Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Menakar Pemberian Hadiah untuk Guru
Memberikan hadiah bagi guru, terutama di akhir tahun ajaran, menjadi kebiasaan yang dilakukan orangtua dan siswa. Alasannya sebagai ungkapan terima kasih karena guru sudah mendedikasikan dirinya bagi anak-anak. Meski demikian, ada juga yang menolak kebiasaan memberikan hadiah bagi guru karena kegiatan mengajar sudah menjadi kewajiban guru. ”Dengan berakhirnya tahun ajaran semester genap, seperti biasa kita akan mengadakan acara sederhana, ramah-tamah dengan wali kelas, orangtua, beserta anak didik,” demikian pengumuman koordinator kelas di salah satu grup percakapan orangtua siswa SD pada Selasa (11/6). Pengumuman dilanjutkan dengan pengumpulan saran tentang bentuk hadiah yang akan diberikan kepada wali kelas. ”Untuk wali kelas, akan diberi cendera mata emas atau buket uang, ya? Mengingat harga emas sedang melambung tinggi. Mohon masukannya, ya moms,” kata koordinator kelas membuka diskusi. Kali ini, suara mayoritas menyetujui memberi buket uang. Tersisa Rp 2,3 juta uang kas selama satu tahun yang dikumpulkan orangtua. Diputuskan buket uang tersebut senilai Rp 1,5 juta.
Di berbagai percakapan media sosial, boleh atau tidaknya memberikan hadiah bagi guru menimbulkan percakapan yang seru. Ada yang dengan tegas mengatakan sebaiknya tidak usah karena sudah jadi tugas guru dan khawatir nanti guru jadi tidak fair alias pilih kasih karena akan mengutamakan orangtua atau siswa yang memberikan hadiah. Bagi yang setuju, hadiah diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi bakti guru dalam mendidik anak-anak mereka dengan penuh kesabaran. Dari sisi guru ada yang berpendapat tidak mengharap hadiah, yang penting anak-anak dapat belajar dengan baik. Ada juga guru yang bersikap tak perlu khawatir jika pemberian hadiah akan membuat guru memprioritaskan siswa tertentu saja, apalagi dikaitkan dengan bonus nilai.
”Kan, memberinya setelah bagi rapor, tidak ada pengaruh untuk nilai. Sebagai guru pun diapresiasi wajar, asal tidak berlebihan,” kata seorang guru menyuarakan pendapatnya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam diskusi ”Mencegah Praktik Korupsi Penerimaan Siswa Baru”, menyinggung kebiasaan orangtua siswa saat kenaikan kelas, secara pribadi ataupun patungan, memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada guru. ”Para guru digaji untuk mendidik, jangan dikasih hadiah. Berhenti yang kayak gini. Nanti tertanam di benak anak supaya guru ramah, ya, harus diberi hadiah,” kata Pahala. Pendidikan merupakan sektor krusial dalam pembentukan karakter, termasuk untuk pencegahan korupsi. Sekolah harus punya sikap yang tegas. Janganlah masyarakat menuntut pemberantasan korupsi, tapi justru orangtua yang punya duit memberikan hadiah untuk guru atau kepala sekolah. (Yoga)
PRT Masih Menaruh Harapan Sebelum DPR Akhiri Masa Kerja
Penghargaan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia masih sangat rendah. Selain minim perlindungan dan rentan mengalami diskriminasi, profesi PRT masih belum mendapat pengakuan negara. Padahal, semenjak 13 tahun lalu, tepatnya 16 Juni 2011, dunia telah mengakui keberadaan PRT melalui pengesahan Konvensi ILO Nomor 189 untuk pekerjaan yang layak bagi PRT serta menetapkan hokum perburuhan internasional untuk PRT. Sejak itu, PRT di dunia setiap tanggal 16 Juni memperingatinya sebagai Hari PRT Internasional (International Domestic Workers Day). Peringatan Hari PRT Internasional diharapkan semakin membangun kesadaran negara-negara di dunia untuk menghargai kerja yang selama ini dilakukan para PRT.
Di Indonesia, Peringatan Hari PRT Internasional 2024 menjadi momentum untuk mendesak DPR agar segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT (RUU PPRT). ”RUU PPRT sudah diperjuangkan selama 20 tahun. Namun, DPR masih tidak mau mengakui PRT sebagai pekerja dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Padahal, para PRT mengalami pelanggaran atas hak-haknya baik sebagai manusia, pekerja, maupun warga negara,” ujar Lita Anggraini, Kornas Jaringan Nasional Advokasi PRT (JALA PRT) Minggu (16/6). Pemetaan JALA PRT di tahun 2024 menunjukkan, PRT di Indonesia yang jumlahnya diperkirakan 5 juta orang masih mengalami empat jenis kekerasan, yakni bekerja dalam situasi perbudakan, hidup dalam situasi pelecehan, hidup dalam situasi kemiskinan karena dieksklusikan dalam perlindungan sosial, dan rentan menjadi korban perdagangan orang.
Bahkan, upah yang diterima PRT masih jauh dari upah minimum di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Medan, Lampung, DKI Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Makassar. Umumnya PRT menerima upah 20-30 % upah minimum provinsi atau kabupaten di tempatnya bekerja. ”Mayoritas PRT hidup dalam garis kemiskinan, bahkan tak bisa mengakses perlindungan sosial serta mendapatkan hak dasar ketenaga kerjaan,” kata Lita yang bersama JALA PRT menggelar Peringatan Hari PRT Internasional di depan gerbang kompleks parlemen, Senayan, Minggu pagi. Harapan dan desakan kepada DPR untuk mengesahkan UU Perlindungan PRT sebelum mengakhiri masa bakti periode 2019-2024 juga disuarakan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan berbagai kalangan. (Yoga)
Berobat di Negara Sendiri
Banyak warga Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan, satu dari 1.000 rumah tangga di Indonesia pernah berobat ke luar negeri. Malaysia menjadi negara tujuan yang paling banyak didatangi untuk berobat. Selain itu, ada Singapura, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Korsel. Dari data terlapor, pelayanan kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan adalah pemeriksaan kesehatan rutin (MCU). Selain itu, mereka juga mengakses layanan terkait kanker, bedah atau operasi, kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu anak, serta kesehatan tradisional. Hampir seluruh layanan kesehatan tersebut paling banyak diakses di Malaysia. Bahkan, lebih dari 90 % layanan kanker, kesehatan reproduksi, dan kesehatan tradisional dilakukan di negara tersebut.
Banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri sebenarnya sudah sering disinggung Presiden Jokowi. Dalam Raker Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024 pada 24 April 2024, Presiden mengungkapkan, lebih dari 1 juta warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, yang membuat Indonesia setidaknya kehilangan Rp 180 triliun. ”Kenapa enggak mau berobat di dalam negeri ini? Persoalannya harus diselesaikan,” kata Jokowi. Pada SKI 2023, alasan memilih layanan kesehatan luar negeri, yaitu fasilitas kesehatan di luar negeri lebih lengkap. Alasan lain yakni layanan yang diberikan sesuai harapan serta lebih cepat, tepat, dan akurat. Ada juga alasan ruangan yang nyaman, petugas yang komunikatif, akses yang mudah dijangkau, dan biaya yang murah.
Alasan tersebut serupa dengan hasil survei persepsi pasien terhadap RS di Indonesia yang dilaporkan oleh Asosiasi RS Swasta Indonesia (ARSSI) pada awal Juni 2023. Dari survei itu disebutkan, 70,53 % menganggap komunikasi SDM, termasuk dokter, di RS Indonesia kurang baik. Ada juga pandangan waktu konsultasi dokter di RS Indonesia lebih pendek dibanding RS di luar negeri. Sisi kecanggihan peralatan dan keakuratan diagnosis juga menjadi sorotan. Peningkatan mutu layanan menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat memilih layanan di dalam negeri ketimbang di luar negeri. Menurut Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes Syarifah Liza Munira, Rabu (12/6), semua pengampu sektor kesehatan harus bisa mengetahui secara persis kebutuhan masyarakat dan bisa memberikan layanan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata juga perlu menjadi catatan perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. (Yoga)
Ketidakseimbangan Pasokan dan Daya Beli Hunian
Deretan permukiman kumuh dengan latar belakang menara apartemen tampak di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2024). Tingginya kebutuhan hunian masyarakat belum sepadan dengan penyediaan pasokan rumah tinggal. Akibatnya, harga rumah atau properti meningkat relatif signifikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, daya beli masyarakat terhadap hunian sangat terbatas karena kenaikan penghasilan yang belum memadai. (Yoga)
Dari Matahari ke Bulog Next
Logo Perum Bulog telah berubah dari matahari menjadi Bulog Next sejak 21 Mei 2024. Belum sebulan evolusi identitas dan visi-misi perusahaan berjalan, Presiden Jokowi meminta Bulog mengakuisisi sumber beras di Kamboja. Inikah kisah Bulog Next yang mengusung slogan ”mengantarkan kebaikan” ke depan? Dalam setahun terakhir, Bulog yang telah berusia 57 tahun ditempa dengan sejumlah tantangan. Bulog diminta pemerintah menstabilkan stok dan harga beras di saat produksi beras nasional turun akibat dampak El Nino. Di tengah situasi yang dibarengi tahun politik itu, Bulog juga diminta menyalurkan bantuan 10 kg beras bagi keluarga berpenghasilan rendah, yang menyasar 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2023 dan 22 juta KPM pada 2024.
Untuk itu, pada 2023, pemerintah yang masih memiliki utang kepada Bulog Rp 16 triliun meminta Bulog mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton. Bulog mampu merealisasikannya sebanyak 3 juta ton di tengah kesulitan finansial dan lonjakan harga beras dunia. Selain itu, Bulog juga diperintahkan menyerap gabah atau beras di dalam negeri. Pada Januari-medio Juni 2024, Bulog mampu merealisasikannya sebanyak 700.000 ton setara beras atau melebihi target 600.000 ton. Hingga akhir tahun ini, Bulog optimistis bisa menambahnya menjadi 900.000 ton. Sejumlah upaya itu membuat Bulog memiliki stok beras yang cukup kuat, yakni 1,8 juta ton per medio Juni 2024. Dari jumlah itu, 30 % merupakan hasil pengadaan gabah atau beras dalam negeri.
Pada 10 Juni 2024, Bapanas memperkirakan produksi beras pada semester II-2024 akan turun sehingga harga beras berpotensi naik pada 2-3 bulan ke depan (Kompas, 10/6/2024). Bulog juga menemukan sejumlah solusi atas problem yang ada, mulai dari penyelesaian piutang pemerintah, modal usaha, kanal penyaluran beras, modernisasi penggilingan padi, hingga model kemitraan dan bisnis. Bulog juga terus mengembangkan kemitraan dengan petani dan penggilingan kecil. Sejumlah upaya yang dilakukan, melalui mekanisme kontrak pertanian dengan petani dalam program Makmur dan mendistribusi beras bersama penggilingan-penggilingan kecil. Kendati begitu, sejumlah PR membayangi. Pertama, menjaga warung dan kios pangan pengendali inflasi di sejumlah daerah di Indonesia agar bisa menjadi kanal penyaluran beras Bulog permanen.
Kedua, belum ada aturan tegas tentang boleh tidaknya beras operasi pasar Bulog dioplos untuk dijual lagi dengan harga di atas HET. Seharusnya, beras operasi pasar Bulog tidak boleh dioplos dan dijual di atas HET. Ketiga, Bulog perlu memperbanyak kemitraan dengan penggilingan-penggilingan padi kecil di sejumlah daerah sentra beras. Keempat, Bulog perlu memiliki CPP, termasuk CBP ideal yang ditopang dengan peningkatan produksi dan produktivitas padi. Di tengah berbagai PR itu, pergantian logo matahari menjadi Bulog Next bakal membawa sejumlah konsekuensi. Perubahan itu diharapkan lebih membumikan peran Bulog yang semula sebagai sumber kehidupan menjadi sang pengantar kebaikan di dalam negeri. Kisah Bulog Next ke depan tidak hanya sekadar mengakuisisi sumber beras Kamboja, tetapi juga mampu menuntaskan sejumlah PR tersebut. (Yoga)
Hengkangnya Pendiri Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak
Satu per satu pendiri Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak mundur dari jabatannya. Mereka hengkang justru setelah perusahaan yang dulu mereka rintis itu berkembang menjadi unicorn dan decacorn. Cerita hengkangnya para pendiri perusahaan rintisan tersebut dibuka dengan mundurnya William Tanuwijaya, co-founder dan co-chairman GoTo. Merujuk informasi dari akun resminya di LinkedIn, William terdaftar sebagai co-founder dan co-chairman GoTo pada Mei 2021 sampai Juni 2024. GoTo adalah perusahaan hasil merger antara Gojek dan Tokopedia. Keputusan tidak lagi melanjutkan masa jabatannya sebagai co-chairman GoTo diumumkan pada RUPS Luar Biasa (RUPSLB) GoTo di Jakarta, Selasa (11/6). Pendiri lain Tokopedia adalah Leontinus Alpha Edison. Co-founder Tokopedia itu sempat memiliki saham seri A dan seri B di awal proses merger Tokopedia ke GoTo.
Namanya juga ”hilang” setelah merger resmi tuntas dan perusahaan melantai di BEI. Sebelumnya, para pendiri Gojek sudah terlebih dulu mundur, meliputi Nadiem Makarim, Kevin Aluwi, dan Michaelangelo Moran. Moran yang pertama kali mundur, ia mengumumkan mundur dari Gojek per 18 Oktober 2016. Bergabung sejak Gojek berdiri pada 2010, Moran menempati posisi terakhir sebagai brand director. Menyusul Nadiem yang kini menjabat Mendikbudristek. Ia mundur dari Gojek pada 2019 setelah diminta Presiden Jokowi bergabung di kabinet. Sementara, Kevin Aluwi, yang dulu adalah co-founder Gojek, juga mundur dari jajaran tertinggi GoTo. Kevin kini menjadi venture partner di Lightspeed, sebuah perusahaan modal ventura untuk usaha rintisan (start up). Fenomena serupa terjadi di Bukalapak. Achmad Zaky, salah satu pendiri Bukalapak, memutuskan mundur dari jabatan CEO Bukalapak pada Desember 2019.
Diikuti dua pendiri Bukalapak lainnya. Nugroho Herucahyono, yang menjabat sebagai Chief Technology Officer di Bukalapak dari November 2009, mundur per Maret 2020. Bersama Zaky, Nugroho bergabung dengan perusahaan modal ventura bernama Init6 sejak April 2020. Pendiri Bukalapak lainnya, Muhamad Fajrin Rasyid juga mundur dan kini menjabat sebagai Director of Digital Business Telkom Indonesia dari Juni 2020 hingga kini. Managing Partner Discovery/Shift Rama Mamuaya, Senin (17/6), di Jakarta, mengatakan, pendiri start up memiliki beberapa peran. Peran pertama adalah starter yang memulai ide sampai ide itu menjadi bisnis ukuran kecil atau menengah. Peran kedua ialah scaler yang bertugas melakukan ekspansi bisnis. Peran ini biasanya terjadi ketika suatu start up dapat kucuran investasi seri B hingga sebelum IPO.
Peran ketiga ialah menjadi pemimpin atau pembimbing. Dalam peran ini, biasanya mereka bertugas mengelola tim eksekutif agar tidak melenceng dari visi perusahaan. Ini biasanya terjadi pada saat kondisi start up sudah IPO atau menjadi perusahaan berskala sangat besar. ”Ada sejumlah pendiri bisa berkembang bersama perusahaan, seperti Steve Jobs dan Mark Zuckerberg. Akan tetapi, CEO pada start up tahap awal dan IPO berbeda. Oleh karena itu, kebanyakan pendiri akhirnya mengundurkan diri ketika sudah IPO atau sudah besar,” ujarnya. Para pendiri start up biasanya mulai dengan target ingin menjadikan start up tumbuh besar. Namun, ketika sudah menjadi besar, perusahaan akan diikuti dengan tujuan mengincar profit yang makin besar dan ekspansi pasar. Tidak semua pendiri start up mau dan cocok menjalani misi ini. (Yoga)
Pengepul Kulit Hewan Kurban
Pengepul meneliti kulit hewan kurban yang telah mereka beli di pinggir Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2024). Saat Idul Adha, pedagang musiman membeli kulit hewan kurban hasil pemotongan. Kulit sapi dihargai oleh pengepul Rp 4.000 per kilogram, sementara kulit kambing atau domba dihargai Rp 10.000 per lembar. Kulit tersebut akan digunakan sebagai bahan baku kerupuk (rambak), beduk, atau jaket. Pengepul akan menjual kembali kulit itu kepada pengusaha kerupuk, beduk, atau jaket. Dalam dua hari musim kurban, biasanya pengepul memperoleh sekitar 500 kilogram hingga 1,5 ton kulit. (Yoga)
Ratusan Bus Wisata Tak Layak Jalan
Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jabar Muhammad Fahmi mengatakan, pemeriksaan terhadap 1.600 bus pariwisata tersebut berlangsung selama sebulan terakhir di pul bus serta destinasi wisata di sejumlah kabupaten dan kota di Jabar. Fahmi menyebutkan, 36 % bus diketahui tidak layak jalan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Ketidaklayakan karena faktor administrasi, antara lain karena kartu pengawasan dan buku uji kendaraan bermotor (KIR) yang tidak aktif lagi. Selain itu, pelanggaran administrasi lainnya adalah STNK yang belum diperpanjang atau habis masa berlakunya. ”Pelanggaran teknis yang kami temukan, antara lain sistem pengereman yang tidak maksimal serta ada lampu yang mati dan kaca yang pecah,” papar Fahmi, Senin (17/6) di Bandung, Jabar.
Fahmi menuturkan, mayoritas bus wisata yang diperiksa petugas BPTD Jabar berasal dari luar wilayah Jabar. Bus yang diperiksa rata-rata berusia kurang dari 15 tahun. Terkait temuan pelanggaran itu, BPTD Jabar telah memberikan sanksi kepada pemilik bus wisata yang tidak laik jalan, berupa penundaan perjalanan, penggantian komponen yang rusak, serta teguran kepada pengemudi hingga pemilik bus. ”Kami akan terus memeriksa bus wisata yang memasuki Jabar demi mencegah terjadinya kecelakaan. Upaya ini bersinergi dengan pihak kepolisian dan jajaran dinas perhubungan di daerah setempat,” ucapnya.
Sebelumnya, bus wisata Trans Putera Fajar yang membawa rombongan karya wisata dari SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Kabupaten Subang, 11 Mei 2024. Bus mengalami kegagalan pengereman sehingga meluncur tidak terkendali lalu terguling dan terseret sejauh puluhan meter. Akibat kecelakaan itu, 11 orang tewas, sementara 53 orang lainnya mengalami luka-luka. Polda Jabar telah menetapkan tiga tersangka terkait kecelakaan tersebut, yakni Sa sebagai sopir,A sebagai pengelola bus, sertaAI sebagai pemilik bengkel karoseri dan pengelola bus. (Yoga)
Jaga Citra Pariwisata Indonesia di Bali
Ulah sejumlah turis di Bali kembali memancing sorotan, terutama di jagat maya. Beberapa waktu lalu, viral seorang turis asal Inggris membawa kabur sebuah truk, kemudian berkendara ugal-ugalan di Kerobokan, Kuta Utara, Badung. Aksi DAAH (50) itu dihentikan di area Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Minggu (9/6). Ia ditangkap pihak keamanan bandara bersama kepolisian. DAAH ditahan di Polsek Kuta Utara. Kasus terbaru, pria asal Jerman berinisial HBT (37) merusak vila yang ditempatinya di Kuta dan mengancam karyawan vila tersebut, Sabtu (15/6). HBT melawan polisi ketika hendak ditahan. Polisi bersama warga setempat akhirnya dapat mengamankan HBT, lalu membawanya ke Polsek Kuta.
Dari keterangan Polda Bali, HBT juga menjadi terlapor dalam kasus penganiayaan terhadap warga di Kota Denpasar, yang juga ramai disoroti di media sosial. Kamis lalu, selain terkait kasus perusakan di Kuta. Perilaku tak pantas beberapa turis di Bali itu direspons Menparekraf/Kepala Baparekraf, Sandiaga Uno. Menurut dia, popularitas Indonesia sebagai destinasi yang tengah membaik pascapandemi Covid-19 bisa tergerus citra positifnya. Ketika menghadiri konferensi pers acara penutupan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) Ke-10 di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort, Nusa Dua, Jumat lalu, Sandiaga meminta seluruh pemangku kepentingan di Bali untuk bersama-sama memperhatikan perilaku turis asing di destinasi wisata.
Laporan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali, hingga 7 Juni 2024, sebanyak 135 orang asing sudah dideportasi dari Indonesia melalui Bali sejak awal 2024. Sebanyak 77 orang asing dideportasi lantaran melanggar izin tinggal (overstay) dan 58 orang asing lainnya dideportasi akibat tidak menaati peraturan yang diberlakukan di Indonesia. Kakanwil Kemenkumham Balli, Pramella Yunidar Pasaribu menegaskan, warga negara asing yang melanggar aturan hukum Indonesia akan diproses secara pidana sampai menjalani hukumannya sebelum dideportasi. Pramella mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan. Warga diminta aktif segera melaporkan segala aktivitas mencurigakan di wilayahnya kepada pihak berwenang. ”Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Jikalau ada hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwajib,” katanya. (Yoga)
Rusmiyati Menyerah Kalah di Belantara Jakarta
Sejak 1,5 tahun terakhir, Rusmiyati (60) tinggal di gubuk berdinding tripleks, bertiang kayu, beratap seng di atas lahan 1,5 x 2 meter, di samping anak Kali Pulo, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel. Rusmiyati hidup sebatang kara, suaminya, Ali, meninggal 30 tahun silam. ”Semenjak ditinggal suaminya, Rusmiati hidup berpindah-pindah,” kata tetangga Rusmiyati, Veni, Senin (17/6). Gubuknya tidak teraliri listrik dan air bersih. Di kala malam, Rusmiyati mengandalkan lilin. Dia bersandar pada kebaikan tetangganya yang menyalurkan air bersih setiap hari. Pada Sabtu (8/6) malam, lilin diduga menyulut amuk api. Hanya dalam 10 menit, gubuk itu habis dilahap si jago merah. Udin (50) tetangga Rusmiyati menjadi orang pertama yang melihat kebakaran itu. Lidah api mencapai ketinggian 4 meter. Udin dan sejumlah warga mengambil air dari kali untuk memadamkan amuk api. Ketika petugas pemadam tiba, api sudah padam. Mereka menemukan jasad Rusmiyati di dalam gubuk dan membawanya ke RSUP Fatmawati, Jaksel.
Ketua RW 007 Odie Agam menghubungi keluarga Rusmiyati di Bumiayu, Malang, Jatim dan Balaraja, Tangerang, Banten. Namun, alangkah terkejutnya dia ketika keluarga tidak mau menerima jasad Rusmiyati dan menyerahkan kepada RW untuk memakamkannya, karena mereka tidak punya biaya. Odie kenal keluarga Rusmiyati karena pada awal tahun, Rusmiyati sempat pulang ke rumah saudaranya di Balaraja karena sakit. Setelah dua bulan dirawat, Rusmiyati pulih dan kembali tinggal di gubuk tersebut. Di dekat gubuk Rusmiyati ada dua TPU, yakni TPU Jati Padang dan TPU Jeruk Purut, Jaksel. Hanya saja, yang boleh dimakamkan di TPU Jati Padang adalah yang memiliki silsilah keluarga dari warga setempat. Untuk pemakaman di TPU Jeruk Purut membutuhkan dana Rp 3,5 juta. Walau sudah 30 tahun tinggal di kawasan itu, Rusmiyati tak pernah mau mengurus administrasi kependudukan. Kami sudah menawarinya membuat KTP Jakarta, tetapi dia tidak mau,” ucap Odie.
Atas kesepakatan warga, Rusmiyati tetap memperoleh bansos karena memang membutuhkan. Di RW 007 ada 4.000 keluarga dan dari jumlah itu sekitar 250 keluarga berhak mendapatkan bantuan. Sejak suaminya meninggal, Rusmiati bekerja sebagai buruh cuci di beberapa rumah tetangganya. Namun, saat sudah lanjut usia, dia mengemis dan memulung, di antaranya di halte SDN 5 Pejaten Barat. Hidup Rusmiyati merupakan gambaran dari kerasnya kehidupan Jakarta. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Jakarta pada Maret 2023 sebesar 4,44 % atau turun 0,09 % dibanding Maret 2020. Jika dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 %. Pengamat Sosial dari UI, Devie Rahmawati, berpendapat situasi yang dialami Rusmiyati merupakan gambaran dari kerasnya kehidupan Jakarta, terutama untuk kaum lansia yang tidak berdaya. Dari situasi ini, seharusnya pemerintah perlu melakukan pendataan secara menyeluruh memastikan warganya tidak telantar. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









