KPK baru-baru ini menyoroti ketimpangan anggaran antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL). Kajian KPK menunjukkan, dari 125 PTKL, 20 di antaranya pendidikan kedinasan dan 105 lainnya pendidikan tinggi nonkedinasan. KPK mengungkapkan, PTKL mendapatkan guyuran anggaran lebih besar 4,5 kali lipat dibanding PTN yang berada di bawah Kemendikbudristek. Imbasnya, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa di PTN menjadi mahal. Temuan KPK ini membuka tabir sengkarutnya pembiayaan pendidikan tinggi. Publik mempertanyakan ke mana distribusi anggaran pendidikan 20 % dari APBN? Mengapa biaya kuliah semakin mahal, padahal anggaran pendidikan begitu besar? Secara politik anggaran, pemerintah dan DPR pada dasarnya telah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 % dari APBN. Yang menjadi persoalan, apakah pemerintah dan DPR telah memastikan alokasi 20 % itu sesuai dengan skala prioritas pendidikan?

Kasus minimnya anggaran pendidikan tinggi menunjukkan belum seimbangnya alokasi anggaran pendidikan sesuai skala prioritas. Pendanaan pendidikan tak hanya menyangkut naik turunnya nominal alokasi anggaran, tetapi juga terdapat persoalan fundamental yang perlu dibenahi. Terutama terkait dua hal: distribusi anggaran pendidikan sesuai skala prioritas program pendidikan dan bagaimana pengelolaan pendanaan atau pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Distribusi anggaran pendidikan menjadi permasalahan sistemik. Persoalan utamanya ialah minimnya anggaran yang dimiliki Kemendikbudristek dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Pada 2024, anggaran yang dikelola Kemendikbudristek hanya 15 % atau Rp 98,9 triliun dari keseluruhan anggaran pendidikan Rp 665 triliun.

Sementara untuk pembiayaan pendidikan tinggi, sebagaimana dilansir Kompas.id (23/5/2024) hanya mendapat alokasi Rp 56,1 triliun atau 1,6 % dari total APBN. Kondisi ini masih jauh dari standar ideal yang ditetapkan UNESCO, yakni 2 % dari APBN, untuk anggaran pendidikan tinggi. Alih-alih menjadi perguruan tinggi (PT) kelas dunia, PT kita sibuk cari dana dari berbagai sumber. Ini membuat Kemendikbudristek nyaris tak berdaya, bahkan kewenangannya seakan diamputasi besarnya anggaran pendidikan untuk kementerian lain. Ke depan perlu dipikirkan upaya mengintegrasikan penyelenggaraan urusan pendidikan dalam satu pintu kebijakan, yakni Kemendikbudristek sebagai komando utamanya. Berbagai upaya solusi jangka panjang  perlu dilakukan guna mengatasi problematika fundamental pembiayaan pendidikan tinggi agar anak bangsa dapat kuliah dengan biaya terjangkau. (Yoga)

Mengalami kepincangan kaki kanan sejak usia dua tahun, Wenefrida Tulit Ina (47) tak menyesali kondisi fisiknya itu. Ia menatap masa depannya dengan optimistis dan menjadi dosen serta terus berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada perempuan dan anak-anak dengan disabilitas. Dalam pandangan Wenefrida, kaum difabel juga bisa memberi. Ia bilang, kala ditemui di Kupang, NTT, pada Senin (17/6) semua orang ingin hidup sempurna. Kenyataannya, banyak yang fisiknya saja tidak sempurna. Di balik kekurangan, ia percaya ada kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Meski cacat, ia tumbuh dan berkembang dalam kebahagiaan. Kedua orangtuanya menerima keadaannya, mendidik dan membimbingnya meraih mimpi hingga lulus perguruan tinggi.

Padahal, pada 1980-an, banyak orangtua di kampung terpencil NTT yang malu punya anak difabel. ”Saya sekolah seperti kebanyakan anak normal. Kebiasaan mem-bully di sekolah saat itu hampir tidak ada,” ujar Wenefrida. Lulus pada 2003 dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Wenefrida bekerja di universitas itu, mengajar teknik elektro. Sudah 21 tahun ia menjadi dosen dan berencana melanjutkan ke program doktoral di UNHAS, Makassar. Wenefrida menilai banyak anak NTT perlu dibantu menggapai mimpinya. Mereka lulus sekolah menengah atas dengan nilai bagus. Namun, begitu memasuki perguruan tinggi, banyak kesulitan mengikuti kegiatan di kampus. Sejak awal Wenefrida mengajar, minat mahasiswa pada jurusan teknik elektro sangat terbatas. Hanya 20 mahasiswa tertarik dan mendaftar per tahun. Mungkin karena mata kuliah ini dinilai sulit. Ada praktikum mengutak-atik rangkaian listrik, ada hitung-hitungan yang rumit.

Namun, kini sudah lebih dari 100 mahasiswa mendaftar setiap tahun. Memahami kondisi mahasiswa, ia berusaha mengajar dengan cara terbaik. Ia selalu berupaya memberikan penjelasan sedetail mungkin menggunakan contoh-contoh konkret yang dialami mahasiswa sehari-hari. Itulah mengapa di setiap mata kuliah yang diberikan Wenefrida, mahasiswa selalu hadir utuh, kecuali benar-benar berhalangan. Mereka selalu gembira mengikuti mata kuliah yang diajarkan Wenefrida. Mahasiswa hasil didikannya berhasil bekerja di sejumlah perusahaan, seperti PLN, Pertamina, dan Telkomsel. Ada juga yang bekerja di kantor gubernur, bupati, dan wali kota. Banyak pula yang membuka usaha sendiri.

Selain menjadi dosen, Wenefrida juga melatih perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas menjahit. Pesertanya kebanyakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan selain mengurus rumah tangga. Mereka, ujar Wenefrida, tidak boleh bergantung kepada suami semata. Apalagi jika merupakan orangtua tunggal. Wenefrida melatih mereka secara cuma-cuma. Ia memiliki keterampilan menjahit yang ditekuni sejak lama. Belajar dari orangtua yang memiliki mesin jahit di rumah. Keterampilannya itu terus dikembangkan melalui internet, mempelajari mode-mode terbaru yang muncul tahun itu. Ia juga belajar memodifikasi kain tenun dengan kain pabrikan hingga menjahit gaun pengantin dengan berbagai mode. Selain untuk membangun kepercayaan diri dan bisa tampil leluasa di masyarakat. Lebih dari itu, mereka bisa mandiri secara ekonomi dan membangun masa depan. (Yoga)

Kelima agenda tersebut meliputi pertama, penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang segera berjalan agar dapat  memberikan manfaat ekonomi nyata ke masyarakat secepat mungkin. Kedua, penguatan kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ketiga, memastikan implementasi  kebijakan mendorong investasi, terutama di sektor-sektor strategis. Ke empat memperkuat stabilitas makroekonomi dengan menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah. Kelima, meningkatkan daya saing  industri nasional  melalui inovasi dan digitalisasi. "Dibidang ekonomi juga ada beberapa pekerjaan rumah yang belum tuntas dan perlu diselesaikan," ujar ekonom dan pakar kebijakan  publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat kepada Investor Daily. Achmad Nur menuturkan pekerjaan rumah di bidang ekonomi yang belum selesai tersebut antara lain reformasi birokrasi, pengembangan SDM, kesejahteraan sosial, diversifikasi ekonomi, dan problem lingkungan. "Reformasi birokrasi yakni memastikan birokrasi yang lebih efisien dan transparan guna mendukung iklim investasi yang kondusif," kata dia. (Yetede)

Pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) menjadi salah satu opsi kebijakan yang tengah pemerintah pertimbangkan. Hal ini terkait dengan upaya mengamankan anggaran negara di tengah ketidakpastian perekonomian global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, APBN tahun depan masih dihadapkan dengan dinamika global, volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, kinerja badan usaha milik negara (BUMN), dan tren perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu ada mitigasi risiko agar APBN 2025 tetap sehat. Salah satunya, automatic adjustment melalui pemblokiran anggaran K/L. "Ada pengendalian risiko, bisa kita gunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan automatic adjustment," ujar Febrio dalam Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR, Kamis (20/6). Pada 2021, Kemkeu memblokir bujet K/L total mencapai Rp 58 triliun dalam rangka menyiapkan anggaran mendesak akibat pandemi Covid-19. Di tahun berikutnya, pemerintah juga tetap menjalankan kebijakan ini dengan besaran anggaran sebesar Rp 39,71 triliun. Dengan pertimbangan, untuk menangani dampak krisis pandemi Covid-19.

Kemudian, pada 2023, pemerintah juga memblokir anggaran K/L sebesar Rp 50,23 triliun. Dan, berlanjut ke tahun ini sebesar Rp 50,15 triliun. Menurut Kemkeu, kebijakan ini terbukti ampuh dalam menjaga ketahanan APBN 2022 dan APBN 2023. Hanya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mewanti-wanti, kebijakan tersebut bisa berdampak pada pengeluaran pemerintah. Sebab itu, "Pemerintah perlu memprioritaskan belanja yang mendatangkan multiplier effect ke ekonomi, khususnya konsumsi rumahtangga kita," ucapnya. Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, kebijakan tersebut tidak ideal pemerintah lakukan. Setiap K/L untuk tahun ini maupun tahun depan sudah membuat sejumlah perencanaan dan program untuk mereka implementasikan. Tak hanya itu, Eko juga berpendapat, APBN yang terlalu mudah diotak-atik melalui mekanisme automatic adjustment, justru mengurangi tingkat kredibilitas dari APBN itu sendiri. Kecuali, Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat ekstrem, seperti pandemi Covid-19.

Dunia maya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, akses informasi dan interaksi online semakin mudah dijangkau oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, dunia maya juga menyimpan potensi bahaya yang dapat merugikan anak-anak. Dikutip dari bisnismuda.id, sebagai orang tua, penting bagi kita untuk memahami potensi bahaya di dunia maya agar dapat melindungi anak-anak dari segala risiko yang ada. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat membimbing dan mengawasi anak-anak dalam menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab. Salah satu bahaya utama yang perlu dipahami oleh orang tua adalah konten berbahaya yang dapat diakses oleh anak-anak. Di dunia maya, anak-anak rentan terpapar kepada konten pornografi , kekerasan, dan bahkan radikalisme.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Itjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ikut kecipratan bancakan fee proyek pembangunan jalur kereta api. Hal itu terungkap setelah penyidik KPK mengembangkan perkara dugaan suap jalur kereta api, yang menjerat salah satu mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub yakni YofiOktarisza. Yofi sebelumnya telah ditahan penyidik KPK, Kamis (13/6), dikutip dari bisnis.com. Adapun KPK mengungkap dugaan adanya persentase fee proyek jalur kereta api dari sejumlah pihak swasta yang turut dialokasikan untuk pihak PPK di proyek tersebut, BPK, Itjen Kemenhub, pokja pengadaan serta Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, pada kesempatan terpisah, buka suara terkait dengan potensi pemanggilan terhadap oknum-oknum yang diduga mendapatkan aliran dana rasuah itu. Dia memastikan bahwa seluruh pihak yang dipanggil berkaitan dengan suatu kasus dugaan korupsi merupakan kebutuhan dari para penyidik. Sebelumnya, KPK menduga tersangka Yofi mendapatkan fee dengan besaran 10% sampai 20% dari nilai proyek jalur kereta api di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah atau kini disebut BTP Kelas 1 Semarang. Fee itu didapatkan berkat bantuan yang diberikan olehnya kepada sejumlah pihal swasta untuk mendapatkan proyek di lingkungan BTP Kelas 1 Semarang itu.

Dalam waktu hampir dua bulan, Bareskrim Polri mengungkap 318 kasus perjudian daring dan meringkus 464 tersangka. Tiga kasus di antaranya dikategorikan besar karena perputaran uangnya mencapai Rp 1,41 triliun. Judi daring di Indonesia disebut dikendalikan oleh kelompok terorganisasi dari China yang beroperasi dari sejumlah negara di kawasan Mekong. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, dalam konferensi pers, Jumat (21/6) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, menyampaikan, sejak 23 April hingga 17 Juni 2024, pihaknya mengungkap 318 kasus judi daring dan menangkap 464 tersangka. Petugas menyita barang bukti berupa uang Rp 67 miliar, 494 telepon genggam, 36 laptop, 257 rekening, 296 kartu ATM, dan memblokir 98 akun judi daring. Tiga kasus judi daring yang cukup besar terkait situs judi daring 1xbet, w88, dan ligaciputra.

Dari ketiga situs judi daring tersebut, Bareskrim menangkap 9 tersangka untuk situs 1xbet, 7 tersangka untuk situs w88, dan 2 tersangka untuk ligaciputra. ”Dari tiga website ini, perputaran uang mencapai Rp 1,41 triliun. Ini perputaran uangnya. Dan, akan kami kenakan pasal pencucian uang,” kata Wahyu. Pengelolaan judi daring dilakukan secara kolektif dengan cara menyediakan sistem pembayaran untuk deposit dan penarikan pada tiga situs judi daring tersebut. Kemudian, mereka mengirimkan alat pembayaran untuk rekening bank di Indonesia melalui jasa ekspedisi ke luar negeri guna menyamarkan transaksi keuangan. Alat pembayaran tersebut dioperasikan dari luar negeri, terutama di kawasan Mekong yang meliputi Kamboja, Laos, dan Myanmar. Selain itu, para pelaku menggunakan mata uang kripto dan jasa penukaran uang (money changer) untuk menyamarkan transaksinya. (Yoga)

Pemerintah perlu meneliti keandalan pusat data nasional yang lumpuh pada Kamis (20/6). Peristiwa itu mengganggu sejumlah layanan publik, seperti layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di Jakarta, menuturkan, pemerintah berupaya keras mempercepat pemulihan di pusat data nasional (PDN). Pemerintah masih menginvestigasi masalah ini hingga belum bisa mengumumkan kepastian penyebab PDN terganggu. PDN menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan data milik semua instansi di Indonesia. Lumpuhnya PDN, mengganggu layanan imigrasi di beberapa bandara internasional di Tanah Air. Antrean mengular di pintu keberangkatan internasional sejumlah bandara.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim mengatakan, layanan terganggu sejak Kamis pukul 04.00 WIB. Namun, gangguan baru diumumkan pada Kamis siang melalui media sosial. Meski layanan imigrasi terganggu, Silmy menegaskan, masyarakat tetap bisa bepergian ke luar negeri. Hanya saja proses keimigrasian menjadi lebih lama. Karena itu, Silmy menyarankan agar masyarakat yang akan pergi ke luar negeri dating lebih awal ke bandara. Gangguan PDN juga berdampak pada seleksi tenaga pendamping masyarakat (TPM) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1. Tes tertulis calon TPM BWS Sumatera 1 harus ditunda gara-gara PDN lumpuh.

Sebab, laman tes tidak bisa diakses. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan, pemerintah harus meneliti keandalan sistem PDN. ”Ini menjadi pertanyaan. PDN kok bisa terjadi seperti ini? Keamanannya seperti apa? Jaminannya apa? Ini ibarat menempatkan telur dalam satu keranjang. Keranjangnya jatuh, semuanya pecah,” tuturnya. Ardi pun mempertanyakan, siapa pengelola PDN dan siapa yang menjalankan teknologinya. Ia juga mempertanyakan integritas perangkat lunak yang digunakansistem PDN. Kemenkominfo harus transparan menjelaskan pengelolaan PDN kepada publik untuk melihat kemampuan teknologi yang digunakan PDN. (Yoga)

Hasil survei Kompas periode Juni 2024 menunjukkan institusi pertahanan dan keamanan, yakni TNI dan Polri, mendapat apresiasi lebih tinggi dibanding lembaga negara lainnya. TNI menduduki posisi teratas sebagai lembaga yang dipersepsikan memiliki citra baik oleh 89,8 % responden. Meski hanya naik 4,7 % dibanding hasil survei yang sama periode Desember 2023, raihan ini menunjukkan tren positif sejak Juni 2022. Peningkatan yang sama dialami Polri dengan raihan citra positif di angka 73,1 %. Setelah TNI dan Polri, lembaga negara yang juga dinilai positif adalah DPD, Kejaksaan Agung, MA, DPR, MK dan KPK. Pada survei Litbang Kompas periode Juni 2024, lembaga-lembaga itu mendapat penilaian positif kurang dari 70 %.

Namun sebagian lembaga itu menunjukkan peningkatan apresiasi dibanding survei sebelumnya. DPR, pada survei kali ini citranya meningkat paling tinggi dibanding lembaga lainnya, yakni 12,1 %. Penilaian positif itu berbarengan dengan apresiasi atas kinerja DPR yang ketika survei dilakukan tengah mengesahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Isu dari pengesahan UU ini positif karena dinilai menunjukkan peningkatan perhatian pada kesejahteraan ibu dan anak. Naiknya apresiasi ini bisa dijadikan momentum bagi DPR untuk menyelesaikan sejumlah RUU lainnya, seperti RUU Penyiaran, revisi UU MK, dan RUU Kementerian Negara yang masih menyisakan problem bagi publik, termasuk polemik terkait RUU TNI-Polri yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Penilaian positif terhadap citra sejumlah lembaga negara terjadi hampir di tiap kelompok responden, baik dari berbagai tingkat pendidikan, kelas sosial ekonomi, maupun pilihan politik capres-cawapres. Artinya, saat ini masyarakat cenderung menilai baik meski ada beberapa hal yang masih menjadi PR tiap lembaga. Membaiknya citra lembaga negara yang terekam pada survei kali ini dapat menjadi modal penting bagi pemerintahan saat ini, terutama untuk melanjutkan tugas-tugas hingga pergantian masa jabatan. Penilaian publik terhadap lembaga negara ini juga menjadi referensi sekaligus modal bagi pemerintahan baru yang akan digawangi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Yoga)