Pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) menjadi salah satu opsi kebijakan yang tengah pemerintah pertimbangkan. Hal ini terkait dengan upaya mengamankan anggaran negara di tengah ketidakpastian perekonomian global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, APBN tahun depan masih dihadapkan dengan dinamika global, volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, kinerja badan usaha milik negara (BUMN), dan tren perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu ada mitigasi risiko agar APBN 2025 tetap sehat. Salah satunya, automatic adjustment melalui pemblokiran anggaran K/L. "Ada pengendalian risiko, bisa kita gunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan automatic adjustment," ujar Febrio dalam Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR, Kamis (20/6). Pada 2021, Kemkeu memblokir bujet K/L total mencapai Rp 58 triliun dalam rangka menyiapkan anggaran mendesak akibat pandemi Covid-19. Di tahun berikutnya, pemerintah juga tetap menjalankan kebijakan ini dengan besaran anggaran sebesar Rp 39,71 triliun. Dengan pertimbangan, untuk menangani dampak krisis pandemi Covid-19.

Kemudian, pada 2023, pemerintah juga memblokir anggaran K/L sebesar Rp 50,23 triliun. Dan, berlanjut ke tahun ini sebesar Rp 50,15 triliun. Menurut Kemkeu, kebijakan ini terbukti ampuh dalam menjaga ketahanan APBN 2022 dan APBN 2023. Hanya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mewanti-wanti, kebijakan tersebut bisa berdampak pada pengeluaran pemerintah. Sebab itu, "Pemerintah perlu memprioritaskan belanja yang mendatangkan multiplier effect ke ekonomi, khususnya konsumsi rumahtangga kita," ucapnya. Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, kebijakan tersebut tidak ideal pemerintah lakukan. Setiap K/L untuk tahun ini maupun tahun depan sudah membuat sejumlah perencanaan dan program untuk mereka implementasikan. Tak hanya itu, Eko juga berpendapat, APBN yang terlalu mudah diotak-atik melalui mekanisme automatic adjustment, justru mengurangi tingkat kredibilitas dari APBN itu sendiri. Kecuali, Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat ekstrem, seperti pandemi Covid-19.

Dunia maya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, akses informasi dan interaksi online semakin mudah dijangkau oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, dunia maya juga menyimpan potensi bahaya yang dapat merugikan anak-anak. Dikutip dari bisnismuda.id, sebagai orang tua, penting bagi kita untuk memahami potensi bahaya di dunia maya agar dapat melindungi anak-anak dari segala risiko yang ada. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat membimbing dan mengawasi anak-anak dalam menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab. Salah satu bahaya utama yang perlu dipahami oleh orang tua adalah konten berbahaya yang dapat diakses oleh anak-anak. Di dunia maya, anak-anak rentan terpapar kepada konten pornografi , kekerasan, dan bahkan radikalisme.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Itjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ikut kecipratan bancakan fee proyek pembangunan jalur kereta api. Hal itu terungkap setelah penyidik KPK mengembangkan perkara dugaan suap jalur kereta api, yang menjerat salah satu mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub yakni YofiOktarisza. Yofi sebelumnya telah ditahan penyidik KPK, Kamis (13/6), dikutip dari bisnis.com. Adapun KPK mengungkap dugaan adanya persentase fee proyek jalur kereta api dari sejumlah pihak swasta yang turut dialokasikan untuk pihak PPK di proyek tersebut, BPK, Itjen Kemenhub, pokja pengadaan serta Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, pada kesempatan terpisah, buka suara terkait dengan potensi pemanggilan terhadap oknum-oknum yang diduga mendapatkan aliran dana rasuah itu. Dia memastikan bahwa seluruh pihak yang dipanggil berkaitan dengan suatu kasus dugaan korupsi merupakan kebutuhan dari para penyidik. Sebelumnya, KPK menduga tersangka Yofi mendapatkan fee dengan besaran 10% sampai 20% dari nilai proyek jalur kereta api di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah atau kini disebut BTP Kelas 1 Semarang. Fee itu didapatkan berkat bantuan yang diberikan olehnya kepada sejumlah pihal swasta untuk mendapatkan proyek di lingkungan BTP Kelas 1 Semarang itu.

Dalam waktu hampir dua bulan, Bareskrim Polri mengungkap 318 kasus perjudian daring dan meringkus 464 tersangka. Tiga kasus di antaranya dikategorikan besar karena perputaran uangnya mencapai Rp 1,41 triliun. Judi daring di Indonesia disebut dikendalikan oleh kelompok terorganisasi dari China yang beroperasi dari sejumlah negara di kawasan Mekong. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, dalam konferensi pers, Jumat (21/6) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, menyampaikan, sejak 23 April hingga 17 Juni 2024, pihaknya mengungkap 318 kasus judi daring dan menangkap 464 tersangka. Petugas menyita barang bukti berupa uang Rp 67 miliar, 494 telepon genggam, 36 laptop, 257 rekening, 296 kartu ATM, dan memblokir 98 akun judi daring. Tiga kasus judi daring yang cukup besar terkait situs judi daring 1xbet, w88, dan ligaciputra.

Dari ketiga situs judi daring tersebut, Bareskrim menangkap 9 tersangka untuk situs 1xbet, 7 tersangka untuk situs w88, dan 2 tersangka untuk ligaciputra. ”Dari tiga website ini, perputaran uang mencapai Rp 1,41 triliun. Ini perputaran uangnya. Dan, akan kami kenakan pasal pencucian uang,” kata Wahyu. Pengelolaan judi daring dilakukan secara kolektif dengan cara menyediakan sistem pembayaran untuk deposit dan penarikan pada tiga situs judi daring tersebut. Kemudian, mereka mengirimkan alat pembayaran untuk rekening bank di Indonesia melalui jasa ekspedisi ke luar negeri guna menyamarkan transaksi keuangan. Alat pembayaran tersebut dioperasikan dari luar negeri, terutama di kawasan Mekong yang meliputi Kamboja, Laos, dan Myanmar. Selain itu, para pelaku menggunakan mata uang kripto dan jasa penukaran uang (money changer) untuk menyamarkan transaksinya. (Yoga)

Pemerintah perlu meneliti keandalan pusat data nasional yang lumpuh pada Kamis (20/6). Peristiwa itu mengganggu sejumlah layanan publik, seperti layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di Jakarta, menuturkan, pemerintah berupaya keras mempercepat pemulihan di pusat data nasional (PDN). Pemerintah masih menginvestigasi masalah ini hingga belum bisa mengumumkan kepastian penyebab PDN terganggu. PDN menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan data milik semua instansi di Indonesia. Lumpuhnya PDN, mengganggu layanan imigrasi di beberapa bandara internasional di Tanah Air. Antrean mengular di pintu keberangkatan internasional sejumlah bandara.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim mengatakan, layanan terganggu sejak Kamis pukul 04.00 WIB. Namun, gangguan baru diumumkan pada Kamis siang melalui media sosial. Meski layanan imigrasi terganggu, Silmy menegaskan, masyarakat tetap bisa bepergian ke luar negeri. Hanya saja proses keimigrasian menjadi lebih lama. Karena itu, Silmy menyarankan agar masyarakat yang akan pergi ke luar negeri dating lebih awal ke bandara. Gangguan PDN juga berdampak pada seleksi tenaga pendamping masyarakat (TPM) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1. Tes tertulis calon TPM BWS Sumatera 1 harus ditunda gara-gara PDN lumpuh.

Sebab, laman tes tidak bisa diakses. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan, pemerintah harus meneliti keandalan sistem PDN. ”Ini menjadi pertanyaan. PDN kok bisa terjadi seperti ini? Keamanannya seperti apa? Jaminannya apa? Ini ibarat menempatkan telur dalam satu keranjang. Keranjangnya jatuh, semuanya pecah,” tuturnya. Ardi pun mempertanyakan, siapa pengelola PDN dan siapa yang menjalankan teknologinya. Ia juga mempertanyakan integritas perangkat lunak yang digunakansistem PDN. Kemenkominfo harus transparan menjelaskan pengelolaan PDN kepada publik untuk melihat kemampuan teknologi yang digunakan PDN. (Yoga)

Hasil survei Kompas periode Juni 2024 menunjukkan institusi pertahanan dan keamanan, yakni TNI dan Polri, mendapat apresiasi lebih tinggi dibanding lembaga negara lainnya. TNI menduduki posisi teratas sebagai lembaga yang dipersepsikan memiliki citra baik oleh 89,8 % responden. Meski hanya naik 4,7 % dibanding hasil survei yang sama periode Desember 2023, raihan ini menunjukkan tren positif sejak Juni 2022. Peningkatan yang sama dialami Polri dengan raihan citra positif di angka 73,1 %. Setelah TNI dan Polri, lembaga negara yang juga dinilai positif adalah DPD, Kejaksaan Agung, MA, DPR, MK dan KPK. Pada survei Litbang Kompas periode Juni 2024, lembaga-lembaga itu mendapat penilaian positif kurang dari 70 %.

Namun sebagian lembaga itu menunjukkan peningkatan apresiasi dibanding survei sebelumnya. DPR, pada survei kali ini citranya meningkat paling tinggi dibanding lembaga lainnya, yakni 12,1 %. Penilaian positif itu berbarengan dengan apresiasi atas kinerja DPR yang ketika survei dilakukan tengah mengesahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Isu dari pengesahan UU ini positif karena dinilai menunjukkan peningkatan perhatian pada kesejahteraan ibu dan anak. Naiknya apresiasi ini bisa dijadikan momentum bagi DPR untuk menyelesaikan sejumlah RUU lainnya, seperti RUU Penyiaran, revisi UU MK, dan RUU Kementerian Negara yang masih menyisakan problem bagi publik, termasuk polemik terkait RUU TNI-Polri yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Penilaian positif terhadap citra sejumlah lembaga negara terjadi hampir di tiap kelompok responden, baik dari berbagai tingkat pendidikan, kelas sosial ekonomi, maupun pilihan politik capres-cawapres. Artinya, saat ini masyarakat cenderung menilai baik meski ada beberapa hal yang masih menjadi PR tiap lembaga. Membaiknya citra lembaga negara yang terekam pada survei kali ini dapat menjadi modal penting bagi pemerintahan saat ini, terutama untuk melanjutkan tugas-tugas hingga pergantian masa jabatan. Penilaian publik terhadap lembaga negara ini juga menjadi referensi sekaligus modal bagi pemerintahan baru yang akan digawangi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Yoga)

Kepuasan publik di bidang ekonomi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di sisi lain, indikator penyediaan lapangan pekerjaan masih lemah. Survei berkala Kompas periode Juni 2024 merekam, apresiasi publik pada pemerintahan Jokowi-Amin meningkat. Tak terkecuali di bidang ekonomi. Meski gejolak global mengguncang sendi ekonomi hampir semua negara, 65,1 % responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang ini. Penilaian ini naik 4,3 % disbanding periode survei sebelumnya, Desember 2023. Bahkan, capaian kali ini melampaui kepuasan publik pada periode Januari 2022 yang mencapai 64,8 %. Saat itu, pemerintah berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi dengan meroketnya pertumbuhan ekonomi ke angka 7,07 % di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Namun, sejak periode Juni 2022, kepuasan publik di bidang ekonomi menyusut ke angka 50,5 %. Kemelut harga minyak goring hingga inflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat menjadi pemicunya. Baru pada Mei 2023, apresiasi publik kembali meningkat saat pemerintah berhasil meredam gejolak harga. Kepuasan terus menguat hingga mencapai titik tertinggi pada survei kali ini. Di atas kertas, kinerja ekonomi pemerintah memang cukup mengesankan beberapa waktu terakhir. Pada triwulan pertama tahun ini Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif, yakni 5,11 %. Lonjakan apresiasi di bidang ekonomi juga tak lepas dari bertambahnya rasa puas publik di seluruh indikator pembentuknya. Paling besar terekam pada upaya pemerintah memeratakan pembangunan antarwilayah dengan kenaikan 6,6 % menjadi 74,5 %, sekaligus menjadi indikator dengan tingkat apresiasi tertinggi di bidang ekonomi.

Puluhan triliun rupiah anggaran negara digelontorkan setiap tahun sejak periode pertama pemerintahan Jokowi untuk beragam proyek strategis nasionalhingga penggelontoran skema dana desa, sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali pembangunan IKN untuk mendongkrak kemajuan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Pembangunan dan ekonomi diharapkan tak lagi hanya berpusat di Jawa. Meski demikian, jika dirinci lebih spesifik, penilaian positif di bidang ekonomi ini cenderung bersumber dari kelompok ekonomi tertentu. Dilihat berdasarkan kelas sosial ekonominya, apresiasi lebih banyak datang dari kalangan bawah. Setidaknya tujuh dari sepuluh responden kelompok tersebut mengaku puas dengan kinerja pemerintah saat ini di bidang ekonomi, tapi hanya separuh masyarakat kelas atas yang menyatakan puas.

Tampaknya kemelut ekonomi yang melanda negeri ini, bahkan dunia, tak ”terdengar” oleh masyarakat kelompok akar rumput. Sementara kalangan atas yang relatif terliterasi dengan baik cukup melek situasi dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Ditambah lagi, bagi masyarakat kelas bawah, pemerintah memberikan jaring pengaman ekonomi dalam bentuk bansosseperti saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat gagal panen. Bansos hanya dialamatkan kepada mereka yang tidak mampu, miskin, atau rentan terhadap risiko sosial. Praktis hanya menyasar masyarakat kalangan bawah. Sementara kelompok sosial ekonomi atas yang lebih melek situasi tidak tersentuh, justru kelompok ini yang menjadi salah satu ”pendonor” bantuan tersebut melalui pajak yang harus dibayarkan. (Yoga)

Pemerintah yakin kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tak sebatas karena guyuran bansos. Bansos pun ditegaskan untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat, bukan untuk kepentingan menjaga citra pemerintah. Namun, sejumlah partai politik melihat sebaliknya. Tak sebatas itu, mereka melihat adanya anomali antara kepuasan publik terhadap pemerintah dan keluhan sebagian masyarakat terhadap sejumlah hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok hingga memburuknya kebebasan sipil. Mengacu hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 %, tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019. Angka itu naik dari hasil survei Desember 2023 yang mencapai 73,5 % dan secara garis tren menunjukkan konsistensi meningkat sejak Oktober 2022.

Salah satu variabel penting yang memperkuat citra positif ialah berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, terutama bansos (Kompas, 20/6/2024). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat dimintai tanggapan terkait hasil survei itu, Kamis (20/6), menilai wajar jika penilaian publik terhadap kinerja pemerintah memuaskan. Hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak pernah kendur memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Pelayanan konsisten diberikan meski periode kedua pemerintahan Jokowi tinggal tersisa empat bulan lagi. Saat ditanya soal faktor bansos yang mendongkrak kepuasan publik, Moeldoko menegaskan bahwa tingkat kepuasan publik lebih didongkrak karena kualitas pelayanan. ”Pelayanan kita tidak satu pun kendur mendekati pemerintahan berakhir. Itu kunci karena kita memikirkan stabilitas ekonomi, stabilitas sosial,” ucapnya. (Yoga)

Tuntutan bagi korporasi yang melantai di bursa saham kian meningkat. Situasi serupa dialami perusahaan yang merangkak dari usaha rintisan berbasis teknologi. Usaha rintisan atau start up terus berkembang.  sebagian di antaranya menjadi unicorn atau memiliki valuasi setidaknya 1 miliar USD. Tambahan modal bagi perusahaan yang kian berkembang ini meluas, tak lagi didominasi modal ventura, tetapi dengan cara mencari dana di publik melalui penawaran saham. Langkah untuk menumbuhkan bisnis pun tak melulu secara organik. Perusahaan teknologi bisa menjelma menjadi korporasi raksasa melalui merger dan akuisisi. Di Indonesia, aksi korporasi ini diikuti mundurnya pendiri dan mitra pendiri start up. Contohnya, William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, tak lagi terlibat dalam perusahaan teknologi tersebut, yang telah merger dengan Gojek menjadi GoTo. Adapun di Bukalapak, Achmad Zaky, salah satu pendirinya, tak lagi menjadi CEO perusahaan itu sejak akhir 2019.

Daftar pendiri dan mitra pendiri start up yang meninggalkan perusahaan bertambah, Kevin Aluwi dan Leontinus Alpha Edison tak lagi di GoTo, Nugroho Herucahyono yang meninggalkan Bukalapak. Mengutip laman Sifted, ada sejumlah alasan mengapa para pendiri itu meninggalkan perusahaan berbasis teknologi yang mereka lahirkan dan dipublikasikan dalam sebuah artikel pada Maret 2024 itu, antara lain, untuk meraih keseimbangan hidup, tekanan investor, dan konflik dengan rekan pendiri atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuntutan dan target perusahaan kepada manajemen yang tak pernah berhenti mesti dipenuhi melalui kinerja yang cemerlang. Begitu pula tuntutan untuk menekan kerugian yang terjadi sejak unicorn masih berupa usaha rintisan. Selanjutnya, perusahaan dituntut membukukan laba. Situasi ini berbeda dengan saat perusahaan masih mengandalkan pendanaan dari modal ventura. Apa pun alasannya, setiap orang di sebuah perusahaan memiliki pilihan: bertahan atau pergi. (Yoga)