Pengemudi layanan transportasi berbasis aplikasi menggelar unjuk rasa menuntut kesejahteraan, kondisi kerja manusiawi, dan upah layak, Kamis (29/8) di Jakarta. Aksi yang dipicu menurunnya pendapatan pengemudi ini berlangsung di tengah upaya pemerintah menyusun regulasi khusus untuk pekerja di platform digital. Sejak Kamis siang, ribuan pengojek daring dari berbagai platform berunjuk rasa di sekitar Monas, Jakpus. Selama unjuk rasa berlangsung, mereka mematikan layanan aplikasi sehingga tidak bisa melayani pelanggan. Menurut Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati, unjuk rasa tersebut menyangkut kesejahteraan pengojek daring. Pendapatan pengemudi disebutkan terus menurun, karena perang tarif antarplatform, seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee, Indrive, dan Lalamove.

”Platform digital di bidang layanan transportasi (ride hailing) sewenang-wenang mengatur tarif rendah karena menganggap hubungan dengan pekerja ojol (ojek online atau daring) sebagai hubungan kemitraan. Dengan status mitra, para pekerja ojol dan kurir secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Pekerja platform terpaksa bekerja lebih dari delapan jam kerja yang rawan akan kelelahan dan kecelakaan kerja,” tutur Lily. Ia mengungkapkan, karena berstatus mitra, pengemudi tidak mendapatkan upah yang layak secara bulanan. Pengemudi hanya dihargai jika mendapatkan orderan. Dengan sendirinya, mereka tidak mendapat upah lembur layaknya pekerja pada umumnya. ”Untuk itu, kami mendukung setiap aksi protes yang terus dilakukan di sejumlah daerah di seluruh Indonesia. Kami menuntut agar pekerja platform, seperti ojol, taksi daring, dan kurir, diakui sebagai pekerja tetap,” kata Lily.

Zaki (35), menumpahkan unek-unek bahwa aplikator terlalu banyak memotong tarif, dari Rp 16.000 ketika mengantar penumpang rute pendek, ia hanya kebagian Rp 8.000-Rp 10.000. Berkebalikan dengan beberapa tahun lalu. Ia bisa mengantongi Rp 12.000. Belum lagi ada bonus ketika mencapai target harian. ”Kami hanya minta keadilan. Sekarang cari kerja susah. Jangan manfaatkan kesusahan kami,” katanya. Satrio (30), pengojek daring lainnya, menyatakan hal serupa. Menurut dia, besaran potongan tarif memberatkan pengojek daring. Padahal, mereka tak hanya menjemput dan mengantar, tetapi juga ada waktu menunggu, kemacetan, dan faktor lain, seperti cuaca, yang harus jadi pertimbangan besaran tarif. ”Minimal kembalikan seperti dulu. Kami jangan dibuat seperti sapi perah,” ujarnya. (Yoga)

Mengutip laporan BBC, Rabu (21/8) pemilik 7-Eleven, yakni Seven & i Holdings Co, mengumumkan bahwa mereka mendapat penawaran pembelian dari Couche-Tard, yang notabene rival mereka. Rencana tersebut mengejutkan seantero Jepang karena perusahaan Jepang sebesar itu tak pernah dibeli perusahaan asing. Perusahaan Jepang lebih sering mengakuisisi bisnis asal luar negeri. Saat ini, 7-Eleven tercatat sebagai toserba dengan jaringan terbesar di dunia, yakni 85.000 gerai di 20 negara dan wilayah. Toserba itu sukses menjual makanan lezat, yang cepat dan murah, khususnya di negara yang memiliki gerai serupa, seperti Jepang dan Thailand. Dari 85.000 gerai 7-Eleven di dunia, 21.500 gerai berada di Jepang. ”Kami memiliki lebih banyak gerai ketimbang McDonald’s dan Starbucks,” kata Chief Executive Seven & i Holdings Ryuichi Isaka kepada BBC sebelum perusahaan itu menerima penawaran pembelian.

Seperti dilansir Reuters, Seven & i telah menerima proposal awal yang bersifat rahasia dan tak mengikat dari Alimentation Couche-Tard untuk semua saham perusahaan yang beredar. Adapun dewan direksi Seven & i telah membentuk komite khusus guna meninjau proposal itu dan membahas alternatif-alternatifnya. Kabar pengajuan proposal tersebut membuat saham Seven & i melonjak ke level tertinggi harian sebesar 23 %. Kondisi itu membuat nilai perusahaan mendekati rekor tertinggi, yakni 38 miliar USD. Pada 26 Agustus 2024, saham Seven & i ditutup dengan kenaikan 16 % dibanding harga pada 16 Agustus atau perdagangan terakhir sebelum penawaran Couche-Tard tiba. Apabila penjualan 7-Eleven terjadi, hal itu akan menjadi pembelian terbesar yang dilakukan perusahaan asing terhadap perusahaan asal Jepang.

Data London Stock Exchange Group (LSEG) menunjukkan, akuisisi terbesar sebelumnya ialah kesepakatan pembelian memory chip unit Toshiba oleh konsorsium yang dipimpin perusahaan investasi asal AS, Bain Capital, pada 2018 sebesar 18 miliar USD. Bagi para investor, penjualan 7-Eleven dinilai bakal menjadi tonggak sejarah mengenai ketertarikan asing pada aset-aset Jepang yang dulunya dijauhi. Perubahan dalam tata kelola juga bakal membawa perubahan penting bagi Jepang dan perusahaan Jepang. ”Kami melihat itu seiring didirikannya sejumlah kantor dan perekrutan karyawan di Jepang,” kata pendiri konsultan investasi BDA China, Duncan Clark, dikutip CNBC. Adapun Couche-Tard, yang didirikan pada 1980, telah berkembang dari satu gerai di Quebec, Kanada, menjadi jaringan gerai serba ada dan SPBU global. (Yoga)

Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus menetas satu dasawarsa lalu dalam upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak tak mampu. Kartu ini kemudian berkembang hingga dapat menggerakkan roda perekonomian Kota Jakarta. Akan dihapusnya KJP Plus dan diganti sekolah swasta gratis membuat gusar Rizky (29). Pengelola Toko Sigrah.Id di Palmerah, Jakbar, karena bakal kehilangan pelanggan tetap. ”Selama ini lumayan banyak penerima KJP yang belanja di sini. Tapi, tahun ini kurang karena penerimaan diperketat. Ada yang bilang KJP-nya dicabut,” katanya, Rabu (28/8). Biasanya ada satu atau dua penerima KJP Plus yang mampir ke tokonya tiap pekan. Mereka mengeluarkan uang Rp 50.000 sampai Rp 200.000. Nominal sebesar itu cukup melancarkan arus barang dan kas di tokonya.

Apalagi penerima KJP Plus pasti berbelanja selama masih punya sisa bantuan setiap bulan. ”Kami terkena dampaknya kalau dihapus. Semoga ada solusi atau alternatif lain dari pemerintah,” katanya. Toko Uni di Jatipulo, Jakbar, juga punya pelanggan tetap dari penerima KJP Plus. Mereka membeli seragam sekolah, tas, atau sepatu yang nilainya Rp 150.000 ke atas. Dalam sebulan, Herman (52), pemilik Toko Uni, bisa mengantongi Rp 3 juta dari penerima KJP Plus saja. Tak heran, ia menyayangkan wacana penghapusan KJP Plus. ”Ada saja yang datang belanja kalau perlengkapan sekolah sudah jelek. Lumayan membantu kami menghadapi gempuran toko online,” ujarnya. Toko Sigrah.Id dan Toko Uni merupakan bagian dari 2.000 lebih rekanan Pemprov DKI Jakarta dalam program KJP Plus.

Penerima bantuan dapat membeli alat tulis atau perlengkapan sekolah lainnya di toko rekanan tersebut dengan menggesek mesin electronic data capture atau EDC Bank DKI. Sementara itu, terdapat 533.649 penerima KJP Plus pada 2024 berdasarkan data Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Seluruhnya menerima bantuan dengan total anggaran Rp 2,46 triliun. Selain alat tulis atau perlengkapan sekolah, penerima KJP Plus juga dapat memanfaatkan dana bantuan untuk keperluan uang saku, transportasi, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator ilmiah, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda, komputer/laptop, dan alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan, KJP Plus berdampak langsung dan tidak langsung pada perekonomian. Dampak langsungnya, yaitu pembelian barang (sepatu, buku, dan lainnya) akan menambah konsumsi sektor usaha di Jakarta. ”Tidak langsungnya berdampak jangka pendek dari pembelian kebutuhan sekolah yang menggerakan industri manufaktur, seperti alas kaki dan kertas. Jangka panjangnya, menaikkan kualitas pembangunan manusia,” tuturnya, Kamis (29/8). Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyampaikan, dana bansos pendidikan menopang konsumsi warga tak mampu. Anak-anak mereka bisa menuntaskan wajib belajar 12 tahun tanpa khawatir putus sekolah. ”Konsumsi masyarakat naik, otomatis ekonomi bergerak. Ini dampak positif KJP Plus,” katanya. (Yoga)

Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dalam setiap kegiatan usaha dan bisnis, termasuk peluang untuk menangkap investasi ESG yang banyak masuk. Pelaporan kinerja berkelanjutan menjadi hal krusial untuk mengukur dampak implementasi ESG dan meningkatkan kepercayaan investor. Dengan semakin tingginya risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dan komitmen Indonesia untuk menahan dampak tersebut lewat berbagai kebijakan, banyak pelaku usaha yang kini mengintegrasikan strategi ESG dalam operasionalisasi mereka. Ketua Kelompok Kerja Transisi Energi Baru Terbarukan pada Kadin Indonesia Anthony Utomo, Kamis (20/6) mengakui, strategi ESG banyak diterapkan karena tingginya permintaan dari investor yang membiayai kegiatan usaha dan bisnis di dalam negeri.

Menurut laporan Bain & Company 2023, aliran investasi berbasis ESG atau investasi hijau ke Indonesia sepanjang 2023 mencapai 1,6 miliar USD, tumbuh % dibanding tahun sebelumnya. Aliran investasi ini umumnya ke aspek lingkungan dan terbagi ke berbagai sektor, seperti energi terbarukan, pengolahan limbah dan daur ulang, transportasi ramah lingkungan, konservasi lahan, serta pertanian berkelanjutan. Saat ini investasi berbasis ESG di Indonesia masih didominasi investor asing. Pada 2021, 50 % investasi berbasis ESG di Indonesia berasal dari investor asing. Hanya 30 % hingga 40 % investor domestik yang berinvestasi dalam ESG. Indonesia juga dinobatkan sebagai negara penerima investasi hijau terbesar di Asia Tenggara pada 2023.

Para investor umumnya lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan yang sudah menerapkan ESG dalam operasionalisasinya, karena kinerja perusahaan tersebut sudah terbukti bertanggung jawab terhadap dampak operasi bisnis yang dilakukan dan umumnya memiliki risiko lebih rendah sehingga mengurangi potensi kerugian bagi investor. Untuk membuktikan ini, termasuk menghindari praktik manipulasi atau greenwashing, perusahaan perlu membuat laporan terkait usaha berkelanjutan mereka. ”Pada 2022, menurut laporan dari PwC (Pricewater-houseCoopers), terdapat 88 % perusahaan di Indonesia yang telah menyusun laporan berkelanjutan,” katanya. Dunia usaha yang telah mengintegrasikan ESG dalam operasionalisasi mereka kini tengah berupaya memenuhi kewajiban menyusun laporan berkelanjutan guna berkontribusi pada pencapaian target keberlanjutan nasional. (Yoga)

PADA pengujung periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan yang sangat ironis mengenai bau-bau kolonialisme (reek of colonialism) yang ada di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Bogor. Pernyataan ini dikemukakan Jokowi beberapa hari menjelang peringatan 17 Agustus 2024 yang diperingati di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Istilah "bau-bau kolonialisme" yang keluar dari mulut Jokowi penting untuk dikritik secara serius. Pasalnya, di balik nama Jakarta, sebagai kota pelabuhan terpenting di Asia Tenggara pada masa lampau, tersimpan aroma harum para pejuang yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga mereka untuk merebut kemerdekaan. Karena itu, penamaan Jakarta, yang diambil dari kata "jaya" dan "karta", menggambarkan spirit kemerdekaan melawan kolonialisme.

Tak hanya itu, untuk menggenapi makna dan perjuangan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, dicetuskanlah ide pembangunan masjid yang menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia. Pencetusnya adalah Menteri Agama pertama, yaitu KH Wahid Hasyim. Ide ini kemudian direalisasi dengan membangun Masjid Istiqlal. Secara kebahasaan, Istiqlal bermakna kemerdekaan.

Pembangunan Masjid Istiqlal bermakna bahwa kemerdekaan Republik Indonesia diraih bukan karena keberhasilan aspek materiel semata, seperti senjata. Lebih jauh, pembangunannya menggambarkan keberhasilan para pendiri Indonesia menaklukkan ambisi pribadi dan hawa nafsu mereka sehingga mampu melawan kolonialisme serta mendirikan negara yang didesain untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (Yetede)

PAVEL Durov terancam hukuman kurungan penjara. Pendiri Telegram ini baru mendarat dari Baku, Azerbaijan, dengan jet pribadinya saat ditangkap di Bandar Udara Le Bourget, timur laut Paris, pada Sabtu, 24 Agustus 2024, pukul 20.00 waktu setempat. Pavel Durov, 39 tahun, ditahan dengan tuduhan membiarkan Telegram menjadi ajang komunikasi pelaku kejahatan, termasuk pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan. Seperti diberitakan Reuters, penyelidikan terhadap Telegram bergulir sejak 8 Juli 2024 oleh Kantor Kejaksaan Paris bagian pemerangan kejahatan dunia maya.

Telegram menyatakan bahwa Durov, yang berkewarganegaraan Rusia, Saint Kitts and Nevis, Uni Emirat Arab, dan Prancis, tidak bersalah. “Tidak masuk akal menuduh suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut,” demikian pernyataan Telegram, yang berbasis di Dubai, UEA, sehari setelah penangkapan. Pada hari berikutnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kasus Pavel Durov berada di tangan pengadilan dengan independensi penuh. “Ini sama sekali bukan keputusan politik,” kata Macron lewat X.

Prancis menjatuhkan dakwaan awal kepada Durov pada Rabu, 28 Agustus 2024, berupa pemberian izin dugaan aktivitas kriminal pada aplikasi pesannya. Durov juga dilarang meninggalkan Prancis sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Dakwaan awal terhadap Durov berupa "keterlibatan dalam pengelolaan platform daring untuk mengizinkan transaksi ilegal oleh kelompok terorganisasi”. Seperti ditulis NBC News, kejaksaan Prancis menyatakan kejahatan tersebut dapat dikenai hukuman hingga sepuluh tahun penjara dan denda 500 ribu euro. (Yetede)

MASYARAKAT adat sesungguhnya punya kemampuan menghasilkan produk dengan nilai keekonomian mencapai miliaran rupiah bahkan ratusan miliar dalam setahun. Hebatnya, hal ini dilakukan dari tempat mereka hidup di dekat kawasan hutan yang jauh dari hiruk-pikuk investasi korporasi besar. Pernyataan itu bukan asal omong atau klaim membabi buta. Sebab, hal ini merupakan salah satu kesimpulan dari Konsolidasi Hasil Studi (Nilai) Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Pengelolaan Lanskap yang Berkelanjutan Kasus 6 Wilayah Masyarakat Adat yang disusun tim bidang ekonomi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Namun potensi itu belum tergali secara optimal. Persoalannya, para penentu kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan arah serta orientasi pengelolaan hutan kurang paham secara menyeluruh tentang nilai hutan yang sesungguhnya. Mereka juga kurang paham adanya pilihan?pilihan ekonomi yang tersedia di lanskap hutan di mana masyarakat adat hidup sehari-hari.

Masyarakat adat lebih sering dipandang sebagai penghambat pembangunan di Indonesia. Pandangan ini muncul terutama ketika penentu kebijakan bicara soal pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan. Mereka lebih melihat investasi korporasi besar sebagai solusi utama, mengabaikan opsi ekonomi lebih berkelanjutan yang dihasilkan masyarakat adat. Situasi dan pandangan tersebut berkontribusi pada lambatnya proses pengakuan dan pelindungan hak-hak masyarakat adat. Hal ini juga terlihat dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) yang masih terus tertunda. (Yetede)

Presiden Jokowi didampingi Ny Iriana meresmikan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, yang dibangun dengan anggaran Rp 3,5 triliun. Bendungan ini tercatat sebagai bendungan termahal pada era Presiden Jokowi. Bendungan yang dibangun pemerintah biasanya hanya memakan anggaran Rp 800 miliar dan paling mahal Rp 1,5 triliun. Bendungan Leuwikeris mulai dibangun pada 2016 dengan luas genangan 243 hektar dan daya tampung 81 juta meter kubik air. Proyek ini adalah bendungan ke-45 yang diresmikan Presiden Jokowi.

”Ini adalah bendungan yang menelan biaya paling besar, Rp 3,5 triliun, biasanya Rp 800 miliar, Rp1triliun, atau Rp 1,5 triliun. Ini sekali lagi Rp 3,5 triliun,” kata Presiden ketika meresmikan Bendungan Leuwikeris, Kamis (29/8). Menurut Presiden, masih ada delapan bendungan lagi yang akan segera diresmikan. ”Berarti, totalnya ada 53. Sekali lagi, air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu, harus dikelola dengan baik untuk manfaat rakyat, untuk manfaat masyarakat, untuk manfaat petani,” katanya.Presiden menargetkan total 61 bendungan selesai dibangun di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

”Iya, yang belum selesai nanti diselesaikan tahun depan. Sebanyak 61 bendungan. Atau nanti akhir Desember mungkin bisa targetnya tercapai,” ucap Presiden. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan manfaat multifungsi dari bendungan itu, mulai dari air baku hingga irigasi. ”Kita harapkan ini manfaatnya betul-betul multifungsi, baik untuk air baku, baik untuk air irigasi, baik untuk pengendalian banjir, dan juga pembangkit listrik. Dan sudah dihitung ini dapat mengairi daerah irigasi seluas 11.200 hektar. Sangat besar sekali manfaatnya bagi para petani,” ujar Presiden. (Yoga)

Musim kemarau di Kampung Karamat, Cianjur, Jabar, tak pernah seindah tahun ini. Air bersih kini mudah didapat warga tanpa berebut. Air bersih mengalir kencang saat Muhamad Solehudin (40) warga RT 003 RW 008, Kampung Karamat, membuka keran kamar mandi rumahnya. Airnya bening, tanpa bau. ”Lima belas tahun di sini, baru kali ini saya punya keran di dalam rumah. Tak terbayangkan sebelumnya,” katanya, Rabu (28/8). Tinggal di kaki Gunung Gede-Pangrango bukan berarti air bersih mudah didapat. Tak ada sumber air layak dekat permukiman. Satu-satunya ada di Lebak Salada, 500 meter dari permukiman. Setelah ditampung, air rembesan dari Lebak Salada disalurkan melalui banyak selang plastik ke rumah warga. Namun, airnya keruh tercampur material tanah. Pada musim kemarau debit air berkurang drastis.

Akibatnya, warga berebut demi setetes air yang kerap tercemar limbah rumah tangga, yang berujung adu mulut antarwarga, saat sulit air pada Juni-Oktober. Awal tahun 2024, Habitat for Humanity Indonesia dan Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) menawarkan bantuan air bersih bagi warga, dalam Program Penyediaan Air Bersih untuk Penyintas Gempa Cianjur. Sebelumnya, Yayasan DKK terlibat merenovasi Puskesmas Pacet dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sarbini di Desa Sukamanah, Cugenang, yang rusak akibat gempa. Dari hasil survei, Karamat punya potensi sumber air bersih melimpah, yang terdekat adalah Mata Air Persemehan, 3 km dari RW 008. Saat kemarau, debit airnya 1 liter per detik. Pengelola Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango mengizinkan.

”Syarat utamanya, warga ikut menjaga hutan. Hutan terjaga menjamin air terus menghidupi warga,” kata Lana Sari, Kabid Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Cianjur di TNGGP. Serah Terima dilakukan Rabu (28/8). Banyak warga hadir mensyukuri perjuangan mereka siang dan malam sejak Februari 2024 mengalirkan air ke rumah, yang memberi manfaat bagi 921 jiwa yang tersebar di 225 kepala keluarga di RT 001, 002, dan RT 003. Semuanya di RW 008 Karamat. Melalui meteran berkelir biru Yayasan DKK, air dialirkan juga untuk kebutuhan 11 fasilitas umum, 6 sarana pendidikan, 1 posyandu, serta 4 sarana sosial. Manajer Proyek Program Penyediaan Air Bersih untuk Penyintas Gempa Cianjur dari Habitat for Humanity Indonesia Dani Agustianto mengatakan, sebagian besar infrastruktur dibuat warga.

Setiap RT mengirim minimal 10 orang per hari. Pengerjaan tetap dilakukan saat hujan turun deras hingga puasa. Tak hanya pembangunan fisik, warga mendapat pelatihan tentang pengelolaan air. Ke depan, air akan diurus Komite Air Anugrah Kehidupan. Sebagian besar bekerja sebagai buruh tani. Tanpa bayaran, ada 15 warga yang akan bertugas merawat, mengatur, dan mengelola tarif pemakaian air. Soleh, Ketua Komite Air Anugrah Kehidupan, menyatakan, setelah sebulan mendapat air secara gratis, warga akan ditarik biaya penggunaan dan perawatan, mulai September 2024. Tarifnya Rp 2.100 per meter kubik air. Penggunaan di atas 10 meter kubik akan ditambah biaya Rp 2.500 per meter kubik. Bila warga menunggak, dendanya Rp 500 per hari, sebagai bagian edukasi agar warga lebih menghargai air. (Yoga)

Faktor yang berpotensi menggeser posisi kelas menengah hingga turun kasta sangat beragam, salah satunya faktor kesehatan. Guncangan kesehatan (unexpected health shocks) dapat memicu gelombang besar yang mengancam kemapanan ekonomi rumah tangga. Ibaratnya sakit sedikit jadi miskin alias ”sadikin” atau jatuh miskin lagi (jamila). Penyakit kardiovaskular atau serebrovaskular merupakan contoh nyata unexpected health shocks karena bisa terjadi pada waktu yang tidak dapat diprediksi. Serangan jantung dan stroke merupakan kondisi darurat akut yang menjadi beban masalah kesehatan di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan, lebih dari 150 juta orang yang jatuh miskin tiap tahun karena guncangan kesehatan yang merugikan.

Studi di AS tahun 2018 menunjukkan bahwa rawat inap di rumah sakit bertanggung jawab atas 4–6 % kebangkrutan. Di Asia dan Afrika, guncangan kesehatan berpotensi mengurangi pendapatan rumah tangga serta meningkatkan potensi kemiskinan hingga 20-40 %. Kelas menengah rentan terdampak guncangan kesehatan karena alokasi keuangan mereka terserap untuk biaya hidup, ongkos pendidikan, alokasi dana berwisata, dan kebutuhan lainnya. Langkah antisipatif Untuk mencegah konsekuensi yang sangat buruk dari unexpected health shocks bagi ekonomi rumah tangga, diperlukan langkah-langkah antisipatif dengan menyiapkan tabungan dan berpartisipasi dalam asuransi kesehatan untuk meminimalkan segala risiko akibat penyakit dan kecelakaan.

Pascapandemi Covid-19, terjadi peningkatan biaya medis yang dipicu inflasi medis. Sayangnya, kondisi ini belum membuat masyarakat Indonesia menyiapkan sumber pendanaan untuk biaya kesehatan agar tidak menjadi beban pengeluaran pribadi. Pelayanan kesehatan yang mengutamakan prinsip promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dapat menekan penyakit kronik degeneratif yang ujungnya akan meminimalkan terjadinya unexpected health shocks. Dengan sistem kesehatan nasional yang lebih baik, diharapkan tidak akan muncul lagi ”sadikin” atau ”jamila” berikutnya (Yoga)