Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan yang telah dirundingkan beberapa waktu terakhir. Perjanjian ini meningkatkan kerja sama kedua negara dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan. Perjanjian kerja sama pertahanan (defense cooperation agreement/DCA) ini ditandatangani Menhan RI Prabowo Subianto dan Deputi PM sekaligus Menhan Australia Richard Marles di Akmil, Magelang, Jateng, Kamis (29/8). Prabowo mengatakan, perjanjian ini merupakan tonggak bersejarah, sekaligus kelanjutan Perjanjian Lombok (2006) antara Indonesia dan Australia.

”Ini dilakukan untuk bersama-sama, sebagai tetangga yang berhubungan langsung, meningkatkan kerja sama untuk saling membantu mengatasi berbagai ancaman keamanan serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik,” ujar Prabowo. Presiden terpilih RI itu menegaskan, DCA bukanlah suatu pakta militer atau aliansi militer, melainkan kerja sama pertahanan. ”Ini menandakan bahwa kita ingin meneruskan serta memelihara hubungan erat dan hubungan persahabatan yang sangat baik. Saya bertekad untuk menjaga hubungan Indonesia-Australia menjadi lebih baik di masa yang akan datang,” tutur Prabowo. Marles mengungkapkan, hubungan Indonsia-Australia sebagai teman terdekat tecermin dalam perjanjian kerja sama pertahanan ini.

”DCA di antara kedua negara kita ini adalah yang terdalam dan paling signifikan dalam sejarah hubungan bilateral kita,” katanya. DCA adalah perjanjian bahwa Indonesia dan Australia akan bekerja sama lebih erat dalam bidang pertahanan, di antaranya, dalam meningkat-kan interoperabilitas di antara kekuatan pertahanan kedua negara. Selain itu juga kemampuan untuk beroperasi dari wilayah negara mitra. ”Kita bisa bekerja sama  untuk kepentingan kita bersama, seperti menjaga tatanan dunia berbasis aturan,” ujar Marles. Salah satu perwujudan dari kerja sama pertahanan itu adalah latihan militer bersama. Marles mengungkapkan, Indonesia-Australia akan menggelar latihan bersama terbesar pada November tahun ini di Surabaya, Jatim. Latihan itu melibatkan 2.000 personel matra darat, laut, dan udara dari kedua negara. ”Ini sekaligus menjadi latihan terbesar bagi Australia di luar negeri tahun ini,” kata Marles. (Yoga)

Perkembangan teknologi telah menyebabkan dua kali disrupsi media. Pertama terkait dengan cara mendapatkan iklan dan kini di intinya, yaitu produksi konten. Media massa menghadapi tantangan tidak mudah di era kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI). Penggunaan kecerdasan buatan melahirkan peluang sekaligus ancaman bagi ekosistem media. Untuk itu, perusahaan media sebagai publisher perlu membangun hubungan yang setara dengan platform digital guna mendukung jurnalisme berkualitas. Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika mengutarakan, kondisi media massa di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Disrupsi teknologi digital tidak terhindarkan. Namun, banyak media tidak siap menghadapinya.

Adaptasi dan inovasi menjadi kunci menghadapi disrupsi. Selain itu, media juga perlu bernegosiasi dengan platform yang mendominasi distribusi konten di ranah digital. Apalagi, teknologi kecerdasan buatan memungkinkan platform memproduksi ulang informasi yang bersumber dari konten-konten di media massa (Kompas.id, 8/8/2024). Disrupsi yang pertama terjadi ketika platform mampu menarik pemasang iklan dibandingkan dengan media konvensional. Mereka menggunakan teknik programatik sehingga audiens target lebih bisa dijangkau dengan tepat. Media sebagai penyedia konten tak bisa bersaing. Kemudian, muncul jalan tengah agar platform membagikan pendapatannya untuk media konvensional dengan alasan konten-konten mereka selama ini digunakan untuk kepentingan bisnis.

Kini media mendapat ancaman baru, yaitu produksi konten menggunakan kecerdasan buatan. Perusahaan AI mampu memproduksi konten atau hasil olahan dengan basis konten yang ada di media konvensional, jurnal, dan lainnya. Produksi konten ini otomatis mengancam media konvensional di jantung bisnisnya. Apa yang terjadi dengan media jika konten-konten bermutu, analisis, prediksi, dan lain-lain bisa dihasilkan oleh mesin? Media harus melakukan transformasi.  Kemampuan mesin dalam hal ini kecerdasan buatan generatif akan makin akurat dan sesuai kebutuhan pengguna. Meski demikian, prinsip kerja di media yang berlandaskan jurnalisme harus diyakini oleh media itu sendiri sebagai cara yang teruji dan paling tepat dalam menyampaikan informasi kepada publik. (Yoga)

Disrupsi digital menggoyahkan industri media massa. Banyak media kelimpungan karena pendapatannya menurun. Sejumlah media siber mengandalkan iklan programatik untuk bertahan. Namun, ketergantungan terhadap iklan programatik harus dikurangi karena tren dan polanya tidak bisa dikontrol perusahaan pers. Oleh sebab itu, media memerlukan diversifikasi pendapatan untuk menyehatkan ekosistem bisnis media. Adaptasi dan inovasi menjadi kunci bagi media massa menghadapi gelombang disrupsi. Bukan hanya dalam memproduksi konten, tapi juga dalam membangun model bisnis yang berkelanjutan. Ketua Umum Indonesia Digital Association (IDA) Dian Gemiano menuturkan, menurunnya pendapatan media dari iklan programatik perlu dimitigasi. Tak cuma mengantisipasi dampaknya terhadap sektor bisnis, tetapi ekosistem pers secara keseluruhan.

Sebab, iklan programatik tidak membedakan konten jurnalistik berkualitas dengan konten yang biasa-biasa saja, bahkan konten yang menjiplak. Padahal, perusahaan media atau publisher menggunakan berbagai sumber daya yang tidak murah untuk memproduksi konten. ”Iklan programatik tidak bisa dikontrol media. Ketika iklannya menurun dengan alasan apa pun, media tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan model bisnis yang berkelanjutan bagi industri media,” ujarnya seusai menghadiri diskusi ”Strategi Revenue Stream Baru untuk Media Digital” dalam Indonesia Digital Conference di Jakarta, Kamis (29/8). Gemiano mengatakan, memang tidak semua iklan programatik tak menghargai konten jurnalistik berkualitas. Namun, polanya yang di luar kendali berpotensi membuat ekosistem bisnis media menjadi tidak sehat jika terlalu menggantungkan pemasukan dari iklan tersebut.

Karena itu, media harus mencari sumber pendapatan bervariasi. Iklan langsung ke perusahaan media perlu diperkuat. Selain itu, masih ada sumber pendapatan lain yang bisa dioptimalkan, seperti pengolahan data, event, dan riset. ”Memang tidak murah, perlu investasi. Namun, ini bisa dilakukan bertahap. Diversifikasi revenue bertujuan untuk memecah sumber-sumber pendapatan. Lambat laun ketergantungan media pada iklan itu semakin berkurang sehingga diharapkan menyehatkan ekosistem media,” katanya. Gemiano menambahkan, peluang diversifikasi pendapatan itu tak cuma terbuka bagi media nasional, tetapi juga media berskala kecil di daerah. Media di daerah, bisa memproduksi konten yang menonjolkan kekhasan setiap wilayah. (Yoga)

Pengemudi layanan transportasi berbasis aplikasi menggelar unjuk rasa menuntut kesejahteraan, kondisi kerja manusiawi, dan upah layak, Kamis (29/8) di Jakarta. Aksi yang dipicu menurunnya pendapatan pengemudi ini berlangsung di tengah upaya pemerintah menyusun regulasi khusus untuk pekerja di platform digital. Sejak Kamis siang, ribuan pengojek daring dari berbagai platform berunjuk rasa di sekitar Monas, Jakpus. Selama unjuk rasa berlangsung, mereka mematikan layanan aplikasi sehingga tidak bisa melayani pelanggan. Menurut Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati, unjuk rasa tersebut menyangkut kesejahteraan pengojek daring. Pendapatan pengemudi disebutkan terus menurun, karena perang tarif antarplatform, seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee, Indrive, dan Lalamove.

”Platform digital di bidang layanan transportasi (ride hailing) sewenang-wenang mengatur tarif rendah karena menganggap hubungan dengan pekerja ojol (ojek online atau daring) sebagai hubungan kemitraan. Dengan status mitra, para pekerja ojol dan kurir secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Pekerja platform terpaksa bekerja lebih dari delapan jam kerja yang rawan akan kelelahan dan kecelakaan kerja,” tutur Lily. Ia mengungkapkan, karena berstatus mitra, pengemudi tidak mendapatkan upah yang layak secara bulanan. Pengemudi hanya dihargai jika mendapatkan orderan. Dengan sendirinya, mereka tidak mendapat upah lembur layaknya pekerja pada umumnya. ”Untuk itu, kami mendukung setiap aksi protes yang terus dilakukan di sejumlah daerah di seluruh Indonesia. Kami menuntut agar pekerja platform, seperti ojol, taksi daring, dan kurir, diakui sebagai pekerja tetap,” kata Lily.

Zaki (35), menumpahkan unek-unek bahwa aplikator terlalu banyak memotong tarif, dari Rp 16.000 ketika mengantar penumpang rute pendek, ia hanya kebagian Rp 8.000-Rp 10.000. Berkebalikan dengan beberapa tahun lalu. Ia bisa mengantongi Rp 12.000. Belum lagi ada bonus ketika mencapai target harian. ”Kami hanya minta keadilan. Sekarang cari kerja susah. Jangan manfaatkan kesusahan kami,” katanya. Satrio (30), pengojek daring lainnya, menyatakan hal serupa. Menurut dia, besaran potongan tarif memberatkan pengojek daring. Padahal, mereka tak hanya menjemput dan mengantar, tetapi juga ada waktu menunggu, kemacetan, dan faktor lain, seperti cuaca, yang harus jadi pertimbangan besaran tarif. ”Minimal kembalikan seperti dulu. Kami jangan dibuat seperti sapi perah,” ujarnya. (Yoga)

Mengutip laporan BBC, Rabu (21/8) pemilik 7-Eleven, yakni Seven & i Holdings Co, mengumumkan bahwa mereka mendapat penawaran pembelian dari Couche-Tard, yang notabene rival mereka. Rencana tersebut mengejutkan seantero Jepang karena perusahaan Jepang sebesar itu tak pernah dibeli perusahaan asing. Perusahaan Jepang lebih sering mengakuisisi bisnis asal luar negeri. Saat ini, 7-Eleven tercatat sebagai toserba dengan jaringan terbesar di dunia, yakni 85.000 gerai di 20 negara dan wilayah. Toserba itu sukses menjual makanan lezat, yang cepat dan murah, khususnya di negara yang memiliki gerai serupa, seperti Jepang dan Thailand. Dari 85.000 gerai 7-Eleven di dunia, 21.500 gerai berada di Jepang. ”Kami memiliki lebih banyak gerai ketimbang McDonald’s dan Starbucks,” kata Chief Executive Seven & i Holdings Ryuichi Isaka kepada BBC sebelum perusahaan itu menerima penawaran pembelian.

Seperti dilansir Reuters, Seven & i telah menerima proposal awal yang bersifat rahasia dan tak mengikat dari Alimentation Couche-Tard untuk semua saham perusahaan yang beredar. Adapun dewan direksi Seven & i telah membentuk komite khusus guna meninjau proposal itu dan membahas alternatif-alternatifnya. Kabar pengajuan proposal tersebut membuat saham Seven & i melonjak ke level tertinggi harian sebesar 23 %. Kondisi itu membuat nilai perusahaan mendekati rekor tertinggi, yakni 38 miliar USD. Pada 26 Agustus 2024, saham Seven & i ditutup dengan kenaikan 16 % dibanding harga pada 16 Agustus atau perdagangan terakhir sebelum penawaran Couche-Tard tiba. Apabila penjualan 7-Eleven terjadi, hal itu akan menjadi pembelian terbesar yang dilakukan perusahaan asing terhadap perusahaan asal Jepang.

Data London Stock Exchange Group (LSEG) menunjukkan, akuisisi terbesar sebelumnya ialah kesepakatan pembelian memory chip unit Toshiba oleh konsorsium yang dipimpin perusahaan investasi asal AS, Bain Capital, pada 2018 sebesar 18 miliar USD. Bagi para investor, penjualan 7-Eleven dinilai bakal menjadi tonggak sejarah mengenai ketertarikan asing pada aset-aset Jepang yang dulunya dijauhi. Perubahan dalam tata kelola juga bakal membawa perubahan penting bagi Jepang dan perusahaan Jepang. ”Kami melihat itu seiring didirikannya sejumlah kantor dan perekrutan karyawan di Jepang,” kata pendiri konsultan investasi BDA China, Duncan Clark, dikutip CNBC. Adapun Couche-Tard, yang didirikan pada 1980, telah berkembang dari satu gerai di Quebec, Kanada, menjadi jaringan gerai serba ada dan SPBU global. (Yoga)

Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus menetas satu dasawarsa lalu dalam upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak tak mampu. Kartu ini kemudian berkembang hingga dapat menggerakkan roda perekonomian Kota Jakarta. Akan dihapusnya KJP Plus dan diganti sekolah swasta gratis membuat gusar Rizky (29). Pengelola Toko Sigrah.Id di Palmerah, Jakbar, karena bakal kehilangan pelanggan tetap. ”Selama ini lumayan banyak penerima KJP yang belanja di sini. Tapi, tahun ini kurang karena penerimaan diperketat. Ada yang bilang KJP-nya dicabut,” katanya, Rabu (28/8). Biasanya ada satu atau dua penerima KJP Plus yang mampir ke tokonya tiap pekan. Mereka mengeluarkan uang Rp 50.000 sampai Rp 200.000. Nominal sebesar itu cukup melancarkan arus barang dan kas di tokonya.

Apalagi penerima KJP Plus pasti berbelanja selama masih punya sisa bantuan setiap bulan. ”Kami terkena dampaknya kalau dihapus. Semoga ada solusi atau alternatif lain dari pemerintah,” katanya. Toko Uni di Jatipulo, Jakbar, juga punya pelanggan tetap dari penerima KJP Plus. Mereka membeli seragam sekolah, tas, atau sepatu yang nilainya Rp 150.000 ke atas. Dalam sebulan, Herman (52), pemilik Toko Uni, bisa mengantongi Rp 3 juta dari penerima KJP Plus saja. Tak heran, ia menyayangkan wacana penghapusan KJP Plus. ”Ada saja yang datang belanja kalau perlengkapan sekolah sudah jelek. Lumayan membantu kami menghadapi gempuran toko online,” ujarnya. Toko Sigrah.Id dan Toko Uni merupakan bagian dari 2.000 lebih rekanan Pemprov DKI Jakarta dalam program KJP Plus.

Penerima bantuan dapat membeli alat tulis atau perlengkapan sekolah lainnya di toko rekanan tersebut dengan menggesek mesin electronic data capture atau EDC Bank DKI. Sementara itu, terdapat 533.649 penerima KJP Plus pada 2024 berdasarkan data Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Seluruhnya menerima bantuan dengan total anggaran Rp 2,46 triliun. Selain alat tulis atau perlengkapan sekolah, penerima KJP Plus juga dapat memanfaatkan dana bantuan untuk keperluan uang saku, transportasi, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator ilmiah, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda, komputer/laptop, dan alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan, KJP Plus berdampak langsung dan tidak langsung pada perekonomian. Dampak langsungnya, yaitu pembelian barang (sepatu, buku, dan lainnya) akan menambah konsumsi sektor usaha di Jakarta. ”Tidak langsungnya berdampak jangka pendek dari pembelian kebutuhan sekolah yang menggerakan industri manufaktur, seperti alas kaki dan kertas. Jangka panjangnya, menaikkan kualitas pembangunan manusia,” tuturnya, Kamis (29/8). Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyampaikan, dana bansos pendidikan menopang konsumsi warga tak mampu. Anak-anak mereka bisa menuntaskan wajib belajar 12 tahun tanpa khawatir putus sekolah. ”Konsumsi masyarakat naik, otomatis ekonomi bergerak. Ini dampak positif KJP Plus,” katanya. (Yoga)

Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dalam setiap kegiatan usaha dan bisnis, termasuk peluang untuk menangkap investasi ESG yang banyak masuk. Pelaporan kinerja berkelanjutan menjadi hal krusial untuk mengukur dampak implementasi ESG dan meningkatkan kepercayaan investor. Dengan semakin tingginya risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dan komitmen Indonesia untuk menahan dampak tersebut lewat berbagai kebijakan, banyak pelaku usaha yang kini mengintegrasikan strategi ESG dalam operasionalisasi mereka. Ketua Kelompok Kerja Transisi Energi Baru Terbarukan pada Kadin Indonesia Anthony Utomo, Kamis (20/6) mengakui, strategi ESG banyak diterapkan karena tingginya permintaan dari investor yang membiayai kegiatan usaha dan bisnis di dalam negeri.

Menurut laporan Bain & Company 2023, aliran investasi berbasis ESG atau investasi hijau ke Indonesia sepanjang 2023 mencapai 1,6 miliar USD, tumbuh % dibanding tahun sebelumnya. Aliran investasi ini umumnya ke aspek lingkungan dan terbagi ke berbagai sektor, seperti energi terbarukan, pengolahan limbah dan daur ulang, transportasi ramah lingkungan, konservasi lahan, serta pertanian berkelanjutan. Saat ini investasi berbasis ESG di Indonesia masih didominasi investor asing. Pada 2021, 50 % investasi berbasis ESG di Indonesia berasal dari investor asing. Hanya 30 % hingga 40 % investor domestik yang berinvestasi dalam ESG. Indonesia juga dinobatkan sebagai negara penerima investasi hijau terbesar di Asia Tenggara pada 2023.

Para investor umumnya lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan yang sudah menerapkan ESG dalam operasionalisasinya, karena kinerja perusahaan tersebut sudah terbukti bertanggung jawab terhadap dampak operasi bisnis yang dilakukan dan umumnya memiliki risiko lebih rendah sehingga mengurangi potensi kerugian bagi investor. Untuk membuktikan ini, termasuk menghindari praktik manipulasi atau greenwashing, perusahaan perlu membuat laporan terkait usaha berkelanjutan mereka. ”Pada 2022, menurut laporan dari PwC (Pricewater-houseCoopers), terdapat 88 % perusahaan di Indonesia yang telah menyusun laporan berkelanjutan,” katanya. Dunia usaha yang telah mengintegrasikan ESG dalam operasionalisasi mereka kini tengah berupaya memenuhi kewajiban menyusun laporan berkelanjutan guna berkontribusi pada pencapaian target keberlanjutan nasional. (Yoga)

PADA pengujung periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan yang sangat ironis mengenai bau-bau kolonialisme (reek of colonialism) yang ada di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Bogor. Pernyataan ini dikemukakan Jokowi beberapa hari menjelang peringatan 17 Agustus 2024 yang diperingati di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Istilah "bau-bau kolonialisme" yang keluar dari mulut Jokowi penting untuk dikritik secara serius. Pasalnya, di balik nama Jakarta, sebagai kota pelabuhan terpenting di Asia Tenggara pada masa lampau, tersimpan aroma harum para pejuang yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga mereka untuk merebut kemerdekaan. Karena itu, penamaan Jakarta, yang diambil dari kata "jaya" dan "karta", menggambarkan spirit kemerdekaan melawan kolonialisme.

Tak hanya itu, untuk menggenapi makna dan perjuangan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, dicetuskanlah ide pembangunan masjid yang menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia. Pencetusnya adalah Menteri Agama pertama, yaitu KH Wahid Hasyim. Ide ini kemudian direalisasi dengan membangun Masjid Istiqlal. Secara kebahasaan, Istiqlal bermakna kemerdekaan.

Pembangunan Masjid Istiqlal bermakna bahwa kemerdekaan Republik Indonesia diraih bukan karena keberhasilan aspek materiel semata, seperti senjata. Lebih jauh, pembangunannya menggambarkan keberhasilan para pendiri Indonesia menaklukkan ambisi pribadi dan hawa nafsu mereka sehingga mampu melawan kolonialisme serta mendirikan negara yang didesain untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (Yetede)

PAVEL Durov terancam hukuman kurungan penjara. Pendiri Telegram ini baru mendarat dari Baku, Azerbaijan, dengan jet pribadinya saat ditangkap di Bandar Udara Le Bourget, timur laut Paris, pada Sabtu, 24 Agustus 2024, pukul 20.00 waktu setempat. Pavel Durov, 39 tahun, ditahan dengan tuduhan membiarkan Telegram menjadi ajang komunikasi pelaku kejahatan, termasuk pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan. Seperti diberitakan Reuters, penyelidikan terhadap Telegram bergulir sejak 8 Juli 2024 oleh Kantor Kejaksaan Paris bagian pemerangan kejahatan dunia maya.

Telegram menyatakan bahwa Durov, yang berkewarganegaraan Rusia, Saint Kitts and Nevis, Uni Emirat Arab, dan Prancis, tidak bersalah. “Tidak masuk akal menuduh suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut,” demikian pernyataan Telegram, yang berbasis di Dubai, UEA, sehari setelah penangkapan. Pada hari berikutnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kasus Pavel Durov berada di tangan pengadilan dengan independensi penuh. “Ini sama sekali bukan keputusan politik,” kata Macron lewat X.

Prancis menjatuhkan dakwaan awal kepada Durov pada Rabu, 28 Agustus 2024, berupa pemberian izin dugaan aktivitas kriminal pada aplikasi pesannya. Durov juga dilarang meninggalkan Prancis sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Dakwaan awal terhadap Durov berupa "keterlibatan dalam pengelolaan platform daring untuk mengizinkan transaksi ilegal oleh kelompok terorganisasi”. Seperti ditulis NBC News, kejaksaan Prancis menyatakan kejahatan tersebut dapat dikenai hukuman hingga sepuluh tahun penjara dan denda 500 ribu euro. (Yetede)

MASYARAKAT adat sesungguhnya punya kemampuan menghasilkan produk dengan nilai keekonomian mencapai miliaran rupiah bahkan ratusan miliar dalam setahun. Hebatnya, hal ini dilakukan dari tempat mereka hidup di dekat kawasan hutan yang jauh dari hiruk-pikuk investasi korporasi besar. Pernyataan itu bukan asal omong atau klaim membabi buta. Sebab, hal ini merupakan salah satu kesimpulan dari Konsolidasi Hasil Studi (Nilai) Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Pengelolaan Lanskap yang Berkelanjutan Kasus 6 Wilayah Masyarakat Adat yang disusun tim bidang ekonomi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Namun potensi itu belum tergali secara optimal. Persoalannya, para penentu kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan arah serta orientasi pengelolaan hutan kurang paham secara menyeluruh tentang nilai hutan yang sesungguhnya. Mereka juga kurang paham adanya pilihan?pilihan ekonomi yang tersedia di lanskap hutan di mana masyarakat adat hidup sehari-hari.

Masyarakat adat lebih sering dipandang sebagai penghambat pembangunan di Indonesia. Pandangan ini muncul terutama ketika penentu kebijakan bicara soal pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan. Mereka lebih melihat investasi korporasi besar sebagai solusi utama, mengabaikan opsi ekonomi lebih berkelanjutan yang dihasilkan masyarakat adat. Situasi dan pandangan tersebut berkontribusi pada lambatnya proses pengakuan dan pelindungan hak-hak masyarakat adat. Hal ini juga terlihat dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) yang masih terus tertunda. (Yetede)