Lebih dari setengah karyawan di Indonesia aktif mencari lowongan kerja baru dalam enam bulan terakhir sebagai langkah antisipasi. Alasannya, mereka merasa budaya kantor tidak sehat dan tidak puas dengan tempat kerja mereka. Demikian hasil riset perusahaan perekrutan karyawan, Robert Walters. Fenomena karyawan aktif mencari lowongan kerja baru atau career cushioning ialah langkah proaktif karyawan untuk meningkatkan prospek karier sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pekerjaan saat ini.

Career cushioning melibatkan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman baru sambil tetap bekerja. Langkah ini membantu para pekerja beradaptasi dengan ketidakpastian pasar kerja dan perubahan dalam industri. Dalam siaran pers laporan hasil riset Robert Walters, Rabu (28/8) di Jakarta, 50 % profesional atau karyawan kerah putih dalam jaringan Robert Walters mengaku aktif mencari lowongan kerja baru dalam enam bulan terakhir. Faktor yang mendorong praktik career cushioning adalah budaya kerja yang tidak sehat (52 %), kepuasan kerja rendah (25 %) dan kurangnya jaminan keamanan kerja (17 %).

”Career cushioning tidak hanya membantu mengurangi risiko kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, juga memungkinkan para profesional membangun jaringan yang berharga dan meningkatkan keterampilan mereka,” ujar Senior Manager Robert Walters Indonesia Rika Tantiana. Menurut dia, 63 % res- ponden meyakini bahwa career cushioning dapat mempercepat pencarian pekerjaan mereka. Karyawan yang melakukan praktik career cushioning merasa lebih percaya diri di tengah volatilitas pasar kerja. Taktik career cushioning yang paling populer dilakukan karyawan, kata Rika, adalah melamar pekerjaan lain (47 %) dan mengikuti pelatihan atau keterampilan (42 %). (Yoga)

Kemenkominfo mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang beroperasi di Indonesia menandatangani pakta integritas antijudi daring. PSE privat dari dalam dan luar negeri juga dilarang memfasilitasi segala kegiatan terkait judi daring. Hal itu mengemuka dalam Deklarasi Pemberantasan Judi Online melibatkan Kemenkominfo, OJK, BI dan 11 asosiasi industri di sektor keuangan dan perbankan, Rabu (28/8) di Jakarta. Sebagai langkah konkret dari deklarasi, Kemenkominfo, OJK, BI, dan 11 asosiasi industri di sektor keuangan dan perbankan akan membentuk satgas atau tim bersama untuk mengorkestrasi upaya pemberantasan judi daring secara lebih masif.

Menurut Menkominfo Budi Arie Setiadi, dirinya telah menandatangani pakta integritas antijudi daring untuk 11.693 PSE privat dengan 18.230 sistem elektronik. PSE privat yang dimaksud sudah mencakup PSE bidang jasa pembayaran. Pakta akan dikirimkan ke mereka dan wajib ditandatangani. ”Bila di antara 11.693 PSE privat itu masih membandel, kami akan cabut tanda daftar sebagai PSE privat. Kalau tanda daftar sudah dicabut, berarti ilegal. Jika dari kami dinyatakan ilegal, masak BI dan OJK memberikan izin usaha operasional,” ujar Budi.

Chairman Communication and Information System Security Research Center Pratama Persadha berpendapat, pemberantasan judi daring secara siber tidak sulit meskipun pada saat dilakukan penelusuran ditemukan alamat protokol internet yang dipergunakan ternyata berasal dari luar negeri. Pemblokiran pemerintah dalam mengurangi maraknya judi daring kurang tepat. Pasalnya, apa yang selama ini diblokir hanyalah landing page dari tautan laman judi daring yang menyebar luas di aplikasi media sosial, karena servernya tak berada di landing page. (Yoga)

Target Indonesia masuk peringkat 15 besar dunia dalam Indeks Pembangunan Perjalanan dan Pariwisata atau TTDI membutuhkan sejumlah pembenahan. Kendala infrastruktur dan higienitas di destinasi wisata perlu jadi perhatian pemerintahan mendatang. Menurut Deputi Bidang Parekraf Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu, Rabu (28/8) di Jakarta, target pariwisata Indonesia mencapai 15 besar dunia butuhkan pembenahan. Pengembangan pariwisata membutuhkan destinasi yang menawarkan keunikan, seperti destinasi pariwisata superprioritas. Selain itu, juga pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Destinasi pariwisata superprioritas meliputi lima destinasi, yakni Borobudur (Jateng), Likupang (Sulut), Mandalika (NTB), Danau Toba (Sumut), dan Labuan Bajo (NTT).

 Meski demikian, performa lima destinasi pariwisata superprioritas masih di bawah target dan hanya satu destinasi yang mendekati target, yakni Borobudur. Dicontohkan, proses penanganan sampah sudah digarap dengan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu. Kendala utama dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas, antara lain, infrastruktur dan konektivitas antardestinasi wisata, serta higienitas dalam pariwisata. Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Jokowi memiliki perhatian besar dalam pembangunan infrastruktur, tapi perbaikan infrastruktur tetap perlu dilanjutkan. Selain itu, perbaikan-perbaikan higienitas juga diperlukan, dan pemda memiliki peran untuk mengubah perilaku masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan penanganan sampah sudah mulai muncul.

Di Samosir, Sumut, masyarakat lokal memprotes wisatawan yang membuang sampah sembarangan. ”Isu besar kita untuk mengubah perilaku wisatawan Indonesia agar tertib dalam menangani sampah,” kata Odo. Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati menambahkan, pencapaian Indonesia di peringkat ke-22 dunia merupakan cermin kebangkitan sektor pariwisata. Indonesia menargetkan mampu menembus posisi 15 besar dunia melalui langkah-langkah strategis menuju peningkatan kinerja pariwisata melalui kolaborasi pemerintah dan dunia industri untuk fokus mengembangkan pariwisata yang berkualitas, penyempurnaan dalam memberikan pengalaman pariwisata, paket-paket wisata khusus, infrastruktur yang berkelanjutan, hingga pengolahan sampah. Juga digitalisasi pariwisata, pemberian layanan, dan pengalaman unik bagi wisatawan. (Yoga)

Kendaraan pertambangan rakyat diusulkan masuk dalam kriteria konsumen yang berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Mekanisme pembelian BBM subsidi itu harus memiliki surat rekomondasi dari pemerintah provinsi setempat.  Adapun payung hukum ketentuan ini akan tertuang dalam perubahan  Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomondasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan kendaraan pertambangan dan perkebunan sebenarnya sudah  dilarang dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Menurutnya pemerintah harus konsisten dalam menentukan konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi. "Dalam konteks revisi maka pemerintah perlu konsisten. Idealnya untuk kegiatan usaha gunakan BM nonsubsidi," kata Komaidi(Yetede)

Nama Alfonso Vegara cukup tersohor sebagai pakar tata kota. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang perencanaan kota dan wilayah serta gelar dalam bidang arsitektur, ekonomi, dan sosiologi. Ia juga pendiri dan Presiden Kehormatan Fundacion Metropoli, lembaga berbasis di Spanyol yang didedikasikan untuk penelitian, desain, serta inovasi di kota-kota di seluruh dunia.

Presiden ISOCARP, Masyarakat Internasional Perencana Kota dan Wilayah yang beranggotakan lebih dari 70 negara, ini datang ke Jakarta pada pertengahan Agustus 2024 atas undangan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Industrial Development Organization/UNIDO) sebagai pembicara dalam acara bertema "Cities of Tomorrow: Collaborative Strategies for New Cities."

Pria kelahiran Spanyol pada 1955 ini menjawab pertanyaan soal standar keberlanjutan sebuah kota, seperti Ibu Kota Nusantara, dan soal masih minimnya investor yang mau berinvestasi. Ia juga menjelaskan hasil penelitiannya soal bagaimana mengatasi masalah Jakarta yang rutin diterjang banjir, menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut (sea level rise), dan mengalami penurunan permukaan tanah.

Meski memuji letak Ibu Kota Nusantara yang strategis di tengah kepulauan Indonesia, Alfonso mengingatkan tentang prinsip dalam membangun sebuah kota baru. "Menciptakan kota tidak hanya menciptakan bangunan, tapi juga menciptakan kehidupan di dalamnya," katanya dalam wawancara sekitar satu jam dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024. (Yetede)

PENDAFTARAN pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum akan berakhir pada Kamis, 29 Agustus 2024. Selama dua hari masa pendaftaran, sudah tergambar peta koalisi partai politik pada pemilihan kepala daerah 2024 di ratusan provinsi, kabupaten, dan kota.

Peta koalisi partai politik di pilkada makin dinamis sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, dari 25 persen menjadi 6,5-10 persen dari total suara sah, Selasa pekan lalu. Setelah berbagai kalangan berunjuk rasa agar penyelenggara pemilu dan Dewan Perwakilan Rakyat mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, KPU pun mengubah peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah.

Di pilkada Jakarta misalnya, kecuali PDI Perjuangan, hampir semua partai pemilik kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendukung pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono. Adapun PDI Perjuangan, dengan aturan lama, yaitu sebesar 20 persen perolehan kursi di DPRD atau 25 persen perolehan suara sah, tak memenuhi syarat mengusung pasangan calon. Setelah adanya putusan MK itu, PDI Perjuangan dapat mengusung pasangan calon tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Kondisi serupa terjadi di pilkada Banten. (Yetede)

Tiga kasus baru Mpox atau cacar monyet telah ditemukan di luar Afrika yang merupakan negara endemis penyakit tersebut, yaitu di Swedia, Filipina, dan Thailand. Kasus di Swedia dan Thailand disebabkan varian virus Clade 1b yang memicu ditetapkannya status kedaruratan global terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kasus Mpox di Swedia ditemukan 15 Agustus 2024. Sementara kasus di Filipina pada 19 Agustus 2024 dan kasus di Thailand pada 22 Agustus 2024. Kasus di Swedia dan Thailand memiliki riwayat perjalanan dari Kongo. Sementara kasus di Filipina merupakan transmisi lokal tanpa riwayat perjalanan dari negara terinfeksi varian tersebut.

Jubir Kemenkes, M Syahril, Selasa (27/8) di Jakarta, menuturkan, total kasus Mpox yang dilaporkan di Indonesia sejak pertama kali dilaporkan pada 20 Agustus 2022 hingga saat ini mencapai 88 kasus. Kasus pada 2024 terkonfirmasi 14 kasus, tersebar di Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, Kepri dan DI Yogyakarta. ”Semua kasus di Indonesia merupakan varian Clade II dan sejak terakhir dilaporkan (pada minggu ke-23 tahun 2024) belum ada penambahan kasus baru,” ujarnya. Negara-negara G20 dan ASEAN, termasuk Indonesia, telah memperkuat upaya penanganan dan pencegahan penularan Mpox agar tidak semakin meluas.

Secara umum, penapisan gejala pada pelaku perjalanan, terutama yang berasal dari negara yang terinfeksi, akan dilakukan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan tes PCR dan isolasi mandiri apabila terkonfirmasi positif Mpox. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap penularan Mpox. Pencegahan dapat dilakukan dengan membatasi kontak fisik ataupun seksual dengan orang yang terinfeksi Mpox, menghindari berganti pasangan seks, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. (Yoga)

Sudah lama komplotan penipu berkedok lowongan kerja beroperasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindak tegas komplotan penipu yang keterlaluan dan biadab ini. Mereka menipu dan mencoba mengambil untung dari masyarakat miskin yang sedang sangat membutuhkan pekerjaan. Modus mereka sempat viral di media sosial dan juga terungkap di media arus utama. Namun, pemerintah dan aparat penegak hukum belum tergerak untuk meringkus komplotan ini. Liputan investigasi harian Kompas Juli hingga Agustus lalu mengungkap operasi kelompok penipu ini di Jakarta dan sekitarnya. Mereka menyaru menjadi pihak yang menawarkan pekerjaan hingga bersalin rupa menjadi lembaga penempatan tenaga kerja swasta

Komplotan ini menipu para pencari kerja dengan modus menyebar lowongan fiktif di media sosial dan platform lowongan kerja. Setelah ada pencari kerja yang terjaring, komplotan penipu ini memeras korban dengan meminta uang Rp 1,45 juta hingga Rp 1,7 juta per orang. Dalihnya, uang tersebut adalah jaminan untuk pengecekan kesehatan, pelatihan, dan seragam. Para penipu ini menjanjikan, jika korban telah menyerahkan uang jaminan, mereka akan mendapat pekerjaan. Nyatanya, setelah menyerahkan uang, korban akan dioper ke sana kemaritanpa kejelasan pekerjaan seperti yang dijanjikan. Hingga akhirnya korban menyerah dan merelakan uang jaminan yang telah diberikan.

Beberapa korban datang dari jauh ke Jakarta. Bahkan, ada korban yang uangnya pas-pasan sehingga saat dipanggil oleh komplotan ini untuk wawancara, mereka terpaksa menginap di mushala. Meski kerap viral di media sosial dan terungkap di media, komplotan penipu berkedok lowongan pekerjaan ini masih leluasa beroperasi. Biasanya mereka menempati rumah toko (ruko) tak beridentitas. Di ruko tersebut, kelompok penipu berbagi peran, ada yang menjadi pewawancara hingga pengamanan, yang memastikan korban menyerahkan uang jaminan. Seharusnya Kemenaker menindak komplotan penipu lowongan pekerjaan ini dan mengingat penipuan adalah delik biasa, polisi dapat meringkus komplotan ini meski tanpa laporan pengaduan masyarakat. (Yoga)

Ditjen Penegakan Hukum KLHK bersama Polda Sumsel berhasil mengungkap perdagangan delapan cula badak yang nilainya Rp 245 miliar. KLHK dan kepolisian pun terus mengusut kasus yang diduga melibatkan jaringan internasional tersebut. ”Kasus ini tercatat sebagai pengungkapan kasus perdagangan cula badak terbesar di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Kasus ini bukan hanya menjadi perhatian nasional, melainkan hingga internasional karena badak adalah satwa yang dilindungi di Indonesia ataupun secara global,” ujar Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam konferensi pers di Palembang, Selasa (27/8).

Rasio mengatakan, barang bukti delapan cula badak itu diperoleh dari warga Desa 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, berinisial ZA (60). Selain delapan cula badak, Gakkum KLHK dan Polda Sumsel juga mengamankan lima pipa gading gajah dan tiga pipa tulang dugong dari tersangka ZA. ”Dari identifikasi yang dilakukan, delapan cula badak itu terdiri dari empat cula badak asal Indonesia dan empat cula badak dari luar negeri,” ucapnya. ZA diamankan saat akan melakukan transaksi jual-beli cula badak dan pipa gading gajah di Jalan Rama VII, RT 003 RW 001, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Jumat (23/8).

Secara nilai, delapan cula badak itu sangat fantastis. Merujuk sejumlah situs pasar gelap, cula badak asal Asia dijual dengan harga 400.000 USD (Rp 6,219 miliar) per kg, sedang cula badak asal Afrika dihargai 200.000 USD (Rp 3,109 miliar) per kg. Berat total delapan cula badak itu 7 kg yang artinya dihargai 2,8 juta USD atau Rp 43,4 miliar (kurs Rp 15.500). Akan tetapi, menurut ZA, nilai delapan cula badak itu bisa lebih fantastis. ZA mengaku men ual cula badak itu Rp 35 juta per gram. Artinya, nilai delapan cula badak tersebut Rp 245 miliar. (Yoga)

Warga kurang mampu di DKI Jakarta menjadi sasaran utama dari program sekolah swasta gratis. Terkait anggaran untuk program ini, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menuturkan, hasil kajian dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama para konsultan beberapa bulan lalu, total kebutuhan program pendidikan gratis di sekolah swasta diperkirakan Rp 2,3 triliun per tahun, lebih kecil dibanding anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mencapai Rp 2,8 triliun setiap tahun.

Dengan alokasi anggaran tersebut, program sekolah swasta gratis ini diharapkan mampu menampung lebih dari 238.000 siswa di sekolah swasta, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK. ”Selisih uang sekitar Rp 500 miliar ini nantinya bisa diberikan kepada anak-anak untuk membeli keperluan sekolah guna menunjang pendidikannya, seperti untuk membeli seragam, alat tulis-menulis, dan keperluan lain,” katanya, Selasa (27/8). Berdasar data Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada 2024 ini, jumlah penerima KJP Plus sebanyak 533.649 siswa dengan anggaran Rp 2,46 triliun.

Menurut Iman, kebijakan sekolah gratis di swasta baru diterapkan pada 2025 karena Dinas Pendidikan DKI masih akan melakukan kajian terlebih dahulu. Di sisi lain, DPRD DKI akan mematangkan konsep sekolah gratis melalui kebijakan anggaran. ”Ini juga dilakukan karena banyaknya persoalan yang masuk terkait ijazah ditahan oleh pihak sekolah karena orangtua tidak mampu membayar iuran sekolah setiap bulan. Nantinya, persoalan ini akan diselesaikan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029,” kata Iman. Sekolah gratis ini digaungkan karena gagalnya sejumlah penerima KJP di berbagai jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada 2024 ini. (Yoga)