Seorang  filsuf politik dari Prancis, Baron de Mostesquieu menulis the Spirit of  the Laws yang terbit pada tahun 1748. Salah satu dari bagian bukunya yang cukup relevan untuk dikutip dan menjadi bahan renungan  saat ini: "is not the young people that degenerate; they are not spoiled till those of maturer age are already  sunk into corruption."

Montesquieu seolah ingin mengingatkan  tentang bahaya korupsi yang diturunkan dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda  hingga membentuk vicious circle atau lingkaran setan yang turun menurun dan sulit diputus. Dan kutipan itu menjadi sangat relevan bagi Indonesia saat ini menjelang pergantian pemerintahan pada bulan Oktober yang akan datang. Lembaga pemeringkat korupsi Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 ngara yang disurvei untuk periode 2023.

Sebagai negara yang disebut-sebut sebagai satu dari sedikit best performing  economies diantara anggota G20 dan diproyeksikan akan menjadi ekonomi terbesar  keempat dunia pada tahun 2045 dengan tagline "Indonesia Emas" itu menjadi realita dan bukan fatamorgana: semakin dekat semakin lenyap pula harapan. (Yetede)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto memastikan uang di rekening yang terindikasi terlibat dalam judi online (daring) akan dikembalikan kepada negara. Satgas Judi online saat ini melalui Pusat Pelaporan Analisi dan Transaksi (PPATK) telah mendata 4.000 sampai 5.000 rekening yang terlibat dalam aktivitas judi online. "Berdasarkan putusan pengadilan negeri aset uang yang ada di rekeing tersebut itu akan kita ambil dan kita serahkan kepada negara." kata Hadi. 

Data yang dihimpun PPATK, lanjut dia, nanti akan diserahkan kepada Bareskrim Mabes Polri untuk diselidiki aliran dana dari rekening tersebut. Setelah itu, lanjut Hadi, Bareskrim akan membekukan rekening tersebut. Bareskrim juga memiliki waktu selama 30 untuk mengumumkan pembekuan rekening itu. Jika dalam 30 hari tidak ada masyarakat yang mengakui kepemilikan rekening  tersebut, maka Bareskrim menyerahkan uang tersebut kepada negara. (Yetede)

Setiap sore, Supriadi (35) petugas kebersihan yang menjemput sampah di rumah warga kawasan Jalan Pelita, Makassar, dmemilah sampah di salah satu pasar kecil sekitar kompleks perumahan. Dia dan petugas kebersihan lain memilah sampah dari gerobak sebelum truk sampah datang. Segala yang bisa dijual akan dipilah. Kertas, besi tua, plastik, kabel, hingga barang elektronik dipisahkan dari sampah organik. Mereka membawa karung khusus untuk hasil pemilahan ini. ”Disetor ke bank sampah atau dijual ke tempat lain yang mau membeli. Lumayan, buat tambah beli elpiji atau bensin. Kalau beruntung dapat sampah yang sudah dipilah warga dari rumah, saya tak perlu memilah lagi,” katanya. Nurlina (50) adalah salah satu warga yang terbiasa memilah sampah yang bisa dijual dan yang dibiarkan dijemput petugas kebersihan.Bank sampah menjadi salah satu tujuan dari aneka sampah yang bisa didaur ulang.

Di Makassar, gerakan bank sampah dimulai sejak 10 tahun lalu. Ada lebih dari 1.000 bank sampah dengan puluhan ribu nasabah, yang tersebar di permukiman, perkantoran pemerintah, hingga swasta. Nasabahnya adalah pegawai atau karyawan di kantor di lokasi bank sampah berada. Rosmini Buhari (48) adalah salah satu pengelola bank sampah di Kelurahan Ballaparang, Rappocini. Nasabahnya banyak, umumnya ibu rumah tangga. Setiap pekan, nasabah akan datang menyetorkan sampah sekaligus mencatatkan hasil penjualan dalam rupiah. Mereka punya semacam buku tabungan. Bank sampahnya diberi nama Pelita Bangsa. ”Jika hasil penjualan sudah banyak, biasanya ibu-ibu pakai untuk bayar listrik, beli elpiji, atau jajan anak. Kami juga bekerja sama dengan BPJS, mengikutkan nasabah bank sampah kami dalam program BPJS kesehatan. Bahkan, kami sudah mendirikan PAUD dari dana hasil bank sampah,” tuturnya.

Sampah sisa makanan juga diolah di rumah masing-masing. Ada yang mengolahnya menjadi pupuk atau memanfaatkannya untuk memelihara maggot, yang juga ada pembelinya. Ada pula Mallsampah, sebuah layanan jual beli atau daur ulang sekaligus edukasi sampah dan lingkungan berbasis aplikasi. Pendirinya Adi Saifullah Putra. Tercatat 50.000 pengguna Mallsampah yang memberdayakan 500 mitra pengepul. Terdapat 300 pusat daur ulang. Jumlah sampah yang masuk Mallsampah setiap bulan lebih dari 1.000 ton. ”Pengguna tinggal membuka aplikasi, memilih sampah apa yang akan dibuang, lalu ditunjukkan titik terdekat untuk membawanya, jika jumlah sampah di bawah 5 kg. Lebih dari itu akan dijemput armada Mallsampah,” papar Adi.

Lewat aplikasi, pengguna bisa memilih apakah akan menerima uang tunai atau menabung dalam bentuk poin yang dapat ditukar dengan emas, voucer belanja atau makan, atau untuk pembayaran beragam iuran, mulai dari listrik, air, hingga BPJS. Bisa juga didonasikan ke sejumlah lembaga atau yayasan tepercaya yang menjadi mitra Mallsampah. ”Niat saya mereduksi sampah sekaligus punya data sampah. Kami membuatnya lebih mudah dan kekinian mengingat pengguna gawai di Indonesia cukup banyak. Pengguna tak repot karena sampah bisa dijemput dan dibayar di tempat. Harapannya, lebih banyak orang mau memilih, memilah sampah, dan melihatnya lebih bernilai,” ucap Adi.Gerakan seperti bank sampah dan Mallsampah tak serta-merta signifikan mereduksi sampah. Namun, sebagai sebuah upaya, langkah ini menjadi salah satu siasat berdamai dengan sampah dan membuatnya punya nilai. (Yoga)

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (YDKK) telah menyelesaikan pembangunan fasilitas sanitasi sehat berupa jamban dan tangka septik (septic tank) di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten. Sebanyak 50 fasilitas sanitasi sehat terbagi untuk lima desa. Harapannya, kebutuhan sanitasi warga bisa terpenuhi dan mengurangi polusi sungai. Dalam program ini, YDKK menggandeng Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Putra Pakuhaji. Sasarannya, keluarga yang tak memiliki fasilitas sanitasi memadai, terutama masyarakat di kawasan pesisir.

YDKK telah menjalankan program sanitasi sehat sejak 2021. Sejumlah warga di beberapa daerah sudah menerimanya, seperti Surabaya dan Malang, Jawa Timur, serta Solo dan Magelang, Jateng. Dengan program di beberapa daerah tersebut, lebih dari 1.000 fasilitas sanitasi sehat telah terbangun. ”Kami senang membantu masyarakat mengatasi masalah sanitasi, membangun lingkungan yang sehat. Semoga sanitasi sehat ini bisa berumur panjang. Warga bisa bertanggung jawab dengan sanitasi aman tersebut dan kami bertanggung jawab kepada pembaca,” tutur Ketua YDKK Gesit Ariyanto dalam acara Peresmian dan Serah Terima Pembangunan 50 Jamban Aman di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Rabu (19/6).  

Salah satu warga Desa Kiara Payung, Pakuhaji, yang mendapat bantuan, Nursilah (35) merasa bersyukur dengan adanya fasilitas sanitasi sehat berupa jamban atau toilet dan septic tank untuk keluarganya. Dia bersama suami dan tiga anaknya tak perlu lagi buang air kecil atau besar ke sungai. Seluruh fasilitas sanitasi sehat yang telah dibangun YDKK bersama para mitra di sejumlah daerah di Indonesia dibangun menggunakan dana bantuan pembaca harian Kompas/Kompas.id.Dana dari para pembaca disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, penanganan bencana alam, serta pembangunan rumah, sekolah, puskesmas, dan aneka bantuan kemanusiaan lain. (Yoga)

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) sembako hingga 6 Juni 2024. Realisasi bansos sembako telah diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemkeu menyebutkan, meski bernama bansos sembako, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang senilai Rp 200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali. Alhasil, dalam satu tahun ada enam tahap penyaluran dan KPM menerima Rp 400.000 untuk setiap pencairan. "Program sembako merupakan salah satu bantuan sosial untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan," terang Ditjen Perbendaharaan Negara Kemkeu di akun media sosialnya, kemarin.

Nilai tukar rupiah yang terus merosot lebih dari 6% sepanjang tahun ini memunculkan berbagai kekhawatiran bagi dunia usaha, fiskal, dan moneter akan datangnya krisis ekonomi yang lebih luas seperti 1998. Banyak prediksi bahwa tantangan ekonomi ke depan tampak jauh lebih berat. Kegundahan para pebisnis tersebut tak berlebihan. Kurs rupiah yang kini bertengger di kisaran Rp16.400 per dolar AS, sudah jauh menyimpang dari asumsi APBN 2024 yang hanya dipatok pada Rp15.000 per dolar AS. Pada saat yang sama, pemerintah dihadapkan pada ancaman meningkatnya beban belanja dan utang. Analisis sensitivitas APBN 2024 menunjukkan bahwa setiap pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS akan menambah pendapatan negara sebesar Rp4 triliun, tetapi meningkatkan belanja hingga Rp10,2 triliun. Artinya, pelemahan rupiah dapat memperlebar defisit anggaran secara signifikan. Dalam 10 tahun terakhir atau sejak 13 Juni 2014, rupiah sudah tersungkur 39,13% dari posisi Rp11.796 per dolar AS. Jika dilihat lajunya dalam 15 tahun terakhir, nilai tukar rupiah saat ini bahkan sudah anjlok 63,01% dari posisi Rp10.068 per dolar AS pada 12 Juni 2009.

Dalam 15 tahun terakhir, nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga Rp16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020 atau saat Indonesia dan dunia dilanda kasus Covid-19. Adapun, level terkuat rupiah pernah direngkuh pada 1 Agustus 2011 yaitu sebesar Rp8.464 per dolar AS. Pelemahan rupiah ini tetap saja memaksa dunia usaha memutar otak untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Sumber-sumber bahan baku alternatif sebagai pengganti impor mulai ramai diburu kalangan pengusaha. Industri farmasi, dengan ketergantungan bahan baku impor yang mencapai 90%, pasti menghadapi tantangan besar dari pelemahan rupiah. Keberlangsungan bisnis mereka terancam apabila tidak ada langkah inovatif yang diambil untuk meredam risiko kenaikan beban pokok produksi yang dapat menggerus laba. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga dihadapkan pada dilema untuk menyesuaikan kebijakan moneternya. Depresiasi rupiah kerap mendorong BI untuk memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga. Dengan The Fed yang sudah memberi sinyal kenaikan suku bunga satu kali tahun ini, tekanan bagi BI untuk mengikuti langkah serupa makin besar. Namun, seberapa efektif instrumen moneter dalam meredam tekanan superdolar? Pengalaman menunjukkan bahwa pengetatan moneter seringkali tidak cukup untuk mengatasi tekanan eksternal yang kuat. Sektor-sektor yang memiliki potensi ekspor tinggi harus diberi dorongan untuk meningkatkan produksinya. Selain itu, strategi diversifikasi pasar ekspor juga menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.

Polda Maluku menjelaskan kronologi kasus dugaan penggelapan uang Rp1,5 miliar untuk judi online di PT Bank Pembangunan Daerah Maluku atau Malut Cabang Namlea. Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Hujrah Soumena menyampaikan kasus ini berawal saat Bank Indonesia (BI) menitipkan uang Rp1,5 miliar di Bank Maluku pada Desember 2022. Sejak BI menitipkan dananya, tersangka berinisial ES alias Edi selaku pegawai Kas Titipan BI perwakilan Maluku diduga melakukan penarikan secara bertahap hingga Desember 2023. Setiap bulannya, ES melakukan penarikan dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp100 juta, Rp200 juta hingga uang titipan BI sebesar Rp1,5 miliar habis. Dalam melancarkan aksinya, pelaku memiliki modus penarikan uang itu dengan membuat pencatatan palsu. Pada pemeriksaan kepolisian, terduga pelaku itu mengaku sebagian besar uang tersebut habis dipakai dalam praktik judi online. Sementara sebagian uang lainnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah menegaskan akan satu barisan memberantas judi daring. Berbagai strategi disiapkan satgas untuk memberantas judi daring, mulai dari menelusuri aliran uang dalam ribuan rekening mencurigakan, menyelidiki jual-beli rekening, hingga menutup penjualan isi ulang gim yang diduga terafiliasi dengan praktik perjudian. Penegasan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto seusai memimpin rapat perdana Satgas Pemberantasan Perjudian Daring di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6). Satgas Pemberantasan Judi Daring dibentuk berdasarkan Keppres No 21 Tahun 2024. Melalui keppres itu, Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam menjadi ketua satgas, dibantu dua ketua harian.

Tugas sebagai Ketua Harian Pencegahan diberikan kepada Menkominfo, sementara Ketua Harian Penegakan Hukum diserahkan kepada Kapolri. Menurut Hadi, dalam rakor tingkat menteri tentang pemberantasan judi daring, semua instansi telah bertemu dan bersepakat untuk berjalan di koridor yang sama. Tidak akan ada lagi ego sektoral antarinstansi. ”Semua berpikir satu, untuk mengefektifkan, menyukseskan pemberantasan judi online. Dalam waktu dekat, yakni minggu ini dan juga minggu depan, kami akan laksanakan tiga operasi atau tiga penegakan hukum yang harus segera diselesaikan satgas,” ujar Hadi. Judi daring yang kian merajalela serta menelan korban menjadi keprihatinan pemerintah.

Data PPATK, sepanjang 2023 terdapat 3,2 juta warga di Indonesia yang bermain judi daring. Sekitar 80 % di antaranya berjudi dengan nilai di bawah Rp 100.000. Akumulasi perputaran uang judi daring pada 2023 mencapai Rp 327 triliun. Menurut Hadi, sejumlah langkah disiapkan untuk memberantas judi daring. Langkah pertama dalam penegakan hukum oleh Bareskrim Polri adalah menyelidiki 4.000-5.000 rekening mencurigakan yang ditemukan PPATK. Bareskrim Polri juga akan membekukan rekening itu dan mengumumkannya dalam kurun waktu 30 hari. ”Setelah 30 hari tidak ada yang melaporkan atas pembekuan tersebut dan juga berdasarkan putusan pengadilan negeri, maka aset uang yang ada di rekening tersebut akan kami ambil dan kami serahkan kepada negara,” ungkap Hadi.

Bareskrim Polri juga akan menelusuri dan memanggil para pemilik rekening. Satgas juga akan melibatkan babinsa dan bhabinkamtibmas dalam menelusuri jual-beli rekening karena diduga menyasar masyarakat lapisan bawah yang tinggal di perkampungan. Hadi menjelaskan, pelaku jual-beli rekening melancarkan aksinya dengan modus mendekati sejumlah warga untuk mendapatkan KTP mereka. Pelaku kemudian menggunakan KTP itu untuk membuka rekening secara daring. Setelah mendapatkan rekening, pelaku menjualnya kepada pengepul dan pengepul menjual rekening tersebut kepada bandar-bandar judi daring untuk transaksi. Satgas juga akan menutup aktivitas penjualan isi ulang atau top up gim online yang terbukti berafiliasi dengan judi daring. (Yoga)

Berbagai celah digunakan untuk menyusupkan tautan judi daring, tapi upaya pemerintah menghalaunya masih tak berdampak, masih banyak pesan singkat atau SMS dari nomor tak dikenal berisi iklan dan tautan judi daring. Upaya pemerintah lewat pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Daring dinilai lebih tampak sebagai tabuhan genderang tanpa aksi nyata. Pemblokiran 5.000 rekening terkait judi daring pun dipandang belum diikuti penegakan hukum yang serius. Tak heran, alih-alih memperoleh apresiasi dari masyarakat, upaya Kemenkominfo yang menerapkan distribusi pesan pendek atau SMS massal (blast) berisi edukasi pencegahan praktik judi daring atau yang populer disebut ”judol” ini memperoleh kritik bernada sindiran. Sebelumnya, diungkapkan Menkominfo Budi Arie Setiadi, dikutip dari Antara, edukasi judi daring lewat SMS blast dilakukan setiap hari.

Di aplikasi X, sebagai contoh, penggunanya, @fantjoek, menilai, judi daring yang merugikan negara seharusnya sampai sekarang sudah diblokir pemerintah. ”Ini Kominfo dapet ide dari tukang tipu lewat SMS, kok idenya ga ngotak begini. Giliran X saja ada kepentingan mau diblokir, tetapi judi daring yang merugikan negara malah tidak diblokir sama sekali,” ujar akun itu. Bahkan, akun resmi organisasi nonprofit Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Selasa (18/6) ikut berkomentar di X. Isinya, seseorang yang telah ketagihan judi daring tidak akan bisa mengambil keputusan rasional meskipun ada SMS ataupun Whatsapp blast terkait edukasi pencegahan judi daring. CISDI mencantumkan temuan riset untuk memperkuat argumennya itu.

Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, upaya pemberantasan judi daring yang telah disampaikan pemerintah itu seperti hanya tabuhan genderang tanpa ada aksi perang yang sebenarnya. Padahal, judi daring sudah menjerat dan membahayakan banyak warga, bahkan aparatur negara. Sebut saja Letu Eko Damara (30), dokter di Satgas Pengamanan Perbatasan Mobile RI-Papua Niugini Yonif 7 Marinir ini tewas bunuh diri akibat terlilit utang untuk judi daring. Ada pula Briptu Fadhilatun Nikmah (28) yang membakar suaminya, Briptu Rian DW (27), karena Rian menghabiskan tabungan untuk judi daring. Dengan banyaknya warga yang terjerat judi daring, menurut Bambang, sudah semestinya dilakukan penegakan hukum yang serius karena aliran keuangan judi daring pun telah diungkap oleh PPATK. Menurut dia, penangkapan yang ada baru terbatas operator dan konsumen, namun transaksi oleh bandar besar judi daring belum tersentuh. (Yoga)

Zaman berubah, pekerja seni pertunjukan tradisional harus jungkir balik, tak hanya agar ”the show must go on”, tapi juga agar ”dapur tetap ngebul”. Di sejumlah daerah, frekuensi pementasan selama beberapa tahun terakhir semakin anjlok. Akibatnya, pendapatan kelompok untuk kesinambungan pertunjukan kian surut. Tak ada cerita penghasilan dari manggung bisa diandalkan untuk keberlanjutan kehidupan seni. Di Jakarta, kelompok yang mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta sekalipun harus ”berakrobat” untuk menjaga kelangsungan kegiatan seni. Paguyuban Wayang Orang (WO) Bharata, misalnya, rutin mendapat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Namun, menurut Ketua Paguyuban Bharata, Teguh ”Kenthus” Ampiranto, pemasukan itu hanya cukup untuk modal pementasan. Kelompok masih harus mencari sponsor dari pihak lain guna menampilkan karya. ”Pemasukan hanya dari Bharata tidak bisa diandalkan. Tidak cukup jika dihitung secara matematika,” kata Teguh di Jakarta, Selasa (18/6).

Beberapa anggota WO Bharata menyiasati keterbatasan itu dengan menerima ”tanggapan” di luar gedung pentas, seperti di acara perkawinan dan khitanan. Sejumlah pekerja seni menjadi pengemudi ojek daring. Sebagian lainnya membuka warung. Situasi jauh lebih sulit bagi kelompok yang tak mendapatkan dana bantuan ajek dari mana pun. Ini dialami mayoritas kelompok seni pertunjukan tradisional di Nusantara. Contohnya pertunjukan seni wayang topeng Malangan di Pedepokan Asmorobangun di Malang, Jatim. Menurut pengelola pedepokan, Ki Soleh Adi Pramono (73), penghasilan dari pentas tak bisa mencukupi kebutuhan hidup karena jarangnya frekuensi pentas. ”Penghasilan seniman tidak bisa untuk menghidupi. Contohnya anak-anak lulusan sarjana seni, kalau hanya mengandalkan pentas saja, tidak makan. Maka dia punya usaha ngajar tari, wiraswasta, budidaya lele, ayam,” katanya. (Yoga)