Pemerintah tengah menyiapkan formula baru untuk mempercepat realisasi investasi asing di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur yang cenderung sepi sejak megaproyek diluncurkan pada pertengahan 2022. Pimpinan puncak Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah serius menggelar rapat untuk membahas nasib investasi perusahaan asing dan konsorsium asal luar negeri di Nusantara. Rapat secara marathon itu salah satunya membahas surat minat investasi atau letter of intent (LoI) milik perusahaan asing dan konsorsium yang sudah masuk ke kantor Otorita IKN di Jakarta. Berdasarkan catatan Bisnis, beberapa investor asing yang telah menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di IKN umumnya menyasar kerja sama pada sektor hunian. Setidaknya terdapat tiga calon investor asing yang disebut komitmennya untuk membangun 90 rumah susun (rusun) di IKN. Perinciannya, satu perusahaan asal China yakni Citic Cobstruction dan dua perusahaan properti asal Malaysia yakni Maxim dan IJM. 

Citic Construction yang juga tergabung dalam Konsorsium Nusantara bersama dengan PT Risjadson Brunsfi eld Nusantara akan membangun sebanyak 60 tower rusun untuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya, perusahaan properti asal Malaysia yakni IJM Corporation Berhad juga siap membangun 20 tower hunian ASN di IKN dan Maxim Properties akan membangun 10 tower hunian ASN. Minat investasi asing yang bakal dibangun lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk sektor hunian di IKN itu masih terganjal masalah biaya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan nilai pengembalian investasi asing di IKN masih terlalu mahal. Basuki yang juga menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghitung biaya pengembalian investasi untuk sektor hunian jauh lebih mahal dibandingkan dengan bunga kredit sindikasi perbankan. “Jadi masih kita hitung betul, mendingan loan karena masih kecil bunganya,” tegasnya. Oleh karena itu, Basuki tengah mencari cara calon investor asing yang umumnya membidik IRR di atas 12% bisa terpenuhi. 

Sejauh ini, investasi asing di IKN masih nihil kendati Otorita IKN menargetkan total investasi yang parkir sepanjang tahun ini bisa menembus Rp100 triliun. Rencananya, Presiden Joko Widodo melangsungkan rapat kabinet guna membahas dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap proyek infrastruktur salah satunya IKN. Akan tetapi, Basuki menjelaskan tidak akan tinggal diam melihat situasai itu. Menurutnya, pemerintah bakal mengambil keputusan kahar nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi jika pelemahan nilai rupiah berlanjut. Basuki juga tak menampik bahwa sejumlah kontrak yang telah diteken di IKN bakal mengalami eskalasi. Dalam kesempatan lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus bergerak guna merealisasikan IKN. Rencananya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rute pelayaran kapal pinisi untuk wisata ke IKN. Saat ini, dua rute kapal pinisi disiapkan berlayar ke IKN. Pertama, trayek Pelabuhan Semayang—Jembatan Pulau Balang (passing)—Dermaga PT ITCI KU (memutar)—Pelabuhan Semayang. Kedua, Dermaga PT ITCI KU—Jembatan Pulau Balang (passing)—Pelabuhan Semayang (memutar)—Dermaga PT ITCI KU.

David (28) sedari pagi, di kedai di Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalteng, fokus pada permainan judi daring di layar telepon genggamnya. Lalat hijau yang hinggap di pinggir gelas kopi instannya tak ia hiraukan. ”Hhhhh...!” David baru bersuara ketika mesin di telepon genggamnya menyebut ia tidak beruntung. ”Rungkad lagi?” tanya Budi (21), kawan David. Keduanya sama-sama asyik bermain permainan yang sama. Rungkad alias hancur adalah istilah jika pejudi daring kalah bertaruh. Tidak menjawab, David justru bernafsu kembali mengadu keberuntungannya. ”Suntik dulu Rp 50.000 kena (nanti) aku ganti,” katanya. Suntik adalah kiasan yang digunakan pemain ketangkasan judi daring saat meminjam uang untuk melanjutkan permainan. Tidak menunggu lama, Budi mengirim uang Rp 50.000 secara digital ke rekening David. David melanjutkan permainan. Namun, hanya sebentar, dia lagi-lagi kalah bertaruh.

Saat uang David dan Budi melayang, Wahyu (32) dating tanpa gairah. Dia pejudi daring, seperti David dan Budi. Tubuh Wahyu kurus. Rambutnya dicat warna-warni. Duduk di sebelah David, Wahyu mengeluarkan telepon genggam dari tasnya. Dia lalu mencolokkan daya listrik dan membuka situs judi serupa David. ”Duar”, di layar telepon genggam Wahyu, gambar Zeus muncul dengan petirnya. Wahyu lalu menunggu mesin slot berputar-putar untuk mendapat uang. Namun, sama seperti kedua rekannya, Wahyu kalah. Ingin bermain lagi, tetapi tak punya uang. Dia lalu menagih utang kepada David. ”Bayar dulu utangmu kemarin. Mau main slot aku,” ujar Wahyu. ”Sabar dulu, kalau dapat yang ini aku bayar,” kata David

Suara Wahyu tanpa gairah saat bercerita sudah lama kecanduan judi. Dari judi dadu hingga sekarang online. Lama berjudi, dia mengatakan tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Yang ada, ia kini terancam berpisah dengan istri dan dua anaknya.”Sekarang sudah talak tiga. Istri saya kesal karena uang belanja dipakai judi,” katanya. Ironisnya, ketika sekarang tengah menunggu kabar perceraian dari Pengadilan Agama Palangka Raya, Wahyu malah tidak kapok. Di Kalteng, judi daring tidak hanya memangsa Wahyu dan keluarganya. Pada November 2023, Polres Kotawaringin Barat menangkap FS (19) lantaran terlibat praktik prostitusi. FS ternyata pengedar dan pengguna sabu yang kecanduan judi daring hingga tega menjual istrinya untuk modal judi. FS kini divonis delapan tahun penjara.

Di Jabar, masa depan sebagian anak mudanya juga muram direnggut candu judi daring. RZ (27) adalah salah satu korbannya. Warga Soreang, Kabupaten Bandung, ini harus mengubur keinginannya menjadi sarjana. Empat tahun lalu, ia berhenti kuliah. Dia ketahuan mencuri komputer di laboratorium kampusnya. ”Saya terlilit utang, dari teman hingga pinjaman online. Jumlahnya jutaan rupiah. Semua karena kecanduan judi online,” kata RZ yang pernah menjual tiga sepeda gunung temannya untuk modal judi. Judi daring sangat membuai pikirannya. Dari hanya mengeluarkan Rp 50.000-Rp 150.000 per hari, dia dulu enteng saja menambah modal judi hingga berkali-kali lipat. ”Saya pernah dapat puluhan juta rupiah. Dari sana, makin kecanduan. Namun, ujungnya malah kalah jauh lebih besar,” kata RZ. Agar tak terus memakan korban, langkah tegas memberantas judi daring tak bisa ditawar lagi. (Yoga)

Problem di sektor ekonomi dan hokum menjadi dua hal utama yang diminta publik untuk diselesaikan oleh pemerintahan presiden-wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diakui telah menjadi perhatian Prabowo-Gibran. Khusus di bidang hukum, harus ada gebrakan nyata guna mengatasi stagnasi kinerja penegakan hukum selama lima tahun terakhir. Mengacu hasil survei Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, sekitar 34,7 % responden menilai problem di sektor ekonomi, seperti pembagian bansos yang tak merata dan tak tepat sasaran, harga kebutuhan pokok yang mahal, dan kemiskinan, jadi persoalan utama yang harus diselesaikan pemerintah mendatang.

Sebanyak 16,5 % responden memandang problem di sektor hukum, seperti penanganan korupsi, hukum yang kurang ditegakkan, dan oknum pejabat yang kurang berintegritas, harus diselesaikan. Di luar persoalan hokum dan ekonomi, problem infrastruktur dinilai sebagai persoalan utama yang harus diselesaikan oleh 7,8 % responden, Dahnil Anzar Simanjuntak, jubir presiden terpilih Prabowo Subianto, Jumat (21/6) mengatakan, problem di sektor ekonomi dan hukum itu telah menjadi atensi utama Prabowo-Gibran. Di bidang ekonomi, Dahnil tidak menampik bansos menjadi program yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap kepuasan pada kinerja pemerintahan Jokowo-Ma’ruf Amin. Karena itu, program tersebut masih akan dilanjutkan.

Adapun problematika seperti penyaluran yang belum merata dan tidak tepat sasaran akan menjadi catatan perbaikan. ”Bansos dibutuhkan dan tentu akan dilanjutkan Pak Prabowo denganberbagai perbaikan dari hasil evaluasi sebelumnya,” ujarnya. Di sektor hukum, Dahnil menyampaikan, Prabowo berkomitmen pada penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu masalah yang dipandang sebagai akar persoalan penegakan hukum selama ini adalah korupsi yang melibatkan aparat penegak hokum saat menangani kasus. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memutus rantai masalah itu. ”Sejak awal Pak Prabowo ingin memastikan polisi, jaksa, hakim, dan penegak hokum lainnya lebih profesional dan bersih. Maka, upaya menghadirkan kesejahteraan bagi aparatur hukum menjadi salah satu cara menghindari praktik-praktik korupsi dan rente,” tambahnya. (Yoga)

Penyebab terganggunya Pusat Data Nasional yang berdampak pada sejumlah layanan publik masih misterius. Terganggunya PDN menunjukkan lemahnya kemampuan negara memproteksi data strategis. Padahal, Komisi I DPR telah mengingatkan pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan dari PDN. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan, PDN merupakan instrumen strategis yang memerlukan pengamanan maksimum. Banyak data dari instansi penting yang tersimpan di PDN. ”Sejak proses pendirian, saya sudah wanti-wanti masalah security-nya. Ternyata akhirnya jebol. Saya dengan berbagai pihak juga sudah mengingatkan akan potensi ancaman serangan pada beberapa waktu sebelum ini,” ujar Sukamta, Jumat (21/6).

Pada Kamis (20/6), server PDN Kemenkominfo terganggu. Penyebabnya diduga serangan siber berupa perangkat keras penghancur (malware). Salah satu dampaknya, layanan keimigrasian di semua bandar udara internasional di Indonesia terganggu. Selain itu, layanan pembuatan paspor juga terganggu. Hingga kemarin, pembuatan paspor masih terganggu, seperti terlihat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakbar. Akibatnya, pembuatan paspor yang semula hanya butuh waktu 3-4 hari menjadi 7-8 hari. Sukamta meminta Kemenkominfo untuk mengambil langkah pengamanan secepatnya. Semua data yang rusak dan hilang perlu dipulihkan. Kejadian itu sekaligus menjadi peringatan penting agar tak terulang di masa mendatang. (Yoga)

Kemenkes menetapkan, tak ada pungutan biaya untuk pengurusan surat tanda registrasi (STR) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berlaku seumur hidup. Penerapan kebijakan STR tanpa biaya atau Rp 0 tersebut mulai berlaku pada 5 Juli 2024. Ketentuan mengenai biaya pengurusan STR sebesar Rp 0 tersebut diatur dalam Permenkes No 7 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol %) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Layanan Penerbitan STR yang Berlaku pada Kemenkes. ”Pemberlakuan STR nol rupiah akan berlaku 30 hari sejak peraturan menteri ditetapkan. Jadi, STR nol rupiah baru berlaku pada 5 Juli nanti,” ujar Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Yuli Farianti dalam acara Sosialisasi STR ”0” Rupiah di Jakarta, Jumat (21/6).  Ia menjelaskan, pemberlakuan pengurusan STR tanpa biaya dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis yang akan memperbarui STR lama menjadi STR seumur hidup.

Selain itu, pengurusan STR tanpa biaya juga berlaku bagi tenaga medis yang sudah memiliki STR sebelumnya yang masih dalam masa pendidikan, seperti pendidikan dokter spesialis dan pendidikan dokter gigi spesialis. Aturan ini berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang sedang melakukan peningkatan kompetensi atau kualifikasi tambahan, seperti untuk naik menjadi spesialis, subspesialis, atau fellowship (pembiayaan pendidikan). Sementara itu, bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang baru pertama kali mengajukan permohonan STR tetap dikenai biaya. Pengurusan STR berbayar juga berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis warga negara asing. Bagi warga negara Indonesia (WNI) lulusan luar negeri yang baru pertama kali mengajukan STR untuk program adaptasitetap berlaku pengurusan STR berbayar. Namun, bagi WNI lulusan luar negeri yang sebelumnya sudah memiliki STR dapat mengajukan perpanjangan STR tanpa biaya. (Yoga)

Bergulirnya program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi tantangan, seperti proyek yang mangkrak dan hunian ditinggalkan penghuninya. Skema pencegahan hingga sanksi perlu diterapkan guna mencegah munculnya rumah tak layak huni dan tak tepat sasaran. Adapun program rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang bergulir sejak tahun 2010 diperuntukkan bagi warga berpenghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan untuk mendapatkan rumah pertama. Proyek perumahan bersubsidi yang mangkrak, di antaranya, Villa Kencana, Cikarang, Bekasi. Perumahan diresmikan Presiden Jokowi pada 2017. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengemukakan, hunian yang terbengkalai dipicu beberapa hal, yakni pembeli baru sadar rumah yang dibeli jauh dari transportasi umum sehingga menimbulkan beban biaya tambahan transportasi. Akibatnya, penghuni kembali kos atau sewa di tempat yang dekat dengan kerja.

”Kerap terjadi, pembangunan rumah subsidi mengejar target fisik dan bukan manfaat,” kata Ali, Jumat (21/6). Persoalan lainnya, lanjut Ali, peruntukan hunian salah sasaran, yakni konsumen memodifikasi data agar bisa mendapatkan rumah pertama. Selain itu, konsumen memperoleh perbaikan penghasilan sehingga bisa membeli rumah yang lebih baik Agar kasus proyek rumah mangkrak tidak berulang, diperlukan sejumlah pembenahan kriteria atau seleksi pengembang agar sesuai dan dekat dengan transportasi umum. Pendataan mulai dari wilayah terkecil RT/RW. Perbankan juga harus selektif dalam menyeleksi nasabah KPR bersubsidi agar tidak salah sasaran. Mangkraknya proyek rumah bersubsidi menjadi ironis di tengah kekurangan rumah di Indonesia mencapai 10 juta unit. Akses KPR bersubsidi diakui semakin sulit dan kerap ditolak perbankan karena konsumen terjerat pinjaman daring. Menurut Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo, penyebab rumah mangkrak, antara lain, peruntukan rumah subsidi salah sasaran menjadi sarana investasi, konsumen atau penghuni terkena PHK, atau hunian tak layak karena jauh dari akses transportasi. (Yoga)

Para penyandang disabilitas masih menghadapi kesenjangan akses keuangan dan literasi keuangan yang memadai. Padahal, keduanya adalah aspek penting yang dapat menunjang sisi ekonomi para penyandang disabilitas. Hasil survei Yayasan Menembus Batas yang dirilis pada Januari 2024 menunjukkan, 55,3 % responden kalangan penyandang disabilitas tidak pernah mendengarkan atau mempelajari literasi keuangan secara mendalam. Meski sebagian besar memiliki kesadaran mengenai pentingnya mengelola keuangan, mereka belum mendapat pengetahuan yang cukup tentang produk-produk keuangan. Staf Khusus Presiden Jokowi, Angkie Yudistia mengatakan, para penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang indeks literasinya juga masih rendah lantaran belum menjadi salah satu fokus sasaran edukasi.

Selama ini, terdapat hambatan upaya literasi keuangan, khususnya bagi mereka yang sulit dijangkau sekalipun dengan digitalisasi, seperti masyarakat yang tidak terafiliasi pada ikatan atau komunitas tertentu, seperti mereka. Maka, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam memberikan akses yang terbuka bagi para penyandang disabilitas. Apalagi, mereka rata-rata lulusan sekolah luar biasa yang kerap merasa bingung dengan potensi yang dimiliki. ”Secara produksi, cakep banget ini semuanya, bisa bikin baju, bisa bikin sepatu, bisa bengkel, bisa bikin kue, bisa masak, semua punya potensi bagus banget. Tapi, what next?” katanya dalam acara bertajuk ”Semua Bisa #FinanciallyFit: Disabilitas Menyala Tanpa Batas” di Jakarta, Kamis (20/6). Dalam praktiknya, kemampuan untuk mengelola keuangan bukanlah sekadar menabung dan mengelola, dibutuhkan juga akses bagaimana mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan.

Dalam kondisi ekonomi yang serba tidak pasti, kemampuan untuk mengelola keuangan dibutuhkan agar seseorang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia menambahkan, pihaknya akan memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Untuk itu, KND secara aktif melakukan advokasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait akses pendidikan yang setara. Salah satu lembaga yang mendukung literasi keuangan tersebut, PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC), menyelenggarakan pelatihan khusus bagi para penyandang disabilitas. Selama satu sesi, penyandang disabilitas memperoleh pelatihan dasar dan tips terkait bagaimana mengelola keuangan dengan baik, seperti alokasi kebutuhan, alokasi untuk tabungan, alokasi dana darurat, dan pentingnya berinvestasi. (Yoga)

KPK baru-baru ini menyoroti ketimpangan anggaran antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL). Kajian KPK menunjukkan, dari 125 PTKL, 20 di antaranya pendidikan kedinasan dan 105 lainnya pendidikan tinggi nonkedinasan. KPK mengungkapkan, PTKL mendapatkan guyuran anggaran lebih besar 4,5 kali lipat dibanding PTN yang berada di bawah Kemendikbudristek. Imbasnya, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa di PTN menjadi mahal. Temuan KPK ini membuka tabir sengkarutnya pembiayaan pendidikan tinggi. Publik mempertanyakan ke mana distribusi anggaran pendidikan 20 % dari APBN? Mengapa biaya kuliah semakin mahal, padahal anggaran pendidikan begitu besar? Secara politik anggaran, pemerintah dan DPR pada dasarnya telah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 % dari APBN. Yang menjadi persoalan, apakah pemerintah dan DPR telah memastikan alokasi 20 % itu sesuai dengan skala prioritas pendidikan?

Kasus minimnya anggaran pendidikan tinggi menunjukkan belum seimbangnya alokasi anggaran pendidikan sesuai skala prioritas. Pendanaan pendidikan tak hanya menyangkut naik turunnya nominal alokasi anggaran, tetapi juga terdapat persoalan fundamental yang perlu dibenahi. Terutama terkait dua hal: distribusi anggaran pendidikan sesuai skala prioritas program pendidikan dan bagaimana pengelolaan pendanaan atau pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Distribusi anggaran pendidikan menjadi permasalahan sistemik. Persoalan utamanya ialah minimnya anggaran yang dimiliki Kemendikbudristek dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Pada 2024, anggaran yang dikelola Kemendikbudristek hanya 15 % atau Rp 98,9 triliun dari keseluruhan anggaran pendidikan Rp 665 triliun.

Sementara untuk pembiayaan pendidikan tinggi, sebagaimana dilansir Kompas.id (23/5/2024) hanya mendapat alokasi Rp 56,1 triliun atau 1,6 % dari total APBN. Kondisi ini masih jauh dari standar ideal yang ditetapkan UNESCO, yakni 2 % dari APBN, untuk anggaran pendidikan tinggi. Alih-alih menjadi perguruan tinggi (PT) kelas dunia, PT kita sibuk cari dana dari berbagai sumber. Ini membuat Kemendikbudristek nyaris tak berdaya, bahkan kewenangannya seakan diamputasi besarnya anggaran pendidikan untuk kementerian lain. Ke depan perlu dipikirkan upaya mengintegrasikan penyelenggaraan urusan pendidikan dalam satu pintu kebijakan, yakni Kemendikbudristek sebagai komando utamanya. Berbagai upaya solusi jangka panjang  perlu dilakukan guna mengatasi problematika fundamental pembiayaan pendidikan tinggi agar anak bangsa dapat kuliah dengan biaya terjangkau. (Yoga)

Mengalami kepincangan kaki kanan sejak usia dua tahun, Wenefrida Tulit Ina (47) tak menyesali kondisi fisiknya itu. Ia menatap masa depannya dengan optimistis dan menjadi dosen serta terus berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada perempuan dan anak-anak dengan disabilitas. Dalam pandangan Wenefrida, kaum difabel juga bisa memberi. Ia bilang, kala ditemui di Kupang, NTT, pada Senin (17/6) semua orang ingin hidup sempurna. Kenyataannya, banyak yang fisiknya saja tidak sempurna. Di balik kekurangan, ia percaya ada kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Meski cacat, ia tumbuh dan berkembang dalam kebahagiaan. Kedua orangtuanya menerima keadaannya, mendidik dan membimbingnya meraih mimpi hingga lulus perguruan tinggi.

Padahal, pada 1980-an, banyak orangtua di kampung terpencil NTT yang malu punya anak difabel. ”Saya sekolah seperti kebanyakan anak normal. Kebiasaan mem-bully di sekolah saat itu hampir tidak ada,” ujar Wenefrida. Lulus pada 2003 dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Wenefrida bekerja di universitas itu, mengajar teknik elektro. Sudah 21 tahun ia menjadi dosen dan berencana melanjutkan ke program doktoral di UNHAS, Makassar. Wenefrida menilai banyak anak NTT perlu dibantu menggapai mimpinya. Mereka lulus sekolah menengah atas dengan nilai bagus. Namun, begitu memasuki perguruan tinggi, banyak kesulitan mengikuti kegiatan di kampus. Sejak awal Wenefrida mengajar, minat mahasiswa pada jurusan teknik elektro sangat terbatas. Hanya 20 mahasiswa tertarik dan mendaftar per tahun. Mungkin karena mata kuliah ini dinilai sulit. Ada praktikum mengutak-atik rangkaian listrik, ada hitung-hitungan yang rumit.

Namun, kini sudah lebih dari 100 mahasiswa mendaftar setiap tahun. Memahami kondisi mahasiswa, ia berusaha mengajar dengan cara terbaik. Ia selalu berupaya memberikan penjelasan sedetail mungkin menggunakan contoh-contoh konkret yang dialami mahasiswa sehari-hari. Itulah mengapa di setiap mata kuliah yang diberikan Wenefrida, mahasiswa selalu hadir utuh, kecuali benar-benar berhalangan. Mereka selalu gembira mengikuti mata kuliah yang diajarkan Wenefrida. Mahasiswa hasil didikannya berhasil bekerja di sejumlah perusahaan, seperti PLN, Pertamina, dan Telkomsel. Ada juga yang bekerja di kantor gubernur, bupati, dan wali kota. Banyak pula yang membuka usaha sendiri.

Selain menjadi dosen, Wenefrida juga melatih perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas menjahit. Pesertanya kebanyakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan selain mengurus rumah tangga. Mereka, ujar Wenefrida, tidak boleh bergantung kepada suami semata. Apalagi jika merupakan orangtua tunggal. Wenefrida melatih mereka secara cuma-cuma. Ia memiliki keterampilan menjahit yang ditekuni sejak lama. Belajar dari orangtua yang memiliki mesin jahit di rumah. Keterampilannya itu terus dikembangkan melalui internet, mempelajari mode-mode terbaru yang muncul tahun itu. Ia juga belajar memodifikasi kain tenun dengan kain pabrikan hingga menjahit gaun pengantin dengan berbagai mode. Selain untuk membangun kepercayaan diri dan bisa tampil leluasa di masyarakat. Lebih dari itu, mereka bisa mandiri secara ekonomi dan membangun masa depan. (Yoga)

Kelima agenda tersebut meliputi pertama, penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang segera berjalan agar dapat  memberikan manfaat ekonomi nyata ke masyarakat secepat mungkin. Kedua, penguatan kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ketiga, memastikan implementasi  kebijakan mendorong investasi, terutama di sektor-sektor strategis. Ke empat memperkuat stabilitas makroekonomi dengan menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah. Kelima, meningkatkan daya saing  industri nasional  melalui inovasi dan digitalisasi. "Dibidang ekonomi juga ada beberapa pekerjaan rumah yang belum tuntas dan perlu diselesaikan," ujar ekonom dan pakar kebijakan  publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat kepada Investor Daily. Achmad Nur menuturkan pekerjaan rumah di bidang ekonomi yang belum selesai tersebut antara lain reformasi birokrasi, pengembangan SDM, kesejahteraan sosial, diversifikasi ekonomi, dan problem lingkungan. "Reformasi birokrasi yakni memastikan birokrasi yang lebih efisien dan transparan guna mendukung iklim investasi yang kondusif," kata dia. (Yetede)