Warga berharap bukan hanya ada penambahan jumlah sekolah swasta gratis di Jakarta. Jika mungkin, ada anggaran bantuan pembelian biaya perlengkapan sekolah dan buku yang selama ini membebani keuangan keluarga kurang mampu. Pemprov DKI Jakarta akan menambah hingga 2.900 sekolah swasta gratis dari SD sampai SMA atau sederajat mulai tahun 2025. Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman itu di DPRD DKI Jakarta, Jumat (23/8). Sumber anggarannya berasal dari pengalihan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Ida (43), warga Kampung Luar Batang, Jakut, langsung setuju dengan rencana penambahan jumlah sekolah swasta gratis. Apalagi, anaknya masuk sekolah swasta karena tidak lolos penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan KJP Plus-nya dicabut sejak akhir tahun 2023.

”Enggak apa-apa tidak ada KJP Plus asal semua biaya dan kebutuhan sekolah gratis. Daripada KJP Plus banyak disalahgunakan,” ujarnya, Minggu (25/8). Ida punya empat anak. Dua anak usia sekolah, SMP dan SMK, serta dua anak lainnya masih balita. Ia sepenuhnya ibu rumah tangga, sedang sang suami bekerja dengan gaji UMR Jakarta, Rp 5,06 juta. Keluarganya masih menumpang di rumah kakak di Luar Batang. Tak heran ia bingung saat KJP Plus anaknya dicabut setelah pendataan tahun 2023. Warga Luar Batang lainnya, Sofia (50), berharap hal serupa. Ia kelimpungan KJP Plus anaknya dicabut karena dianggap dari keluarga mampu. ”Saya bilang, tim pemeriksa ke rumah saja. Nge-cek saya mampu atau enggak. Saya orangtua tunggal, masih numpang orangtua,” ujarnya. Sofia berdagang untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Plt Kadis Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan, ”KJP Plus otomatis kami alihkan ke sana (sekolah gratis). Masih kami dalami angkanya, tetapi bisa terpenuhi semua dari anggaran KJP Plus,” kata Budi. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyatakan akan ada penyesuaian atau perbaikan dan tahapan yang harus dilakukan sampai penambahan jumlah sekolah swasta gratis berjalan tahun 2025. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan tidak ada lagi cerita anak putus sekolah atau terhambat karena alasan ekonomi. ”Yang penting kami sepakat ingin menjalankan sekolah swasta gratis pada 2025. KJP Plus tidak ada lagi, dihapus. Anggarannya dialokasikan untuk sekolah gratis,” ujarnya. (Yoga)

Jika suatu hari Anda berkesempatan jalan-jalan sampai ke Menara Eiffel di Paris, Perancis, dan mencium wangi parfum di antara wisatawan di sana, barangkali ada minyak nilam asal Aceh di rantai produksinya. Semprotan minyak wangi atau parfum hampir tak bisa dilepaskan dari aktivitas kita. Aroma wangi mampu meningkatkan kepercayaan diri, bahkan dapat memengaruhi suasana hati seseorang. Berdasarkan data Statista, pendapatan segmen fragrance alias wewangian di Indonesia terus meningkat selama 2023-2028 dengan pertumbuhan 14,36 %. Pada 2023, pendapatannya 429,69 juta USD. Pada 2028, sebanyak 491,36 juta USD. Namun, tak banyak yang tahu, ada rantai pasok global yang melibatkan banyak pihak dalam proses produksi parfum. Dalam konteks Indonesia, ini misalnya dimulai dari petani nilam di Aceh.

Di balik aneka wewangian, patchouli atau minyak nilam merupakan salah satu unsur dalam produksinya. Minyak nilam digunakan sebagai bahan fiksatif alias untuk membuat aroma parfum bertahan lama. Minyak itu dihasilkan melalui proses panjang, dimulai dari tahapan distilasi. Minyak nilam merupakan jenis minyak asiri (essential oil). Selain sebagai salah satu bahan baku parfum, minyak asiri juga digunakan sebagai bahan perasa (essence), perisa (flavor), dan wewangian (fragrance) dalam makanan, minuman, jamu, sabun, pasta gigi, dan kosmetik. Ali Ibrahim (66) petani nilam, pada pertengahan Agustus 2024 berkata, Untuk bisa menghasilkan minyak asiri dari proses distilasi dibutuhkan waktu 8-12 jam. ”Harus tunggu satu jam dulu, baru keluar minyaknya,” kata Ali saat ditemui di Sentra Industri Nilam, Desa Umong Siribee,  Aceh Besar, Selasa (13/8).

Ketel di Sentra Industri Nilam menghasilkan 1,5 kg minyak nilam. Dengan dua kali pengoperasian sehari, total produksi minyak nilam sebanyak 3 kg. Saat ini, para petani di wilayah itu sedang antusias menanam nilam. Sebab, harga jual minyak nilam mencapai Rp 1,68 juta per kg. Namun, butuh waktu hingga tujuh bulan agar nilam siap dipanen. Sebelumnya, harga minyak nilam hasil produksi para petani bergantung tengkulak. Untuk 1 kg minyak nilam, pernah harganya hanya Rp 400.000 sehingga para petani bersikap mana suka dalam menanam nilam. Kemudian, Atsiri Research Center (ARC)/Pusat Penelitian Nilam Universitas Syiah Kuala bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk datang untuk menginisiasi Sentra Industri Nilam pada 2022. Seluruh minyak nilam petani dibeli ARC dengan ambang batas minimal Rp 700.000 dan mengikuti kenaikan harga di pasar. Alhasil, harga minyak nilam pun stabil dan cenderung terus naik.

Pendamping Sentra Industri Nilam, Rifyal Faruqi (33), menyebut, ”Dampak terbesar itu soal stabilitas harga, Dengan harga Rp 700.000, petani untung Rp 150.000-Rp 200.000 per kg minyak. Saat awal penanaman, mereka mengeluarkan biaya Rp 550.000. Dengan harga sekarang Rp 1,68 juta-Rp 1,7 juta, sudah tiga kali lipat,” ujarnya. Dalam tiga tahun terakhir, ekspor minyak nilam mentah Indonesia meningkat enam kali lipat. Pada 2021, ekspor nilam tercatat 300 ton. Setahun kemudian menjadi 1.400 ton. Pada 2023, ekspornya tumbuh jadi 1.900 ton. Negara tujuan ekspor antara lain AS, Inggris, dan Perancis. Menurut lektor kepala di Program Studi Teknik Kimia Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Syaifullah Muhammad, minyak nilam Indonesia, khususnya Aceh, memiliki kualitas terbaik di dunia. Indonesia memasok 90 % dari total kebutuhan minyak nilam di dunia. (Yoga)

Pemerintah menempuh 'langkah seribu' untuk mencari investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dua regulasi anyar pun diterbitkan pada waktu yang hampir bersamaan. Satu soal kemudahan berusaha, satu perihal pembentukan satuan tugas investasi. Beleid baru itu ditujukan untuk memuluskan aliran modal, menjamin kepastian berusaha, serta memperluas aktivitas promosi agar megaproyek pusat pemerintahan baru segera berdiri tegak. Akan tetapi, ada pula faktor penghambat yang menjadi aral. Mulai dari penggunaan pekerja asing, hingga rencana penambahan APBN dalam pembiayaan IKN. Jika tak dikelola dengan baik, dua problem itu berisiko menjadi batu yang mengganjal roda pembangunan proyek Nusantara.

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Prabowo menekankan prioritasnya pada pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta kantor yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, salah satu tantangan utama adalah anggaran besar yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan ini.

Prabowo menyatakan, “Dengan selesainya pusat pemerintahan di IKN, akan ada lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota baru ini,” menggarisbawahi pentingnya kehadiran investor untuk mendukung proyek IKN. Meskipun beberapa investor telah menunjukkan minat, jumlahnya belum sebanyak yang diharapkan.

Regulasi terbaru, seperti PP No. 29/2024 dan Keppres No. 25/2024, dirancang untuk memudahkan proses investasi di IKN. Namun, pragmatisme tetap menjadi panduan utama bagi para investor yang memerlukan jaminan lebih dalam hal infrastruktur, stabilitas sosial-politik, dan konsistensi regulasi sebelum melakukan investasi besar. Pemerintahan Prabowo diharapkan dapat menjaga komitmennya agar proyek IKN tetap berkelanjutan dan menjadi wujud pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Sebanyak 64 % kaum muda atau 2 dari 3 orang kaum muda berusia 15-29 tahun di tingkat global mencemaskan kehilangan pekerjaan. Kawasan dengan persentase tertinggi kaum muda yang merasa sangat cemas tentang stabilitas pekerjaan selama enam bulan ke depan adalah Afrika, yakni 35 %. Disusul negara-negara Timur Tengah (31 %), Amerika (25 %), Asia Pasifik (23 %), serta Eropa dan AsiaTengah (18 %). Demikian laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) bertajuk ”Global Employment Trends for Youth 2024”. Dalam laporan yang dirilis secara global pada 12 Agustus 2024 itu, ILO menyebutkan, banyak kaum muda merasa tertekan. Mereka khawatir kehilangan pekerjaan dan stabilitas pekerjaan, keadaan ekonomi, kurangnya mobilitas sosial lintas generasi, dan prospek mencapai kemandirian finansial pada masa tua.

ILO, memperkirakan, tingkat pengangguran di negara-negara Timur Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, serta Pasifik diperkirakan tetap berada di atas tingkat sebelum pandemi Covid-19 dalam dua tahun mendatang. Sementara, tingkat pengangguran kaum muda yang secara historis rendah di Amerika bagian utara dan di Eropa bagian utara, selatan, dan barat diperkirakan akan merangkak naik. Untuk Indonesia, menurut Program Officer ILO Indonesia dan Timor Leste Dina Novita Sari, Jumat (23/8) di Jakarta, isu ketenagakerjaan saat ini tidak hanya menyangkut jumlah lowongan pekerjaan, tetapi juga kerja layak. Sebab, porsi tenaga kerja sektor informal cenderung lebih besar dibanding yang for mal sehingga menimbulkan persoalan perlindungan jaminan sosial dan pekerja.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berkualitas semakin susah diakses kaum muda Indonesia. Hal ini bisa berdampak pada kesenjangan antara kualitas tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja yang semakin mensyaratkan pendidikan dan keterampilan tinggi. Isu lainnya, kalangan anak muda yang sudah bekerja merasa satu sumber pendapatan cenderung tidak lagi cukup seiring naiknya biaya hidup sehari-hari. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menambahkan, tingkat pengangguran di Indonesia saat ini tergolong paling tinggi se-ASEAN. Padahal, setiap tahun Indonesia masih membukukan pertumbuhan ekonomi 5 % dan termasuk paling tinggi di ASEAN. (Yoga)

Pemerintah menegaskan akan mengikuti putusan MK terkait pengaturan pencalonan kepala daerah. Bukan hanya menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada, pemerintah juga memastikan tidak akan mengeluarkan Perppu. Meski demikian, unjuk rasa mengawal putusan MK serta menuntut pencabutan revisi UU Pilkada masih berlangsung di sejumlah daerah. DPR telah memutuskan tidak melanjutkan pembahasan revisi undang-undang atas perubahan UU no 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (RUU Pilkada), setelah rapat paripurna pengesahan gagal digelar, Kamis (22/8). Keputusan itu juga diambil setelah gelombang unjuk rasa masyarakat menolak revisi UU Pilkada digelar di sejumlah daerah, termasuk di depan Kompleks Parlemen, Jakarta.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah akan mengikuti putusan MK. Presiden juga menyampaikan tidak ada rencana untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. ”Enggak ada (penerbitan perppu). Pikiran saja enggak ada,” ujar Presiden saat menghadiri pembukaan Kongres VI, PAN di Jakarta, Jumat (23/8) malam. Menkumham Supratman Andi Agtas sebelumnya juga menegaskan, posisi pemerintah hanya mengikuti agenda DPR. Sebab, RUU Pilkada juga merupakan usul inisiatif DPR. Karena itu, ketika DPR memutuskan untuk mengikuti putusan MK, pemerintah juga akan memutuskan hal serupa. ”DPR sudah menyatakan bahwa hal ini (RUU Pilkada) ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Karena itu yang jadi harapan kita semua, kan,” kata Menkumham Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. (Yoga)

Seperti tersadar dan merasa tertampar saat Britania Sari (40) melihat langsung seorang anak berusia tujuh tahun dalam kondisi gizi buruk. “Realitas menampar wajah sendiri melihat sejumlah tetangga hidup dalam kesusahan dan kekurangan secara ekonomi sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan harian, mulai dari makan hingga pendidikan anak-anak,” kata Sari saat di rumahnya di Perumnas 2, Parung Panjang, Bogor, Jabar, Sabtu (10/8). ”Saya mau lihat yang dekat dulu. Masih banyak yang belum beruntung,” ucapnya. Rasa sakit, sedih, dan kasihan bercampur menjadi satu itu mendorong Sari untuk berbuat sesuatu dengan membantu orang-orang sekitarnya. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu titik balik Sari melakukan gerakan sosial dengan membagikan sayur atau pangan sehat mentah, agar warga bisa mengaktivasi dapurnya. Makan enak dan bergizi berawal dari dapur sendiri.

Dengan mengonsumsi sayur, mereka bisa meningkatkan imunitas. Ia melihat masih banyak keluarga prasejahtera di sekelilingnya memilih membeli makanan jadi, bahkan mengonsumi banyak makanan olahan, yang memperburuk kondisi kesehatan, terlebih pada masa pandemi dan menyebabkan anak mengalami gizi buruk. Program aktivasi dapur berkembang menjadi program kebun warga. Dari membagikan sayur bergeser memproduksi sayur di halaman sendiri. Dibantu suaminya, Stephanus Iqbal (41), halaman rumah warga mereka sulap menjadi kebun produktif dengan aneka tanaman, cabai, sawi, dan beragam sayuran lain. Iqbal dan Sari bermimpi, dari hasil kebun itu, warga bisa mandiri secara pangan. Sejumlah halaman warga juga disulap menjadi kandang ayam. Pakan ayam, dibeli murah dari sayur dan buah yang tidak laku terjual pedagang sayur langganan mereka.

Hasil ternak dan telur itu bisa menambah variasi makanan warga. Tak sekadar dibuatkan kebun, warga juga diajarkan menanam dan merawat tanaman. ”Selain mandiri dan meningkatkan ketahanan pangan warga, juga meningkatkan interaksi. Kami ingin nularin ’rumput tetangga lebih hijau’ agar warga lainnya juga mau berkebun. Semakin banyak kebun lebih bagus karena warga akan saling berbagi. Kalau setiap kebun tanamannya variatif, warga juga bisa menikmatinya saling bertukar. Terus, kalau ada telur lebih bisa ditukar dengan sayur. Artinya, tiap-tiap tetangga tahu kondisi tetangga lainnya,” tutur Sari yang diamini Iqbal. Ada pula kebun posyandu. Hasilnya akan diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam kebun posyandu tersebut diselipkan juga edukasi terkait pangan sehat dan cara mengelola berbagai macam pangan itu.

“Kami juga ada rekanan dokter untuk membantu ibu-ibu hamil. Program ini agar posyandu menjadi garda terdepan untuk kesehatan para ibu dan anak. Jangan sampai ada yang stunting,” kata Sari. Kami membagikan paket pangan dengan anggaran Rp 10.000 per anak untuk 120 anak balita. Ada sayur, telur, tahu/tempe, dan buah. Bahan-bahan dibeli dari tukang sayur langganan dan hasil kebun,” ujarnya. Ada pula paket pangan sehat untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok lansia senilai Rp 15.000 per paket. Terbaru, mereka membagikan paket pangan sehat keluarga prasejahtera setiap Senin dan Kamis dengan anggaran Rp 25.000 per paket, berisi aneka sayur, seperti wortel, kangkung, oyong, dan jagung. Lalu ada buah, telur, hati ampela, dan ikan. ”Semua dibagikan gratis. Makan sehat bergizi dan murah. Makan tidak asal kenyang, tetapi bisa makan kenyang dan bergizi,” katanya. (Yoga)

Tangis warga masyarakat adat pecah mendengar putusan majelis hakim PN Simalungun yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Sorbatua Siallagan (65). Sorbatua juga didenda Rp1miliar, jumlah uang yang tak pernah dia bayangkan. Sorbatua yang mempertahankan hutan adatnya dinyatakan bersalah karena menduduki konsesi kawasan hutan milik PT Toba Pulp Lestari. Sorbatua merupakan tetua adat dan Ketua Masyarakat Adat Oppu Umbak Siallagan di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Simalungun. Sorbatua berdiri tertunduk lesu mendengarkan putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Dessy Ginting di Simalungun, Sumut, Rabu (14/8).

Putusan ini menambah panjang daftar masyarakat adat yang harus dihukum karena mempertahankan hak ulayatnya. Jerni Elida Siallagan, anggota masyarakat adat Oppu Umbak, mengatakan, warga adat miris atas hukum di negara ini. ”Pak Sorbatua tinggal di rumah kayu berukuran 4 x 5 meter dengan lantai tanah. Namun, diminta membayar Rp 1 miliar dan harus dipenjara selama dua tahun karena mempertahankan tanah adat,” katanya. Masyarakat adat Oppu Umbak Siallagan sudah ratusan tahun hidup di Desa Sihaporas, di dataran tinggi sisi barat kawasan Danau Toba. Mereka hidup selaras dengan alam dari hasil hutan adat dan perladangan di tanah ulayat seluas 851 hektar. Hidup mereka terusik saat sebagian hutan adat itu diserahkan negara kepada PT Toba Pulp Lestari pada 1993 melalui hak konsesi.

Majelis hakim menimbang, klaim tanah ulayat sebagaimana diterangkan terdakwa Sorbatua tak terbukti berdasarkan keterangan KLHK. Salah seorang hakim anggota, Agung CFD Laia, menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Dia mengatakan Sorbatua seharusnya bebas. Alasannya, hingga kini belum ada penetapan kawasan hutan di Sumut. ”Negara juga seharusnya melindungi keberadaan masyarakat adat yang sudah turun-temurun menduduki hutan adat,” kata Agung saat membacakan pendapatnya yang merupakan bagian dari putusan. Apa yang dikatakan Agung menjadi gambaran perjuangan masyarakat adat saat ini. Masyarakat adat sudah belasan tahun meminta pengesahan RUU Masyarakat Adat.

UU itu seharusnya menjadi landasan untuk melahirkan produk hukum daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Keberadaan masyarakat telah diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”. Setelah putusan itu, masyarakat adat di Desa Sihaporas setiap hari hidup dalam ancaman kriminalisasi. Sorbatua adalah tokoh penting bagi mereka. Dia memimpin ritual-ritual adat masyarakat yang hingga kini masih dilestarikan. Tidak hanya di sekitar Danau Toba, masyarakat adat lain di Indonesia juga membutuhkan perlindungan untuk hidup dan memanfaatkan warisan nenek moyang. (Yoga)