Kasus tertahannya ratusan kontainer barang milik pekerja migran Indonesia atau PMI ditengarai karena keterlambatan perusahaan jasa titipan atau jastip dalam memproses barang kiriman yang masuk. Perusahaan jastip terkait berupaya bergerak lebih cepat dengan cara menambah jumlah pegawai yang bertugas hingga menambah waktu kerja alias lembur. Kemenkeu mencatat, saat ini ada 13 perusahaan jastip di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, dan lima perusahaan jastip di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jateng, yang masih harus merampungkan urusan administrasi barang kiriman PMI tersebut. Perusahaan jastip di kedua pelabuhan itu perlu memproses 102 kontainer berisi barang kiriman milik PMI.

Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Selasa (12/12) di Jakarta, menegaskan, barang-barang milik PMI itu masih dalam kewenangan perusahaan jastip. Sampai sekarang, masih ada beberapa perusahaan jastip yang belum melengkapi dokumen perjanjian pengiriman barang atau consignment note (CN) yang memang diwajibkan untuk setiap pengiriman barang dari luar negeri. Keterlambatan perusahaan jastip dalam memproses barang-barang kiriman PMI baru-baru ini disebabkan adanya perubahan aturan proses administrasi. Dengan munculnya aturan terbaru, yakni PMK No 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, urusan dokumentasi barang kiriman dari luar negeri harus dilakukan secara mendetail per item barang. (Yoga)

Guna memperkuat pelindungan konsumen, OJK berkomitmen memberantas investasi ilegal dan aktivitas keuangan ilegal lainnya. Selain itu, OJK juga menargetkan peningkatan sekaligus memperkecil gap antara literasi dan inklusi keuangan. Komitmen dan langkah OJK tersebut merupakan bagian dari Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PPEK) Tahun 2023-2027 yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (12/12). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, Peta Jalan PPEK memiliki empat pilar, yakni peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pengawasan market conduct, pelindungan masyarakat, serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal.

”Kami tentu saja menargetkan untuk menutup semua aktivitas keuangan ilegal. Jadi, targetnya, jangan sampai yang sudah ditutup itu muncul lagi dalam bentuk lain,” katanya saat peluncuran peta jalan tersebut. Sebagaimana diatur dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mereka yang terbukti melakukan aktivitas keuangan ilegal dapat dijerat hukuman pidana hingga 10 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 1 triliun. Di sisi lain, OJK turut melakukan upaya penindakan dengan menutup situs terkait, bahkan memblokir nomor rekening dan nomor Whatsapp yang terindikasi dalam aktivitas keuangan ilegal. Sejak awal tahun hingga 30 November 2023, OJK bersama Satgas Pasti yang terdiri dari 16 kementerian/lembaga telah menghentikan 1.641 entitas keuangan ilegal, antara lain investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, dan gadai ilegal. (Yoga)

Peradaban kemenyan hidup berabad-abad di Tanah Batak. Dalam jalan sunyi menjaga hutan, masyarakat adat menghasilkan triliunan rupiah. Semerbak kemenyan menyebar ke seluruh dunia. Kaum bapak dan pria dewasa Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, pergi ke hutan kemenyan sejak Senin (13/12). Bahkan, ada yang sudah hampir dua pekan belum pulang. November merupakan awal musim panen kemenyan di kawasan itu. Menjelang sore, Tulus Fransiskus Sinambela (24) pulang membawa bakul berisi kemenyan yang baru dipanen. ”Baru dua malam saya sudah pulang karena sudah dapat hasil kemenyan,” katanya. Tulus adalah generasi muda masyarakat adat yang konsisten melanjutkan peradaban kemenyan (marhaminjon). Mereka mewarisinya dari leluhur yang hidup dalam wilayah dan hukum masyarakat adat yang membentuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat adat. Hampir semua aspek kehidupan mereka dipengaruhi kemenyan.

Kemenyan membawa kemakmuran bagi petaninya. Dengan harga kemenyan kualitas 1 Rp 300.000 per kg, petani bisa mendapatkan Rp 45 juta saat musim panen, yang digunakan untuk membayar uang sekolah dan uang kuliah anak petani yang umumnya bersekolah di kota. Peneliti BRIN di Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk Aswandi mengatakan, peradaban kemenyan berjalan berabad-abad di hutan adat kawasan Danau Toba. Perdagangan kemenyan dan kapur barus di Pelabuhan Barus, pantai barat Sumut, bahkan sudah tercatat lebih dari 1.000 tahun lalu. Menurut data Dinas Peternakan dan Perkebunan Sumut, produksi kemenyan pada 2021 mencapai 8.845 ton dengan luas 23.172 hektar. Produksinya pernah mencapai 11.000 ton. Dengan harga Rp 300.000 di tingkat petani, nilai ekonomi yang beredar di petani Rp 2,65 triliun. Kemenyan dikenal sebagai benzoin di perdagangan dunia. Benzoin digunakan untuk bahan obat, pengawet makanan, kosmetik, dan parfum. Harga 1 liter minyak benzoin mencapai Rp 5 juta. Biaya produksi 1 liter minyak benzoin hanya Rp 400.000. ”Produksinya bisa dibuat di tingkat petani dengan skala UMKM. Dengan hilirisasi ini, nilai tambah yang didapat bisa berkali lipat,” kata Aswandi. (Yoga)

JAKARTA,ID-Ketiga calon presiden (capres) yang akan terlibat dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang sepakat perlu dilakukannya pemiskinan koruptor melalui pengesahan RUU tentang Perampasan Aset menjadi undang-undang. Langkah ini dinilai menjadi salah cara ampuh  untuk memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air yang masih tetap marak meski telah banyak koruptor yang dipenjarakan, termasuk pejabat tinggi hingga level menteri. Hal tersebut mengemuka dalam dalam debat perdana pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang digelar oleh KPU di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat kali ini mengangkat tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. Selanjutnya masih akan digelar empat debat lagi, baik capres maupun cawapres, dengan tema yang berbeda-beda. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sektor teknolgi informasi dan komunikasi (TIK/infokom) selalu tumbuh tinggi sejak 2018 hingga per September 2023 berkisar 6,81-10,41%, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (PBS). Pertumbuhan  itu melampaui rata-rata  pertumbuhan produk domestik bruto  (PDB) nasional yang berkisar 4-5% pada periode tersebut. Ketika pandemi Covid-19 mencapai puncaknya melamda Tanah Air tahun 2021, sektor TIK sempat melambung sangat tinggi hingga 10,41% karena terjadi peningkatan lonjakan kebutuhan layanan telekomunikasi dan yang paling moncer di antara sektor yang ada. Pada 2023-2027, industri ini pun tetap diproyeksikan masih tumbuh positif rata-rata minimal 6% setiap tahun ditopang oleh sejumlah strategi dan inovasi para penyelenggara industrinya. (Yetede)

JAKARTA,ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, kontribusi penyaluran kredit pada aset perbankan  yang selama ini selalu menjadi kontributor utama menunjukkan perkembangan kontribusi  yang semakin besar. Per Oktober 2023, rasio kredit terhadap  total aset mencapai 62,54%. Sementara, rasio surat-surat berharga (SBN) sebesar 17,43% terhadap total aset perbankan Oktober 2023. "Dengan demikian terdapat peningkatan  kontribusi kredit  terhadap total aset, karena per Desember 2021 rasio kredit dibandingkan total aset baru sebesar 57,04%. Di sisi lain, komposisi SSB tersebut  di atas justru menurun, karena per Desember 2021 rasio SSB  terhadap total aset mencapai 18,11%," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Senin (11/12/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah memberikan kemudahan pengiriman barang dari luar negeri milik pekerja migran Indonesia (PMI). Kemudahan pengiriman diberikan baik secara fiskal atau prosedural   pengiriman barang oleh PMI. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor  Barang Pekerja Migran Indonesia. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan peraturan ini memuat beberapa hal pokok, seperti ketentuan pembebasan bea masuk barang kiriman, barang bawaan penumpang berupa handphone, komputer genggam, dan tablet, serta barang pindahan. Kemenkeu juga mendorong dan bersinergi  dengan Kementerian Perdagangan  untuk memberikan relaksasi ketentuan larangan  dan pembatasan atas impor barang kiriman PMI. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah memberikan waktu empat bulan kepada TikTok dan Tokopedia untuk menguji coba sinergi platform e-commerce. Dalam kesepakatan bisnis TikTok dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Tokopedia akan menjalankan bisnis e-commerce TikTok, dalam hal ini TikTok Shop. Dengan begini, TikTok tak perlu mengajukan izin untuk menjalankan bisnis e-commerce. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menerangkan, upaya kolaborasi kedua platform tersebut bertujuan untuk membantu para UMKM dapat kembali menjual produknya di platform tersebut. Pada masa uji coba yang sedang berlangsung ini, dirinya meminta kedua platform untuk mengutamakan produk-produk lokal. "Jadi begini, e-commerce-nya Tokopedia, kerja sama dengan TikTok. Jadi TikTok itu tidak e-commerce. E-commercenya jualan di Tokopedia. Cuma inikan teknologinya tinggi, perlu 3-4 bulan mereka semacam percobaan ya, trial and error," ungkap Mendag. (Yetede)

JAKARTA,ID-Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menerangkan, sektor industri kreatif memiliki kinerja yang baik. Terlihat dari realisasi  nilai tambah industri kreatif memiliki kinerja yang baik. Terlihat dari realisasi nilai  tambah industri kreatif yang mencapai Rp1,05 triliun pada kuartal III-2023, atau telah mencapai 82,1% dari target 2023 sebesar Rp 1,28 triliun. Selain itu, kinerja ekspor industri kreatif  pada kuartal III-2023 mencatat nilai sebesar US$ 17,4 miliar, dengan subsektor fesyen menyumbang hingga US$ 9,88 miliar dan subsektor kriya menyumbang US$ 6,26 miliar. Dia mengatakan, hasil tersebut merupakan sebuah capaian yang membanggakan dan menunjukkan bahwa prospek industri kreatif di Indonesia semakin besar. "Kami berharap pembinaan yang diberikan melalui program ini dapat menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh, menjaga jaringan informasi dan komunikasi antar peserta dan nara sumber, serta menjadi penggerak ekonomi ditengah masyarakat dan menjadi contoh bagi pelaku industri fesyen dan kriya," ujar Reni.   (Yetede)