JAKARTA,INVESTOR.ID- PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) melalui anak usahanya, PT Barito Wind Energy (Barito Wind) resmi mengakuisisi total lima perusahaan. Empat perusahaan merupakan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan satu lagi merupakan perusahaan maintance. Kelima perusahaan tersebut yaitu PT UPC Sidrap Bayu Energi Tahap II (Sidrap 2), PT UPC Sukabumi Bayu Energi, PT UPC Lombok Timur Bayu Energi, PT UPC Sidrap bayu Energi (Sidrap 1), dan PT UPC Operation and Maintance (OMI). BREN mengakuisisi total lima perusahaan tersebut dengan struktur  kepemilikian saham yang bervariasi. Di PLTB Sidrap 2 di Sulawesi Selatan, PT UPC Lombok Timur Bayu Energi di Sukabumi, dan PT UPC Lombok Timur Bayu Energi  di Lombok, BREN menguasai masing-masing sebanyak 51% dengan total potensi kapasitas 320 MW. Sedangkan 49% sisanya dipegang ACEN HK. (Yetede)

JAKARTA, INVESTOR.ID-Emiten migas Grup  Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) atau EMP berencana mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) pada 2024 sebesar US$ 150 juta atau setara Rp2,32 triliun. Wakil Direktur Utama EMP Aduardus Ardianto menjelaskan, capex tersebut akan perseroan fokuskan untuk menunjang kegiatan pengeboran (driling) terutama guna menambahkan cadangan  minyak dan gas EMP secara menyeluruh. "Selain itu, capex juga akan kami gunakan untuk pengembangan driling untuk meningkatkan produksi EMP secara keseluruhan," ucap Eduardus dalam paparan publik secara virtual, Jumat (15/12/2023). Pasalnya, tahun depan perseroan menargetkan produksi naik di kisaran  10-15% dari realisasi produksi tahun ini. Artinya, jika total produksi minyak perseroan tahun ini berada di level 33.400 barel ekuivalen per hari. Untuk itu, ke depan EMP masih memiliki rencana  untuk pengembangan dari blok-blok  eksisting.(Yetede)

JAKARTA,ID-Penggalangan dana di dalam negeri melalui investasi diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan cepat. "Kalau ingin tumbuh lebih besar dan lebih cepat lagi, maka penggalangan dana, dana masyarakat terutama didalam negeri lewat investasi, itu harus ditingkatkan," kata Business Development Advisor Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hetradero. Keterbatasan dana yang beredar didalam negeri membuat Indonesia harus impor kapital  dari negeri lain, yang berarti akan ada ketergantungan terhadap arus modal dari luar negeri. Apalagi, jelas dia, ketergantungan terhadap penerimaan melalui ekspor kebanyakan berasal dari bahan mentah, yang sangat terkait dengan volatilitas ekonomi dunia, terutama terkait geopolitik. "Kalau misalnya dana pensiun kita bisa diperkuat, atau asuransi kita mungkin lebih ditingkatkan, jadi wajib ada kewajiban untuk asuransi dan lain-lainnya, maka penggalangan dana masyarakat didalam negeri lewat sektor  keuangan akan meningkat. Sehingga, pada gilirannya akan bisa membantu pembiayaan  pembangunan kita," ungkap Poltak. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) menyatakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 sebesar US$ 392,2 miliar. Nilai ini turun dibandingkan  dengan posisi ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, maka ULN Indonesia secara tahunan tumbuh 0,6% secara year on year (yoy). Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah menurun dibanding  dengan bulan sebelumnya sebesar US$ 185,1 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 3,0% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 3,3% (yoy). Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan  dana investor nonresiden  pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan  volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat. (Yetede)

JAKARTA,ID-Badan Kebijakan Transformasi Kementerian Perhubungan memperkirakan  pergerakan masyarakat  pada masa Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 cukup padat dengan berbagai mode transportasi, dan masih didominasi kendaraan pribadi. Menurut pengamat transformasi Djoko Setijowarno di Jakarta, Jumat (15/12/2023), pergerakan jutaan kendaraan sangat menantang dalam rekayasa lintas agar lancar serta terutama memberi keselamatan dan keamanan masyarakat. "Dengan berkendaraan pribadi, masyarakat bertanggung jawab dengan keselamatan  dan keamanan sendiri dari aspek keandalan moda dan kompetensi," katanya. Ada dua potensi yang tidak terpisahkan, kecelakaan karena wisata dan melewati pelintasan. Kendaraan tak layak, tetapi masih dipakai; tidak terampil, tetapi mengemudi; dan kurang waspada atau tidak patuh aturan  akan meningkatkan risiko kecelakaan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, sudah saatnya Indonesia juga  mempunyai lembaga penetapan tarif premi yang independen. Dengan begitu, dapat mendorong pengembangan sektor industri asuransi ke arah yang lebih baik. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, salah satu isu yang paling krusial dalam industri asuransi  adalah persaingan pasar yang tidak sehat, yang mendorong perusahaan asuransi menetapkan premi yang kurang memadai bagi pembayaran manfaat asuransi. Berdasarakan kondisi tersebut, OJK memilih 'berguru' ke Korea. Korea dipilih karena dianggap  sebagai negara yang berhasil membentuk  lembaga independen yang berperan dalam  mendorong pengembangan sektor industri  asuransi, khusunya dalam hal pengelolaan database dan penetapan tarif premi asuransi. (Yetede)

Kabar gembira datang dari Amerika Serikat (AS) setelah Federal Reserve (The Fed) menyuarakan komitmen yang kuat untuk memangkas acuan suku bunga hingga 75 basis poin (bps) pada tahun depan. Apalagi pada pertemuan kemarin, Kamis (14/12), The Fed sesuai ekspektasi kembali menahan suku bunga acuan di level 5,25%—5,5%. Artinya, sepanjang paruh kedua tahun ini tak ada perubahan di bank sentral yang paling berpengaruh sedunia itu. Kabar ini tentu memberikan energi baru bagi perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia, yang sejak tahun lalu kelabakan menangkal efek dari pengetatan moneter AS. Sinyal bersahabat tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan serupa dari Bank Indonesia (BI) sehingga manuver moneter memiliki daya dorong yang kuat untuk mendorong perekonomian dan menciptakan stabilitas pasar keuangan. Arah kebijakan BI selama ini yang bersifat preemptive dan forwardlooking, melahirkan ekspektasi bahwa bank sentral akan menurunkan acuan suku bunga lebih awal dibandingkan The Fed. Kalangan pebisnis dan pelaku pasar pun berharap BI menyiapkan respon ramah. Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, sinyal perlindungan agresivitas The Fed menggambarkan bahwa pemanasan global mereda. Oleh karena itu, kalangan pengusaha berharap BI juga memangkas suku bunga acuan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, memandang meski memberikan angin segar realisasi komitmen The Fed itu bergantung pada dinamika global 3—6 bulan mendatang. Sembari menunggu kepastian The Fed, Shinta mengusulkan pemerintah agar fokus menjaga stabilitas ekonomi makro terutama terkait dengan kecukupan devisa, stabilitas rupiah, dan pengendalian inflasi. Oleh karena itu, kalangan analis dan ekonom menyarankan BI untuk mulai memasang kuda-kuda pelonggaran kebijakan suku bunga acuan yang saat ini di level 6%. Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual, melihat kabar dari AS memberikan sinyal kepada BI untuk ikut memperlonggar suku bunga acuan. Ahli Strategi Makro Samuel Sekuritas Lionel Priyadi, mengatakan harapan pasar soal pelonggaran moneter di AS dan dalam negeri terlalu spekulatif. Menurutnya, penurunan suku bunga AS mengakibatkan indeks obligasi emerging market naik 0,7% dan imbal hasil 10Y UST dan Bund masing-masing turun 18 bps dan 5 bps menjadi 4,02% dan 2,17%. 

Melalui PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), terobosan di bidang perbankan syariah terakselerasi. Rapor hijau itu pun berasal dari kepiawaian Direktur Utama Hery Gunardi memimpin bank syariah teratas di Tanah Air hingga mendapatkan prestasi gemilang dari CNBC Indonesia. Strategi konsolidasi yang ditempuh pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memberikan hasil yakni menaikkan kelas bank syariah di industri perbankan. Sebagai bank umum syariah terbesar di industri, BSI menempati posisi kelima, naik dari posisi ketujuh di Tanah Air. Rapor hijau itu tecermin pada kinerja perusahaan hingga September 2023 dengan mengantongi laba bersih Rp4,2 triliun atau tumbuh 31,04% secara tahunan (year-on-year/YoY). Laba tebal perusahaan berasal dari beberapa hal realisasi pembiayaan sebesar Rp232 triliun, terkerek 15,94% YoY. Kemudian, penggalangan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp262 triliun atau naik 6,91% YoY yang ditopang oleh kenaikan signifikan, 43,89% YoY dari pos tabungan sebesar Rp115 triliun. Tak terbatas pada keunggulan di layanan keuangan domestik, perusahaan mengincar ambisi ke level 10 teratas bank syariah global. Direktur Utama Hery Gunardi percaya melalui inovasi dan transformasi digital, BSI akan mengubah wajah bank syariah melalui solusi inansial menyeluruh.“Ini sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung seluruh ekosistem ekonomi Islam, menjadikan keuangan Islam lebih relevan untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Hery. Catatan positif tahun ini pun mendapatkan apresiasi yakni dua penghargaan bergengsi dari CNBC Indonesia. Pertama, Hery Gunardi mendapatkan penghargaan untuk kategori CEO paling mengesankan berkat kemampuan perusahaan berinovasi dan berkontribusi di bidang keuangan syariah. Kedua, kategori The Extraordinary Sharia Banking Company on GCG karena perusahaan memiliki bisnis menaikkan skala bisnis ke tingkat global sekaligus pionir penerapan prinsip unggul tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).