Gagal panen yang kerap melanda petani di kampungnya membuat Sudarmaji (45) menjadi pemulia benih padi. Setelah menyilangkan puluhan jenis padi dan menyeleksi ratusan galur, dia berhasil menemukan dua benih yang tahan kekeringan dan berumur pendek. ”Saya mulai menyilangkan padi setelah mengikuti pelatihan pemuliaan tanaman tahun 2017,” kata Sudarmaji, di rumahnya di Dusun Besuki, Kecamatan Balen, Bojonegoro, Jatim, Sabtu (15/6). Pelatihan itu mendatangkan Haji Masroni, pemulia benih senior dari Indramayu, yang aktif di Asosiasi Bank Benih Teknologi Tani Indonesia (AB2TI). Setelah kematian nenek yang membesarkannya sampai SMP, Sudarmaji meninggalkan kampungnya dan tinggal serta belajar di pondok pesantren di Sidoarjo dan Malang, Jatim. Ia kemudian menikah dan tinggal di Magetan menjadi tukang bangunan. Sesekali dia pulang kampung ke Bojonegoro, di mana dia kerap mendengar keluh kesah petani yang gagal panen, terutama disebabkan kekeringan dan serangan hama.

Hingga tahun 2014 dia membangun rumah sendiri di Besuki. ”Saat itu saya mulai belajar bertani sambil sesekali bekerja di bangunan. Saya juga kerap tanya sama petani lain tentang kesulitan mereka, salah satunya adalah soal benih,” katanya. Sawah warisan nenek seluas 1.700 meter persegi mulai digarapnya, Sudarmaji juga lebih serius mencari benih padi unggul. Pada 2017 dia mendapat informasi pelatihan pemuliaan padi AB2TI di Ponorogo. Dia segera mendaftar dan mengikuti pelatihan bersama 30 petani dari Jateng dan Jatim. Sepulang pelatihan, dia mengumpulkan informasi benih padi yang dibutuhkan petani. ”Saya bertanya kepada petani lain, bahkan pada tengkulak, padi seperti apa yang baik, enak, dan laku dijual,” katanya. Daftar itu ditulisnya dan dijadikan panduan dalam pemuliaan benih padi, diberi judul ”Benih Idaman”, Sudarmaji menyebut beberapa kriteria, di antaranya umur genjah, batang kokok, agak tahan jamur, tahan cekaman air, rasa nasi pulen, bulir panjang, dan beragam kriteria ideal lain.

Dia membuat laboratorium kecil di samping rumahnya, untuk menyemai benih-benih padi hasil persilangan, lalu ditanam di sawah warisan dimana sebagian ditanam benih padi lain untuk konsumsi keluarga. Padi hasil persilangan pertama, disebut benih F1, tak dikonsumsi, tapi untuk benih berikutnya. Benih F1 disilangkan hingga stabil, sampai16 kali persilangan atau F16 sebelum diuji multilokasi dan uji laboratorium sebelum bisa dipatenkan dan dilepaskan. ”Saya menyilangkan hingga mendapat 600 galur, lalu diseleksi menjadi 40 galur,” katanya. Untuk biaya perawatan dan kebutuhan keluarga, Sudarmaji menyewa lahan kakaknya dan ditanami tomat, bawang merah, dan jagung. Dia menyimpan sebagian benih padi di dapurnya. ”Benih yang bisa diselamatkan dan nunggu giliran disemai saya simpan di kulkas. Namun, ini membuat istri marah-marah, katanya, Menjadi pemulia benih padi tak menjanjikan secara ekonomi. Selain waktu untuk pemuliaan yang panjang dan kerap menuai kegagalan, saat berhasil menemukan benih unggul pun belum tentu bisa menghasilkan keuntungan ekonomi, kecuali pemerintah, terutama pemda, mau membeli benih tersebut sebagai bagian dari program untuk didistribusikan ke petani lain.

Kini, mimpi Sudarmaji mendekati kenyataan. Dengan bantuan Tani Center IPB University dan Gerakan Petani Nusantara, dua galur padi hasil pemuliaan Sudarmaji telah diuji laboratorium dan uji multilokasi. Dua benih hasil persilangan Ciherang dan IR-64, yang diberi nama Dramaga 1 dan Dramaga 2, itu dianggap memenuhi syarat benih unggul dan didaftarkan ke Komisi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dramaga 2, dinyatakan lolos dan direkomendikasikan PVT ke Kementan untuk pelepasan. Benih ini memiliki karakteristik umur pendek, malai banyak, nasi pulen, cukup tahan terhadap hama wereng batang coklat (WBC) 1 dan 2, tahan tungro dan penyakit hawar daun bakteri (HDB), serta cocok tumbuh di lahan tadah hujan di ketinggian 0-600 meter. ”Saya selalu percaya benih yang paling cocok jika dihasilkan dari pemuliaan di lingkungan sendiri karena sudah beradaptasi dengan kondisi setempat. Jadi, saya bekerja ini sebenarnya untuk petani-petani di Bojonegoro. Soal ganjarannya, saya ikhlas, nanti pasti ada yang membalas,” katanya (Yoga)

Praktik judi daring yang merambah ke berbagai lapisan masyarakat membawa ancaman. Tak sedikit mereka yang terjerat judi online merupakan anak-anak muda, tumpuan ekonomi Indonesia ke depan. Belum lagi, banyak segmen masyarakat menggunakan dana yang bersumber dari pinjaman lembaga keuanganuntuk praktik judi daring. Alhasil, situasi itu bakal memengaruhi banyak aspek di sektor jasa keuangan ke depan. Pemerintah yang telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring diharapkan bertindak tegas untuk mengatasi persoalan tersebut. Jika sekadar formalitas, jutaan masyarakat yang terjerumus di perjudian bakal membebani ekonomi.

Pemerintah tengah menyiapkan formula baru untuk mempercepat realisasi investasi asing di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur yang cenderung sepi sejak megaproyek diluncurkan pada pertengahan 2022. Pimpinan puncak Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah serius menggelar rapat untuk membahas nasib investasi perusahaan asing dan konsorsium asal luar negeri di Nusantara. Rapat secara marathon itu salah satunya membahas surat minat investasi atau letter of intent (LoI) milik perusahaan asing dan konsorsium yang sudah masuk ke kantor Otorita IKN di Jakarta. Berdasarkan catatan Bisnis, beberapa investor asing yang telah menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di IKN umumnya menyasar kerja sama pada sektor hunian. Setidaknya terdapat tiga calon investor asing yang disebut komitmennya untuk membangun 90 rumah susun (rusun) di IKN. Perinciannya, satu perusahaan asal China yakni Citic Cobstruction dan dua perusahaan properti asal Malaysia yakni Maxim dan IJM. 

Citic Construction yang juga tergabung dalam Konsorsium Nusantara bersama dengan PT Risjadson Brunsfi eld Nusantara akan membangun sebanyak 60 tower rusun untuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya, perusahaan properti asal Malaysia yakni IJM Corporation Berhad juga siap membangun 20 tower hunian ASN di IKN dan Maxim Properties akan membangun 10 tower hunian ASN. Minat investasi asing yang bakal dibangun lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk sektor hunian di IKN itu masih terganjal masalah biaya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan nilai pengembalian investasi asing di IKN masih terlalu mahal. Basuki yang juga menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghitung biaya pengembalian investasi untuk sektor hunian jauh lebih mahal dibandingkan dengan bunga kredit sindikasi perbankan. “Jadi masih kita hitung betul, mendingan loan karena masih kecil bunganya,” tegasnya. Oleh karena itu, Basuki tengah mencari cara calon investor asing yang umumnya membidik IRR di atas 12% bisa terpenuhi. 

Sejauh ini, investasi asing di IKN masih nihil kendati Otorita IKN menargetkan total investasi yang parkir sepanjang tahun ini bisa menembus Rp100 triliun. Rencananya, Presiden Joko Widodo melangsungkan rapat kabinet guna membahas dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap proyek infrastruktur salah satunya IKN. Akan tetapi, Basuki menjelaskan tidak akan tinggal diam melihat situasai itu. Menurutnya, pemerintah bakal mengambil keputusan kahar nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi jika pelemahan nilai rupiah berlanjut. Basuki juga tak menampik bahwa sejumlah kontrak yang telah diteken di IKN bakal mengalami eskalasi. Dalam kesempatan lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus bergerak guna merealisasikan IKN. Rencananya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rute pelayaran kapal pinisi untuk wisata ke IKN. Saat ini, dua rute kapal pinisi disiapkan berlayar ke IKN. Pertama, trayek Pelabuhan Semayang—Jembatan Pulau Balang (passing)—Dermaga PT ITCI KU (memutar)—Pelabuhan Semayang. Kedua, Dermaga PT ITCI KU—Jembatan Pulau Balang (passing)—Pelabuhan Semayang (memutar)—Dermaga PT ITCI KU.

David (28) sedari pagi, di kedai di Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalteng, fokus pada permainan judi daring di layar telepon genggamnya. Lalat hijau yang hinggap di pinggir gelas kopi instannya tak ia hiraukan. ”Hhhhh...!” David baru bersuara ketika mesin di telepon genggamnya menyebut ia tidak beruntung. ”Rungkad lagi?” tanya Budi (21), kawan David. Keduanya sama-sama asyik bermain permainan yang sama. Rungkad alias hancur adalah istilah jika pejudi daring kalah bertaruh. Tidak menjawab, David justru bernafsu kembali mengadu keberuntungannya. ”Suntik dulu Rp 50.000 kena (nanti) aku ganti,” katanya. Suntik adalah kiasan yang digunakan pemain ketangkasan judi daring saat meminjam uang untuk melanjutkan permainan. Tidak menunggu lama, Budi mengirim uang Rp 50.000 secara digital ke rekening David. David melanjutkan permainan. Namun, hanya sebentar, dia lagi-lagi kalah bertaruh.

Saat uang David dan Budi melayang, Wahyu (32) dating tanpa gairah. Dia pejudi daring, seperti David dan Budi. Tubuh Wahyu kurus. Rambutnya dicat warna-warni. Duduk di sebelah David, Wahyu mengeluarkan telepon genggam dari tasnya. Dia lalu mencolokkan daya listrik dan membuka situs judi serupa David. ”Duar”, di layar telepon genggam Wahyu, gambar Zeus muncul dengan petirnya. Wahyu lalu menunggu mesin slot berputar-putar untuk mendapat uang. Namun, sama seperti kedua rekannya, Wahyu kalah. Ingin bermain lagi, tetapi tak punya uang. Dia lalu menagih utang kepada David. ”Bayar dulu utangmu kemarin. Mau main slot aku,” ujar Wahyu. ”Sabar dulu, kalau dapat yang ini aku bayar,” kata David

Suara Wahyu tanpa gairah saat bercerita sudah lama kecanduan judi. Dari judi dadu hingga sekarang online. Lama berjudi, dia mengatakan tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Yang ada, ia kini terancam berpisah dengan istri dan dua anaknya.”Sekarang sudah talak tiga. Istri saya kesal karena uang belanja dipakai judi,” katanya. Ironisnya, ketika sekarang tengah menunggu kabar perceraian dari Pengadilan Agama Palangka Raya, Wahyu malah tidak kapok. Di Kalteng, judi daring tidak hanya memangsa Wahyu dan keluarganya. Pada November 2023, Polres Kotawaringin Barat menangkap FS (19) lantaran terlibat praktik prostitusi. FS ternyata pengedar dan pengguna sabu yang kecanduan judi daring hingga tega menjual istrinya untuk modal judi. FS kini divonis delapan tahun penjara.

Di Jabar, masa depan sebagian anak mudanya juga muram direnggut candu judi daring. RZ (27) adalah salah satu korbannya. Warga Soreang, Kabupaten Bandung, ini harus mengubur keinginannya menjadi sarjana. Empat tahun lalu, ia berhenti kuliah. Dia ketahuan mencuri komputer di laboratorium kampusnya. ”Saya terlilit utang, dari teman hingga pinjaman online. Jumlahnya jutaan rupiah. Semua karena kecanduan judi online,” kata RZ yang pernah menjual tiga sepeda gunung temannya untuk modal judi. Judi daring sangat membuai pikirannya. Dari hanya mengeluarkan Rp 50.000-Rp 150.000 per hari, dia dulu enteng saja menambah modal judi hingga berkali-kali lipat. ”Saya pernah dapat puluhan juta rupiah. Dari sana, makin kecanduan. Namun, ujungnya malah kalah jauh lebih besar,” kata RZ. Agar tak terus memakan korban, langkah tegas memberantas judi daring tak bisa ditawar lagi. (Yoga)

Problem di sektor ekonomi dan hokum menjadi dua hal utama yang diminta publik untuk diselesaikan oleh pemerintahan presiden-wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diakui telah menjadi perhatian Prabowo-Gibran. Khusus di bidang hukum, harus ada gebrakan nyata guna mengatasi stagnasi kinerja penegakan hukum selama lima tahun terakhir. Mengacu hasil survei Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, sekitar 34,7 % responden menilai problem di sektor ekonomi, seperti pembagian bansos yang tak merata dan tak tepat sasaran, harga kebutuhan pokok yang mahal, dan kemiskinan, jadi persoalan utama yang harus diselesaikan pemerintah mendatang.

Sebanyak 16,5 % responden memandang problem di sektor hukum, seperti penanganan korupsi, hukum yang kurang ditegakkan, dan oknum pejabat yang kurang berintegritas, harus diselesaikan. Di luar persoalan hokum dan ekonomi, problem infrastruktur dinilai sebagai persoalan utama yang harus diselesaikan oleh 7,8 % responden, Dahnil Anzar Simanjuntak, jubir presiden terpilih Prabowo Subianto, Jumat (21/6) mengatakan, problem di sektor ekonomi dan hukum itu telah menjadi atensi utama Prabowo-Gibran. Di bidang ekonomi, Dahnil tidak menampik bansos menjadi program yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap kepuasan pada kinerja pemerintahan Jokowo-Ma’ruf Amin. Karena itu, program tersebut masih akan dilanjutkan.

Adapun problematika seperti penyaluran yang belum merata dan tidak tepat sasaran akan menjadi catatan perbaikan. ”Bansos dibutuhkan dan tentu akan dilanjutkan Pak Prabowo denganberbagai perbaikan dari hasil evaluasi sebelumnya,” ujarnya. Di sektor hukum, Dahnil menyampaikan, Prabowo berkomitmen pada penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu masalah yang dipandang sebagai akar persoalan penegakan hukum selama ini adalah korupsi yang melibatkan aparat penegak hokum saat menangani kasus. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memutus rantai masalah itu. ”Sejak awal Pak Prabowo ingin memastikan polisi, jaksa, hakim, dan penegak hokum lainnya lebih profesional dan bersih. Maka, upaya menghadirkan kesejahteraan bagi aparatur hukum menjadi salah satu cara menghindari praktik-praktik korupsi dan rente,” tambahnya. (Yoga)

Penyebab terganggunya Pusat Data Nasional yang berdampak pada sejumlah layanan publik masih misterius. Terganggunya PDN menunjukkan lemahnya kemampuan negara memproteksi data strategis. Padahal, Komisi I DPR telah mengingatkan pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan dari PDN. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan, PDN merupakan instrumen strategis yang memerlukan pengamanan maksimum. Banyak data dari instansi penting yang tersimpan di PDN. ”Sejak proses pendirian, saya sudah wanti-wanti masalah security-nya. Ternyata akhirnya jebol. Saya dengan berbagai pihak juga sudah mengingatkan akan potensi ancaman serangan pada beberapa waktu sebelum ini,” ujar Sukamta, Jumat (21/6).

Pada Kamis (20/6), server PDN Kemenkominfo terganggu. Penyebabnya diduga serangan siber berupa perangkat keras penghancur (malware). Salah satu dampaknya, layanan keimigrasian di semua bandar udara internasional di Indonesia terganggu. Selain itu, layanan pembuatan paspor juga terganggu. Hingga kemarin, pembuatan paspor masih terganggu, seperti terlihat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakbar. Akibatnya, pembuatan paspor yang semula hanya butuh waktu 3-4 hari menjadi 7-8 hari. Sukamta meminta Kemenkominfo untuk mengambil langkah pengamanan secepatnya. Semua data yang rusak dan hilang perlu dipulihkan. Kejadian itu sekaligus menjadi peringatan penting agar tak terulang di masa mendatang. (Yoga)

Kemenkes menetapkan, tak ada pungutan biaya untuk pengurusan surat tanda registrasi (STR) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berlaku seumur hidup. Penerapan kebijakan STR tanpa biaya atau Rp 0 tersebut mulai berlaku pada 5 Juli 2024. Ketentuan mengenai biaya pengurusan STR sebesar Rp 0 tersebut diatur dalam Permenkes No 7 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol %) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Layanan Penerbitan STR yang Berlaku pada Kemenkes. ”Pemberlakuan STR nol rupiah akan berlaku 30 hari sejak peraturan menteri ditetapkan. Jadi, STR nol rupiah baru berlaku pada 5 Juli nanti,” ujar Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Yuli Farianti dalam acara Sosialisasi STR ”0” Rupiah di Jakarta, Jumat (21/6).  Ia menjelaskan, pemberlakuan pengurusan STR tanpa biaya dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis yang akan memperbarui STR lama menjadi STR seumur hidup.

Selain itu, pengurusan STR tanpa biaya juga berlaku bagi tenaga medis yang sudah memiliki STR sebelumnya yang masih dalam masa pendidikan, seperti pendidikan dokter spesialis dan pendidikan dokter gigi spesialis. Aturan ini berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang sedang melakukan peningkatan kompetensi atau kualifikasi tambahan, seperti untuk naik menjadi spesialis, subspesialis, atau fellowship (pembiayaan pendidikan). Sementara itu, bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang baru pertama kali mengajukan permohonan STR tetap dikenai biaya. Pengurusan STR berbayar juga berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis warga negara asing. Bagi warga negara Indonesia (WNI) lulusan luar negeri yang baru pertama kali mengajukan STR untuk program adaptasitetap berlaku pengurusan STR berbayar. Namun, bagi WNI lulusan luar negeri yang sebelumnya sudah memiliki STR dapat mengajukan perpanjangan STR tanpa biaya. (Yoga)

Bergulirnya program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi tantangan, seperti proyek yang mangkrak dan hunian ditinggalkan penghuninya. Skema pencegahan hingga sanksi perlu diterapkan guna mencegah munculnya rumah tak layak huni dan tak tepat sasaran. Adapun program rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang bergulir sejak tahun 2010 diperuntukkan bagi warga berpenghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan untuk mendapatkan rumah pertama. Proyek perumahan bersubsidi yang mangkrak, di antaranya, Villa Kencana, Cikarang, Bekasi. Perumahan diresmikan Presiden Jokowi pada 2017. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengemukakan, hunian yang terbengkalai dipicu beberapa hal, yakni pembeli baru sadar rumah yang dibeli jauh dari transportasi umum sehingga menimbulkan beban biaya tambahan transportasi. Akibatnya, penghuni kembali kos atau sewa di tempat yang dekat dengan kerja.

”Kerap terjadi, pembangunan rumah subsidi mengejar target fisik dan bukan manfaat,” kata Ali, Jumat (21/6). Persoalan lainnya, lanjut Ali, peruntukan hunian salah sasaran, yakni konsumen memodifikasi data agar bisa mendapatkan rumah pertama. Selain itu, konsumen memperoleh perbaikan penghasilan sehingga bisa membeli rumah yang lebih baik Agar kasus proyek rumah mangkrak tidak berulang, diperlukan sejumlah pembenahan kriteria atau seleksi pengembang agar sesuai dan dekat dengan transportasi umum. Pendataan mulai dari wilayah terkecil RT/RW. Perbankan juga harus selektif dalam menyeleksi nasabah KPR bersubsidi agar tidak salah sasaran. Mangkraknya proyek rumah bersubsidi menjadi ironis di tengah kekurangan rumah di Indonesia mencapai 10 juta unit. Akses KPR bersubsidi diakui semakin sulit dan kerap ditolak perbankan karena konsumen terjerat pinjaman daring. Menurut Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo, penyebab rumah mangkrak, antara lain, peruntukan rumah subsidi salah sasaran menjadi sarana investasi, konsumen atau penghuni terkena PHK, atau hunian tak layak karena jauh dari akses transportasi. (Yoga)

Para penyandang disabilitas masih menghadapi kesenjangan akses keuangan dan literasi keuangan yang memadai. Padahal, keduanya adalah aspek penting yang dapat menunjang sisi ekonomi para penyandang disabilitas. Hasil survei Yayasan Menembus Batas yang dirilis pada Januari 2024 menunjukkan, 55,3 % responden kalangan penyandang disabilitas tidak pernah mendengarkan atau mempelajari literasi keuangan secara mendalam. Meski sebagian besar memiliki kesadaran mengenai pentingnya mengelola keuangan, mereka belum mendapat pengetahuan yang cukup tentang produk-produk keuangan. Staf Khusus Presiden Jokowi, Angkie Yudistia mengatakan, para penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang indeks literasinya juga masih rendah lantaran belum menjadi salah satu fokus sasaran edukasi.

Selama ini, terdapat hambatan upaya literasi keuangan, khususnya bagi mereka yang sulit dijangkau sekalipun dengan digitalisasi, seperti masyarakat yang tidak terafiliasi pada ikatan atau komunitas tertentu, seperti mereka. Maka, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam memberikan akses yang terbuka bagi para penyandang disabilitas. Apalagi, mereka rata-rata lulusan sekolah luar biasa yang kerap merasa bingung dengan potensi yang dimiliki. ”Secara produksi, cakep banget ini semuanya, bisa bikin baju, bisa bikin sepatu, bisa bengkel, bisa bikin kue, bisa masak, semua punya potensi bagus banget. Tapi, what next?” katanya dalam acara bertajuk ”Semua Bisa #FinanciallyFit: Disabilitas Menyala Tanpa Batas” di Jakarta, Kamis (20/6). Dalam praktiknya, kemampuan untuk mengelola keuangan bukanlah sekadar menabung dan mengelola, dibutuhkan juga akses bagaimana mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan.

Dalam kondisi ekonomi yang serba tidak pasti, kemampuan untuk mengelola keuangan dibutuhkan agar seseorang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia menambahkan, pihaknya akan memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Untuk itu, KND secara aktif melakukan advokasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait akses pendidikan yang setara. Salah satu lembaga yang mendukung literasi keuangan tersebut, PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC), menyelenggarakan pelatihan khusus bagi para penyandang disabilitas. Selama satu sesi, penyandang disabilitas memperoleh pelatihan dasar dan tips terkait bagaimana mengelola keuangan dengan baik, seperti alokasi kebutuhan, alokasi untuk tabungan, alokasi dana darurat, dan pentingnya berinvestasi. (Yoga)