapat tiga keluarga berisi 10 orang yang berbagi ruangan. Dapur disulap menjadi kamar untuk satu keluarga dengan dinding tripleks. Rumahnya nyaris tanpa ventilasi, pengap. Tak ada kamar mandi dan WC. Nursiba dan keluarganya buang air besar di rumah tetangga atau sungai. Jangankan merenovasi rumah, makan saja kadang kekurangan. Ia hanya buruh pembungkus kue dengan upah Rp 25.000 sehari. Beruntung, mereka mendapat bansos berupa beras 10 kg per bulan untuk tiga keluarga. Jadi, setiap bulan, mereka mendapat 30 kg beras.

”Ini habis untuk tiga minggu. Selebihnya, beli beras sendiri. Bantuan berasnya baru enam bulan ini,” ungkap Nursiba. Sebagai warga lanjut usia, Nursiba juga menerima BLT dana desa Rp 300.000 per bulan, setengah upah bulanannya. ”Tapi, (bantuannya) kadang lancar, kadang lima bulan enggak keluar. Uangnya untuk kebutuhan harian,” katanya. Iswanto (47), menantu Nursiba, juga mendapat PKH untuk sekolah anaknya sebesar Rp 750.000 per tiga bulan. Sebagai pekerja sablon dengan upah Rp 50.000 per hari, ia sangat terbantu dengan bansos. ”Tapi, masih kurang, sih. Nanti kalau bilang cukup, dibilang orang mampu,” ucapnya. Kisah warga miskin, seperti Abu Bakar dan Nursiba menunjukkan besarnya harapan mereka terhadap bansos. Namun, penyalurannya belum merata dan belum cukup menyelamatkan warga dari jurang kemiskinan (Yoga)